Diharapkan bisa mengurangi polusi di jalan tol.

SURABAYA, Jaringnews.com - Program penghijauan jalan tol Gempol-Pasuruan, PT Transmarga Jatim Pasuruan (TJP) sudah menyiapkan 1000 pohon trembesi. Rencananya pohon-pohon itu akan ditanam di sepanjang ruas Jalan Tol Gempol-Pasuruan Seksi 1 pada awal bulan Desember nanti. Untuk sementara, seribu trembesi tersebut dititipkan pada sebuah nursery di Desa Sekarputih, Kecamatan Puri, Mojokerto.

Seribu trembesi yang diharapkan bisa mengurangi polusi di jalan tol tersebut didapat dari sumbangan para donatur pada acara Penandatanganan Kontrak Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pasuruan Seksi I awal Desember lalu.

“Mereka (donatur, red) menyumbang uang, kita yang membelikan pohonnya,” ujar Hengki Herwanto, Direktur Utama TJP seperti dikutip dari info jalan tol. Bakal trembesi yang sekarang dititipkan pada nursery tersebut harganya 10 ribu per pohon. Tingginya sekitar 70 cm. Pada awal Desember nanti, pada waktu akan ditanam, diharapkan pohon trembesi sudah mencapai 2 meter dan tidak mudah mati.

Program Penghutanan Jalan Tol Gempol-Pasuruan adalah salah upaya mengurangi dampak karbon yang harus dikelola dengan cermat. Diharapkan pada Desember 2013 nanti saat pengerjaan fisik jalan tol sudah berjalan 70 %, ketinggian  trembesi sudah mencapai 2 meter.

Sumber : JaringNews

Samarinda - Gubernur Kalimanan Timur Awang Faroek Ishak optimistis berbagai hambatan yang masih dihadapi terkait pembangunan jalan tol yakni, masalah lahan, izin pinjam pakai dan pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) segera tuntas.

Dalam siaran pers Bagian Humas dan Protokol Pemrov Kaltim, Senin (25/2), Gubernur mengatakan, bulan depan (Maret 2013), semua sudah harus tuntas dan saat ini tinggal menunggu izin pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan, termasuk pengesahan RTRW.

Gubernur Awang Faroek sempat melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan jalan tol di ruas Jembatan Mahkota II-Palaran (Paket IV).

Persoalan lain yang juga dianggap menjadi penghambat yakni, jalan tol yang melintasi areal sejumlah perusahaan tambang.

Persoalan tersebut, kata Awang Faroek, juga sudah bisa diselesaikan.

Menurut dia, sejumlah perusahaan bahkan sudah mengizinkan areal tambang mereka digunakan untuk jalan tol.

Dua perusahaan yang disebut telah memberi persetujuan yakni PT Singlurus dan PT Insani Bara Perkasa.

"Paling lambat bulan depan, sudah akan ada persetujuan yang ditandatangani. Ini penting agar permasalahan tol ini tidak berlarut-larut," kata Awang Faroek.

Jika semua persoalan tersebut sudah bisa diselesaikan, Awang Faroek Ishak, meminta instansi teknis terkait yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kaltim dapat memaksimalkan serapan anggaran yang tersedia dalam APBD Kaltim 2013, khusus untuk memperlancar pembangunan jalan tol.

Terkait persoalan-persoalan ganti rugi lahan yang kemungkinan juga akan menjadi kendala dalam proses pembangunan jalan tol ini, Awang Faroek menegaskan bahwa pemerintah akan tetap melakukan pembayaran pembebasan lahan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Saat peninjauan pembangunan jalan tol ini, Awang Faroek didampingi Sekprov Kaltim Irianto Lambrie, Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail dan sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemprov Kaltim.

Peninjauan diawali di Paket IV (Ruas Jembatan Mahkota II-Palaran), Paket III (Ruas Samboja-Palaran II), Paket II (Ruas Samboja-Palaran I), Paket I (Ruas KM 13-Samboja) dan Paket V (Ruas KM 13-Bandara Sepinggan).

Sumber : BeritaSatu

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan menawarkan setidaknya 15 proyek infrastruktur yang dibiayai dengan skema kerja sama pemerintah dan swasta atau yang lebih dikenal dengan public private partnership (PPP).

Proyek yang akan ditawarkan antara lain pembangunan jalan tol Malang-Pandaan dan jalan tol Manado-Bitung.

Direktur Perencanaan dan Infrastruktur BKPM Fritz Horas Silalahi mengatakan, pembebasan lahan di tol Malang-Pandaan baru 10 persen. Namun proyek ini akan tetap ditawarkan seiring pembebasan lahannya. Sedangkan untuk jalan tol Manado-Bitung saat ini belum tersentuh sama sekali.

"Proyek 2013 ini ada juga proyek carry over tahun sebelumnya. Ada beberapa proyek yang sedang kita lakukan studi kelayakan," ucap Fritz dalam konfrensi pers di Sari Kuring, Jakarta, Senin (25/2).

Proyek jalan tol Malang-Pandaan diperkirakan akan memakan investasi sebesar USD 420 juta. Selain proyek ini, pihaknya juga akan menawarkan proyek Jambi Coal Power Plant 2X400 MW dan Lamongan Water Supply.

"Selain itu ada proyek Jambi Coal Power Plant 800 MW, Lamongan water supply, jalan tol Manado - Bitung yang belum tersentuh karena pembebasan lahan tanggung jawab Pemda," jelasnya.

Mekanisme KPS atau Kerjasama Pemerintah Swasta adalah proyek pemerintah yang dikerjasamakan dengan pihak swasta yang diberikan kewenangan dalam hal pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan proyek dalam periode tertentu.


Sumber : Merdeka.com

Jokowi diminta untuk segera beri keputusan.

JAKARTA, Jaringnews.com - Saat ini nasib kelanjutan pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota tinggal menunggu ketok palu dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Hal  itu dilontarkan Dirjen Bina Marga Kementerian PU, Djoko Murjanto di Jakarta hari ini.

Menurut dia, analisa proyek dari Kementerian PU sudah final. Pada prinsipnya seluruh proyek tersebut sudah siap karena pemenang tendernya sudah ada. Bahkan, kata Djoko, pihaknya mengaku telah menerima usulan Jokowi untuk menyediakan lajur transportasi massal.

"Sekarang tinggal menunggu persetujuan Gubernur DKI Jakarta," kata Djoko.

Djoko mengakui bahwa untuk bisa melanjutkan proyek harus ada kajian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Dia juga mendesak Jokowi untuk segera memberikan keputusan untuk melanjutkan proyek pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota itu.

Pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota ini rencananya akan dibagi dalam empat tahap dan ditargetkan beroperasi pada 2022 dengan menelan investasi sebesar Rp42 triliun.

Keenam ruas jalan tol dalam kota itu terdiri dari ruas Semanan-Sunter (17,88 kilometer), ruas Sunter-Bekasi Raya (11 kilometer), ruas tol Duripulo-Kampung Melayu (11,38 kilometer) dan rute Kemayoran-Kampung Melayu (9,65 kilometer). Selain itu, rute Ulujami-Tanah Abang (8,27 kilometer) dan rute Pasar Minggu-Casablanca (9,56 kilometer).

Sumber : JaringNews

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku malu dengan kondisi infrastruktur di Indonesia. Salah satunya adalah jalan tol. Dahlan menilai jumlah jalan tol di Indonesia masih terbilang sedikit.

"Malu Indonesia jalan tolnya sedikit," ujar Dahlan di Kementerian BUMN, Rabu (20/2). Untuk itu, mantan Dirut PLN ini meminta Hutama Karya segera mengerjakan proyek tol Sumatera paling lambat pada semester II tahun ini.

Selain itu Dahlan juga meminta Hutama Karya agar tidak tergantung pada skema pembiayaan yang menggunakan penyertaan modal negara (PMN). Dahlan lebih mendorong Hutama Karya untuk mencari permodalan dengan cara lain. Misalnya, menerbitkan surat utang atau obligasi.

"Pokoknya harus jalan saja. Saya minta mulai saja, tidak usah nunggu pembicaraan antar lembaga yang panjang, terserah lewat obligasi silakan," paparnya.

Untuk tahap awal, Dahlan menganjurkan dari rencana 22 ruas sepanjang 2.700 km proyek tol trans Sumatera, Hutama Karya bisa mengambil 3 ruas tol yang memiliki tingkat pengembalian investasi atau Internal Rate of Return (IRR) di atas 13 persen.

"Jangan mikirin bikin 22 ruas, tiga ruas saja dulu dijalankan, itu kan sudah cukup baik. Hutama Karya mampulah. IRR di atas 13 persen seperti Medan-Binjai, Medan-Tebing Tinggi, Bakahueni-Lampung, dan Palembang-Indralaya," pungkas pria yang kerapengenakan sepatu kets ini.

Sumber : JPNN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Tanjung Priok dipastikan molor. Konstruksi jalan tol sepanjang 11,36 kilometer (km) itu terkendala makam Mbah Priok.

Bambang Nurhadi, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok Kementerian PU, mengatakan saat ini proyek jalan tol menuju Tanjung Priok sudah mencapai 70 persen. Sementara, pembebasan tanah seluas 52.586 meterpersegi sudah dilakukan.

"Pembebasan lahan yang terletak dalam seksi E2A Jampea-Simpang Jampea sudah membebaskan tanah sampai 70 persen," jelas Bambang.

Secara keseluruhan, proyek jalan tol menuju pelabuhan tanjung priok membutuhkan luas lahan sebesar 22.640 meterpersegi. Bambang pun mencari cara agar proyek jalan tol tersebut selesai tanpa mengganggu makam mbah Priok dan warga sekitar proyek jalan tol tersebut.

"Kita telah sepakat dengan PT Pelindo II soal nilai uang ganti rugi dan menggunakan nilai tanah sesuai dengan hasil apraisal," ungkap Bambang.

Seperti diberitakan sebelumnya, pembangunan jalan tol ini dibagi menjadi lima seksi yakni Seksi E1 Rorotan-Cilincing, Seksi E2 Cilincing-Jampea, Seksi E2A Jampea-Simpang Jampea, Seksi NS Link Simpang Jampea-Yos Sudarso dan Seksi NS Direct Ramp.

Saat ini, konstruksi Seksi E1 Rorotan-Cilincing sepanjang 3,4 km sudah rampung 100 persen dan sudah difungsikan tanpa tarif. Progres fisik per 14 Februari 2013 beberapa seksi yakni, Seksi E2 Cilincing-Jampea (2,74 km) mencapai 18,38 persen.

Seksi E2A Jampea-Simpang Jampea (1,92 km) sebesar 70 persen. Seksi NS Link Simpang Jampea-Yos Sudarso (2,24 km) mencapai 69,84 persen. Sedangkan Seksi NS Direct Ramp (1,1 km) masih dalam proses lelang.

Sumber : TribunNews

SEMARANG, suaramerdeka.com - Jawa Tengah sudah saatnya memiliki gubernur yang mau tahu kebutuhan transportasi rakyat, bukan membelanjakan anggaran untuk membangun transpor demi menyenangkan pejabat. Demikian dikatakan pakar transportasi publik Djoko Setijowarno. 

Dia menegaskan hal itu terkait dengan belum dimaksimalkannya pemanfaatan jalan rel untuk angkutan barang. Karena selama ini angkutan barang masih mengandalkan kendaraan besar sejenis truk kontainer.

Akibatnya, keberadaan truk kontainer di jalan raya dalam kota, sudah seperti monster jalanan bagi pengguna jalan lain. Fakta ini bisa dibuktikan setiap hari, setiap malam banyak antrean kendaraan besar memasuki tol Banyumanik.

Kondisi seperti ini menurut Djoko Setijowarno, tidak saja memacetkan jalan, tapi sudah mengganggu ketertiban umum hingga  mengancam keselamatan pengguna jalan lain.

"Jangan mengandalkan jalan raya untuk angkutan barang, pasti akan merugikan. Banyak hal, jalan cepat rusak, anggaran negara menjadi boros, karena tidak produktif," kata Djoko Setijowarno, Senin (25/2).

Sumber : SuaraMerdeka

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perhubungan EE Mangindaan akan terus mengutamakan tiga moda transportasi untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta. Saat ini, pemerintah sedang berusaha mengembangkan sistem transportasi tersebut.

"Ada tiga moda transportasi yang akan kita optimalkan, yaitu kereta api, kerja sama dengan daerah penyangga, serta monorel atau mass rapid transit (MRT)," kata Mangindaan saat ditemui di kantornya di Jakarta, Kamis (21/2/2013).

Menurut Mangindaan, sistem transportasi yang selama ini ada memang harus dioptimalkan untuk bisa mengurangi kemacetan Ibu Kota. Sebab, bila harus menambah moda transportasi, belum tentu ini akan menyelesaikan masalah utama tersebut.

Sistem transportasi pertama yang bisa dilakukan adalah pengembangan kereta api. Moda ini akan tetap dipertahankan karena bisa mengangkut penumpang lebih banyak. Namun, sampai saat ini setidaknya ada 15 titik pelintasan kereta api yang menyebabkan kemacetan khususnya di jam-jam sibuk.

"Kami sarankan ke Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk membuat underpass di pelintasan tersebut. Sebab, ini wewenang pemerintah daerah. Ini setidaknya akan membantu kelancaran kereta api," tuturnya.

Kedua, bekerja sama dengan daerah penyangga, yaitu Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang. Sebab, setiap hari ada sekitar 20.000 kendaraan yang masuk ke DKI Jakarta pada jam kerja. 

"Seharusnya mereka bisa parkir di tempat penyangga, lalu mereka naik kereta api ke kota. Jadi, orang tidak akan stres karena macet, bisa hemat BBM, dan waktu tempuh bisa dikurangi," ujarnya.

Ketiga, pembangunan monorel dan MRT. Sistem transportasi ini masih dirapatkan saat ini. Harapannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa segera dapat memutuskan sistem transportasi yang tepat untuk mengatasi kemacetan Ibu Kota tersebut. 

"Jadi konsepnya memang harus multimoda. Ini akan menekan kemacetan Ibu Kota," katanya.

Sumber : Kompas

Jakarta - Kondisi jalanan Ibukota Jakarta sudah semakin memprihatinkan. Kemacetan di sana-sini banyak membuat pengguna jalan mengalami stres. Karenanya Jakarta sudah membutuhkan transportasi massal yang handal di masa depan.

"Jika Jakarta tidak ada mass transportasi maka Jakarta 'nangis darah,'" kata Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D. Sugiarto kepada detikOto di sela-sela peresmian diler Hyundai di Jalan Cihampelas no. 6 Bandung, Jawa Barat, Jumat (22/2/2013).

Menurutnya jalanan di Jakarta sudah semakin sesak dengan kendaraan roda dua dan roda empat. Kondisi itu pun tidak bisa dihindari jika tidak ada transportasi yang baik.

Karenanya, pria yang juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Hyundai Mobil Indonesia menyarankan agar pemerintah Indonesia khususnya pemerintah Jakarta mendirikan sarana transportasi massal demi mengatasi kemacetan.

"Pemerintah harus segera membangun moda transportasi massal di Jakarta. Soalnya ini sudah sangat kompleks," ucapnya.

Sementara itu, Gaikindo seperti yang dijelaskan Jongkie justru mendorong agar pemerintah segera membangun monorel dan MRT. 

Dia menambahkan Gaikindo bukan penentang berdirinya sarana transportasi jenis tersebut, dan tidak seperti isu yang berkembang jika Gaikindo menyesalkan pembangunan monorel dan MRT dengan alasan bisa menurunkan volume penjualan mobil di Jakarta dan sekitarnya. "Justru kita mengharapkan pembangunan transportasi massal," tutupnya.

Sumber : Detik

JAKARTA, KOMPAS.com - Terintegrasinya tiket antarmoda akan berdampak pada tidak akan ada lagi bus-bus yang berhenti di jalanan untuk mencari penumpang. Dengan begitu, tercipta ketertiban angkutan umum di jalan raya dan secara tidak langsung juga mengurangi kemacetan.

Menurut Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Suroso Ali Murso integrasi tiket antarmoda merupakan langkah maju untuk perbaikan umum pada transportasi massal di Jakarta dan sekitarnya, yang cenderung jalan di tempat.

"Ambil contoh di Dukuh Atas, kalau connect antarmoda bagus, penumpang kereta keluarnya di halte bus sehingga tidak akan ada Metromini dan Kopaja yang ngantri ngetem depan stasiun (Sudirman)," ujar Suroso saat dihubungi Kompas.com, Jumat (22/2/2013).

Untuk itu, Suroso mendesak agar pihak BLU Transjakarta selaku pengelola bus transjakarta dan PT KCJ sebagai operator KRL Jabodetabek untuk segera melakukan kerjasama demi meningkatkan jumlah masyarakat pengguna transportasi umum di kedua moda transportasi tersebut.

"Mereka (KRL dan transjakarta) harus dipadukan supaya terintegrasi, jangan jalan sendiri-sendiri, sangat tidak bagus. Transportasi kita perkembangannya tidak signifikan," kata Suroso.

Sebelumnya, Suroso mengatakan, selama kurun waktu 1978 dan 1980, KRL Jabodetabek belum mengalami perkembangan pesat dalam hal pelayanan. Sementara transjakarta, mengalami penurunan kualitas pelayanan yang menyebabkan jumlah penumpang transjakarta selama 2012 mengalami penurunan 3% dari 114.783.842 orang pada 2011 menjadi 111.251.868 orang pada 2012.

Dalam hal penerapan tiket elektronik, baik KRL Jabodetabek maupun transjakarta juga seolah berjalan sendiri-sendiri. BLU transjakarta mengadakan kerjasama dengan 5 Bank, yakni BNI 46, BRI, Mandiri, BCA, dan Bank DKI, sementara PT KCJ menggandeng PT Telkom untuk penyedia layanan tiket elektronik KRL Jabodetabek.

Sumber : Kompas