Tata Ruang > RTRW Kabupaten > Ketentuan Teknis > Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten

Picture
Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan wilayah kabupaten dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun). 

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berfungsi: 
  • sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman penataan/pengembangan wilayah kabupaten; 
  • sebagai arahan untuk sektor dalam penyusunan program (besaran, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan); 
  • sebagai dasar estimasi kebutuhan pembiayaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun; dan 
  • sebagai acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi. 

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun berdasarkan: 
  • rencana struktur ruang dan pola ruang; 
  • ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan; 
  • kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan; dan 
  • prioritas pengembangan wilayah kabupaten dan pentahapan rencana pelaksanaan program sesuai dengan RPJPD. 

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun dengan kriteria: 
  • mendukung perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan pengembangan kawasan strategis kabupaten;  
  • mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi; 
  • realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan; 
  • konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan; dan 
  • sinkronisasi antar program harus terjaga dalam satu kerangka program terpadu pengembangan wilayah kabupaten.

Arahan Pemanfaatan Ruang

Picture
Arahan pemanfaatan ruang kabupaten, sekurang-kurangnya memiliki susunan sebagai berikut:

a. Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten, mencakup: 
  1. perwujudan pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten, termasuk perwujudan pusat kegiatan dalam sistem nasional, yaitu PKSN, PKW, PKL, dan sistem pusat kegiatan provinsi/metropolitan di wilayah kabupaten; dan
  2. perwujudan sistem jaringan prasarana kabupaten, yang mencakup pula sistem prasarana nasional dan wilayah/regional di wilayah kabupaten;
  • perwujudan sistem prasarana jaringan transportasi di wilayah kabupaten, yang meliputi sistem prasarana transportasi darat, udara, dan air;
  • perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air; 
  • perwujudan sistem jaringan prasarana energi dan kelistrikan; 
  • perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; 
  • perwujudan sistem jaringan persampahan sanitasi dan drainase; dan
  • perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

b. Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten, mencakup: 
  1. perwujudan kawasan lindung; dan
  2. perwujudan kawasan budi daya. 

c.  Perwujudan kawasan-kawasan strategis kabupaten. 

Matriks Indikasi Program 

Picture
Susunan indikasi program utama tersebut di atas merupakan susunan minimum yang harus diacu dalam setiap penyusunan arahan pemanfaatan ruang kabupaten. Tetapi pada masing-masing bagian dapat dijabarkan lebih rinci sesuai kebutuhan pemanfaatan ruang atau pengembangan kawasan masing-masing wilayah kabupaten. 

Matrik susunan tipikal indikasi program utama dalam penyusunan RTRW kabupaten, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini. 
Picture

RTRW Kabupaten

Picture
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PerMen PU) No.16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.  

Materi RTRW Kabupaten

Pendahuluan
Ketentuan Teknis 

Proses dan Prosedur