JAKARTA, KOMPAS.com — Tingginya pemakaian angkutan pribadi sebagai sarana transportasi di Jakarta tak lepas dari belum memadainya angkutan umum. Sebab itu, Joko Widodo, calon gubernur DKI Jakarta, menilai pola kebijakan manajemen angkutan umum perlu diubah untuk mencegah kemacetan total di DKI.
"Kebijakan hibah kepada angkutan umum di DKI Jakarta harus diterapkan. Standar Pelayanan Minimum harus ditetapkan," ujar calon gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, saat ditemui di acara Pesta Otomotif Tumplek Blek di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Minggu (13/5/2012).
Dia menjelaskan, rumusan kebijakan hibah dapat dilakukan secara bertahap setiap tahun terhadap angkutan umum yang saat ini sudah tidak layak jalan. Hibah dapat berupa pembayaran uang muka pertama kepada angkutan umum, atau memberikan hibah secara keseluruhan. Pola ini akan didukung dengan perubahan manajemen distribusi onderdil angkutan umum sehingga harganya bisa lebih murah.
Jokowi menilai, APBD DKI yang saat ini mencapai Rp 36 triliun mampu disalurkan untuk menjalankan kebijakan tersebut. Namun, menurut Jokowi, pemilik angkutan umum harus mengikuti Standar Pelayanan Minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Transportasi umum sebagai wujud pelayanan publik harus bisa memanusiakan manusia. Jika sudah nyaman, aman, dan ada kepastian waktu, pengguna mobil pribadi pun akan pindah," ujar Jokowi yakin terkait SPM yang harus dipatuhi angkutan umum.
Dia mengatakan, pola pikir tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan moving people, not car(menggerakkan manusia, bukan kendaraan). Yang ditempatkan sebagai prioritas utama dalam prinsip ini adalah manusia, bukan kendaraan. Sistem ini, lanjut pasangan Basuki Tjahaja Purnama itu, akan menjadikan angkutan umum lebih manusiawi. Jokowi menilai sampai saat ini belum ada transportasi yang bisa disebut massal dan nyaman di Ibu Kota.
"Bus transjakarta masih bermasalah dalam manajemen, terutama jumlah dan ketepatan waktu. Sedangkan angkot dan bus banyak yang tak layak. Ini belum bisa memanusiakan manusia,"kata Jokowi.
Untuk transportasi publik program angkutan massal, lelaki berumur 51 tahun ini mempersiapkan bus berbasis rel (railbus) untuk menggantikan bus transjakarta di koridor-koridor padat. Kopaja dan metromini yang sudah tidak layak akan diganti baru dengan sistem hibah oleh pemerintah. "Dan, tentu saja pembangunan MRT dan monorail yang terbengkalai harus dilanjutkan," kata pria asal Solo itu.
Sumber : Kompas.Com
"Kebijakan hibah kepada angkutan umum di DKI Jakarta harus diterapkan. Standar Pelayanan Minimum harus ditetapkan," ujar calon gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, saat ditemui di acara Pesta Otomotif Tumplek Blek di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Minggu (13/5/2012).
Dia menjelaskan, rumusan kebijakan hibah dapat dilakukan secara bertahap setiap tahun terhadap angkutan umum yang saat ini sudah tidak layak jalan. Hibah dapat berupa pembayaran uang muka pertama kepada angkutan umum, atau memberikan hibah secara keseluruhan. Pola ini akan didukung dengan perubahan manajemen distribusi onderdil angkutan umum sehingga harganya bisa lebih murah.
Jokowi menilai, APBD DKI yang saat ini mencapai Rp 36 triliun mampu disalurkan untuk menjalankan kebijakan tersebut. Namun, menurut Jokowi, pemilik angkutan umum harus mengikuti Standar Pelayanan Minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Transportasi umum sebagai wujud pelayanan publik harus bisa memanusiakan manusia. Jika sudah nyaman, aman, dan ada kepastian waktu, pengguna mobil pribadi pun akan pindah," ujar Jokowi yakin terkait SPM yang harus dipatuhi angkutan umum.
Dia mengatakan, pola pikir tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan moving people, not car(menggerakkan manusia, bukan kendaraan). Yang ditempatkan sebagai prioritas utama dalam prinsip ini adalah manusia, bukan kendaraan. Sistem ini, lanjut pasangan Basuki Tjahaja Purnama itu, akan menjadikan angkutan umum lebih manusiawi. Jokowi menilai sampai saat ini belum ada transportasi yang bisa disebut massal dan nyaman di Ibu Kota.
"Bus transjakarta masih bermasalah dalam manajemen, terutama jumlah dan ketepatan waktu. Sedangkan angkot dan bus banyak yang tak layak. Ini belum bisa memanusiakan manusia,"kata Jokowi.
Untuk transportasi publik program angkutan massal, lelaki berumur 51 tahun ini mempersiapkan bus berbasis rel (railbus) untuk menggantikan bus transjakarta di koridor-koridor padat. Kopaja dan metromini yang sudah tidak layak akan diganti baru dengan sistem hibah oleh pemerintah. "Dan, tentu saja pembangunan MRT dan monorail yang terbengkalai harus dilanjutkan," kata pria asal Solo itu.
Sumber : Kompas.Com
RSS Feed
