Regulasi > Undang-undang  

Undang-undang

UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Click to set custom HTML

Uu no6 1996 perairan indonesia

View more documents from perencanakota

Dasar Pertimbangan

• Berdasarkan kenyataan sejarah dan cara pandang bangsa Indonesia, Negara RepublikIndonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagai negara kepulauandengan Deklarasi tanggal 13 Desember 1957 dan Undang- undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960tentang Perairan Indonesia telah menetapkan wilayah perairan Negara Republik Indonesia;
• Bangsa Indonesia telah berhasil memperjuangkan konsepsi hukum negara kepulauandengan dimuatnya ketentuan mengenai asas dan rezim hukum negara kepulauan dalam Bab IVKonvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang telah diratifikasi denganUndang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hukum Laut);
• Pengaturan hukum negara kepulauan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembanganrezim hukum negara kepulauan sebagaimana dimuat dalam Bab IV Konvensi tersebut padahuruf b;
• Sehubungan dengan itu, serta untuk memantapkan landasan hukum yang mengaturwilayah perairan Indonesia, kedaulatan, yurisdiksi, hak dan kewajiban serta kegiatan di perairanIndonesia dalam rangka pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, maka perlu mencabut Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia dan mengganti dengan Undang-undang yang baru.