Pedoman > Peraturan, Keputusan dan Instruksi Menteri 

Peraturan, Keputusan dan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2009 tentang Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah  tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Beserta Rencana Rincinya

Permen PU No. 11 Tahun 2009 tentang Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Perda RTRW

View more documents from perencanakota

Dasar Pertimbangan

• Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penetapan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana rinci tata ruang dilakukan setelah mendapat persetujuan substansi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang; 
• Berdasarkan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, proses penetapan rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan tata ruang daerah dikoordinasikan dengan menteri yang membidangi urusan tata ruang; 
• Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya.

Peraturan Terkait

• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
• Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 
• Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 82); 
• Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48); 
• Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005; 
• Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005; 
• Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu 2004; 
• Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional; 
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum; 
• Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 318/KPTS/M/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya.