Tata Ruang > RTRW Kabupaten > Proses dan Prosedur > Penetapan RTRW Kabupaten

Proses dan Prosedur Penetapan RTRW Kabupaten

Proses dan Prosedur Penetapan RTRW Kabupaten

Picture
Proses dan prosedur penetapan RTRW kabupaten merupakan tindak lanjut dari proses dan prosedur penyusunan RTRW kabupaten sebagai satu kesatuan sistem perencanaan tata ruang wilayah kabupaten. Proses dan prosedur penetapannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Secara garis besar proses dan prosedur penetapan RTRW kabupaten meliputi tahapan sebagai berikut: 
  • pengajuan raperda tentang RTRW kabupaten dari bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten, atau sebaliknya; 
  • Pembahasan RTRW oleh DPRD bersama pemerintah daerah kabupaten; 
  • penyampaian raperda tentang RTRW kabupaten kepada menteri untuk permohonan persetujuan substansi dengan disertai rekomendasi gubernur, sebelum raperda dimaksud disetujui bersama antara pemerintah daerah kabupaten dengan DPRD kabupaten; 
  • penyampaian raperda tentang RTRW kabupaten kepada gubernur untuk dievaluasi setelah disetujui bersama antara pemerintah daerah kabupaten dengan DPRD kabupaten; dan 
  • penetapan raperda kabupaten tentang RTRW kabupaten oleh Sekretariat Daerah kabupaten.

RTRW Kabupaten

Picture
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PerMen PU) No.16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.  

Materi RTRW Kabupaten

Pendahuluan
Ketentuan Teknis 

Proses dan Prosedur