JOGJA - Luas hutan di Jogjakarta belum memenuhi target seperti diamanatkan dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Berdasarkan regulasi itu, luasan hutan adalah 30 persen dari luas wilayah.

Saat ini Jogjakarta baru memiliki hutan dengan luas sekitar 23 persen dari total luas wilayah yang mencapai 3.185 kilometer persegi. Itu terdiri hutan negara sebanyak 5,8 persen dan hutan rakyat yang mencapai lebih 17 persen. ”Kalau hutan negara itu tetap segitu. Yang paling memungkinkan adalah memperbanyak hutan rakyat,” ujar Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIJ Akhmad Dawam usai bertemu Gubernur DIJ Hamengku Buwono X di kompleks Kepatihan Pemprov DIJ Jl Malioboro kemarin (25/2). Untuk mencapai target 30 persen itu, dishutbun menggalakkan penanaman pohon keras. Di antaranya, jati, mahoni, kopi, dan kakao. Dishutbun mendorong parapetani yang memiliki kebun untuk menanam pohon keras di pinggiran kebun. ”

Itu kan bisa untuk investasi juga,” imbuhnya.Setiap tahun dishutbun menargetkan perluasan hutan 4,5 hektare atau 45 kilometer persegi atau 4,5 juta pohon. Perluasan dilakukan dengan memasifkan kebun bibit rakyat (KBR) yang memberikan bantuan bibit menggunakan dan dari pusat. Jogjakarta memiliki 90 unit KBR yang masing-masing memiliki bibit sekitar 50 ribu pohon. Dia menyatakan, pihaknya sudah bekerja sama dengan dinas kebutanan di kota dan kabupaten. Ini untuk mendorong masyarakat membantu pemenuhan target ini. Hutan rakyat, kata dia, bukan berarti harus berupa hutan belantara. Hutan rakyat dapat berwujud pekarangan yang ditanami pohon-pohon keras. ”Kalau kami ambil aspek lingkungannya. Tanaman keras atau tanaman kehutanan itu sudah berfungsi hutan,” tandasnya.Jogjakarta bakal menjadi tuan rumah pertemuan delegasi kehutanan negara-negara Asean pada 28 Februari. Pertemuan digelar di Hotel Hyatt. Tema yang dibahas antara lain pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kehutanan. 

Sumber : RadarJogja

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pembina Asosiasi Tambang Rakyat Daerah (Astrada) Johan Murod menilai banyak hal di draft Raperda RTRW Babel berlawanan dengan aturan di UU Minerba.

Johan menjelaskan disebutkan dalam draft RTRW Wilayah pertambangan berada di darat dengan luas 300.467 ha.

"Ini maknanya tidak boleh menambang di laut, karena berikutnya tidak ada satu pasal pun yang memuat wilayah pertambangan laut bahkan ada pasal larangan menambang di kolong, sungai, pantai," kata Johan kepada bangkapos.com, Minggu (17/2/2013).

Menurutnya, dalam UU No 4 tentang Minerba menyebutkan wilayah penambangan rakyat berada di sungai dan tepi kedua sisi sungai. Sehingga RTRW ini bertentangan dengang UU Minerba.

"Jika dikemudian hari diketemukan wilayah penambangan 1000 ha atau 100 ha maka wilayah penambangan ini tidak dapat  ditambang krn luas wilayah penambangan telah dipatok pada luas 300.467 ha," kata Johan.

Sumber : TribunNews

Senayan - Perubahan atau revisi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang belum urgen atau mendesak, karena kebutuhan jangka pendeknya ialah mendesakkan implementasinya melalui peraturan daerah (perda) rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi/kabupaten/kota. Sedangkan kebutuhan jangka panjangnya ialah sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan tata ruang.

"Bukan belum relevan, tapi perubahan undang-undang belum urgen. Masalahnya adalah tataran implementasi. Kami mendorong BKPRN untuk intensif menyelesaikan perda rencana tata ruang, setidak-tidaknya aspek kuantitasnya. Mudah-mudahan tahun ini tuntas," ujar  Ketua Tim Kerja Tata Ruang Komite I DPD Farouk Muhammad dalam rilis yang dikelurkan Bidang Pemberitaan dan Media Visual Sekretariat Jenderal DPD, Senin (11/2).

Anggota DPD asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini menyatakannya sebelum menutup roundtable discussionKomite I DPD yang membahas kendala dan solusi penataan ruang sebagai kelanjutan fungsi pengawasannya atas pelaksanaan UU 26/2007.

Selanjutnya, Komite I DPD mendorong peran Badan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Nasional (BKPRN)/Badan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk intensif meningkatkan kualitas perda rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD mengagendakan kegiatannya sebagai kelanjutan fungsi pengawasan undang-undang.

Sementara, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Achmad Hermanto Dardak mengatakan, tata ruang adalah basis strategis pembangunan. The future is now, masa depannya dalam undang-undang dan peraturan daerah.

"Waktunya 20 tahun, kecuali terjadi bencana," ujar Achmad Hermanto Dardak saat roundtable discussionKomite I DPD di Ruang GBHN Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Kami meyakini bahwa forum ini justru memperkuat, agar implementasi turunan undang-undang. Kita betul-betul harus mewujudkan wilayah Nusantara yang aman dan nyaman tapi produktif dan kompetitif, juga berkelanjutan," tambahnya.

Dalam paparannya, Hermanto menekankan konsistensi antara rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang untuk keberlanjutan pembangunan, konsisten pasca-penetapan perda RTRW, khususnya perizinan, percepatan penyelesaian perda RTRW dan rencana rincinya, serta mengoptimalkan peran BKPRN/ BKPRD dalam penyelesaian permasalahan penataan ruang.

Menyangkut kinerja penyelenggaraan penataan ruang, ia menjelaskan, status RTRW 33 provinsi yang mengalami persetujuan substansi Menteri PU berjumlah 19 (57,58%) dan yang mengalami pengesahan sebagai perda berjumlah 14 (42,42%). Sedangkan status RTRW 398 kabupaten yang mengalami revisi berjumlah satu, pembahasan BKPRN berjumlah tiga, yang mengalami persetujuan substansi Menteri PU berjumlah 182 (45,73%), dan yang mengalami pengesahan sebagai perda berjumlah 212 (53,27%). 

Status RTRW 93 kota yang mengalami revisi berjumlah dua, rekomendasi gubernur berjumlah satu, pembahasan BKPRN berjumlah tiga, yang mengalami persetujuan substansi Menteri PU berjumlah 31 (33,33%), dan yang mengalami pengesahan sebagai perda berjumlah 56 (60,22%).

Farouk mengakui bahwa Komite I DPD menyelenggarakan roundtable discussion kendala dan solusi penataan ruang sebagai lanjutan fungsi pengawasan atas pelaksanaan UU 26/2007 yang mengamanatkan setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, merevisi masing-masing RTRW-nya.

Salah satu aspek pengawasan ialah penyesuaian perda RTRW, khususnya di tingkat kabupaten/kota, yang tenggang waktunya tiga tahun, merujuk ketentuan aturan peralihan undang-undang, yang berarti tahun 2010. Namun, penyesuaian masing-masing perda RTRW, baik provinsi maupun kabupaten/kota, hanya selesai sedikit. Di daerah-daerah yang gagal merevisi RTRW-nya terjadi banyak masalah pembangunan, khususnya menyangkut penataan ruang.

Kendala mereka antara lain konflik batas kawasan hutan dengan area penggunaan lain, konflik batas wilayah administrasi, kawasan terbuka hijau dan kawasan budidaya, kawasan pesisir-pantai-laut, kawasan lahan pertanian pangan, pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar, kawasan perbatasan, dan kerja sama antardaerah.

Hasil kajian Komite I DPD menyimpulkan bahwa pelaksanaan UU 26/2007 belum lengkap karena tanpa peraturan derivasinya, ketidaksesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tarik menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, RTRW belum bersinergi dengan rencana pembangunan daerah, serta proses dan prosedur pengesahan perda RTRW yang bertele-tele.


Sumber : JurnalParlemen.Com

Jurnas.com | KETUA Tim Kerja Tata Ruang Komite I DPD RI, Farouk Muhammad menilai revisi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang belum mendesak. Pasalnya, kebutuhan jangka pendek yang mendesak ialah implementasi peraturan daerah (perda) rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi/kabupaten/kota. Sedangkan kebutuhan jangka panjangnya ialah sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan tata ruang.

“Bukan belum relevan, tapi perubahan undang-undang belum urgen. Masalahnya pada tataran implementasi. Untuk itu, kami mendorong BKPRN (Badan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Nasional) untuk intensif menyelesaikan perda rencana tata ruang, setidak-tidaknya aspek kuantitasnya. Mudah-mudahan tahun ini tuntas,” kata Farouk Muhammad, Senator asal Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, sebelum menutup Roundtable Discussion Komite I DPD di Jakarta, Senin (11/2) seperti dilansir dalam siaran pers Staf Bidang Pemberitaan dan Media Visual Sekretariat Jenderal DPD RI, Mahyu Darma, yang diterima Jurnal Nasional.

Diskusi tersebut membahas kendala dan solusi penataan ruang sebagai kelanjutan fungsi pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan UU 26/2007.Menurut Farouk, Komite I DPD mendorong peran Badan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Nasional (BKPRN)/Badan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk intensif meningkatkan kualitas perda rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD mengagendakan kegiatannya sebagai kelanjutan fungsi pengawasan undang-undang.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Achmad Hermanto Dardak menilai Forum diskusi tersebut sangat penting. Ia pun mengharapkan dukungan DPD, DPR, dan wakil-wakil pemangku kepentingan untuk percepatan implementasi undang-undang, terutama pengendalian pemanfaatan ruang, di seluruh Tanah Air. Tata ruang adalah basis strategis pembangunan. The future is now, masa depannya dalam undang-undang dan peraturan daerah. Waktunya 20 tahun, kecuali terjadi bencana.

“Kami meyakini bahwa forum ini justru memperkuat, agar implementasi turunan undang-undang. Kita betul-betul harus mewujudkan wilayah Nusantara yang aman dan nyaman tapi produktif dan kompetitif, juga berkelanjutan,” kata Hermanto Dardak.

Hermanto menekankan konsistensi antara rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang untuk keberlanjutan pembangunan, konsisten pasca-penetapan perda RTRW, khususnya perizinan, percepatan penyelesaian perda RTRW dan rencana rincinya, serta mengoptimalkan peran BKPRN/ BKPRD dalam penyelesaian permasalahan penataan ruang.

Menyangkut kinerja penyelenggaraan penataan ruang, ia menjelaskan, status RTRW 33 provinsi yang mengalami persetujuan substansi Menteri PU berjumlah 19 (57,58 persen) dan yang mengalami pengesahan sebagai Perda berjumlah 14 (42,42 persen). Sedangkan status RTRW 398 kabupaten yang mengalami revisi berjumlah satu, pembahasan BKPRN berjumlah 3, yang mengalami persetujuan substansi Menteri PU berjumlah 182 (45,73 persen).

Selain itu, yang mengalami pengesahan sebagai perda berjumlah 212 (53,27 persen) serta status RTRW 93 kota yang mengalami revisi berjumlah dua, rekomendasi gubernur berjumlah satu, pembahasan BKPRN berjumlah 3, yang mengalami persetujuan substansi Menteri PU berjumlah 31 (33,33 persen), dan yang mengalami pengesahan sebagai perda berjumlah 56 (60,22 persen).

Farouk mengakui bahwa Komite I DPD menyelenggarakan roundtable discussion tentang kendala dan solusi penataan ruang sebagai lanjutan fungsi pengawasan atas pelaksanaan UU 26/2007 yang mengamanatkan setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, merevisi masing-masing RTRW-nya. Salah satu aspek pengawasan ialah penyesuaian perda RTRW, khususnya di tingkat kabupaten/kota, yang tenggang waktunya tiga tahun, merujuk ketentuan aturan peralihan undang-undang, yang berarti tahun 2010.

Namun, penyesuaian masing-masing perda RTRW, baik provinsi maupun kabupaten/kota, hanya selesai sedikit. Di daerah-daerah yang gagal merevisi RTRW-nya terjadi banyak masalah pembangunan, khususnya menyangkut penataan ruang. Kendala mereka antara lain konflik batas kawasan hutan dengan area penggunaan lain, konflik batas wilayah administrasi, kawasan terbuka hijau dan kawasan budidaya, kawasan pesisir-pantai-laut, kawasan lahan pertanian pangan, pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar, kawasan perbatasan, dan kerja sama antardaerah.

Hasil kajian Komite I DPD menyimpulkan bahwa pelaksanaan UU 26/2007 belum lengkap karena tanpa peraturan derivasinya, ketidaksesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tarik-menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, RTRW belum bersinergi dengan rencana pembangunan daerah, serta proses dan prosedur pengesahan perda RTRW yang bertele-tele. Akhirnya, aspirasi masyarat dan daerah yang tersampaikan ke Komite I DPD ialah keinginan, bahkan desakan, untuk mengubah UU 26/2007.

“Perlukah perubahan UU Penataan Ruang? Oleh karena itu, Komite I DPD menyelenggarakan roundtable discussion kendala dan solusi penataan ruang,” kata Farouk.

Sumber : Jurnas.Com