Category:

Dekot Genjot Pembahasan RTRW

3/14/2013

RADARTOTABUAN.com, KOTAMOBAGU – Lambannya proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Ranperda RTRW) yang selama ini dikeluhkan banyak kalangan, menuai reaksi anggota Dekot.

Sekretaris Komisi II Ir Ishak Sugeha ME misalnya dengan tegas mengatakan proses pembahasannya sudah akan dimulai, yang diawali dengan rapat Badan Musyawarah (Banmus) untuk membahas pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang akan membahas RTRW, sekaligus agenda penting lainnya.

Menurut kandidat calon walikota yang diusung Partai Demokrat (PD) ini, setiap agenda DPRD harus dibicarakan lewat rapat Badan Musyawarah. “Dalam waktu dekat ini kami akan mengadakan rapat banmusuntuk pembentukan pansus RTRW,” sebut Sugeha belum lama ini. Dijelaskannya, pembahasan RTRW sudah tidak akan dibahas lagi oleh Badan Legislasi (Banleg) karena yang lalu juga sudah pernah diadakan pembahasan, namun hasilnya tak maksimal. “Mekanisme pembahasan RTRW itu harus ada panitia khusus, karena sebelumnya sudah pernah diadakan pembahasan oleh banleg namun hasilnya kurang maksimal,” jelas Makalalag lagi.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kotamobagu ini, menambahkan pembahasan RTRW itu sangat penting karena berkaitan dengan teknis perencanaan dan utamanya adalah pengelolaan, pemanfaatan dan fungsi ruang, sehingga perlu adanya panitia khusus yang akan membahasnya. “Nantinya setelah pensus terbentuk dan melakukan pembahasan, maka Ranperda RTRW bisa segera diparipurnakan,” pungkas papa Yogi -sapaan Ishak Sugeha.

Sumber : RadarTotabuan

0 Comments

Pembahasan RTRW Tunggu Data Bakosurtanal

3/14/2013

0 Comments

RADARTOTABUAN.com, KOTAMOBAGU – Meski pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah( RTRW) menjadi agenda prioritas untuk dibahas. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, Dewan Kota (Dekot) masih menunggu data pemetaan wilayah terkait dengan tapal batas dari Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).

Hal ini seperti yang disampaikan Ketua Dekot Rustam Siahaan SE, Senin (4/3). Menurutnya, pembahasan RTRW tetap menjadi prioritas utama untuk dibahas. Namun, sebelum melangka ke pembahasan bersama eksekutif, pihaknya harus memastikan data wilayah dari Bakosurtanal. “Pembahasan RTRW menjadi prioritas kami, selain agenda lainnya, seperti ranperda lainnya yang kini sudah masuk di dewan, namun untuk pembahasannya tentunya dibutuhkan data yang valid khususnya soal tapal batas dari Bakosurtanal,” terang Siahaan disela-sela pemeriksaan urine, kemarin.

Senada disampaikan, Wakil Ketua Dekot Bob Paputungan ST. Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Kotamobagu mengaku, proses pembahasannya harus melibatkan pemerintah kota (pemkot). “Pembahasan RTRW ini melibatkan pemkot, dan hasilnya nanti masih akan dikonsultasikan ke provinsi sebelum ditetapkan, sehingga memang membutuhkan perhatian bersama, baik eksekutif maupun legislatif,” sebut Bob.

Sumber : RadarTotabuan

0 Comments

Pembahasan RTRW Mandeg, DPRD Kotamobagu Akan Bentuk Pansus

3/14/2013

0 Comments

TRIBUNMANADO.CO.ID, KOTAMAMOBAGU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu berencana membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). Rencana pembentukan pansus ini setelah pembahasan ranperda ini di Baleg tidak ada kemajuan.

Ketua Baleg (Badan Legislasi) DPRD Kotamobagu Ishak Sugeha mengakui pembahasan Ranperda RTRW tersebut tidak menemui titik temu. Padahal, pembahasan ranperda ini sudah berlangsung lebih dari satu tahun lalu.

"Rencananya kami akan mengadakan rapat di Banmus (badan musyawarah) guna membahas tentang pembentukan Pansus RTRW. Karena, menurut saya, pembahasan di Banleg sulit untuk menemukan titik temu," ujar Ishak saat pemeriksaa urin anggota Dewan, beberapa waktu lalu.

Dia berharap, Pansus bisa segera menyelesaikan pembahasan Ranperda RTRW sehingga DPRD Bolmong bisa memaripurnakan. Selama ini, masih ada beberapa hal yang membuat pembahasan mandeg. Ishak berharap masalah tersebut bisa diselesaikan sehingga mencapai mufakat.

"Banyak sekali perbedaan. Mulai dari luas wilayah yang beberapa kawan kita menyetujui apa yang tertera dalam draf. Padahal, jika kita bandingkan dengan beberapa referensi, luas wilayah Kotamobagu ada perbedaan," kata Ishak.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kotamobagu, Ahmad Zulfi Mokodompit mengapresiasi positif rencana pembentukan Pansus RTRW itu. Pemkot Kotamobagu, kata dia, mendorong agar Ranperda RTRW tersebut bisa menjadi Perda.

"Kami mengapresiasi dan mendorong terkait pembentukan pansus guna membahas RTRW. Karena, RTRW adalah prinsip bagi perencanaan pembangunan Kota Kotamobagu kedepan," kata Zulfi menandaskan.

Sumber : TribunNews

0 Comments

Gorontalo Sudah Ada RTRW, Sulut Belum Punya

3/5/2013

0 Comments

TRIBUNMANADO.CO.ID, GORONTALO – Pemerintah provinsi se-Sulawesi harus wajib memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan alam daerah. Pasalnya masih ada beberapa provinsi yang belum memiliki RTRW.

Sofyan Bakar, Sekertaris Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri RI, mengatakan, di haruskan pemerintah provinsi se-Sulawesi memiliki RTRW.

“Jangan sampai rusak lingkungan,” ungkapnya dalam sambutannya di acara Sulawesi Connectivity di Maqna Hotel, Senin (4/3/2013).

Sementara, Taufik Wijayanto, Staf Ahli Menteri Pekerjaaan Umum RI, menjelaskan, provinsi yang sudah selesaikan RTRW ialah provinsi Gorontalo, sedangkan tetangganya Sulawesi Utara belum rampung, masih dalam proses.

“RTRW itu penting jangan sampai jadi kasus karena sekarang bisa jadi kriminal. Soal Hambalang saja bermasalah karena RTRW lingkungan,” beberanya dengan diakhiri tawa ringan.

Ditemui, Noldy Tuerah, Kepala Bappeda Sulut, mengungkapkan, belum rampungnya RTRW Sulut disebabkan masih menunggu proses rekomendasi dari Kementrian Kehutanan RI dalam bidang alih fungsi lahan desa pemukiman transmigrasi di kawasan Bolmong.

“Kalau de facto sudah ada hampir 50 tahun lebih tapi de jure belum ada. Ini kendala alih fungsi dalam RTRW Sulut,” ujarnya.

Ia menambahkan, target bulan-bulan ini RTRW Sulut harus sudah rampung. Jangan sampai terkatung-katung sampai lama karena RTRW ini bagian dari pendukung kesuksesan penerapan Kawasan Ekonomi Khusus di Sulut. “Pengembangan KEK harus ada RTRW yang rencananya mau bangun jalan tol juga,” ungkapnya.

Penulis : Budi_Susilo
Sumber : TribunNews

0 Comments

Dewan Boltim Lanjutkan Pembahasan Ranperda RTRW

1/30/2013

0 Comments

TRIBUNMANADO.CO.ID, BOLTIM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) melanjutkan pembahasan rancangan peraturan Daerah (Ranperda) Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pada Kamis (31/1) sekitar pukul 12.30 Wita

Rapat panitia khusus (pansus) 6 Ranperda dipimpin oleh ketua DPRD Boltim, Sumardia Modeong dan dihadiri oleh pemerintah kabupaten (Pemkab) Boltim dipimpin oleh Wakil Bupati Boltim, Medy Lensun dan Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Assegaf.
"Rapat ini adalah lanjutan pembahasan minggu lalu. Semoga ranperda RTRW ini bisa selesai hari ini sehingga minggu depan kita bahas 4 ranperda sisanya," jelas Sumardia.

Sumber : TribunNews

0 Comments

DPRD Boltom Bahas Ranperda RTRW

1/17/2013

0 Comments

TRIBUNMANADO.CO.ID, BOLTIM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pada Kamis (17/1/2013) sekitar pukul 14.30 Wita.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Boltim, Sumardia Modeong ini dihadiri oleh Asisten I Pemkab Boltim, Amin Musa, Asisten II, Denny Mangala serta beberapa pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Penanaman Modal Daerah (Bappelitbangdalda) Boltim, Sonny Waroka, dalam pemaparannya didepan anggota dewan mengatakan RTRW Kabupaten Boltim 2011-2031 dimaksudkan untuk menata rencana pembangunan kabupaten Boltim sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan mempertimbangkan potensi dan faktor alam yang ada. "Ada konsekuesinya jika RTRW tidak diatur," jelas Sonny.

Sonny menjelaskan jika tidak diatur maka akan terjadi kemacetan ekonomi disuatu daerah atau tidak jalannya pembangunan. Apabila tidak ada pertimbangan dengan matang
terhadap rencana pembengunan. "Atau misalkan juga banjir yang dialami desa-desa dipesisir beberapa tahun terakhir karena belum ada rencana pemanfaatan hutan di Atoga," jelas Sonny mencontohkan beberapa wilayah di Sumatera yang mengalami bencana karena tidak ada renacana tata ruang.

Untuk itulah menurut Sonny, Perda RTRW sangat penting bagi pembangunan Kabupaten Boltim ke depan. Dibeberkannya, setiap kecamatam di Boltim punya karakter dan potensi yang harus dikembangkan dan diatur dalam RTRW. "Misalkan Kecamatan Tutuyan sebagai pusat pemerintah dan jasa, Kecamatan Kotabunan sebagai pusat perekonomian, Kecematan Nuangan pusat kelautan dan perikanan sedangkan Kecamatan Modayag dan Modayag Barat untuk agro industri terutama holtikultura," jelas Sonny.

Katanya, jika pembangunan dilakukan berdasarkan sesuai potensi masing-masing maka akan tumbuh dan maju sesuai potensi tersebut. Sonny menjelaskan walaupun Perda RTRW tersebut hingga 2031 namun bisa direvisi setiap 5 tahun sesuai perkembangan. "Perda RTRW ada kemungkinan direvisi setiap 5 tahun seiring dengan perekembangan yang ada," tutur Sonny.

Sonny menambahkan penyusunan Ranperda RTRW sejalan dengan kajian lingkungan hidup strategis. Keduanya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. "Kajian lingkungan hidup strategis telah diparalelkan atau disandingkan dengan RTRW," tambanya.

Ketua DPRD Boltim, Sumardia Modeong mengatakan Ranperda tersebut telah di konsultasikan ke Pemerinta Provinsi dan Pemerintah Pusat. "Sudah dikonsultasikan ke provinsi dan kementerian terkait," jelas Sumardia.

Sementara itu, rapat pembahasan Ranperda RTRW tersebut hanya dihadiri 8 anggota dewan. Sebagian besar anggota dewan memilih pulang saat pihak eksekutif datang terlambat dari undangan pukul 11.00 Wita karena usai melakukan inpeksi mendadak di PT Meytha Perkasa Utama.

Sumber : TribunNews

0 Comments

Penataan Ruang Kota Harus Perhatikan Potensi Bencana

5/19/2012

0 Comments

MANADO, KOMPAS.com - Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sukhyar menegaskan penataan ruang Kota Tomohon harus memerhatikan potensi bencana yang bisa terjadi kapan saja.

"Pemetaan lokasi-lokasi potensial bencana jangan sampai tidak termasuk dalam tata ruang. Potensi bahaya, bisa letusan gunung api, banjir dan longsor," katanya, di Manado, Kamis (3/5/2012).

Dia mencontohkan Gunung Lokon, di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, potensial meletus tetapi pembangunan dan lokasi penambangan mulai mengarah ke kawah gunung tersebut.

"Ini sangat riskan sehingga harus memerhatikan secara matang memobilisasi penduduk pada saat terjadi bencana. Biasanya pada saat mobilisasi banyak terjadi korban akibat tabrakan," katanya.

Dia berharap, pembangunan dan penambangan batu bisa dilakukan menjauhi arah kawah dan agak lebih ke bawah.
Itupun kata dia, dengan pertimbangan harus ada pengawasan ketat pemerintah serta didukung dengan peralatan komunikasi memadai dan akses jalan yang baik.

Begitupun dengan tata cara penambangan, harus memerhatikan potensi bahaya yang bisa terjadi setiap saat. "Kalau penambangan di Gunung Merapi tata caranya mobil harus menghadap ke bawah, tidak boleh menambang dinding sungai tapi harus di bagian dasarnya," ungkapnya.

Dia menambahkan, dalam rencana kontijensi, jalur evakuasi harus terpampang jelas untuk memudahkan warga menyelamatkan diri atau pada saat dievakuasi dalam situasi darurat.

"Harus ada papan penunjuk arah lokasi evakuasi, sehingga jelas warga mau lari ke mana. Seperti pada saat menuju Gunung Soputan. Di sana ada papan yang menerangkan memasuki daerah bahaya gunung api," ungkapnya.

"Karena itu dalam tata ruang harus didetailkan mana lokasi yang masuk daerah dengan potensi bencana yang cukup tinggi," tambah dia.

Sumber : Kompas.Com

0 Comments

Dekot Genjot Pembahasan RTRW

Pembahasan RTRW Tunggu Data Bakosurtanal

Pembahasan RTRW Mandeg, DPRD Kotamobagu Akan Bentuk Pansus

Gorontalo Sudah Ada RTRW, Sulut Belum Punya

Dewan Boltim Lanjutkan Pembahasan Ranperda RTRW

DPRD Boltom Bahas Ranperda RTRW

Penataan Ruang Kota Harus Perhatikan Potensi Bencana

Tata Ruang

Berita Lainnya

Archives

Categories

Links