SURABAYA - Hasil sidang paripurna dini hari tadi yang memungkinkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi naik, memicu reaksi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Pasalnya, ketika masih beredar isu saja sejumlah keperluan untuk transportasi sudah naik hingga 30 persen karena multiplier effect.
"Contohnya untuk transportasi Kapal. Saat ini ketika wacana kenaikan harga BBM beredar, biaya dokking kapal sudah naik hingga 30 persen, harga plat kapal naik 10 persen belum lagi kebutuhan yang lain. Hal itu karena multiplier effect," kata Wakil Sekjend MTI Bambang Harjo di kantornya, Jalan Kangenan, Surabaya, Sabtu (31/3/2012).
Karenanya, dia meminta pemerintah memasukan unsur transportasi publik selama penentuan BBM bersubsidi dalam kurun enam bulan tersebut. Yakni membedakan transportasi publik dan pribadi. Menurutnya, ada perbedaan pada kedua transportasi tersebut.
"Meski keduanya sama-sama menggunakan BBM bersubsidi. Namun untuk Transportasi Publik tidak boleh naik karena akan membuat pengusaha gulung tikar. Selain itu dengan perbaikan sarana transportasi publik akan mengurangi kemacetan dan lebih aman bagi masyarakat sehingga masyarakat lebih memilih transportasi itu," katanya.
Idealnya, harga BBM untuk transportasi publik adalah Sepertiga lebih murah dibanding dengan transportasi privat. dia merinci, jika BBM jadi naik Rp6 ribu maka harga BBM untuk transportasi publik adalah Rp2 ribu. Yang terjadi saat ini adalah harganya sama. Tentunya hal itu sangat membertkan para penyedia jasa transportasi ini. Kebijakan seperti itu tentunya sangat relevan. Sebab, penyediaan transportasi publik adalah kwajiban pemerintah.
"Karena pemerintah tidak mampu menyediakan maka pihak swasta yang menyediakan. Nah untuk mendukung hal itu, kebijakan-kebijakan pemerintah haruslah berpihak kepada penyediaan transportasi publik," katanya.
Bambang menambahkan, saat ini banyaknya transportasi pribadi, membuat konsumsi BBM bersubsidi tidak berimbang. Tercatat, sebanyak 70 persen BBM bersubsidi dinikmati oleh transportasi privat sedangkan sisanya 30 persen untuk transportasi publik. Agar konsumsi itu terkontrol dan tepat pemerintah juga harus menyediakan SPBU yang terpisah antara transportasi publik dan pribadi.
"Dengan begitu, kalau nanti ada kendaraan pribadi masuk ke tempat itu nanti pasti akan ketahuan sehingga penyalurannya lebih tepat," ujarnya.
Dia mencotohkan, di negara Singapura meski banyak orang kaya tapi lebih mengutamakan naik transportasi publik daripada kendaraan pribadi seperti Bus, Kereta Bawah Tanah. Selain harganya juga lebih murah, transportasi di negeri Singa itu layak dan terkoneksi dengan sarana lainnya.
"Dibandingkan dengan transportasi di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina dan Thailand, biaya transportasi publik di Indonesia masih tergolong mahal. Karena kendaraan publik kurang dan tak layak, masyarakat akhirnya menggunakan kendaraan pribadi," tukasnya.
Sumber : OkeZone.com
"Contohnya untuk transportasi Kapal. Saat ini ketika wacana kenaikan harga BBM beredar, biaya dokking kapal sudah naik hingga 30 persen, harga plat kapal naik 10 persen belum lagi kebutuhan yang lain. Hal itu karena multiplier effect," kata Wakil Sekjend MTI Bambang Harjo di kantornya, Jalan Kangenan, Surabaya, Sabtu (31/3/2012).
Karenanya, dia meminta pemerintah memasukan unsur transportasi publik selama penentuan BBM bersubsidi dalam kurun enam bulan tersebut. Yakni membedakan transportasi publik dan pribadi. Menurutnya, ada perbedaan pada kedua transportasi tersebut.
"Meski keduanya sama-sama menggunakan BBM bersubsidi. Namun untuk Transportasi Publik tidak boleh naik karena akan membuat pengusaha gulung tikar. Selain itu dengan perbaikan sarana transportasi publik akan mengurangi kemacetan dan lebih aman bagi masyarakat sehingga masyarakat lebih memilih transportasi itu," katanya.
Idealnya, harga BBM untuk transportasi publik adalah Sepertiga lebih murah dibanding dengan transportasi privat. dia merinci, jika BBM jadi naik Rp6 ribu maka harga BBM untuk transportasi publik adalah Rp2 ribu. Yang terjadi saat ini adalah harganya sama. Tentunya hal itu sangat membertkan para penyedia jasa transportasi ini. Kebijakan seperti itu tentunya sangat relevan. Sebab, penyediaan transportasi publik adalah kwajiban pemerintah.
"Karena pemerintah tidak mampu menyediakan maka pihak swasta yang menyediakan. Nah untuk mendukung hal itu, kebijakan-kebijakan pemerintah haruslah berpihak kepada penyediaan transportasi publik," katanya.
Bambang menambahkan, saat ini banyaknya transportasi pribadi, membuat konsumsi BBM bersubsidi tidak berimbang. Tercatat, sebanyak 70 persen BBM bersubsidi dinikmati oleh transportasi privat sedangkan sisanya 30 persen untuk transportasi publik. Agar konsumsi itu terkontrol dan tepat pemerintah juga harus menyediakan SPBU yang terpisah antara transportasi publik dan pribadi.
"Dengan begitu, kalau nanti ada kendaraan pribadi masuk ke tempat itu nanti pasti akan ketahuan sehingga penyalurannya lebih tepat," ujarnya.
Dia mencotohkan, di negara Singapura meski banyak orang kaya tapi lebih mengutamakan naik transportasi publik daripada kendaraan pribadi seperti Bus, Kereta Bawah Tanah. Selain harganya juga lebih murah, transportasi di negeri Singa itu layak dan terkoneksi dengan sarana lainnya.
"Dibandingkan dengan transportasi di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina dan Thailand, biaya transportasi publik di Indonesia masih tergolong mahal. Karena kendaraan publik kurang dan tak layak, masyarakat akhirnya menggunakan kendaraan pribadi," tukasnya.
Sumber : OkeZone.com
RSS Feed
