MAKASSAR, CAKRAWALA – Frasksi Demokrat DPRD Kota Makassar mendesak semua fraksi agar menyetor nama anggotanya didalam panitia khusus (Pansus) RTRW, agar ketua DPRD dan badan musyawarah segera menindak lanjuti pembahasan tentang revisi Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Makassar.
Ketua Fraksi Demokrat, Adi Rasyid Ali di kantor DPRD Makassar, Rabu, 13 Februari menegeskan, RTRW merupakan induk dari semua Perda yang masih molor, olehnya itu dia mendesak agar Perda tersebut, segera ditindaklanjuti sebab, Perda itu kata dia sangat Urgen untuk membenahi segala kesemarawutan Kota.
“Perda ini harus dilanjutkan, inilah tugas kelembagaan dari semua fraksi DPRD untuk bekerja menuntaskan tahapan perda ini sampai tahap final di paripurna. Jadi kalau ada fraksi yang belum memasukkan nama anggota pansus, maka segeralah memasukkan nama karena Perda ini sangat urgen untuk membenahi Makassar,” katanya
Menurut Ara sapaan akrab Adi Rasyid Ali, bahwa beberapa Perda yang molor sebab induknya belum direalisasikan, perda-perda tersebut, antara lain, Perda Ruang Terbuka Hijau RTH), Perda Cagar Budaya, Perda Menara Telekomunikasi, Perda Pengelolaan Aset, Perda pengendalian Miras, Perda bantuan hukum konsumen, bantuan hukum gratis, dan revisi pasar tradisional.
“Itu tidak bisa dilanjutkan karena menunggu Perda RTRW ini tuntas. Penetapan pansus juga terhambat karena dari 7 fraksi, ada satu fraksi yang belum memasukkan nama keanggotaannya dalam pansus,” ungkapnya.
Sekertaris Demokrat Makassar, Endre Cecep Lantara, berharap, fraksi yang belum menyetor nama keanggotaannya dalam pansus, agar segera memasukkannya, sebab, untuk menangani masalah-masalah mendasar yang terjadi, seperti banjir, macet, kebersihan dan lain sebagainya, RTRW itu kata dia bisa memberikan arahan bagaimana langkah pembangunan strategis menangani masalah tersebut.
“Itu bisa tergambar dalam zona-zona yang ada di di RTRW ini, tentang geografis dan maupun teriotorial kota, bagaimana membangun kota yang berbasis lingkungan, bagaiman membangun kota moderen dengan dengan karakter khas Makassar, dan terlebih bagaimana membangun proyek mamminasata dengan mesingkorankan tiga kabupaten yang berbatasan dengan Makassar efektif untuk mengurai kemacetan dan bajir,” terangnya.
Sementara itu, Seketaris Fraksi Partai Golkar Makassar, Irianto Ahmad saat dimintai tanggapannya via selulernya kemarin, bahwa apakah fraksi yang dimaksud partai Demokrat adalah partai Golkar yang belum memasukkan nama kadernya dalam anggota pansus, Irianto mengaku bahwa memang partai Golkar belum memasukkan nama anngota di Pansus RTRW.
“Tapi, Golkar tidak bermaksud menghambat maupun mengulur-ngulur penetapan RTRW ini, itu peryataan yang menyesatkan kalau ada yang menyatakan demikian, hanya kebetulan saja di internal partai memang belum merapatkan tentang rekomendasi siapa anggota yang masuk nanti dalam pansus RTRW, jadi dalam waktu dekat kita akan sodorkan kok,” katanya.
Sumber : CakrawalaBerita
Ketua Fraksi Demokrat, Adi Rasyid Ali di kantor DPRD Makassar, Rabu, 13 Februari menegeskan, RTRW merupakan induk dari semua Perda yang masih molor, olehnya itu dia mendesak agar Perda tersebut, segera ditindaklanjuti sebab, Perda itu kata dia sangat Urgen untuk membenahi segala kesemarawutan Kota.
“Perda ini harus dilanjutkan, inilah tugas kelembagaan dari semua fraksi DPRD untuk bekerja menuntaskan tahapan perda ini sampai tahap final di paripurna. Jadi kalau ada fraksi yang belum memasukkan nama anggota pansus, maka segeralah memasukkan nama karena Perda ini sangat urgen untuk membenahi Makassar,” katanya
Menurut Ara sapaan akrab Adi Rasyid Ali, bahwa beberapa Perda yang molor sebab induknya belum direalisasikan, perda-perda tersebut, antara lain, Perda Ruang Terbuka Hijau RTH), Perda Cagar Budaya, Perda Menara Telekomunikasi, Perda Pengelolaan Aset, Perda pengendalian Miras, Perda bantuan hukum konsumen, bantuan hukum gratis, dan revisi pasar tradisional.
“Itu tidak bisa dilanjutkan karena menunggu Perda RTRW ini tuntas. Penetapan pansus juga terhambat karena dari 7 fraksi, ada satu fraksi yang belum memasukkan nama keanggotaannya dalam pansus,” ungkapnya.
Sekertaris Demokrat Makassar, Endre Cecep Lantara, berharap, fraksi yang belum menyetor nama keanggotaannya dalam pansus, agar segera memasukkannya, sebab, untuk menangani masalah-masalah mendasar yang terjadi, seperti banjir, macet, kebersihan dan lain sebagainya, RTRW itu kata dia bisa memberikan arahan bagaimana langkah pembangunan strategis menangani masalah tersebut.
“Itu bisa tergambar dalam zona-zona yang ada di di RTRW ini, tentang geografis dan maupun teriotorial kota, bagaimana membangun kota yang berbasis lingkungan, bagaiman membangun kota moderen dengan dengan karakter khas Makassar, dan terlebih bagaimana membangun proyek mamminasata dengan mesingkorankan tiga kabupaten yang berbatasan dengan Makassar efektif untuk mengurai kemacetan dan bajir,” terangnya.
Sementara itu, Seketaris Fraksi Partai Golkar Makassar, Irianto Ahmad saat dimintai tanggapannya via selulernya kemarin, bahwa apakah fraksi yang dimaksud partai Demokrat adalah partai Golkar yang belum memasukkan nama kadernya dalam anggota pansus, Irianto mengaku bahwa memang partai Golkar belum memasukkan nama anngota di Pansus RTRW.
“Tapi, Golkar tidak bermaksud menghambat maupun mengulur-ngulur penetapan RTRW ini, itu peryataan yang menyesatkan kalau ada yang menyatakan demikian, hanya kebetulan saja di internal partai memang belum merapatkan tentang rekomendasi siapa anggota yang masuk nanti dalam pansus RTRW, jadi dalam waktu dekat kita akan sodorkan kok,” katanya.
Sumber : CakrawalaBerita
RSS Feed
