Rencana Struktur Ruang

Tata Ruang > RTRW Kabupaten > Ketentuan Teknis > Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi.

Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang terdiri atas:

PKN yang berada di wilayah kabupaten;
PKW yang berada di wilayah kabupaten;
PKL yang berada di wilayah kabupaten;
PKSN yang berada di wilayah kabupaten; dan
Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten.

Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, dalam hal ini meliputi:

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; dan
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten meliputi sistem prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air yang mengintegrasikannya dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di wilayah kabupaten.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten berfungsi:

sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan
sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi;
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten; dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

mengakomodasi rencana struktur ruang nasional, rencana struktur ruang wilayah provinsi, dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan;
pusat-pusat permukiman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten yang memenuhi ketentuan.

Pusat-pusat permukiman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten memenuhi ketentuan sebagai berikut:

terdiri atas pusat pelayanan kawasan (PPK), pusat pelayanan lingkungan (PPL), serta pusat kegiatan lain yang berhirarki lebih tinggi yang berada di wilayah kabupaten yang kewenangan penentuannya ada pada Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi;
memuat penetapan pusat pelayanan kawasan (PPK) serta pusat pelayanan lingkungan (PPL); dan
harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem wilayah kabupaten.

Pusat-pusat kegiatan selain sebagaimana dimaksud di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL (dengan notasi PKLp);
pusat kegiatan yang dapat ditetapkan menjadi PKLp hanya pusat pelayanan kawasan (PPK); dan
pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) harus ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten dan mengindikasikan program pembangunannya di dalam arahan pemanfataan ruangnya, agar pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKL.

Sistem jaringan prasarana kabupaten dibentuk oleh sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Merujuk pada ketentuan struktur ruang wilayah kabupaten yang terdiri atas:

Sistem prasarana utama pembentuk ruang dan
Sistem prasarana lainnya.

Sistem Prasarana Utama

Sistem prasarana utama yang merupakan sistem jaringan transportasi, yang terdiri atas:

Sistem jaringan transportasi darat,
Sistem jaringan transportasi laut,
Sistem jaringan transportasi udara,

Sistem jaringan transportasi darat

Jaringan jalan

jaringan jalan nasional yang berada pada wilayah kabupaten;
jaringan jalan provinsi yang berada pada wilayah kabupaten; dan
jaringan jalan kabupaten yang terdiri atas: jalan kolektor primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan provinsi; jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa; jalan sekunder; dan jalan strategis kabupaten;
jalan khusus, berupa jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri;
jalan dan jembatan, yang meliputi pembangunan jalan/jembatan baru untuk membuka kawasan terisolasi, untuk meningkatkan kelancaran pemasaran hasil-hasil produksi, serta untuk meningkatkan kelancaran kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya lainnya;
lokasi terminal sesuai dengan jenis, kelas pelayanan sebagai terminal antarwilayah (type A), wilayah kota (tipe B), atau lokal (tipe C) sesuai dengan hirarki pusat kegiatan dalam sistem nasional, provinsi/metropolitan, atau sub terminal; dan
pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum massal wilayah, misalnya berupa jalur bus (bus way).

Ketentuan lebih rinci mengenai jaringan transportasi jalan raya pada wilayah kabupaten mengikuti ketentuan Menteri Pekerjaan Umum tentang fungsi jalan.

Jaringan kereta api

jaringan jalur kereta api umum yang berada pada wilayah kabupaten, yang terdiri atas jaringan jalur kereta api antarkota dan jaringan jalur kereta api perkotaan, termasuk subway dan monorel;
jaringan jalur kereta api khusus yang berada pada wilayah kabupaten; dan
stasiun kereta api.

Jaringan sungai, danau, dan penyeberangan

alur pelayaran untuk kepentingan angkutan sungai dan alur pelayaran untuk kegiatan angkutan danau yang terdapat pada wilayah kabupaten;
lintas penyeberangan yang terdapat pada wilayah kabupaten;
pelabuhan sungai dan pelabuhan danau yang terdapat pada wilayah kabupaten; dan
pelabuhan penyeberangan yang terdapat pada wilayah kabupaten.

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pelabuhan laut yang terdapat pada wilayah kabupaten, yang terdiri atas:

pelabuhan internasional hub, pelabuhan internasional, pelabuhan nasional, pelabuhan regional, dan pelabuhan lokal; dan
pelabuhan khusus.

Alur pelayaran yang terdapat pada wilayah kabupaten baik internasional maupun nasional.

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Bandar udara, baik bandar udara umum maupun bandar udara khusus yang terdapat pada wilayah kabupaten;

Ruang udara untuk penerbangan, yang terdiri atas:

ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.

Sistem Prasarana Lainnya

Sistem prasarana lainnya terdiri atas:

Sistem jaringan energi/kelistrikan
Sistem jaringan telekomunikasi
Sistem jaringan sumberdaya air

Sistem jaringan energi/kelistrikan

Rencana sistem jaringan energi/kelistrikan dapat meliputi:
1. pembangkit listrik (skala besar maupun kecil) di wilayah kabupaten; dan
2. jaringan prasarana energi yang mencakup:

penjabaran jaringan pipa minyak dan gas bumi, dalam wilayah kabupaten (jika ada);
penjabaran jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dalam wilayah kabupaten (jika ada); dan
lokasi gardu induk distribusi maupun pembangkit listrik.

Sistem jaringan telekomunikasi

Rencana sistem jaringan telekomunikasi dapat meliputi:

infrastruktur telekomunikasi yang berupa jaringan kabel telepon;
infrastruktur telepon nirkabel antara lain lokasi menara telekomunikasi termasuk menara Base Transceiver Station (BTS); dan
jaringan telekomunikasi satelit pada wilayah terpencil.

Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi disesuaikan dengan kondisi wilayah. Untuk wilayah berbukit/pegunungan dapat diutamakan sistem nirkabel dengan penutupan wilayah blankspot, sedangkan untuk wilayah pulau/kepulauan diarahkan pada penggunaan kabel bawah laut dan/atau sistem telekomunikasi satelit pada sistem utama.

Sistem jaringan sumber daya air
Rencana sistem jaringan sumber daya air dapat meliputi:

Jaringan sumber daya air lintas negara, lintas provinsi, dan lintas kabupaten/kota yang berada pada wilayah kabupaten;
Wilayah sungai kabupaten, termasuk waduk, situ, dan embung pada wilayah kabupaten;
Jaringan irigasi yang berfungsi mendukung produktivitas usaha tani terdiri atas bangunan, bangunan pelengkapnya, dan saluran yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Jaringan irigasi terdiri atas jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier, serta jaringan irigasi air tanah;
Jaringan air baku untuk air bersih;
Jaringan air bersih ke kelompok pengguna; dan
Sistem pengendalian banjir di wilayah kabupaten.

Prasarana Wilayah Lainnya

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya dapat meliputi jaringan prasarana lingkungan, mencakup:

prasarana pengelolaan lingkungan yang terdiri atas sistem jaringan persampahan, sumber air minum kota, jalur evakuasi bencana, dan
sistem jaringan prasarana kabupaten lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kabupaten.

Pemetaan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Pemetaan struktur ruang wilayah kabupaten mengikuti ketentuan sebagai berikut:
Rencana struktur ruang wilayah kabupaten harus menggambarkan rencana struktur ruang wilayah nasional dan wilayah provinsi yang ada di wilayah kabupaten;

Sistem perkotaan dan sistem prasarana utama digambarkan pada satu lembar peta wilayah kabupaten secara utuh;

Sistem prasarana wilayah lainnya digambarkan pada satu lembar peta wilayah kabupaten secara utuh atau dapat digambarkan pada peta tersendiri;
Sistem perkotaan yang terdiri atas PKN, PKW, PKL, PKSN, PPK, dan PPL digambarkan dengan simbol;
PKLp digambarkan dengan simbol;

sistem jaringan prasarana jalan harus digambarkan mengikuti terase jalan yang sebenarnya;
Rencana struktur ruang wilayah kabupaten harus digambarkan dengan ketelitian peta skala minimum 1:50.000 dan mengikuti ketentuan sistem informasi geografis. Untuk wilayah kabupaten yang memiliki wilayah pesisir dan laut perlu dilengkapi dengan peta batrimetri (yang menggambarkan kontur laut); dan
Notasi penggambaran rencana struktur ruang wilayah kabupaten harus mengikuti RTRWN dan peraturan perundangan-undangan terkait pemetaan rencana tata ruang.

RTRW Kabupaten

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PerMen PU) No.16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Materi RTRW Kabupaten

Pendahuluan

Ketentuan Teknis

Proses dan Prosedur