Penyelenggaraan penataan ruang yang telah dilakukan selama ini telah menghasilkan progress yang signifikan dengan telah disahkannya lebih dari 50%Rencana Tata ruang Wilayah menjadi Perda. Oleh karena itu, fokus dalam penyelenggaran penataan ruang sudah saatnya untuk mulai dialihkan ke pengendalian pemanfaatan ruang.
Hal tersebut diucapkan Direktur Jenderal Penataan Ruang Basuki Hadimuljono ketika memberikan arahan kepada para pejabat eselon II, III, dan IV Direktorat Jenderal Penataan Ruang di Jakarta, Rabu (6/2).
Basuki mengemukakan, penataan ruang jangan hanya menjadi escape clause setiap kali terjadi bencana. Basuki berharap ke depannya tata ruang dapat memberikan bobot lebih ke daerah-daerah rawan bencana melalui pengendalian pemanfaatan ruang.
“Tata ruang harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan bukan hanya sebagai diskusi di forum-forum seminar,” tegas Basuki.
Dia mencontohkan bencana banjir yang sering terjadi belakangan ini. Audit tata ruang yang dilakukan setelah terjadi banjir menurut Basuki sebenarnya justru terlambat. Karena itu, sebagai antisipasi terhadap penyimpangan-penyimpangan penataan ruang perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang.
Selain itu, Basuki berharap agar para penyelenggara penataan ruang tidak hanya berhenti di tahap pengidentifikasian masalah, tetapi juga harus memiliki mekanisme untuk merespon pengaduan atas permasalahan ruang yang terjadi. Ditjen Penataan Ruang sendiri ke depannya harus menyediakan media pengaduan masyarakat untuk pelanggaran penataan ruang.
Basuki juga menekankan pentingnya menjadikan kegiatan penataan ruang sebagai program yang terintegrasi, terutama dengan program-program di Kementerian PU. Penataan ruang ke depannya jangan hanya sebagai arahan, tetapi menjadi sesuatu yang terintegrasi dan harus diikuti.
Selain itu, Dirjen Penataan Ruang menargetkan agar program Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka, Program Pengembangan Kota Hijau, dan Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan pada tahun 2014 dipercepat dan diperbesar.
Terkait dengan pengembangan SDM, Basuki menekankan pentingnya profesionalisme. Profesionalisme ini dapat ditumbuhkan melalui pelatihan dan berbagai program pengembangan SDM lainnya. Pada kesempatan tersebut, Dia juga mengingatkan pentingnya para pegawai untuk bergabung dalam organisasi profesi dalam meningkatkan profesionalitasnya.
Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Joessair Lubis mengemukakan, pertemuan ini penting untuk menyamakan langkah dan persepsi dalam menghadapi tantangan-tantangan penyelenggaraan penataan ruang yang semakin komplek.
Sumber : KementrianPekerjaanUmum
Hal tersebut diucapkan Direktur Jenderal Penataan Ruang Basuki Hadimuljono ketika memberikan arahan kepada para pejabat eselon II, III, dan IV Direktorat Jenderal Penataan Ruang di Jakarta, Rabu (6/2).
Basuki mengemukakan, penataan ruang jangan hanya menjadi escape clause setiap kali terjadi bencana. Basuki berharap ke depannya tata ruang dapat memberikan bobot lebih ke daerah-daerah rawan bencana melalui pengendalian pemanfaatan ruang.
“Tata ruang harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan bukan hanya sebagai diskusi di forum-forum seminar,” tegas Basuki.
Dia mencontohkan bencana banjir yang sering terjadi belakangan ini. Audit tata ruang yang dilakukan setelah terjadi banjir menurut Basuki sebenarnya justru terlambat. Karena itu, sebagai antisipasi terhadap penyimpangan-penyimpangan penataan ruang perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang.
Selain itu, Basuki berharap agar para penyelenggara penataan ruang tidak hanya berhenti di tahap pengidentifikasian masalah, tetapi juga harus memiliki mekanisme untuk merespon pengaduan atas permasalahan ruang yang terjadi. Ditjen Penataan Ruang sendiri ke depannya harus menyediakan media pengaduan masyarakat untuk pelanggaran penataan ruang.
Basuki juga menekankan pentingnya menjadikan kegiatan penataan ruang sebagai program yang terintegrasi, terutama dengan program-program di Kementerian PU. Penataan ruang ke depannya jangan hanya sebagai arahan, tetapi menjadi sesuatu yang terintegrasi dan harus diikuti.
Selain itu, Dirjen Penataan Ruang menargetkan agar program Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka, Program Pengembangan Kota Hijau, dan Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan pada tahun 2014 dipercepat dan diperbesar.
Terkait dengan pengembangan SDM, Basuki menekankan pentingnya profesionalisme. Profesionalisme ini dapat ditumbuhkan melalui pelatihan dan berbagai program pengembangan SDM lainnya. Pada kesempatan tersebut, Dia juga mengingatkan pentingnya para pegawai untuk bergabung dalam organisasi profesi dalam meningkatkan profesionalitasnya.
Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Joessair Lubis mengemukakan, pertemuan ini penting untuk menyamakan langkah dan persepsi dalam menghadapi tantangan-tantangan penyelenggaraan penataan ruang yang semakin komplek.
Sumber : KementrianPekerjaanUmum
RSS Feed
