Pasuruan - 
Pembebasan lahan yang tak kunjung tuntas di sejumlah daerah membuat proyek jalur koridor utara ekonomi nasional atau trans Jawa (Jakarta-Surabaya) terhambat. 

Lahan yang akan dilintasi trans Jawa mulai dari Mantingan-Ngawi-Kertosono sampai Mojokerto hingga saat ini masih menemui kendala pembebasan. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak, saat memasang tiang pancang jalan tol Gempol-Pandaan Pasuruan, Rabu (4/4/2012).

"Jalur trans Jawa dipercepat, prioritas nasional. Perlu dipercepat pembebasan lahan di Kertosono dan Mojokerto," kata Hermanto menyinggung proyek yang didanai BUMN dan APBN tersebut.

Jalur trans Jawa, menurut Hermanto, sangat penting untuk menghubungkan kota-kota di pulau Jawa serta menjadi jalur utama distribusi barang dan hasil produksi manufaktur di Jawa. Para pengemudi memiliki banyak pilihan, selain melalui jalur selatan juga bisa melintasi jalur utara. 

Jalur Jakarta-Surabaya merupakan jalur koridor utama nasional dengan beban lalu lintas barang dan jasa tertinggi di Indonesia. 

"Jalur tersebut akan memiliki 24 ruas di pantai utara," jelasnya.

Jalur ini meliputi Jakarta-Cikampek, Cikampek-Palimanan, Palimanan-Kanci, Pejagan-Batang-Semarang, Semarang-Solo, Solo-Kertosono, Kertosono-Mojokerto dan Mojokerto-Surabaya. Sebagian besar akan beroperasi pada 2014.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan akan mengupayakan percepatan pembebasan lahan tersebut. Di sekitar Mojokerto terdapat lahan yang masih menjadi sengketa antara warga dan marinir. 

"Tengah dibahas markas besar TNI Angkatan Laut dengan Kementerian Keuangan," jelasnya.


Sumber : Detik.Com

KUDUS, KOMPAS.com - Penyelesaian pembebasan lahan warga untuk Waduk Logung bukanlah tugas bupati. Pembebasan itu tanggung jawab panitia pembebasan tanah.

"Tugas saya sebagai bupati sudah rampung, yaitu membentuk panitia pembebasan, tim pemantau independen, dan menyediakan anggaran. Selain itu merupakan tanggung jawab panitia," kata Bupati Kudus, Musthofa, di Kudus, Jawa Tengah, Senin (2/4/2012).

Pernyataan itu menanggapi para pengunjuk rasa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Korban Embung (Forkomakembung). Mereka meminta bupati turut merampungkan persoalan pembebasan tanah, dengan berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Kudus Senin pagi tadi.

Menurut Musthofa, pemerintah telah menyediakan dana Rp 7,5 miliar untuk melanjutkan pembebasan tanah itu. Rinciannya, Pemerintah Kabupaten Kudus menyiapkan Rp 2,5 miliar, dan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Rp 5 miliar.

"Pembangunan waduk itu sebenarnya untuk kepentingan masyarakat banyak. Namun kalau masyarakat tidak menghendaki tidak apa-apa. Kalau kondisi dan suasana tidak baik, saya tidak akan melanjutkan pembangunan itu," kata Musthofa.

Sumber : Kompas.Com

VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penyelidikan kasus korupsi pembangunan komplek olah raga di Gunung Hambalang, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Salah satu fokus penyelidikan adalah pembebasan lahan 32 hektar oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Memang tanah adalah bagian dari proyek itu. Itu kan nilainya signifikan, menyangkut tanah," kata Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Pradja di kantornya, Jakarta Rabu 4 April 2012 malam. 

Menurut dia, penyelidikan kasus ini tak bisa serta merta bisa disimpulkan. Karena menyangkut banyak pihak. "Apalagi menyangkut tokoh-tokoh penting. Prinsipnya kami berjalan semuanya," ujar dia.

Adnan menegaskan, KPK tak pernah berhenti dan hanya menyasar pihak-pihak tertentu saja dalam kasus ini. Namun saat disinggung kapan KPK akan menaikan status Hambalang ke penyidikan, Adnan menolak berkomentar.

"Itu lagi kalau selalu dituntut-tuntut waktu. Dari pada kita terikat tentu tidak mungkin," ujar Adnan.

Dalam kasus Hambalang KPK telah memintai keterangan puluhan saksi. Mayoritas saksi yang dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi proyek Hambalang adalah PT Adhi Karya, selaku pelaksana proyek.

"Itu sudah subtansilah. Pokoknya gelar perkara (kasus Hambalang) bisa tidak sekali. Kalau sudah bicara menyidik berarti sudah kita targetkan semua pihak yang berpotensi dalam persoalan ini, tentu kita periksa," tuturnya.

Hari ini, KPK telah memeriksa Manajer Pelaksana PT Adhi Karya, Pryambudi Hendro. Pryambudi yang ditemui usai menjalani pemeriksaan di kantor KPK, menolak berkomentar. Hendro yang tak menggubris pertanyaan wartawan, langsung bergegas meninggalkan gedung KPK dan memilih pergi menggunakan motor vespa yang sudah menunggunya di pinggir jalan.

Selain Hendro, KPK juga kembali memeriksa Sesmenpora, Wafid Muharram dalam proyek yang menelan biaya sekitar Rp 1,2 triliun.

Sumber : VIVANews.Com

Padang, Padek—Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno meminta bupati dan wali kota secepatnya menuntaskan pembebasan lahan untuk pembangunan berbagai infrastruktur. Salah satu yang mendesak, pembebasan lahan untuk pembangunan sejumlah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi, seperti irigasi Lubukbuayo Pesisir Selatan, irigasi Anai II Padangpariaman dan Batang Sinamar Tanahdatar.

Percepatan pembangunan irigasi itu, kata Irwan, sangat penting untuk mendorong peningkatan produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan. “Bupati/wali kota kita minta proaktif dan kreatif melakukan pendekatan dengan masyarakat. Bila perlu bupati turun langsung ke lapangan dan menemui warga yang lahannya belum dapat dibebaskan,” ujar Gubernur Irwan Prayitno kepada Padang Ekspres menyikapi lambannya pembebasan lahan untuk infrastruktur di sejumlah daerah.     

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga berharap masyarakat menyadari bahwa pembangunan infrastruktur itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pembangunan irigasi misalnya, penting untuk mendorong peningkatan indeks pertanaman. Jika kebutuhan air cukup, otomatis pertumbuhan tanaman dan produksi akan optimal.  

“Pemahaman ini yang harus diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Penanganan setiap masalah di lapangan juga harus dilihat kasus per kasus. Kalau memang ada masyarakat yang lahannya terkena proyek irigasi, dan itu lahan satu-satunya yang dia miliki, ya harus dicarikan lahan pengganti. Jadi banyak cara yang bisa ditempuh untuk mengatasi setiap masalah,” ujarnya.  

Dalam rapat pembebasan lahan dengan kabupaten/kota 10 Februari lalu dan data yang dihimpun Padang Ekspres dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), masih terdapat sejumlah proyek irigasi yang pembebasan lahannya belum tuntas.

Selain irigasi Lubukbuayo, Anai II dan Batang Sinamar, bendungan Batang Daerah Limapuluh Kota, pembangunan air baku Batang Karimo Sijunjung, air baku Batang Sumani Kota Solok, air baku Tanahtaban, Padang, irigasi Simarasok, Batang Sumpur, normalisasi Batang Mangor, Nareh dan Batang Tampunik juga masih terkendala lahan.

Bupati Padangpariaman Ali Mukhni kepada Padang Ekspres, kemarin (7/4), bertekad menuntaskan pembebasan lahan di daerahnya secara bertahap. Untuk Irigasi Batang Anai II sudah selesai, sementara normalisasi dan perkuatan tebing Batang Tampunik, Batang Nareh dan Batang Mangor dananya sudah dialokasikan dalam APBD tahun ini.

“Dalam minggu ini pembayarannya sudah bisa direalisasikan. Masyarakat sudah membuat surat pernyataan. Dulu tertunda karena lahan yang akan dibebaskan itu banyak, sehingga dananya tidak ter-cover sekaligus dalam APBD,” ujarnya.

Sementara irigasi Simarasok selama 2011, progres fisiknya hanya 10,04 persen. Pekerjaan di lapangan oleh kontraktor pelaksana tidak maksimal karena sebagian lokasi pembangunan irigasi belum berhasil dibebaskan.

Terhadap persoalan itu, Asisten I Setkab Agam, Martiaswanto memastikan semua pembebasan lahan tuntas dalam beberapa minggu ke depan. Rapat dengan masyarakat dan tokoh-tokoh di lokasi yang bermasalah terus diintensifkan.

Masyarakat di daerah itu, kata Martias, tidak menuntut ganti rugi lahan. Hanya saja, mereka khawatir aliran irigasi Simarasok membuat daerah mereka terancam kekeringan. “Kami sudah jelaskan secara teknis kepada masyarakat dan sekarang mereka sudah bisa memahaminya,” ujarnya.

Terkait kendala normalisasi Batang Sumpur di Lubuksikaping, Bupati Pasaman Benny Utama menyebutkan, tinggal lima orang lagi yang belum menerima ganti rugi. Saat ini, mereka sudah bersedia dan dananya tinggal diserahkan. Benny punya trik khusus untuk mendekati dan merangkul warga agar bersedia membebaskan lahannya untuk kepentingan pembangunan.

Benny turun langsung ke lapangan sesuai anjuran gubernur. Dia memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya proyek pembangunan tersebut. “Semuanya tergantung komunikasi. Untuk menjelaskan urgensi pembangunan, ya harus bupati yang turun. Gezahnya kan beda jika bupati yang datang meminta tolong masyarakat, pasti mereka mau,” ujarnya.   

Gubernur juga meminta bupati/wali kota kembali melakukan inventarisasi kegiatan-kegiatan yang bermasalah dengan pembebasan lahan dan mencari solusinya dalam waktu cepat. Untuk dana ganti rugi, Irwan dengan tegas menyatakan tidak ada bantuan dari provinsi dan tetap menjadi tanggung jawab kabupaten/kota sesuai kesepakatan awal.  

Irwan menyebutkan, dukungan provinsi untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air dari tahun ke tahun sangat besar, salah satunya pembangunan irigasi. Tahun ini saja, katanya, dari APBN dan loan (pinjaman) tersedia dana Rp 376 miliar dan APBD provinsi sebesar Rp 222 miliar.

Gubernur mewanti-wanti dana sebesar itu dioptimalkan pemanfaatannya. Salah satunya dengan mempercepat pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan proyek tersebut. “Di situlah peran kabupaten/kota terutama kepala daerah dibutuhkan. Sejauh mana dia mampu melakukan pendekatan kepada masyarakatnya sehingga pembangunan itu berjalan lancar,” tukasnya.

Sumber : PadangEkspres

DEPOK, KOMPAS.com -  Lahan seluas 4.000 meter persegi Situ Sidomukti di Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, diduduki warga setempat dengan cara di bawah tangan. Lahan itu diduduki warga setempat dan dimanfaatkan untuk hunian dan tempat pemancingan.

"Lahan itu telah dijual di bawah tangan, tanpa sepengetahuan pihak kelurahan. Kami meminta agar dikembalikan sebab lahan itu seharusnya berada di area situ," kata Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Yayan Arianto, Senin (9/4/2012).

Ada enam warga yang menduduki lahan itu. Pemkot Depok sudah memanggil tiga kali kepada mereka. Saat ini, Pemkot Depok sedang menyiapkan proses pembersihan area itu melalui Satuan Polisi Pamong Praja.

Di Depok saat ini, terdapat 30 situ yang tersebar di seluruh wilayah. Dari seluruh situ itu, tiga di antaranya sudah hilang. Sedangkan beberapa di antaranya dalam kondisi kritis selain mengalami penyempitan juga mengalami pendangkalan berat. "Tahun ini pemerintah pusat akan mengeruk Situ Pengasihan dan Situ Bojongsari karena pendangkalan berat," kata Yayan.

Menurut Yayan, penggunaan lahan itu di luar peruntukannya itu terjadi karena tidak ada satu pun yang bersertifikat. Pemerintah Kota Depok pernah mengusulkan April 2010 ke pemerintah pusat (karena kewenangan pengelolaan situ masih di tangan pusat). Namun usulan sertifikasi lahan situ belum terwujud hingga saat ini. 

Sumber : Kompas.Com

FRAKSI PPP DPRD Kalimantan Barat mempertanyakan banyaknya izin pertambangan yang tidak aktif. Izin-izin tersebut diharapkan dapat ditertibkan. “Banyak izin tambang yang hanya di atas kertas saja, tetapi aktivitas di lapangannya nol,” kata Suhardi, jurubicara Fraksi PPP. Berdasarkan data yang ada, tercatat 651 izin pertambangan yang sudah dikeluarkan oleh pemprov. Izin tersebut meliputi izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi dan 174 IUP produksi. Menurut Suhardi, izin-izin tambang yang tidak aktif dalam jangka waktu tertentu hendaknya dapat ditertibkan agar membuka peluang bagi investor lain. “Ini juga perlu untuk menghindari jual beli IUP,” ujarnya. 

Terkait dengan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sinkronisasi Penggunaan Lahan untuk Kegiatan Usaha Pertambangan dengan Kegiatan Usaha Sektor Lain yang sedang dilaksanakan, pihaknya menyambut positif. Raperda ini dinilai penting untuk penataan pemanfaatan potensi sumber daya mineral dan tambang di daerah.

Namun, Suhardi meminta agar pemprov juga memperhatikan masalah sengketa atau tumpang tindih lahan antara kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan usaha sektor lain. Aspek penyelesaian sengketa hendaknya dapat diatur dalam raperda agar investor mendapatkan solusi tepat.Sementara itu, Sy Izhar Assyuri, jurubicara Fraksi PAN meminta agar pemprov lebih koordinatif dengan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang pertambangan. Pemprov hendaknya selalu mengingatkan para bupati/wali kota agar selalu selektif, teliti dan hati-hati dalam memberikan izin usaha pertambangan (IUP). 

“Hal ini perlu agar investasi yang masuk dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat. Ini juga untuk menghindari terjadinya konflik sosial antara pemegang izin dengan masyarakat,” katanya. Koordinasi antar-pemerintah di bidang pertambangan ini perlu mengingat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menteri, gubernur dan bupati/wali kota punya kewenangan untuk mengeluarkan IUP. Koordinasi intensif antara pemerintah pusat dengan pemprov dan pemkab/pemkot juga diperlukan dalam upaya sinkronisasi tata ruang wilayah. 

“Batas-batas kewenangan masing-masing pihak dalam memberikan IUP perlu dikoordinasikan,” ujarnya. Mengingat adanya kemungkinan izin-izin pertambangan diberikan kepada investor dari luar Kalbar, Izhar juga menekankan agar kepentingan masyarakat lokal tetap diperhatikan. Perlu ada upaya agar investor luar tersebut dapat bermitra dengan pelaku usaha lokal supaya terjadi proses transfer teknologi dan ilmu pengetahuan.


Sumber : PontianakPost