Secacara berlahan proses pengesahan RTRW Provinsi Riau terus berjalan. Tahapan akhirnya menunggu hasil ekspos Kementerian Kehutanan.
Riauterkini-PEKANBARU- Permasalahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau yang sudah enam tahun dalam penyusunannya sampai saat ini belum menemui kepastian kapan akan disahkan.
Hal ini dikatakan, Ramli Walid, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Setdaprov Riau kapada wartawan setelah melakukan hearing dengan Komisi A DPRD Riau pada Selasa (29/5/12) di gedung DPRD Riau.
Dikatakan Ramli Walid pihaknya telah lama membentu tim yang dinamai dengan tim terpadu dan tim itu telah bekerja dan menyelesaikan pembahasan RTRW ini dan sekarang tinggal menunggu ekspos dari RTRW ini.
“Adapun bentuk ekspos yang dimaksud yakni, pertama kami akan melakukan ekspos RTRW ini ke kementerian Kehutanan (Kemenhut RI) yang akan dihadiri Walikota, Bupati se Riau dan Gubernur Riau”, terang Ramli.
Kemudian, yang kedua setelah dilakukan ekspos di Kemenhut maka Kemenhut akan mengeksposkan lagi RTRW ini ke DPR RI. “Di DPR RI itu sekaligus akan mendapat pengesahan untuk selanjutnya di buat Peraturan yang sah untuk RTRW kita”, ungkap Ramli.
Ketika ditanya kapan rencana ekspos ini. Lebih lanjut Ramli Walid mengatakan “kami saat ini masih menunggu jadwal pasti dari Menteri Kehutanan dan dalam hal ini kami tidak bisa memastikan sepenuhnya tapi mudah-mudahan tahun 2012 ini masalah RTRW Riau ini sudah bisa terselesaikan”, harap Ramli.
Lanjutnya, saat ini hanya sembilan provinsi yang sudah menyelesaikan RTRWnya. “Mudah-mudahan kita mendapat jadwal yang sama dengan Kepuluaun Riau”, beber Ramli.
Ketika disinggung lebih dalam masalah tata batas Riau ini. Ramli Walid dengan tegasnya mengatakan kalau itu bukan wewenang Bappeda Riau. “Tata batas itu urusannya bukan di Kemenhut yang kalau di sini Bappeda tapi itu urusannya ke Kementrian Dalam Negri (Kemendagri RI) yang kalau di sini itu di Biro Pemerintahan, jadi coba tanyakan saja ke Biro Pemerintahan”, tegas Ramli.
Selain masalah RTRW, Ramli juga menjelaskan bahwa untuk tahun ini, Bappeda Riau telah mengajukan anggaran 1,3 Triliun untuk APBN Perubahan.
Sementara itu, Hazmi Setiadi, Wakil Ketua Komisi A di ruang Komisi A mangatakan “kami berharap permasalahan RTRW ini bisa cepat diselesaikan karena kita tahu saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang belum jelas RTRWnya sama sekali”, terang Hazmi.
Terkait dengan jadwal ekspos tersebut. Hazmi pun mendesak agar Bappeda Riau segera mungkin melobi ke Kemenhut RI untuk segera melakukan ekspos. “Jangan sampai berlarutlah karena pengesahan RTRW ini sangat ditunggu terutama untuk menyelesaikan masalah RTRW bagi perusahaan di Riau ini”, tutup Hazmi.
Sumber : RiauTerkini.Com
Riauterkini-PEKANBARU- Permasalahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau yang sudah enam tahun dalam penyusunannya sampai saat ini belum menemui kepastian kapan akan disahkan.
Hal ini dikatakan, Ramli Walid, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Setdaprov Riau kapada wartawan setelah melakukan hearing dengan Komisi A DPRD Riau pada Selasa (29/5/12) di gedung DPRD Riau.
Dikatakan Ramli Walid pihaknya telah lama membentu tim yang dinamai dengan tim terpadu dan tim itu telah bekerja dan menyelesaikan pembahasan RTRW ini dan sekarang tinggal menunggu ekspos dari RTRW ini.
“Adapun bentuk ekspos yang dimaksud yakni, pertama kami akan melakukan ekspos RTRW ini ke kementerian Kehutanan (Kemenhut RI) yang akan dihadiri Walikota, Bupati se Riau dan Gubernur Riau”, terang Ramli.
Kemudian, yang kedua setelah dilakukan ekspos di Kemenhut maka Kemenhut akan mengeksposkan lagi RTRW ini ke DPR RI. “Di DPR RI itu sekaligus akan mendapat pengesahan untuk selanjutnya di buat Peraturan yang sah untuk RTRW kita”, ungkap Ramli.
Ketika ditanya kapan rencana ekspos ini. Lebih lanjut Ramli Walid mengatakan “kami saat ini masih menunggu jadwal pasti dari Menteri Kehutanan dan dalam hal ini kami tidak bisa memastikan sepenuhnya tapi mudah-mudahan tahun 2012 ini masalah RTRW Riau ini sudah bisa terselesaikan”, harap Ramli.
Lanjutnya, saat ini hanya sembilan provinsi yang sudah menyelesaikan RTRWnya. “Mudah-mudahan kita mendapat jadwal yang sama dengan Kepuluaun Riau”, beber Ramli.
Ketika disinggung lebih dalam masalah tata batas Riau ini. Ramli Walid dengan tegasnya mengatakan kalau itu bukan wewenang Bappeda Riau. “Tata batas itu urusannya bukan di Kemenhut yang kalau di sini Bappeda tapi itu urusannya ke Kementrian Dalam Negri (Kemendagri RI) yang kalau di sini itu di Biro Pemerintahan, jadi coba tanyakan saja ke Biro Pemerintahan”, tegas Ramli.
Selain masalah RTRW, Ramli juga menjelaskan bahwa untuk tahun ini, Bappeda Riau telah mengajukan anggaran 1,3 Triliun untuk APBN Perubahan.
Sementara itu, Hazmi Setiadi, Wakil Ketua Komisi A di ruang Komisi A mangatakan “kami berharap permasalahan RTRW ini bisa cepat diselesaikan karena kita tahu saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang belum jelas RTRWnya sama sekali”, terang Hazmi.
Terkait dengan jadwal ekspos tersebut. Hazmi pun mendesak agar Bappeda Riau segera mungkin melobi ke Kemenhut RI untuk segera melakukan ekspos. “Jangan sampai berlarutlah karena pengesahan RTRW ini sangat ditunggu terutama untuk menyelesaikan masalah RTRW bagi perusahaan di Riau ini”, tutup Hazmi.
Sumber : RiauTerkini.Com
RSS Feed
