Tata Ruang > Penataan Ruang > Pelaksanaan Penataan Ruang > Penataan Ruang Kawasan Perdesaan

Penataan Ruang Kawasan Perdesaan 

Umum

Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk:

• pemberdayaan masyarakat perdesaan; 
  
• pertahanan   kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya; 
  
• konservasi sumber daya alam; 
  
• pelestarian warisan budaya lokal; 
• pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan 

• penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan. 
  

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan sebagaimana dimaksud di atas diatur dengan Undang-Undang.

Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada:

• kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten; atau 
  
• kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi. 
  

Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud di atas dapat berbentuk kawasan agropolitan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan agropolitan diatur dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perdesaan diatur dengan peraturan pemerintah.

---

Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perdesaan 

Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Penataan ruang kawasan perdesaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dapat dilakukan pada tingkat wilayah kecamatan atau beberapa wilayah desa atau nama lain yang disamakan dengan desa yang merupakan bentuk detail dari penataan ruang wilayah kabupaten.

Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah.

Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud di atas berisi struktur ruang dan pola ruang yang bersifat lintas wilayah administratif.

---

Rencana tata ruang kawasan agropolitan 

Rencana tata ruang kawasan agropolitan merupakan rencana rinci tata ruang 1 (satu) atau beberapa wilayah kabupaten. 

Rencana tata ruang kawasan agropolitan memuat: 

• tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang kawasan agropolitan; 
  
• rencana struktur ruang kawasan agropolitan yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan agropolitan; 
  
• rencana pola ruang kawasan agropolitan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya; 
  
• arahan pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi indikasi program utama yang bersifat interdependen antardesa; dan 
  
• ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi arahan peraturan zonasi kawasan agropolitan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.  
  

Pemanfaatan Ruang Kawasan Perdesaan 

Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian dari 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan program pembangunan beserta pembiayaannya secara terkoordinasi antarwilayah kabupaten terkait. 

---

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perdesaan 

Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan oleh setiap kabupaten.

Untuk kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten yang mempunyai lembaga kerja sama antarwilayah kabupaten, pengendaliannya dapat dilaksanakan oleh lembaga dimaksud. 

---

Kerja Sama Penataan Ruang Kawasan Perdesaan 

Penataan ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui kerja sama antardaerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud di atas untuk kawasan agropolitan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten diatur dengan peraturan daerah kabupaten, untuk kawasan agropolitan yang berada pada 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten diatur dengan peraturan daerah provinsi, dan untuk kawasan agropolitan yang berada pada 2 (dua) atau lebih wilayah provinsi diatur dengan peraturan pemerintah.

Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan secara terintegrasi dengan kawasan perkotaan sebagai satu kesatuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

Penataan ruang kawasan agropolitan diselenggarakan dalam keterpaduan sistem perkotaan wilayah dan nasional.

Keterpaduan sebagaimana dimaksud di atas mencakup keterpaduan sistem permukiman, prasarana, sistem ruang terbuka, baik ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka nonhijau.

---

Penataan Ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengen-dalian pemanfaatan ruang.

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. 

Hal tersebut di atas telah digariskan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 

---

Materi Penataan Ruang

• Istilah dan Definisi
  
• Azas dan Tujuan
  
• Klasifikasi Penataan Ruang
  
• Tugas dan Wewenang
  
• Pengaturan dan Pembinaan
  
• Pelaksanaan Penataan Ruang

• Pengawasan Penataan Ruang
  

• Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat
  
• Sengketa, Penyidikan dan Pidana

Sub Menu

1. Perencanaan Tata Ruang

• Umum
  
• Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
  
• Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)
  
• Perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
  
• Perencanaan Tata Ruang Wilahah (RTRW) Kota
  

2.  Pemanfaatan Ruang

• Umum
  
• Pemanfaatan Ruang Wilayah
  

3.  Pengendalian Pemanfaatan Ruang
4.  Penataan Ruang Kawasan Perkotaan
5.  Penataan Ruang Kawasan Perdesaan