Ruang publik, terutama di kota, dimiliki dan dikelola pemerintah dan dijadikan komoditas. Sementara masyarakat tidak menyadari bahwa ruang publik itu milik mereka. Ada proses kanalisasi di kota berdasarkan arus politik yang dibawa partai politik dan elit. Sehingga, menimbulkan segregasi berpikir dan sosial ekonomi di kalangan masyarakat. 

Sekitar dua pekan lalu, networker kebudayaan, Halim HD, berkunjung ke Padang. Ia datang menghadiri perayaan Hari Teater Dunia di Padangpanjang. Sebelum balik ke Solo, tempat ia menetap, kami berdiskusi di rumah budayawan dan wartawan Padang Ekspres, Yusrizal KW, di Komplek Cemara II Gunungpangilun. Hadir juga ketua Entrepreneur Club (EC) Padang, Tomy Iskandar.

Halim HD, yang malam itu mengenakan kaos merek Sembalakon, berbicara panjang lebar tentang ruang publik. Baginya, ruang publik di perkotaan telah menjadi komoditas  yang diperjualbelikan pemko. Masyarakat tidak memiliki ruang untuk berdialog sesama mereka. 

Bagaimana idealnya ruang publik dan seberapa pentingkah keberadaannya dalam demokrasi?

Ruang publik itu secara ideal, contoh kongkretnya, konsep desa atau kampung. Dalam sejarah sosial kita, awal pembentukan kota itu dari kampung. Mereka punya pusat kekuasaan yang disebut kota. Nah, kota ini terdiri dari konfederasi kampung tersebut. Makanya kota itu beragam, ada Pecinan, Pekojan, Kampung Jawa, dan sebagainya. Di desa atau kampung mereka punya ruang-ruang untuk berkumpul. Apakah itu, untuk khitanan, salawatan, anak-anak bermain, berolahraga, berkumpul sehabis bekerja segala macamnya.

Pertanyaannya, masihkah desa, kampung, atau nagari, kita memiliki ruang-ruang semacam itu. Lalu pertanyaan kedua, seandainya ada, siapa yang mengelolanya. Ini menjadi elemen yang penting karena di setiap kampung dan desa yang mengelola ruang publik itu masyarakat. Mereka menghormati betul ruang publik itu sebagai miliknya. Ruang publik ini sesuatu yang penting sekali kalau kita perhatikan dalam konteks pergaulan sosial. Kalau di sebuah desa, dia seragam. Tapi di kota menjadi persoalan. Karena kota ini sebagai konfederasi sosial dari setiap kampung dengan latar belakang masing-masing sejarah sosialnya warga itu.

Itu kenapa ruang publik penting dalam konteks demokratisasi. Juga dalam konteks masyarakat mengekspresikan kesenian, tata cara, dan adat mereka. Ruang publik ini menjadi sulit di perkotaan. Perkotaan mengalami proses bagaimana ruang publik menjadi komoditas. Ruang itu diperjualbelikan oleh pemko dan pemda.

Pemko dan wakil rakyat tidak pernah bertanya kepada warga tentang ruang publik ini. Mereka bicara demokrasi. Demokrasi itu bukan sekadar di legislatif. Demokrasi itu yang paling riil adalah di ruang publik ketika masyarakat memahami keberagaman dalam aspek pikiran, gagasan, maupun sejarah sosial masing-masing.

Bagaimana politisasi Negara atau pemerintah menguasai ruang publik?

Anda bisa cari dokumentasi fotografi tentang ruang publik di Padang ini. Di zaman orde baru itulah munculnya pagar besi yang tajam. Taman-taman dibikin pagar. Itu salah satu contoh, pemerintah atas nama Negara tidak percaya kepada warga. Reaksi masyarakat terhadap persoalan itu tidak ada.

Atau coba anda perhatikan, di Padang ini masih ada gak, di Jawa masih banyak, tulisan 1x24 jam tamu wajib lapor ke RT. Itu sebetulnya sinyal dari sistem bagaimana Negara mencurigai warganya. Dalam konteks ruang publik, Negara ingin betul menguasai. Karena dengan menguasai ruang publik, Negara atau pemerintah bisa merekayasa.

Seperti dalam sejarah lama, konsep polis di Yunani, yang diciptakan oleh sistem filsafat itu mengalami pengereposan ketika zaman Romawi. Di Yunani setiap warga atau kelompok memiliki wakil, kota menjadi ukuran bagi satu warga untuk menyatakan dirinya. Karena kota adalah proses kebudayaan.

Kalau kita bicara tentang polis atau kota dalam proses kebudayaan dan peradaban, menarik apa yang dilontarkan oleh Cak Nurkholis Madjid tentang masyarakat madani. Masyarakat madani itu sebetulnya pembentukan masyarakat polis atau kota. Kesadaran sipil mengelola lingkungannya sehingga kota menjadi pusat peradaban.

Di Jawa ada ungkapan, mungkin di daerah lain juga ada, desa membawa cara, Negara membawa tata. Penataan ini tanpa basis cara tidak akan berhasil. Sebaik apapun gagasan anda, rumusan hukum anda, apabila tidak berlandaskan cara, kebudayaan, atau sumber sejarah sosial, anda akan mengalami guncangan. Teralienasi dari peraturan yang ada. Makanya kita selalu bertanya, kalau legislatif membikin aturan, aturan siapa. Aturan mereka atau aturan warga. Pernahkah warga ditanya kebutuhan atau kepentingannya.

Kalau kita lihat, demokratisasi yang paling berhasil, adanya partisipasi. Persoalan di Indonesia adalah partisipasi dalam berbagai hal, bisa partisipasi menjaga kebersihan, menyumbangkan sesuatu, menyatakan diri lewat cara masing-masing. Proses ini membutuhkan kesabaran betul. Sebuah proses yang panjang dan negosiasi yang lama sekali.

Masyarakat kita sering konflik karena kehilangan ruang publik untuk mereka saling mengenal. Karena mereka mengalami mobilisasi yang makin menajam. Proses politik kita dalam kota mengalami penajaman yang paling ringkih sekali dalam hubungan sosial. Anda bisa perhatikan ketika menjelang pilkada, pemilu, pilpres, selalu ada kecemasan dan merasa dicurigai. Karena kegagalan kita berdialog di ruang publik.

Sekarang, ruang publik diambil oleh pemerintah, sementara masyarakat tidak merasa kehilangan. Bahkan, masyarakat tidak tahu apa yang dimilikinya dalam Negara ini. Bagaimana mengatasi masalah ini, atau tidak bisa diatasi sama sekali?

Sebetulnya, sangat sulit. Tugas berat seluruh warga. Salah satu hal yang paling penting itu pendidikan, formal maupun informal. Proses penciptaan ruang publik adalah sejauh anda menciptakan relasi-relasi sosial. Ada beragam ruang publik yang sekarang diciptakan oleh anak-anak muda.

Kita bisa melihat sekelompok anak muda berkumpul di satu tempat menjadikan itu sebagai “markas” mereka. Lama-lama itu menjadi wilayah mereka. Ini sebetulnya upaya-upaya menciptakan ruang sosial menjadi ruang publik. Sama seperti beberapa pengusaha berkumpul di sebuah warung. Selain sebagai ruang ekonomi, warung itu juga berfungsi menjadi ruang sosial karena ada gagasan-gagasan untuk bertemu kalangan lain di sana.

Wilayah perkotaan semakin berkembang dalam pembentukan berbagai lapisan ruang ini. Cuma, persoalannya ruang-ruang ini terbatas. Inti yang ingin saya sampaikan di sini, kapasitas dialog. Dialog ini menciptakan relasi-relasi sosial dan personal yang harus punya kesinambungan. Tanpa kesinambungan yang terus menerus kita tidak akan berhasil menciptakan ruang publik atau ruang sosial yang intens.

Saya seyakin-yakinnya, kepada orang yang mempunyai kapasitas banyak bertemu dengan orang lain pasti lebih toleran daripada orang yang terbatas. Saya seyakin-yakinnya kepada proses pendidikan, apabila seorang siswa banyak bertemu dengan teman-teman sekolah lain dan bergaul dengan intens tidak akan ada tawuran.

Ada ungkapan yang menarik dalam proses pendidikan dan kebudayaan itu, ruang publik menjadi ruang dialog. Proses pembangunan di Indonesia gagal total dalam menciptakan ruang publik. Karena ruang publik menjadi komoditas, menjadi barang dagangan yang dilakukan oleh elit kota, penguasa kota.

Di luar negeri apa yang dilakukan orang terhadap ruang publik ini?

Beberapa kali saya main ke Jepang, yang paling menarik itu pusat kesenian. Mereka punya petugas, tapi gedung itu tidak hanya dikelola oleh petugas atau manajemennya. Setiap orang teater yang mau latihan di situ, dia ngepel dulu, membersihkannya. Padahal sudah bersih. Tapi secara moral dia harus melakukan itu. Setelah latihan atau main, mereka membersihkan lagi. partisipasi mereka sangat kuat sekali. Padahal mereka membayar kok. Mereka dipungut untuk bayar kebersihan tapi mereka tetap ikut terlibat membersihkannya.

Kemudian, ada cerita lama, ketika saya berada di sebuah kota bagian timur Michigan, Amerika Serikat, pada tahun 1990an.  Ada satu daerah, yang kalau orang kita bilang tempat jin buang anak atau daerah kriminal. Menariknya, ada beberapa seniman dan aktivis sosial memperbaiki rumah yang ditinggalkan di sana.

Lalu mereka bikin acara kesenian. Mengajak teman-temannya membersihkan tempat lain. Dalam dua tahun tempat itu menjadi tempat pertemuan sosial yang menarik. Setiap minggu, ada pertunjukan musik, pameran, ada warung, segala macam. Lalu daerah itu dikelola oleh warga. Dari inisiatif warga ini, pemerintah merasa bertanggungjawab. Lalu menyediakan penerangan, air bersih dan sebagainya.

Ketika ruang publik “dirampas” pemerintah, bagaimana seharusnya mengembalikan ke masyarakat atau memunculkan rasa kepemilikan masyarakat ini?

Dimulai dengan desain kota. Penguasa kota harus punya keberanian untuk membatasi pertumbuhan kota. Dia harus merenovasi ruang yang masih tersisa. Itu membutuhkan political will dan cultural will. Kehendak politis dan kehendak kebudayaan. Yang jadi persoalan, apakah wakil rakyat itu punya kehendak kebudayaan. Apakah para pengelola kota itu punya kehendak kebudayaan. Karena mereka selalu mengidentikkan persoalan kebudayaan adalah persoalan upacara, seremonial. Mereka tidak melihat proses kebudayaan merupakan pertemuan warga dengan sejarah sosial masing-masing di ruang publik itu.

Ada proses kanalisasi di kota ini berdasarkan arus politik yang dibawa partai politik maupun elit sehingga masyarakat mengalami segregasi berpikir. Di tambah lagi dengan segregasi sosial ekonomi. Itu sangat mungkin menciptakan konflik-konflik dalam perkotaan. Masyarakat perkotaan sangat gampang menimbulkan konflik, karena persoalan mereka terus digiring. Tidak berdasarkan inisiatif mereka sendiri berdasarkan pendidikan di ruang publik.

Sekarang, benturan nilai juga terjadi di masyarakat sendiri. Ketika Satpol PP membersihkan trotoar dari pedagang kaki lima, sering terjadi bentrok. Selalu dilihat tidak adil, pedagang kaki lima merasa ditindas pemerintah kota, padahal Satpol PP berusaha memberi akses masyarakat lain atau pejalan kaki untuk bisa berjalan di trotoar sebagaimana fungsinya. Bagaimana ini bisa terjadi?  

Tata ruang kota ini keos betul. Sebenarnya dengan retribusi, Pemko bisa memperhitungkan berapa banyak pedagang kaki lima, bagaimana meletakkan lokasinya segala macam. Nah, dalam persoalan ini, Pemko atau Pemda hanya ingin mengambil retribusinya, tanpa memberikan ruang pada mereka. Akhirnya, masyarakat seenaknya saja. Ini persoalan sebetulnya, pemerintah tidak memberikan ruang kepada mereka dan mempercayai mengelolanya.

Faktor modal sering menjadi kekurangan pemerintah untuk membangun ruang publik, seperti infrastruktur, dan lain sebagainya. Solusinya bagaimana?  

Untuk melalukan perubahan mendasar terhadap kota ini membutuhkan capital. Namun capital yang paling penting sebenarnya potensi warga. Memberikan kesempatan warga untuk mengelola wilayahnya masing-masing.

Contohnya begini, kenapa pesta perkawinan, anda diwajibkan minta izin ke kelurahan, kecamatan, kepolisian, segala. Selalu pihak security mengatakan keamanan. Orang perkawinan butuh keamanan, anehkan? Perspektif yang dilihatnya cuma keamanan. Selalu kita membutuhkan pengaman. Politik kita itu sebetulnya, politik paranoia. Kita sebagai warga selalu dicurigai, yang setiap mengadakan acara harus ada izin. Ketakutan terjadi kerusuhan. Ini akibat pengelola Negara, pengelola kota dan daerah yang tidak memberikan kepercayaan kepada warga.

Begitulah, beberapa persoalan ruang publik kota-kota di Indonesia saat ini. Malam semakin larut. Selain kami bertiga tidak kedengaran lagi suara manusia. Menjelang dini hari, pembicaraan tentang ruang publik yang dikuasai pemerintah ini usai.

Sumber : PadangEkspres.co.id

Jakarta, Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Didik J Rachbini, mengungkapkan visinya untuk mengurangi persoalan transportasi dan kemiskinan di Ibukota. Caranya dengan mengembangkan sistem transportasi sembari memperluas ruang publik.

Didik mencontohkan sistem transportasi kereta yang memerlukan penambahan jalur. Dengan mengembangkan KRL serta membangun monorail, maka warga akan lebih mudah dan nyaman dalam bepergian.

"Di waktu mendatang, program saya untuk transportasi massal tidak hanya mengembangkan KRL, tapi kami akan mengembangkan MRT bersama monorail," ujar Didik saat ditemui di Stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (7/4/2012).

Pengembangan sistem transportasi tersebut, lanjut Didik, akan disertai dengan pengembangkan ruang publik. Sebabnya, saat ini begitu banyak stasiun yang juga dipakai untuk berdagang oleh warga. Hal ini dinilai baik, karena bisa membantu masyarakat mencari nafkah. Namun, Didik menekankan perlunya pengoptimalan dan penataan ruang publik bagi para pedagang.

"Setiap stasiun monorail akan ada ruang publik yang banyak, sehingga makin banyak orang yang berdagang di situ. Kalau banyak orang maka kesejahteraan warga bisa dtingkatkan. Sama dengan visi Hidayat-Didik, yakni sejahtera. Kenapa sejahtera? Karena pusat perputaran uang atau bisnis dua pertiga nasional itu ada di Jakarta," imbuh Didik.

Menurutnya, persoalan kemiskinan bisa dipecahkan membuka ruang bagi masyarakat untuk berusaha sehingga perputarannya bisa terus-menerus. Bukannya dengan membagi-bagikan uang yang mudah habis. Dengan memberikan kesempatan berdagang akan bisa bertahan seumur hidup. 

"Karenanya penataan pedagang bersama dengan transportasi itu harus jalan. Tidak boleh prinsipnya menggusur, tapi teman-teman yang berdagang, jangan berdagang di jalan, harus tertib, perlu ditata," ucapnya. 

"Jadi konsep saya adalah membuka kesempatan seluas mungkin bagi usaha kecil untuk berusaha. Jadi sarana tranportasi terintegrasi dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Fasilitas stasiun dengan fasilitas publik diintegrasikan," jelas Didik. 

Sumber : Detik.Com

Sejatinya, ruang publik (RTH maupun RTNH) dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Juga dapat memberikan ketenangan, dan memiliki desain bebas yang membuat pengunjung tertarik untuk memanfaatkannya.

Kementerian Pekerjaan Umum telah mengiklankan di media televisi tentang  kebutuhan akan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai ruang publik sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Guna memenuhi persyaratan ruang terbuka hijau dengan persentase minimal 30 persen dari luas wilayah perkotaan, sejumlah daerah di Indonesia telah menggiatkan pembangunan RTH (ruang terbuka hijau) yang juga diperuntukkan sebagai ruang publik,di antaranya Pemerintah Kota Makassar dengan membangun tiga buah anjungan di pantai Losari, serta taman mengelilingi benteng Rotterdam .

Pada umumnya kota lama, utamanya kotapeninggalansejarah dicirikan dengan adanya alun–alun dan taman di pusat kota. Di tempat inilah sebagian warga dengan perbedaan status sosial menghabiskan waktu senggangnya untuk berinteraksi, berdiskusi dan berolahraga. Tempat berkumpul tersebut dinamakan dalam istilah saat ini ruang publik.
Dalam perkembangannya ,ruang publik tidak hanya berada di ruang terbuka saja tetapi juga di ruang tertutup, seperti kehadiran warkop dan kafe yang lagi digandrungi kawula muda, yang tentu saja pengunjungnya harus mengeluarkan uang. Meskipun warkop dan kafe tempat orang bertemu, tempat orang bertukar pikiran, namun kehadirannya tidak menampilkan ruang publik secara utuh oleh karena tempat itu hanya bisa dinikmati oleh kalangan ekonomi tertentu saja.

Sejatinya, ruang publik adalah tempat yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tua, muda, kaya dan miskin, secara bebas, termasuk bebas mengeluarkan pendapat untuk berbicara, baik itu masalah sosial atau politik.  Menurut UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka dapat berupa RTH maupun Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) yang salah satu manfaatnya sebagai ruang publik.

Di negara–negara maju, ruang publik telah berkembang sebagai ikon kota. Contohnya Singapura. Meskipun negaranya kecil, banyak ditemukan taman–taman dan ruang publik. Terlebih pemerintah setempat mampu menciptakan dan memadukan antara kawasan niaga, apartemen dan kafe dalam satu kawasan yang dinamakan Orchard Road yang didalamnya banyak ditemukan ruang publik sehingga punya daya tarik tersendiri. Hal ini terlihat dari maraknya wisatawan yang berkunjung ke Orchard Road, utamanya  pada hari Sabtu dan Minggu, meskipun hanya sekadar rekreasi.
Untuk mengangkat citra kota, sejumlah daerah di Indonesia juga telah menggiatkan pembangunan ruang publik secara intensif. 

Salah satu ruang publik di Indonesia yang dianggap berhasil adalah anjungan Pantai Losari yang telah menjadi ikon Kota Makassar, menyusul taman macan yang juga sudah mulai ramai dikunjungi, utamanya pada sore hari. Daya tarik yang dimiliki anjungan Pantai Losari selain akses yang mudah dan bebas adalah adanya view pantai dan kelengkapan aksesori yang prima. Namun disayangkan Pemerintah Kota Makassar hanya fokus membenahi ruang publik yang refresentatif di kawasan barat kota saja sehingga tampak kesan tidak ada pemerataan pengembangan ruang publik ke bagian wilayah kota lainnya. Hal ini menjadikan masyarakat marginal yang ingin menikmati Pantai Losari atau taman macan harus mengeluarkan biaya transportasi yang tentu saja memberatkan bagi masyarakat miskin sebagai warga kota yang berhak memanfaatkanya.

Sejalan pemberlakuan UU No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, Pemkot Makassar tengah berupaya mencukupkan persyaratan minimal 20 persen ruang publik dan 10 persen ruang private  dari luas wilayah perkotaan dengan  membebaskan sejumlah lahan untuk dijadikan RTH. Sebagai langkah awal, Pemkot Makassar telah membongkar bangunan di sekeliling Benteng Rotterdam untuk dijadikan RTH. Sementara ini, luas RTH di Makassar baru berkisar 20 persen sehingga masih dibutuhkan pembebasan lahan sebesar 10 persen selama kurun waktu 20 tahun mendatang .
Hasil temuan anggota DPRD Makassar terhadap sejumlah ruang fasilitas umum dan fasilitas sosial di kompleks permukiman, telah dialihfungsikan oleh pengembang sebagai tempat komersil. Itu tentu saja melanggar aturan yang disepakati serta menghambat pengembangan RTH sebagaimana diamanatkan dalam UU Penataan Ruang. Untuk mendukung Makassar sebagai kota pantai (waterfront city), terdapat potensi RTH di bantaran Sungai Tallo yang apabila dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan RTH sekaligus menjadi tujuan wisata di masa mendatang.

Ruang Publik Ideal

Di kota besar ada kecenderungan penurunan kuantitas RTH setelah dikonversi menjadi infrastruktur perkotaan. Lahan yang tadinya sebagai RTH, kini dijadikan permukiman baru. Di samping itu banyak terdapat ruang publik yang beralih fungsi sebagai tempat pedagang kaki lima dengan alasan demi peningkatan PAD. Lain halnya yang dilakukan Walikota Solo Joko Widodo yang dengan pendekatan persuasifnya berhasil merelokasi para pedagang kaki lima dan mengembalikan fungsi ruang publik yang selama ini dikuasai secara ilegal.

Di kota kota besar banyak ruang publik yang dibangun oleh pemerintah tampak indah namun tidak punya daya tarik sehingga masyarakat enggan menyambanginya. Bagi kota-kota lain yang merencanakan pembangunan ruang publik dapat mengadopsi konsep anjungan Pantai Losari dan taman macan yang dianggap berhasil oleh karena kedua ruang tersebut telah terjadi interaksi sosial setiap harinya secara bebas.

Ada beberapa kriteria ruang publik yang ideal antara lain memiliki daya tarik. Ruang terbuka ini harus memiliki daya tarik tertentu sebagai pemikat orang banyak. Misalkan air mancur, patung,cafetaria mobile, lampu–lampu dan pohon peneduh.

Berikutnya, ketenangan. Ruang terbuka seyogianya memiliki bentuk ketenangan yang membuat pengunjung merasa nyaman. Selain itu, ruang terbuka sejatinya mudah dijangkau dengan berjalan kaki, berdekatan jalan besar yang tidak padat kendaraan.

Lainnya, memiliki desain bebas. Ruang terbuka digunakan sepanjang hari mulai pagi, siang dan malam hari serta memiliki panggung mobile dan tempat duduk yang cukup.

Sumber : FajarOnline