VIVAnews - Pemerintah pusat meminta seluruh pemerintah provinsi segera menyelesaikan peraturan daerah (Perda) mengenai rencana tata ruang wilayah (RTRW) pada akhir tahun ini.

Sebab, hingga saat ini baru ada 14 provinsi yang menyelesaikan Perda RTRW-nya. Padahal, Kementerian Pekerjaan Umum sudah menyelesaikan pembahasan substansi untuk seluruh provinsi di Indonesia.

"Yang sudah menyelesaikan Perda baru 14 provinsi dan sebentar lagi provinsi Sulawesi Utara akan menjadi yang ke-15," ujar Menteri PU, Djoko Kirmanto, usai membuka sarasehan 'Kilas Balik 5 Tahun Implementasi RTRW Nasional Sebagai Matra Spasial Pembangunan Nasional', di Jakarta, Selasa 26 Maret 2013.

Djoko mengungkapkan bahwa hingga saat ini implementasi UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang belum terlihat perkembangannya, karena banyaknya kendala dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Permasalahan yang kerap dialami, menurutnya, menyangkut peta hutan yang berbeda antara Kementerian Kehutanan dan pemerintah daerah.

Djoko mengakui, jika Perda RTRW ini tidak kunjung rampung pemerintah kabupaten kotalah yang akan mengalami kerugian. Sebab, investor akan ragu-ragu untuk berinvestasi di daerah tersebut. "Jadi, kalau mau pembangunannya itu cepat, baik, mantap, semua kabupaten provinsi itu harus cepat," ujarnya.

Sebelumnya, kementerian menyatakan banyak pemda yang masih membahas Perda RTRW ini bersama dengan DPRD setempat. Seharusnya, seluruh daerah di Indonesia mesti menyelesaikan Perda RTRW-nya selambat-lambatnya lima tahun setelah UU No 26 tahun 2007 dikeluarkan. Namun, hingga kini masih banyak pemda yang belum juga merampungkan Perda RTRW mereka. 

Sumber : VIVANews

Jakarta - Pemerintah pusat mendesak kepada 18 provinsi untuk segera membuat Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hingga saat ini, baru 15 provinsi yang telah dan hampir merampungkan perda RTRW.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto (Djokir) di acara sarasehan Kilas Balik 5 Tahun Implementasi RTRW Nasional Sebagai Matra Spasial Pembangunan Nasional, di Ballroom Hotel Sultan, Selasa (26/3/2013).

"Yang sudah substansi itu ada 33 provinsi, tapi yang berupa Perda itu baru 14 (provinsi). Sebentar lagi Provinsi Sulawesi Utara akan menjadi provinsi yang ke-15," papar Djoko.

Menurut Djoko, sejak UU mengenai tata ruang ditetapkan pada tahun 2007 lalu, ia mengakui belum ada perkembangan yang bagitu nyata dari setiap provinsi dalam mengimplemetasikan Rencana Tata Ruang Wilayahnya.

"Apa yang kita rasakan dengan keberadaan RTRW nasional tersebut, cita-cita kita membuat wilayah Indonesia itu aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Itu adalah cita-cita yang digariskan di dalam UU penataan ruang, sekarang sudah kita rasakan atau belum? Saya merasakan belum," paparnya.

Djokir menambahkan, banyak kendala yang dihadapi oleh provinsi yang belum menyerahkan RTRW berupa peraturan daerah. Oleh karena itu, pihaknya bersama tim yang mencakup berbagai pihak seperti Bappenas, Kementerian Kehutanan dan Kementerian PU sendiri, untuk menelusuri persoalan tersebut.

"Sampai hari ini saya masih optimis. Semua secara substansi saya sudah setuju semua. Yang ada masalah itu Kalau tidak salah masalah peta hutan. Semua pihak sudah paham. Saya pikir tidak akan lama," tegas Djoko.

Djoko menambahkan, sayangnya, tak ada sanksi yang tertuang dalam UU No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang jika provinsi lainnya tidak segera merampungkan Perda Tata Ruang sampai batas waktu yakni akhir tahun 2013 ini.

"Kalau belum rampung rugi sendiri. Kalau Provinsi kabupaten kota itu rugi sendiri Jika tidak segera menyelesaikan itu. Investor akan ragu ragu investasi di sana. Jangan-jangan nggak cocok. Jadi kalau mau pembangunannya itu cepat, baik, mantap, semua kabupaten provinsi itu harus cepat," pungkasnya.

Sumber : Detik

Banda Aceh – Menyikapi usulan Gubernur Aceh melalui surat nomor 522/64030 tanggal 22 Oktober 2010 jo nomor 050/33210 tanggal 30 Oktober 2012 terkait usulan perubahan kawasan hutan dalam usulan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh, aktivis lingkungan yang tergabung dalam Aliansi Tata Ruang Aceh (ATRA) melakukan aksi demo di halaman Hermes Palace Hotel untuk menolak usulan rencana usulan tersebut, Senin (18/03/2013).

Para demonstran yang terdiri dari 15 lembaga lingkungan, diantaranya WWF, Wahli, TII, Jaringan Kuala, Silfa, Uno Itam, Tape, KPHA BKB, YLHI, FKI 1, ACTW, FORA dan IKAPALA menyatakan menolak usulan RTRW Aceh dengan alasan bahwa usulan perubahan status kawasan terindikasi sarat kepentingan politis dan melanggar berbagai prosedur dan aturan hukum lainnya.

“Usulan perubahan status kawasan hutan melalui rencana tata ruang Aceh yang saat ini diusulkan, sarat indikasi untuk pemutihan terhadap tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh berbagai perusahaan,” kata Zahrul, selaku penanggungjawab aksi.

Alasan lainnya adalah dalam usulan RTRW Aceh juga tidak mengakui adanya Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sebagai Kawasan Strategis Nasional, juga tidak diakuinya kawasan Ulu Masen sebagai areal cadangan jasa lingkungan untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di masa mendatang.

Dalam pernyataan sikapnya, ATRA menyebutkan bahwa rancangan Qanun Tata Ruang Aceh terindikasi cacat hukum, karena rancangan Qanun Tata Ruang yang telah mendapat persetujuan subsatansi dari Menteri Pekerjaan Umum berdasarkan surat Menteri PU No.HK.01 03-MN/06 tanggal 4 Januari 2012 hanya diperbolehkan untuk disetujui bersama dengan DPRD terkait, namun pada kenyataannya dalam surat usulan Gubernur Aceh nomor 050/33210 tanggal 30 Oktober 2012 terdapat beberapa perubahan yang substansial.

Rancangan Qanun Tata Ruang Aceh juga terindikasi cacat hukum dan bertentangan dengan berbagai peraturan lainnya dan tidak terbatas pada UU 41/1999 , UU 26/2007 jo PP 26/2008, PP 12/2010 dan UU 11/2006.

Sementara aksi berlangsung, di salah satu ruangan Hermes Palace Hotel, para peneliti, akademisi dan spesialis keanekaragaman hayati melakukan pertemuan memaparkan hasil riset. Unsur yang hadir tersebut tergabung dalam The Assosiation for Tropical Biology and Conservation (ATBC).

Kepala Dinas Kehutanan Aceh, Husaini Syamaun yang menjumpai para demonstran setelah aksi berlangsung sekitar satu jam, ia mengatakan bahwa pertemuan di dalam hanya sebatas pemaparan hasil penelitian dan tidak ada kaitannya dengan Tata Ruang Aceh.

Ia juga membantah walau ia hadir dalam forum tersebut, namun sama sekali tidak ada kaitan dengan kebijakan lingkungan di Aceh. “Saya hanya diminta oleh Gubernur untuk menyambut tamu-tamu dari luar yang datang ke Aceh,” jelasnya kepada peserta aksi.


Sumber : AtjehLink

Banda Aceh, (Analisa). Kumpulan lembaga pemerhati lingkungan yang tergabung dalam Aliansi Tata Ruang Aceh (ATRA), Senin (18/3) sore, menggelar aksi unjukrasa di depan Hotel Hermes Palace Banda Aceh menolak usulan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh karena dianggap melanggar peraturan perundang-undangan.

Saat aksi digelar, di dalam hotel sedang berlangsung pembukaan konferensi tentang perlindungan terhadap keanekaragaman hayati tropika yang dihadiri sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemerintah Aceh dan para peneliti se-Asia Pasifik dan spesialis Keanekaragaman hayati.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, TM Zulfikar, yang ikut dalam aksi itu, mengatakan, banyak pihak yang ingin memanfaatkan hasil alam Aceh sehingga pihaknya menolak usulan RTRW Aceh yang dinilai sarat kepentingan.

"Kita menolak usulan RTRW Aceh. Banyak yang ingin memanfaatkan hasil alam Aceh, seperti hutan di Aceh Tamiang yang menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dalam RTRW,” katanya 

Dalam selebaran yang diedarkan, ATRA menemukan tumpang tindih areal Hak Guna Usaha (HGU) atas izin lokasi perkebunan yang tidak memiliki Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) serta izin pertambangan yang tidak dilengkapi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Dikatakan, usulan perubahan status kawasan hutan melalui usulan RTRW Aceh sarat indikasi upaya pemutihan terhadap tindakan melawan hukum yang dilakukan berbagai perusahaan dan tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Selain itu, tidak ada transparansi dan akuntabilitas serta keterlibatan komponen masyarakat sipil dalam proses pembuatan RTRW Aceh sehingga menimbulkan penolakan dari sejumlah daerah terhadap usulan itu.

Mereka juga menilai rancangan qanun (perda) RTRW Aceh terindikasi cacat hukum secara prosedural dan substansial karena bertentangan dengan sejumlah peraturan seperti Undang-undang No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan UU No 41/1999 tentang Kehutanan.

Selanjutnya, UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang juncto Peraturan Pemerintah (PP) No 26/2008 tentang Penyusunan Tata Ruang Nasional dan PP No 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Seorang peserta aksi, Efendi, menyatakan menolak RTRW Aceh yang diperuntukkan bisnis. ATRA mendesak agar tata ruang dikembalikan ke posisi semula yakni tanpa adanya unsur bisnis.

Argumentasi pemerintah

Kepala Dinas Kehutanan Aceh, Husaini Syamaun, yang saat itu berada dalam hotel langsung menemui pendemo. Dia mengatakan, Pemerintah Aceh tidak pernah menyianyiakan hutan dan lingkungan.

“Menyangkut RTRW, Pemerintah Aceh tidak berniat sama sekali menjual hutan dan lingkungan. Saya orang baru di kehutanan, siap menerima masukan,” kata Husaini Syamaun yang baru beberapa minggu dilantik sebagai Kadis Kehutanan Aceh.

Dikatakan, hasil pertemuan dengan para pakar dan peneliti itu digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Namun Husaini tidak tahu persis ke mana akan dibawa hasil pertemuan tersebut. 

Lembaga yang tergabung dalam ATRA itu, yakni Walhi Aceh, Unoe Itam, Koalisi Untuk Laut Aceh, Transparency International Indonesia kantor unit Aceh, Forum Orang Utan, Fortrust Aceh, LSM Tamiang Peduli, dan puluhan lembaga lingkungan lainnya.

Aksi digelar sekitar pukul 17.30 WIB dengan pengawalan puluhan  aparat kepolisian. Awalnya pendemo hanya beraksi di depan pagar hotel. Setelah bernegosiasi dengan aparat kepolisian, hingga akhirnya diizinkan menggelar aksi di halaman hotel. Menjelang magrib, aksi berakhir dengan tertib.

Sumber : AnalisaDaily

Banda Aceh – Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh saat ini terjadi stagnasi akibat Pemerintah Aceh tidak mengikuti regulasi yang telah ada di Indonesia. Bila Pemerintah Aceh mengikuti regulasi tersebut, RTRW Aceh sudah sejak lama selesai.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Green Aceh, Yacob Irhadamy Kamis (21/3/2013) disela-sela acara Konferensi The Association for Tropical, Biology and Conservation (ATBC) di Hermes Palace Hotel.

“Kalau mau ikuti regulasi yang sudah ada, RTRW di Aceh sudah lama selesai,” kata

Kata Yakop, tarik ulur kepentingan saat ini dalam mengesahkan Qanun RTRW memang sarat dengan kepentingan suatu kelompok. Bahkan, katanya, atas kepentingan ekonomi, sering sekali mengabaikan kepentingan konservasi lingkungan.

Berbicara pengembangan ekonomi, Yakob memang tidak sedikitpun menampik bahwa itu juga bagian penting. Akan tetapi, ketika bicara ekonomi, apakah kepentingan ekonomi tersebut akan berdampak terhadap kerusakan hutan dalam jangka panjang.

Oleh sebab itu, Yakop meminta Pemerintah Aceh untuk segera mengikuti regulasi yang ada saat ini.  Pada dasarnya Undang-Undang  Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang bisa menjadi pedoman dalam merencanakan RTRW tersebut.

Sementara itu, Direktur Lembaga Flora Fauna Internasional (FFI), Purnawan Liswanto menyebutkan bahwa, selama ini isu kemiskinan menjadi alasan dalam merambah hutan lindung. Meskipun, katanya, kemiskinan itu kerap sekali menjadi komoditi politik untuk memuluskan perambahan hutan.

Sumber : TheGlobeJournal

BANDA ACEH - Puluhan aktivis pro lingkungan tadi sore, melakukan aksi unjuk rasa di depan salah satu hotel di Banda Aceh, tempat berlangsungnya suatu acara pertemuan para peneliti lingkungan dari berbagai penjuru dunia yang diselenggarakan di hotel itu.

Aksi unjuk rasa itu, mendapat pengawalan dari puluhan petugas kepolisian. Dalam orasinya para peserta aksi meneriakkan ungkapan mengenai sikap mereka yang menolak pengesahan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dinilai tidak melibatkan masyarakat dalam pembahasannya dan cenderung peruntukan RTRW tersebut lebih pro terhadap pengusaha dan untuk mengurangi jumlah hutan Aceh.

Beberapa spanduk yang turut dibawa demonstran diantaran bertuliskan, Tolak RTRW Aceh, RTRW jangan jadikan transaksi bisnis, Jangan Rampok Sumber Daya Alam yang di bungkus RTRW.

Aksi yang semula hanya berlangsung dipinggir jalan hotel tersebut, akhirnya mendapat izin dari petugas kepolisian untuk dilangsungkan di depan halaman hotel tersebut.

Ketika berada di halaman hotel, aksi ini sempat mendapat perhatian dari para tamu hotel. Para peserta aksi akhirnya membubarkan diri ketika Kepala Dinas Kehutanan Aceh, Husaini Syamaun bersedia keluar dari hotel dan menemui para demonstran. Dalam keterangannya, Kadis Kehutanan Aceh tersebut berjanji kepada para demonstran untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam pembahasan dan pengesahan RTRW Aceh.

"Pemerintah Aceh tidak akan mengorbankan kepentingan hutan untuk kepentingan kelompok tertentu, dan saya berjanji akan menyampaikan aspirasi teman-teman kepada pihak-pihak terkait," ujarnya.

Sumber : Waspada

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan agenda prioritas Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Zaini Abdullah – Muzakkir Manaf. Meskipun demikian, bukan berarti pembahasan berjalan mulus, ada terjadi tarik ulur kepentingan menyangkut RTRW tersebut.

Qanun RTRW ini memang bukan hal yang baru lagi. Sejak kepemimpinan Irwandi Yusuf – Muhammad Nazar pembahasan RTRW sudah menuai kontroversi akibat Pemerintah mencoba menambah hutan lindung yang kemudian ada sebagian Kabupaten/Kota yang menolak.

Hal inilah yang membuat sejumlah aktivis lingkungan, diantaranya adalah Walhi Aceh menjadi gerah. Sehingga pada tanggal 18 Maret 2013 Aliansi Tata Ruang Aceh (ATRA), yang merupakan gabungan beberapa lembaga yang konsen terhadap lingkungan, diantaranya adalah Walhi Aceh menggelar aksi di depan Hermes Palace Hotel.

Saat itu peserta aksi langsung diterima oleh Kepala Dinas Kehutanan Aceh, Husni Syamaun yang sedang mengikuti kajian ilmiah tentang lingkungan bersama pakar lingkungan seluruh dunia.

Untuk mengetahui pemikiran dan alasan penolakan RTRW Aceh tersebut. Wartawan The Globe Journal berkesempatan wawancara secara esklusif bersama Direktur Walhi Aceh, T.M.Zulfikar. Berikut wawancara eklusif :

Apa yang Menjadi Persoalan dalam Penetapan RTRW Aceh Saat ini?

Persoalan dalam penetapan RTRW Aceh memang cukup beragam. Perlu diketahui bahwa usaha untuk penyusunan RTRW Aceh sudah dilakukan sejak tahun 2003 lalu, kemudian terhenti sejenak akibat tsunami di akhir tahun 2004.

Lalu pada masa rehabilitasi dan rekonstruski Aceh tahun 2006  hingga 2009 kembali disusun. Lalu pada tahun 2007 disahkan UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.

Seharusnya akhir tahun 2009 RTRW Aceh sudah selesai namun kenyataannya, hingga akhir tahun 2012 RTRW Aceh tidak kunjung disahkan.

Apa Persoalan yang Terjadi Sehingga Tidak Kunjung Selesai?

Persoalan yang dihadapi pada dasarnya adalah akibat kekurang Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pemahaman terkait penataan ruang, khususnya tenaga perencana/planner dan GIS (Geographic Information System) di daerah.

Lantas Bagaimana?

Akibatnya telah memperlambat proses penyesuaian RTRW. Lalu terjadi berbagai konflik penggunaan ruang antar sektor kehutanan, khususnya hutan lindung yang dimasukan ke dalam kawasan lindung dan sektor di luar kehutanan yang dimasukan kedalam kawasan budidaya.

Terjadi tidak sepahaman antara pihak pemerintah Provinsi Aceh dalam hal ini BKPRA (Badan Koordinasi Penataan Ruang Aceh) dengan BKPRK (Badan Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten) di tiap kabupaten.

Apa yang menjadi kehendak Provinsi?

Pihak Provinsi menghendaki penambahan hutan di tiap Kabupaten. Terjadi penambahan luas hutan dari luas semula sebesar ±3.248.892 hektar menjadi ±4.047.897 hektar.

Penambahan tersebut akan dituangkan kedalam RTRW Aceh, sehingga akan mempengaruhi pola ruang hutan di semua Kabupaten/Kota di Aceh.

Hal inilah yang terjadi penolakan hebat dari tiap Kabupaten/Kota terhadap usulah provinsi tersebut. Penolakan ini mengakibatkan usulan penambahan hutan tersebut tidak disetujui oleh pemerintah pusat.

Apa Keinginan Pemerintah Pusat?

Pemerintah pusat mensyaratkan dukungan dari setiap Kabupaten/Kota agar usulan ini dapat disetujui. Akan tetapi pihak Kabupaten/Kota tetap bersikeras dengan keputusaannya untuk tidak menambahkan hutan di daerahnya masing-masing karena akan mengurangi kawasan budidaya mereka.

Bahkan terdapat kawasan budidaya seperti pemukiman penduduk yang telah ada sejak lama, masuk ke dalam usulan penambahan hutan.

Ketidak sepahaman ini mengakibatkan deadlock antara pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota dan mengakibatkan berhentinya proses persetujuan substansi hingga tahapan rekomendasi gubernur yang diwewenangi oleh pemerintah provinsi dalam hal ini BKPRA.

Kemudian Apa yang Terjadi?

Permasalahan tersebut berbuntut panjang belum mendapatkan titik terang, hingga datanglah perwakilan dari empat kementerian untuk mencari solusi penyesaian masalah RTRW di Aceh.

Setelah diskusi yang panjang antara empat kementerian (Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Bappenas, Kementerian Kehutanan dan Kementrian Dalam Negri), pemerintah Provinsi Aceh (BKPRA) dan pemerintah tiap Kabupaten/Kota (BKPRK), diambillah sebuah kesepakatan untuk menunggu hasil Timdu (tim terpadu dari kementrian kehutanan) menyelesaikan verifikasi pola ruang provinsi berdasarkan usulan pola ruang Kabupaten/Kota.

Kesepakatan tersebut memang tidak cukup memuaskan bagi beberapa pihak khususnya Kabupaten/Kota karena akan memperlambat proses penyelesaian RTRW, tetapi hal tersebut merupakan jalan keluar dari konflik yang terjadi antara provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ternyata hasil kerja Tim terpadu yang dibentuk Kementerian Kehutanan pada era Pemerintahan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf tersebut ternyata tidak diterima secara baik oleh pemerintah Aceh yang saat ini sedang berkuasa.

Pihak Eksekutif baik di Kabupaten/Kota maupun Provinsi serta Legislatif masih tetap dengan kemauannya untuk tidak menambah kawasan hutan di Aceh.

Bagaimana dengan analisis Walhi Sendiri?

Dari hasil analisis WALHI Aceh dan organisasi lingkungan Aceh lainnya yang tergabung dalam Koalisi Penyelamat Hutan Aceh (KPHA),  rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang diusulkan Pemerintah Aceh, saat ini menimbulkan banyak kekhawatiran.

Dari hasil analisis, alih fungsi kawasan dan peruntukan hutan dalam RTRW mengancam lingkungan, manusia dan habitat satwa langka di daerah ini.

Aceh, merupakan satu-satunya daerah di dunia yang memiliki satwa sekaligus: gajah, harimau, badak dan orangutan, dalam satu kawasan.

Hutan Aceh harus diselamatkan. Namun, bukan berarti alih fungsi kawasan hutan total ‘haram,’ tetapi harus melalui pengkajian matang dan mendalam serta melibatkan komponen masyarakat sipil.

Apa yang Telah Dilakukan oleh Walhi dan  Aktivis Lingkungan Lainnya?

Menyikapi RTRW usulan Pemerintah Aceh, pada 7 Maret 2013, sekitar 18 organisasi non pemerintah lokal dan internasional mengirimkan surat kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dengan tembusan ke berbagai kementerian, lembaga negara dan kedutaan-kedutaan.

Kita meminta Kemenhut, tak menyetujui usulan itu. Dari hasil analisis usulan RTRW kita menyimpulkan beberapa hal, seperti perubahan fungsi kawasan lindung menjadi areal penggunaan lain (APL).

Ini sangat bikin kita sedih. Apakah mereka tak baca regulasi. Karena kawasan lindung itu, kawasan yang dilindungi untuk melindungi masyarakat itu dan satwa-satwa, jadi tak boleh diganggu gugat.

Dengan ada perubahan peruntukan begitu luas menimbulkan pertanyaan. Ada apa? Untuk apa? Jelas sekali ada upaya penyerobotan lahan publik oleh pihak tertentu yang dibungkus dalam balutan RTRW.

Jadi Apa yang dimaksud dengan RTRW?

Sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan Hasil Perencanaan Tata Ruang  yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. 

Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut.

Apa manfaat RTRW bagi suatu daerah, dan apa dampak negatif dari tidak adanya RTRW bagi suatu daerah?

Tentu sangat penting keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat. Karena menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek.

Disamping itu juga penting sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang serta pengendaliannya. Sehingga memudahkan pemerintah dalam mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar wilayah Kabupaten/Kota.

Hal lain juga untuk keserasian antar sektor di suatu wilayah. Disamping itu juga untuk kepentingan penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk keperluan investasi yang sesuai dengan kondisi ekologi (lingkungan) yang berpotensi rawan bencana.

Jadi sangat jelas bahwa RTRW merupakan acuan penting dalam melaksanakan pembangunan, serta untuk menciptakan harmonisasi lingkungan alam dan lingkungan buatan.

RTRW juga merupakan komponen penting dalam investasi di suatu daerah. Hal ini sangat jelas tergambarkan pada UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Jadi, UU ini mengamanatkan bahwa lokasi yang di tetapkan sebagai kawasan KEK harus sesuai dengan arahan RTRW dan tidak mengganggu lingkungan dalam hal ini adalah kawsan lindung.

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa RTRW merupakan instrument penting dalam melakukan pembangunan dan investasi di daerah. Ketiadaan RTRW akan menghambat pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor.

Jika suatu wilayah/daerah tidak memiliki RTRW maka akan sangat sulit dalam menentukan rencana kerja maupun rencana pembangunan.

Jika hal ini tidak diatur maka dipastikan potensi bencana dan konflik akan semakin besar. Selain itu iklim investasi dan juga akan terganggu, sangat disayangkan juga kemudian wilayah kehidupan masyarakat akan semakin kecil bahkan hilang. Disamping itu juga kesimbangan alam dan ekosistem juga akan terganggu.

Apakah luas hutan lindung menjadi titik krusial dalam RTRW? Mengapa?

Luas hutan lindung memang menjadi hal penting untuk tidak dialih fungsi secara sporadis dan tanpa hasil penelitian yang akurat. Karena hutan lindung merupakan sumber air dan sumber kehidupan yang kelestariannya tetap harus dijaga.

Rasanya kita  tak bisa membayangkan, jika dalam RTRW Aceh, banyak kawasan hutan lindung dan konservasi berubah status. Contoh saja rawa gambut Tripa,  masuk dalam Kawasan Ekosistem Lauser (KEL) yang dilindungi , selain sumber air, sumber ekonomi ,juga  sangat penting bagi kehidupan berbagai habitat satwa yang semakin hari semakin sedikit keberadaannya, bahkan diambang punah.

Jika di kawasan itu sampai rusak, maka sumber air juga akan hilang, sumber ekonomi musnah, serta habislah rumah orangutan paling besar di dunia ini.

Konflik antara satwa dan manusiapun bakal meningkat. Saat ini saja konflik antara satwa dan manusia sudah tinggi. Untuk itu jangan sembarangan merubah atau mengalihkan fungsi kawasan hutan lindung dengan menurunkan statusnya menjadi kawasan lain, karena resiko sangat  tinggi, terutama bagi lingkungan dan keberlanjutan kehidupan semua makhluk hidup.

Berapa luasan ideal hutan lindung Propinsi Aceh ? Apa landasan hukumnya?

Menurut saya luas ideal seharusnya mengacu pada kondisi geografi dan topografi Aceh. Jika kita baca beberapa referensi yang ada, bahkan dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Aceh yang penyusunanya sudah dilakukan, jelas sekali menyatakan bahwa Provinsi Aceh memiliki topografi wilayah datar hingga bergunung.

Wilayah dengan topografi daerah datar dan landai hanya 32 persen dari luas wilayah Aceh. Sedangkan wilayah berbukit hingga bergunung mencapai sekitar 68 persen dari luas wilayah Aceh.

Lalu pertanyaannya apakah wilayah berbukit dan bergunung itu akan dibiarkan gundul alias botak? Belum lagi diantara bukit dan gunung itu mengalir puluhan hingga ratusan daerah aliran sungai.

Lalu jika bukit dan gunung sudah gundul, apakah kita akan membiarkan saja resiko bencana semakin meningkat? Padahal dalam  UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang pasal 19 ayat e, sudah diamanahkan bahwa dalam penyusunan RTRW haruslah memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Lalu dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 19 ayat 1,  juga dimandatkan agar dalam penyusunan RTRW wajib didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tujuannya untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.

Sejauh ini saya tidak pernah tahu apakah KLHS tersebut sudah disusun atau belum.

Siapa yg menjadi biang kerok dari tidak tuntasnya penyusunan RTRW?

Ya, kita tidak ingin menuduh, tapi jelas sekali ada kepentingan politik disini. Bahkan kepentingan bisnis juga sepertinya sangat dominan. Kita tahu persis bahwa saat ini proses penyusunan RTRW berada dibawah kendali Legislatif dan Eksekutif Pemerintahan Aceh.

Kotak katik pola ruang untuk kepentingan bisnis dan kelompok tertentu juga sangat tinggi, dan ini yang menyebabkan tidak tuntasnya RTRW Aceh.

Contohnya dari catatan KPHA misalnya, konsesi izin pertambangan tumbuh marak di Aceh, seperti data Dinas Pertambangan dan Energi Aceh 2012 menyebutkan, dari keseluruhan luas izin usaha pertambangan (IUP) sekitar 750 ribu hektar ada 500 ribu hektar dalam kawasan hutan, baik hutan produki dan hutan lindung, bukan APL.

Untuk itu, sudah seharusnya Pemerintah Aceh menghentikan semua kegiatan sektor pertambangan di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki izin pinjam pakai, bukannya melakukan perubahan status kawasan hutan menjadi APL.

Kajian itu juga memperlihatkan, kawasan-kawasan hutan, termasuk hutan lindung, cagar alam sudah ada hak guna usaha dan izin-izin konsesi, baik tambang, maupun HPH.

Kondisi ini menunjukkan, RTRW perubahan terindikasi “pemutihan” terhadap kawasan hutan lindung yang  telah digunakan para pengusaha. Seharusnya, ada penegakan hukum terhadap mereka bukan malah melegalkan hutan lindung melalui usulan RTRW Pemerintah Aceh.

Lalu, ada 52 usul perubahan fungsi hutan memotong koridor satwa dengan luas 37.465 hektar, 32 perubahan fungsi hutan memotong habitat gajah seluas 61.140 hektar, memotong habitat orangutan 18.357 hektar, dan memotong habitat harimau seluas 183.083 hektar.

Lalu, 89 usulan perubahan fungsi hutan dalam hutan primer, dan 19 usulan perubahan di hutan sekunder.

Tata ruang sebagai blue print pembangunan harus menjawab semua kebutuhan rakyat bukan semua keinginan para pihak. Untuk itu, kajian mendalam sangat diperlukan dalam menyusun RTRW  agar tak menimbulkan bencana ke depan.

Jika pemerintah berkeras menetapkan kawasan hutan Aceh sekitar 46 persen, apa yg akan dilakukan Walhi Aceh?

Saat ini Tim WALHI Aceh sedang melakukan uji sampling dan melihat kembali beberapa kawasan seharusnya dilindungi, namun diusulkan akan statusnya diturunkan apakah menjadi Hutan Produksi atau Area Penggunaan Lain (APL).

Jika berbagai bukti di lapangan menjelaskan bahwa benar ada penyimpangan dalam proses penyusunan RTRW Aceh, maka kita akan segera memberikan peringatan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan RTRW Aceh.

Dan sebagaimana kita ketahui nantinya RTRW Aceh ini akan ditandatangani oleh Menteri Kehutanan untuk mendapatkan pengesahan. Jadi bisa saja, jika berbagai proses lobi, negosiasi dan upaya non litigasi melalui advokasi dan kampanye tidak juga diindahkan, maka pilihan menempuh jalur hukum tentunya akan dilakukan oleh WALHI Aceh.

Adakah sesuatu dibalik penetapan kawasan hutan yang semakin berkurang ini?

Ya pasti ada, salah satunya penambahan areal untuk kawasan pertambangan, perkebunan besar seperti kelapa sawit dan juga proyek pembangunan jalan, kesemuanya ini memang harus diwaspadai.

Apakah benar-benar untuk kepentingan rakyat, atau justru kepentingan pengusaha dan penguasa saja.

Lagi pula sudah jamak kita ketahui, begitu banyak program pembangunan yang ada, justru yang sejahtera ya kelompok itu saja, sementara rakyat semakin terpuruk dan ekonomi semakin morat marit.


Adakah dampak ekonomi yang signifikan dari pengurangan wilayah hutan?

Dampak ekonomi sudah pasti akan terjadi, apalagi jika bencana yang datang bertubi-tubi dan silih berganti.

Bertahun-tahun kita mencari rezeki untuk disimpan dalam menghidupi kebutuhan sehari-hari. Datang bencana cuma beberapa detik, maka hilangkah seluruh harta benda yang ada, bahkan nyawa.

Lalu bukan hanya sumber ekonomi yang terganggu, air sebagai sumber kehidupan juga akan punah, lalu ketahanan pangan juga akan terganggu. Jadi dampaknya sungguh sangat dahsyat dan sistematis.

Untuk itu mari kita jaga lingkungan dan hutan kita, bukan cuma untuk kita tapi untuk anak cucu dan generasi yang akan datang kelak.

Penulis : Afifuddin Acal 
Sumber : TheGlobeJournal

BANDA ACEH - Menteri Kehutanan RI, Zulkifli Hasan mengatakan saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh telah memasuki babak finalisasi, dan satu tahap lagi dapat diselesaikan dan segera disahkan untuk menjadi Qanun Aceh.

"Sudah memasuki babak final, saat ini hanya tinggal menunggu surat dari Gubernur, dan akan segara saya tandatangani untuk disahkan," katanya di Banda Aceh, hari ini.

Menhut menerangkan, memang dalam proses pembahasan tersebut ada pro dan kontra, dan hal itu merupakan dinamika. "Pro dan kontra itu biasa, dan saat ini sudah semua pihak setujua, kalau saya tidak salah hanya tinggal satu kabupaten yang belum menyetujui RTRW Aceh saat ini," ujarnya.

Ia menyebutkan, kabupaten di Aceh yang belum setujua terhadap RTRW tersebut adalah Aceh Tamiang, dan hal ini tidak lantas pengesahan RTRW stagnan dan berhenti. "Yah RTRW Aceh tetap lanjut dan harus disahkan, walau tanpa ada persetujuan dari satu kabupaten di Aceh tersebut," tuturnya.

Menurutnya, jikapun kemudian ada satu kabupaten yang tidak setuju terhadap RTRW tersebut, maka wilayah tersebut dalam pembangunan masih mengacu pada ketentuan yang lama. "pemberlakuan RTRW Aceh untuk kabupaten tersebut akan berlaku parsial saja," tukasnya.

Ia melanjutkan, finalisasi dan pengesahan RTRW Aceh ini sangat penting dalam mendukung visi dan misi Gubernur Aceh dalam menjalakan berbagai program dan kebijakan untuk mensejahterakan rakyatnya. "Tentu pak Gubernur ingin segera menata provinsinya untuk menjalankan programnya, seperti program swasembada pangan, peningkatan pertanian serta pembangunan infrastruktur jalan untuk membukan keterisolasian beberapa wilayah di Aceh," tandasnya.


Sumber : Waspada

Jember (beritajatim.com) - Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Timur.

Hal ini dikemukakan juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa, Moch. Hafidi, Senin (11/3/2013), dalam sidang paripurna DPRD Jember, di gedung parlemen.

Visi penataan ruang Provinsi Jatim adalah terwujudnya ruang wilayah Jawa Timur berbasis agribisnis dan jasa komersial yang berdaya saing global dalam pembangunan berkelanjutan. "Jember diarahkan sebagai tempat kegiatan perkebunan, konservasi, perdagangan, pariwisata, pertanian, permukiman, dan bandar udara perintis," kata Hafidi.

Namun ternyata visi dan tujuan penataan ruang yang dirancang Pemerintah Kabupaten Jember tak selaras. Visi penataan ruang Kabupaten Jember adalah menyeimbangkan pertumbuhan wilayah melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan mendorong peran investasi dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan.

"Sementara tujuan penataan ruang adalah mewujudkan kabupaten yang berbasis industri dan pertambangan, agribisnis, dan pariwisata," kata Hafidi.

Visi penataan ruang Jember, menurut FKB, tak hanya bertentangan dengan visi penataan ruang Pemerintah Provinsi, tapi juga bertentangan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

Pemkab Jember merumuskan visi RPJP adalah Kabupaten Jember sebagai kawasan industri, perdagangan, dan agribosnis yang berdaya saing dan berkeadilan. "Kedua visi ini jelas berbeda dalam substansi dan norma," kata Hafidi.

Secara substantif, RTRW mengarahkan pengembangan pada sektor industri dan pertambangan. Agribisnis, dan pariwisata. Sementara RPJP mengarah pada kawasan industri, perdagangan, dan agribisnis.

"Norma pada visi penataan ruang lebih pada norma lingkungan, yang berpangkal pada keselamatan sumber daya alam, sosial, dan buatan. Sedangkan pada visi RPJP, lebih pada normas sosial manusia, bahkan cenderung bernilai ekonomis semata," kata Hafidi.

FKB juga memertanyakan tahun pelaksanaan yang tertulis dalam rancangan peraturan daerah RTRW dan RPJP. Raperda RTRW menyebut periode yang diatur sejak 2011 hingga 2031. Sementara, RPJP menyebut tahun 2005 hingga 2025.

"Adakah dasar hukum RPJP harus dimulai tahun 2005 dan RTRW harus dimulai tahun 2011? Sepengatahuan kami, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJP adalah sebuah perencanaan dengan rentang waktu 20 tahun, tidak ditentukan kapan dimulainya," kata Hafidi.

FKB menyarankan kepada Bupati MZA Djalal agar rumusan RTRW dan RPJP Jember diselaraskan dengan perencanaan penataan Provinsi Jatim. Dengan demikian, lanjut Hafidi, di kemudian hari tak terjadi permasalahan yang bisa menghambat pembangunan dan merugikan rakyat.

Saran serupa juga dikemukakan Fraksi Demokrat. "RTRW Jember harus bisa sinergis dengan kabupaten tetangga, dan yang terpenting juga bisa bersinergi dengan RTR1 Pemprov Jatim dan pemerintah pusat," kata Eko Purwanto Prasetyo, juru bicara fraksi.


Sumber : BeritaJatim

PANGKALPINANG-Rencana DPRD Bangka Belitung (Babel) melakukan pengesahan Raperda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) menjadi Perda dengan berat hati, terpaksa harus ditunda. Pasalnya, Pemprov Babel ternyata belum membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Ketua Pansus RTRW Babel, Didit Srigusjaya mengatakan, pengesahan RTRW ini semula dijadwalkan akan diparipurna, 27 Februari ini. Namun terpaksa harus ditunda karena persoalan KLHS yang belum dibuat oleh Pemprop Babel 

Didit menambahkan, untuk pengesahan ini sebenarnya Pansus RTRW sudah menyampaikan surat kepada pimpinan dewan dan sudah dijadwal di Banmus. Lebih lanjut kata Didit, dalam rapat koordinasi (Rakor) terakhir pansus ke Dirjen Penataan Ruang Nasional, yang menyebutkan bahwa perda RTRW Babel belum bisa disahkan, karena dinilai belum lengkap. KLHS menurut Didit, berdasarkan pernyataan Dirjen, sebagai syarat penting yang harus dilengkapi dalam perda RTRW.   "Diketahui bahwa pihak eksekutif belum membuat KLHS tersebut. Karena pihak eksekutif, belum membuat, maka tidak diperbolehkan untuk disahkan. Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009, tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 15 ayat 2, yang menyatakan pemda wajib membuat  KLHS," katanya.

Pihak Pansus kata Didit, sangat menyesalkan belum adanya KLHS tersebut. Padahal KLHS ini sebenarnya adalah wewenang pihak eksutif. Ia menyampaikan bahwa, hambatan bukan terjadi di pihak legislatif melainkan terjadi di pihak eksekutif. "Kami intinya tidak mau menyalahkan siapapun. Akan tetapi ada aturan dalam Undang-Undang, bahwa KLHS harus dibuat dan diakomodir oleh pihak eksekutif," ujarnya.

Didit mengharapkan, kepada pihak eksekutif untuk segera menindaklanjuti pembuatan KLHS tersebut. Karena menurutnya jika dipaksakan pengesahan RTRW tanpa KLHS, maka perda tersebut akan mendapat ganjalan di Kemendagri. "Kita harapkan segera  ditindaklanjuti. Intinya semuanya komponen di raperda  RTRW ini  sudah rampung. Hanya tinggal KLHS ini. Jika kita paksakan, kedepan akan terjadi kendala di Mendagri, karena yang akan evaluasi perda ini nantinya adalah pihak Mendagri,"katanya.

Sumber : RadarBangka