PALEMBANGdotkom (PALEMBANG) - Para pengembang mengeluhkan banyak kendala dalam membangun perumahan.
Menurut Ketua DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Indonesia (Apersi) Sumatera Selatan Abbas Minen, Kamis (14/3).
Kendala itu antara lain keterbatasan sumber daya manusia berkualitas, sehingga kebutuhan fasilitas perumahan masih kurang.
Pada acara musyawarah daerah Apersi, Abbas mengatakan kendala lainnya adalah permodalan yang belum mencukupi sehingga dalam membangunan perumahan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah kurang maksimal.
Bukan itu saja, tetapi saat ini belum maksimalnya pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan perumahan tersebut.
Oleh karena itu masyarakat sekarang ini masih banyak yang belum memiliki rumah sendiri, katanya.
Ketua DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo mengatakan, memang berdasarkan data Badan Pusat Statistik setempat, pada 2010 Sumsel masih kekurangan rumah sekitar 465 ribu unit.
Oleh karena itu, pengembang mempunyai tugas berat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal tersebut.
Upaya yang dilakukan antara lain Apersi siap melakukan kerja sama dengan pemerintah dalam mengatasi permasalahan dasar itu.
Kepala Dinas PU Cipta Karya Sumsel Rizal Abdullah mengatakan, Pemerintah Provinsi dalam mengatasi kekurangan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu antara lain membangun rumah murah.
Dalam pembangunan rumah murah pemerintah memberikan hibah lahan sehingga masyarakat dapat mencicil dengan harga ringan, katanya.
Penulis/Editor : Bangun Lubis
Sumber : PalembangDotcom
Sindonews.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail meninjau Perumahan Taman Anyelir Tiga yang mengeruk Garis Sempadan Sungai (GSS) Ciliwung sehingga menyebabkan sungai menyempit.
Hasil tinjauan yang ada menyebutkan, terjadi pengurukan tanah yang dinilai terjadi penyempitan aliran air sungai Ciliwung.
Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail menegaskan pemerintah kota mulai hari ini menghentikan atau melakukan moratorium pembangunan perumahan Taman Anyelir 3 yang ke arah Garis Sempadan Sungai Ciliwung. Menurutnya, moratorium dilakukan sampai adanya batas pasti patok GSS sungai sesuai dengan kontur dan kedalaman sungai.
"Setop dulu, kami perintahkan moratorium, sambil kami membenahi bersama pemerintah kota dan pemerintah pusat, beri arahan batasan-batasan GSS, wilayah Anyelir ini tak boleh diteruskan dulu karena berpotensi membuat Ciliwung menyempit, ini yang perlu diselamatkan. Termasuk cluster Akasia," tegasnya di lokasi, Sabtu (16/03/2013).
Selain itu, kata dia, pihaknya juga meminta Badan Pertanahan Nasional untuk tidak menerbitkan sertifikat bagi tanah dan bangunan yang berada di bantaran sungai. Sementara pihaknya bersama komunitas Ciliwung dan Kementrian PU berkoordinasi antar provinsi dan kota untuk menyusuri sungai Ciliwung membatasi garis patok GSS.
"Tak ada ajudikasi lagi di Daerah Aliran Sungai (DAS), jangan diberikan sertifikat, ini kan terjadi tahun 90an. Lakukan pembebasan kembali untuk wilayah konservasi-konservasi air," tukasnya.
Dalam tinjauan yang dilakukan Wali Kota Depok menggandeng Komunitas Cilwung, Aktifis Ciliwung Bersih Erna Witoelar, dan juga Direjen Sungai dan Pantai Dirjen Sumber Daya Air Kementrian Pekerjaan Umum. Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail menjelaskan pihaknya juga akan mengatur dan menertibkan bangunan yang sudah eksisting berada di GSS Sungai Ciliwung.
Sementara itu Pimpinan Proyek Perumahan Taman Anyelir 3, Horas, membantah telah merusak lingkungan dan sudah melakukan kajian dan mematuhi GSS 15 meter. Soal moratorium, kata dia, pihaknya akan mengkaji dan membahasnya lebih lanjut.
"Kita sudah melakukan dengan benar, tidak menyimpang, sesuai 15 meter, Izin juga sedang diurus, soal moratorium nanti dulu," ungkapnya.
Sumber : SIndoNews
MAROS,TRIBUN-TIMUR.COM-Banyaknya pengembang yang membangun perumahan di Maros membuat sawah tergerus oleh pembangunan perumahan tersebut. Tercatat tahun lalu, sawah yang sudah beralih fungsi menjadi lahan perumahan seluas 170 hektar. Diantaranya 52 hektar sawah tadah hujan, 7,97 hektar lahan sawah produktif dan 110 hektar lahan kering seperti lahan tambang.
Namun hal ini ditepis Kepala Seksi Sarana Dinas Pertanahan, Andi Yuniarti. Ia mengatakan sawah yang sudah beralih fungsi kebanyakan sawah tidak produktif. Sawah yang dijadikan perumahaan, kata dia, memang sudah ditetapkan sebagai daerah pertanian. Seperti di daerah Kecamatan Moncongloe memang telah dijadikan daerah perumahan karena disana sawah kurang produktif.
"Tidak mungkin diberikan izin untuk mendirikan perumahan bila sawah tersebut masih produktif. Sebab sebelum sawah dijadikan perumahan kami akan berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk ijinnya. Kalau pun ada, hanya sedikit dan tidak akan berpengaruh terhadap hasil pertanian," jelasnya, Jumat (15/3/2013).
Penulis : Mutmainnah
Sumber : TribunNews
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Rakyat Indonesia (BRI) menargetkan penyaluran dana stimulasi perumahan melalui Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mencapai Rp 2,2 triliun pada 2013 ini. Dana ini diutamakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berupa perumahan swadaya.
Direktur Bisnis Kelembagaan BRI Asmawi Syam mengatakan dana tersebut akan disalurkan kepada lebih dari 246 ribu MBR. "Tahun lalu, BRI menyalurkan dana stimulasi perumahan swadaya mencapai Rp 1,5 triliun," kata Asmawi di Jakarta, Jumat (15/3). Bantuan sepanjang 2012 disalurkan kepada 230 ribu MBR.
Keputusan memilih BRI sebagai penyalur BSPS merupakan keputusan yang disambut perusahaan dengan baik. Mengingat, BRI memiliki jaringan mencapai sembilan ribu unit kerja. Asmawi mengatakan kepercayaan ini juga akan membantu penyaluran dengan tepat jumlah dan tepat sasaran dengan berlandaskan kepercayaan antara kedua belah pihak.
Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) akan ditransfer ke rekening toko bangunan yang ditunjuk secara swadaya oleh amsyarakat. Sehingga itu bisa digunakan untuk dana renovasi rumah dan masyarakat bisa menerima bantuan tersebut melalui domisi rumahnya langsung.
BRI juga telah memberikan cash management system untuk mendapatkan laporan keuangan setiap saat secara real time online. BRI melakukan tugas monitoring dan pengawasan terhadap penyaluran dana BSPS oleh Kemenpera melalui BRI.
Sumber : Republika
Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) tahun ini menargetkan penyaluran dana bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) mencapai Rp 2,2 triliun. Hingga akhir tahun 2012, dana yang telah disalurkan perseroan tercatat Rp 1,5 triliun.
Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMN BRI Asmawi Syam mengatakan, penyaluran BSPS telah dilakukan BRI sejak tahun lalu. Dana bantuan stimulan perumahan swadaya dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tersebut telah disalurkan oleh BRI kepada 246 ribu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Target penyaluran tahun ini diharapkan mencapai Rp 2,2 triliun, kepada 230 ribu lebih MBR," kata dia di Kantor Kemenpera Jakarta, Jumat (15/3).
BRI bekerja sama dengan Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Kemenpera untuk menyalurkan dana BSPS kepada MBR. Untuk tahun ini, perseroan kembali menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kemenpera, di Kantor Kemenpera, pada 15 Maret 2013. Sebanyak 230 ribu MBR akan menerima dana BSPS melalui BRI dari Kemenpera tersebut.
"Kami memiliki jaringan 9.000 unit kerja di seluruh Indonesia. Dengan demikian, apa yang dipercayakan Kemenpera kepada BRI, dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat waktu," ujar Asmawi.
Selain penyaluran dana BSPS, BRI telah bekerja sama dengan Kemenpera dalam penyaluran Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sejak tahun 2012 hingga Februari tahun 2013, BRI telah menyalurkan dana FLPP sebesar Rp 14,3 miliar.
Sumber : BeritaSatu
BISNIS.COM, JAKARTA—Rata-rata pekerja/buruh hanya dapat mengalokasikan 20% dari upah yang mereka terima saat ini untuk mengontrak rumah, sehingga dibutuhkan regulasi yang mengatur tabungan perumahan rakyat yang memposisikan mereka untuk dapat memiliki rumah.
Menurut Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar, selama ini mayoritas pekerja/buruh hanya mampu mengontrak rumah, demikian juga dalam Permenakertrans No.13/2012 tentang item-item perhitungan upah minimum hanya memposisikan pekerja/buruh unuk mengontrak rumah.
"Jadi, dibutuhkan regulasi yang mendukung kepemilikan rumah bagi pekerja/buruh,” ujarnya, Rabu (13/3/2013).
Dia menjelaskan RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang kini masih dibahas di DPR sangatlah penting bagi pekerja/buruh dengan pemberlakukan program perumahan seperti program JHT (jaminan hari tua) atau pensiun.
Mengenai iuran, Timboel menambahkan pekerja/buruh dan pengusaha harus membayar iuran sama halnya dengan program JHT dan pensiun.
“Mengingat uang pekerja/buruh akan dipotong untuk program JHT, pensiun dan kemungkinan program kesehatan maka iuran yang dipungut bagi perumahan sebaiknya tidak tinggi, karena akan mempengaruhi daya beli pekerja/buruh,” katanya.
Timboel menegaskan para pekerja/buruh dapat membayar iuran sekitar 1%, sedangkan bagi pengusaha dapat membayar iuran sebesar 5%, dan pemerintah mengiur sampai 9%.
Menurut dia, dalam menjalankan program tabungan perumahan masih harus mendapat subsidi langsung dari pemerintah melalui dana APBN.
“Untuk uang muka perumahan itu maka PT Jamsostek harus mensubsidi uang muka, terutama untuk pekerja/buruh yg bergaji di bawah Rp5 juta per bulan,” tukasnya.
Subsidi langsung APBN untuk perumahan pekerja/buruh sangat membantu mendukung peningkatan upah riil mereka.
Sumber : Bisnis.Com
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengajak para gubernur di Indonesia untuk mendukung program pemerintah untuk membangun rumah susun sewa (rusunawa) bagi pekerja dan buruh.
"Rusunawa untuk pekerja serta buruh di Indonesia diharapkan memacu mereka untuk lebih semangat bekerja dan turut mendorong pertumbuhan sektor industri di Indonesia," kata Djan Faridz dalam penandatanganan nota kesepahaman mengenai penyediaan rusunawa bagi pekerja atau buruh, di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat, 15 Januari 2013.
Selain Djan Faridz, nota kesepahaman tersebut ditandatangani Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Wakil Gubernur Banten Rano Karno, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Sekretaris Daerah Jawa Timur Rasiyo.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah pekerja di Indonesia mencapai 40 juta jiwa. Sebanyak 2,2 juta di antaranya berada di Jakarta. Selain itu, 1,6 juta lainnya di Depok, Bogor dan Bekasi. Di Banten ada 491 ribu jiwa di Banten.
Buruh-buruh tersebut bekerja dengan rata-rata upah minimum provinsi sebesar Rp 1,1 juta per bulan. Sedangkan, rata-rata pengeluaran untuk hunian sebesar Rp 300 ribu per bulan dan transportasi Rp 500 ribu per bulan.
"Karena itu, diperlukan langkah percepatan penyediaan rumah layak huni yang lokasinya dekat dengan tempat kerja para buruh sehingga daya beli mereka dapat terkerek," kata Djan.
Tahun ini, kata Djan, kementeriannya menyediakan Rp 560 miliar untuk pembangunan 35 twin blok rumah susun sewa di Indonesia. Blok-blok itu sebagian besar akan dibangun di Jawa sebagai wilayah konsentrasi buruh. Hanya saja, para gubernur diminta membantu pengadaan tanahnya.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X yang mewakili rekan-rekannya di pemerintah provinsi di seluruh Jawa menyatakan dukungannya pada program ini. "Kami sanggup menyediakan tanah, mungkin juga mebel. Tapi untuk listrik, air dan jalannya mohon disediakan oleh pemerintah," ujarnya.
Sumber : Tempo
JAKARTA--Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Djan Faridz, mengatakan kebutuhan perumahan bagi para kaum buruh semakin sulit terpenuhi karena semakin melambungnya harga tanah dan rumah saat ini.
“Kebutuhan perumahan bagi para buruh atau pekerja sulit terpenuhi dengan semakin mahalnya harga tanah dan rumah dari waktu ke waktu,” kata Djan Faridz dalam acara MoU penyediaan Rusunawa bagi pekerja buruh di Jakarta, Jumat (15/3/2013).
Menurut dia, rata-rata buruh mengalokasikan pengeluarannya untuk membiayai sewa rumah Rp300.000 hingga Rp500.000 per bulan.
Jumlah tersebut, lanjutnya, juga di luar biaya transportasi dan beban pengeluaran lainnya yang kerap ditemui untuk menghidupi buruh dan anggota keluarganya.
“Belum lagi bila dia [buruh] juga harus membayar cicilan motor. Penghasilan buruh sangat dapat dikatakan pas-pasan,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu juga menginstruksikan agar segera dibangun perumahan bagi para pekerja dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dengan jumlah yang sebesar-besarnya.
Menteri Perumahan Rakyat , Djan Faridz. (Dok/JIBI/Bisnis Indonesia)
Menpera mengemukakan, sebenarnya terdapat anggaran untuk membangun hingga 150 unit twin blockdi seluruh Indonesia tetapi terdapat sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan.
“Sayangnya tanah yang tersedia tidaklah sebanyak anggaran yang dipersiapkan. Tahun ini kita berencana membangun 35 twin blockdan diharapkan menyediakan 15.000 tempat tidur,” katanya.
Sebagaimana diberitakan, Menpera bersama-sama dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar bekerja sama dengan lima provinsi dalam rangka pembangunan Rusunawa bagi pekerja/buruh. Kelima provinsi itu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, dan Jawa Timur.
Menakertrans Muhaimin Iskandar mengemukakan, penyediaan Rusunawa salah satu upaya dalam membangun kehidupan ekonomi yang produktif bagi hubungan industrial yang harmonis serta bertujuan meringankan beban para kaum pekerja/buruh.
Sedangkan Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubowono X, mewakili gubernur lainnya dalam memberikan sambutan mengemukakan bahwa para pemerintah provinsi yang terlibat bersedia menyediakan lahan untuk Rusunawa.
Sumber : SoloPos
Metrotvnews.com, Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) menargetkan penyaluran Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebesar Rp2,2 triliun tahun ini atau 46% bila dibandingkan Rp1,5 triliun di 2012.
Sekretaris Perusahaan BRI Muhamad Ali mengatakan sebanyak 230 ribu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akan menerima bantuan melalui BRI dari Kementerian Perumahan Rakyat. Sedangkan realisasi Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BRI Rp1,5 triliun telah disalurkan tahun lalu.
"Bantuan sudah disalurkan kepada lebih dari 240 ribu MBR," katanya di Jakarta.
Menurutnya, BRI menjalin kerja sama dengan Kementerian Perumahan Rakyat untuk menyalurkan Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya kepada MBR.
"Penandatanganan ini dilakukan oleh delapan pejabat pembuat komitmen penyediaan rumah swadaya Kementerian Perumahan Rakyat," ujar Ali.
Dari sisi BRI, lanjutnya, kerja sama dengan Kementerian Perumahan Rakyat untuk memberikan layanan kepada MBR. "Kita buktikan BRI punya komitmen untuk terus mendukung upaya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia," katanya.
Sementara itu, Kementerian Perumahan Rakyat mengharapkan kerja sama dengan BRI akan memberikan kemudahan dalam memanfaatkan sistem layanan jasa perbankan. Selain itu, sinergi ini diharapkan dapat membantu pihak kementerian dalam melaksanakan tugas-tugasnya melalui dukungan dari BRI.
Selain penyaluran Dana BSPS, BRI menyalurkan dana Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp14,3 miliar pada periode Januari 2012-Februari 2013. Program itu melalui kerja sama BRI dan Kementerian Perumahan Rakyat.
Sumber : MetroTVNews
REPUBLIKA.CO.ID, SOLOK -- Ketua DPP Real Estate Indonesia, Setyo Maharso, mengatakan, pemerintah sudah selayaknya menganggarkan lima persen dari APBN untuk perumahan murah.
"Sayang kan jika sekolahnya gratis, tapi saat pulang rumahnya tidak layak," tutur Ketua DPP REI, Setyo Maharso, Rabu (13/3).
Ia mengatakan, saat ini Pemerintah bersama DPR menganggarkan 20 persen Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk pendidikan. Sementara untuk kesehatan, pemerintah menganggarkan lima persen khususnya untuk sanitasi.
Sanitasi, ungkap Setyo, sangat berhubungan erat dengan perumahan. Maka selayaknya perumahan, khususnya perumahan murah, juga mendapat lima persen dari anggaran APBN.
Dana tersebut selain untuk mendorong Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga untuk menekan tingginya suku bunga KPR. Sehingga bisa lebih mendorong perumahan murah.
Ditambahkan oleh Ketua DPD RI, Irman Gusman, umumnya di negara lain pembangunan rumah murah murni dibangun oleh Pemerintah. Sedangkan Indonesia pembangunannya dilakukan swasta, BUMN bersama dengan pemerintah.
Ia juga berharap perumahan mendapatkan sektor lebih dibandingkan yang lain. Apalagi selama ini dana APBN banyak dihabiskan untuk BBM.
"Itu seharusnya diberikan untuk membangun perumahan," ucap dia.
Sumber : Republika
|
RSS Feed
