JAKARTA: Pemerintah kembali mendesak PT Pelabuhan Indonesia II, operator Pelabuhan Tanjung Priok, agar melakukan penataan ruang pelabuhan karena masih banyak entitas bisnis dalam pelabuhan yang dinilai mengganggu.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan masalah yang perlu dibenahi saat ini ialah sarana dan prasarana di pelabuhan itu. Dalam penataan itu ihwal yang paling utama ialah tata ruang atau layout dari pelabuhan.
"Kami melihat layout pelabuhan perlu dibenahi karena memang terlalu banyak entitas bisnis di dalam pelabuham. Idealnya cuma bea cukai dan karantina," kata Agus dalam kunjungan kerja Menko Perekonomian dan Para Menteri/Pimpinan Lembaga Terkait ke Tanjung Priok, Senin (21/1).
Menkeu menegaskan mesti ada program nasional dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II untuk mengurangi entitas bisnis yang ada dalam pelabuhan itu sehingga dapat menunjang arus lalu lintas keluar masuk barang.
"Lain lagi lokasi Priok yang terpecah-pecah, ini yang sulit diawasi. Dan, di Priok ini kurang steril, banyak kegiatan non-bisnis di pelabuhan," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Agung Kuswandono mengatakan terdapat 21 entitas yang berbeda-beda dalam pelabuhan terbesar di Indonesia itu sehingga pihaknya menjadi kesulitan karena hampir setara dengan melayani 21 pelabuhan.
Sebaiknya, katanya, mesti ada terintegrasi yang memadai dengan adanya satu tempat khusus pemeriksaan fisik terpadu sehingga memaksimalkan pelayanan.
"Mestinya satu pelabuhan itu satu entitas, kalau di Prio, ada 21 entitas, sarana belum memadai, trucking dari luar. Jadi kami seperti melayani ada 21 pelabuhan," katanya.
Sumber : Bisnis.Com
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan masalah yang perlu dibenahi saat ini ialah sarana dan prasarana di pelabuhan itu. Dalam penataan itu ihwal yang paling utama ialah tata ruang atau layout dari pelabuhan.
"Kami melihat layout pelabuhan perlu dibenahi karena memang terlalu banyak entitas bisnis di dalam pelabuham. Idealnya cuma bea cukai dan karantina," kata Agus dalam kunjungan kerja Menko Perekonomian dan Para Menteri/Pimpinan Lembaga Terkait ke Tanjung Priok, Senin (21/1).
Menkeu menegaskan mesti ada program nasional dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II untuk mengurangi entitas bisnis yang ada dalam pelabuhan itu sehingga dapat menunjang arus lalu lintas keluar masuk barang.
"Lain lagi lokasi Priok yang terpecah-pecah, ini yang sulit diawasi. Dan, di Priok ini kurang steril, banyak kegiatan non-bisnis di pelabuhan," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Agung Kuswandono mengatakan terdapat 21 entitas yang berbeda-beda dalam pelabuhan terbesar di Indonesia itu sehingga pihaknya menjadi kesulitan karena hampir setara dengan melayani 21 pelabuhan.
Sebaiknya, katanya, mesti ada terintegrasi yang memadai dengan adanya satu tempat khusus pemeriksaan fisik terpadu sehingga memaksimalkan pelayanan.
"Mestinya satu pelabuhan itu satu entitas, kalau di Prio, ada 21 entitas, sarana belum memadai, trucking dari luar. Jadi kami seperti melayani ada 21 pelabuhan," katanya.
Sumber : Bisnis.Com
RSS Feed
