Pedoman > Peraturan, Keputusan dan Instruksi Menteri 

Peraturan, Keputusan dan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13/PRT/M/2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang 

Permen PU No.13 Tahun 2009 tentang Penyidik PNS Penataan Ruang
View more documents from perencanakota

Dasar Pertimbangan

  • Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
  • Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang

Peraturan Terkait

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168); 
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementrian Republik Indonesia. 
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; 1
  • Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; 
  • Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional; 
  • Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi, dan Pemberhentian Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 
  • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/2008 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Pekerjaan Umum; 
  • Peraturan Kapolri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan PPNS; 
  • Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/369/X/1985 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan PPNS;
  • Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/1477/2000 tentang Penetapan Berlakunya Tanda Penyidik dan Lencana PPNS; 
  • Petunjuk Pelaksanaan No. Pol.: JUKLAK/37/ VII/1991 tentang Hubungan Kerja Antara POLRI dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); 14. Petunjuk Teknis No. Pol.: JUKNIS/16/VII/ 1991 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); 
  • Petunjuk Teknis No. Pol.: JUKNIS/17/VII/1991 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).