SIAK(riaueditor)- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Siak kemarin telah lebih dahulu di sahkan oleh DPRD Kabupaten Siak, dan saat ini RTRW Kabupaten Siak sudah diajukan ke Gubernur Riau untuk dapat disetujui agar segera dapat di gunakan oleh daerah. Ungkap Bupati Siak Drs.H. Syamsuar,M.Si saat menitip pesan kepada kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau pada rapat Koordinasi pertumbuhan ekonomi di Siak kemarin.

Kata Bupati, masalah RTRW ini sebenarnya sudah saya sampaikan juga kepada Asisten I Provinsi Riau, agar bisa menyampaikan keluhan yang dialami oleh daerah ke pusat, agar RTRW tersebut segera disahkan oleh Pusat.

RTRW tersebut sebenarnya sudah dua bulan lebih diajukan ke kantor kementerian, namun hingga kini belum juga SK nya di teken oleh Menteri. Oleh sebab itu, kita berharap SK RTRW tersebut bisa segera di sahkan, sehingga daerah tidak terhambat dalam melakukan gerak pembangunan.

Karena itu, melalui rapat koordinasi tersebut saya minta kepada Dinas perdagangan Provinsi Riau dan pusat agar membantu menyampaikan keluhan masyarakat Kabupaten Siak ini ke pusat, agar SK RTRW tersebut bisa secepatnya di sahkan.

Bupati mengatakan saat ini banyak investor yang ingin menamkan modalnya di wilayah Kabupaten Siak tapi terhambat akibat RTRW nya belum jelas, sehingga kita tidak berani untuk mengeluarkan segala perizinannya. Sebab, kalau salah mengeluarkan izin tanpa didasari Perda yang ada, bisa saja nanti di pidana, jelas Bupati. 

Sumber : RiauEditor

LABURA – Rancangan peraturan daerah rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan Ranperda ketenagalistrikan Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2013 disahhkan, Jumat (22/3) dalam rapat paripurna di DPRD Labura.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Labura Drs Ali Tambunan dan dihadiri oleh Wakil Bupati H Minan Pasaribu dan Sekdakab Labura Drs Edi Sampurna serta pimpinan SKPD.

Tujuh fraksi dan delapan fraksi yang ada di DPRD Labura menyatakan setuju Ranperda RTRW dan Ranperda Ketenagalistrikan disahkan menjadi peraturan daerah.

Fraksi PDI Perjuangan menolak RTRW menjadi peraturan daerah, melalui juru bicaranya Horison Sipahutar mengatakan, penolakan Ranperda RTRW menjadi Perda karena RTRW tidak berpihak kepada rakyat dan ketika pembahasannya tidak melibatkan Fraksi PDIP.

“RTRW kita tolak karena tidak berpihak kepada rakyat, sementara untuk Ranperda Ketenagalistrikan kita setujui,” katanya. Sementara lintas 6 fraksi Indra Simatupang, mengatakan tujuan RTRW dan Ketenagalistrikan untuk penyelenggaraan otonomi daerah.

Perda tidak bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang lebih tinggi. Perda nantinya segera disosialisasikan. Sementara Bupati Labuhanbatu yang diwakili Wakil Bupati H Minan Pasaribu dalam sambutannya mengatakan,  rancangan peraturan daerah tentang RTRW dan Ketenagalistrikan telah diajukan sejak akhir 2012 ke DPRD.

Disahkannya peraturan daerah akan menjadi payung hukum di Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan tiga wewenang pokok yakni perencanaan tata ruang, penataan tata ruang dan pemanfaatan tata ruang.

“Untuk listrik, agar semua pihak mendukung karena masih banyak warga yang belum mendapat layanan listrik,” kata Minan Pasaribu.

Sumber : MetroSiantar

SUNGGUMINASA, TRIBUN-TIMUR.COM--Sejumlah legislator asal Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Gowa, Selasa (19/3/13). 

Rombongan yang dipimpin oleh Ketua Komisi C DPRD Buleleng, Putu Tirta Adyana ini, mengutarakan tujuan kunkernya adalah untuk studi banding mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa.

“Kami sedang mempersiapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Buleleng, jadi kami ingin mendapatkan perbandingan dari penyusunan RTRW di Kabupaten Gowa," jelasnya.

Selain masalah tata ruang, rombongan yang diterima langsung oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Gowa, H. Yusuf Sommeng di Baruga Krg Pattingngalloang, Kantor Bupati Gowa, juga ingin membandingkan pengelolaan keuangan daerah dan lingkungan hidup di antara dua kota yang berdekatan pulau ini.

Yusuf Sommeng dalam sambutan penerimaannya mengatakan, penataan ruang wilayah kabupaten Gowa telah diatur dalam Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032 yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten Gowa yang aman, nyaman, produktif, berdaya saing dan maju di berbagai bidang.

Sementara mengenai pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gowa telah berhasil meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2011. 

“Keberhasilan Pemkab Gowa dalam meraih predikat WTP tidak lepas dari kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerah yang dimiliki, kami akan mempertahankannya," papar Yusuf.

Penulis : Waode Nurmin
Sumber : TribunNews

PARINGIN – Berdasarkan kesepakatan bersama antara Kabupaten Balangan dan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur yang telah dimulai sejak tahun 2008, sejauh ini telah dipasang sebanyak 32 patok pilar perbatasan wilayah antara Kabupaten Balangan dan Kabupaten Paser. Namun begitu, proses terkait kesepakatan masih terus berjalan, dan saat ini sedang menunggu surat keputusan penetapan batas daerah dari Kementrian Dalam Negeri tentang keabsahan 32 patok tersebut. 

Disisi lain, sebagaimana yang diketahui, berita acara perbatasan antara kedua pihak merupakan salah satu syarat dalam tahapan penyusunan Raperda RTRW. Menjelang penyusunan Raperda RTRW Kabupaten Paser, Pansus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Balangan untuk membicarakan dan mempelajari Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Balangan. Rabu (20/3) kemarin, yang bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Balangan. Tampak berhadir sejumlah SKPD terkait, serta Ketua DPRD Balangan, H Zainuddin. Bupati Balangan H Sefek Effendie mengatakan, RTRW tidak bisa lepas dari kondisi dan potensi dari wilayah yang bersangkutan, serta isu strategis yang ada atau hendak diangkat. 

Di Balangan sendiri lanjutnya, isu strategis yang diangkat adalah dampak lingkungan dari pertambangan, alih fungsi lahan, pengembangan Balangan sebagai Agropolitan bencana alam dan lainnya. “Tentunya, isu-isu tersebut berakar dari kondisi dan potensi alam. Topografi Balangan sendiri cukup beragam, mulai dari dataran, berbukit-bukit hingga pegunungan,” jelasnya. Sementara itu, Ketua Pansus III DPRD Kabupaten Paser H Amiruddin ST mengucapkan terima kasih atas sambutan dan kesediaan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menyambut kedatangan pihaknya beserta rombongan. “Semoga dari kunjungan ini, banyak yang bisa kami pelajari dari RTRW yang ada di Kabupaten Balangan, dan bisa kami terapkan di Kabupaten Paser,” tandasnya. (mr-125/by/ram)

Sumber : RadarBanjarmasin

MARTAPURA – Setelah menunggu selama beberapa bulan, akhirnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar selesai dievaluasi. Penerapannya akan segera dilakukan setelah disahkan oleh pihak Provinsi Kalimantan Selatan.
Setelah evaluasi dilakukan, tidak banyak bagian dari RTRW kabupaten tersebut yang mengalami perubahan. Selanjutnya RTRW tersebut akan segera dijadikan Peraturan Daerah (Perda) sehingga menjadi salah satu rujukan untuk melakukan pembangunan dan pengembangan daerah.

Namun demikian, ada perubahan yang cukup signifikan dalam RTRW tersebut, yakni mengenai kawasan terbangun untuk kecamatan Gambut dan Kertak Hanyar.Pada RTRW sebelumnya, kawasan terbangun di dua kecamatan tersebut hanya 750 meter dari as jalan, namun sekarang berubah menjadi 1,250 meter dari as jalan. Karena bertambahnya luasan kawasan terbangun di dua kecamatan tersebut otomatis pembangunan nantinya akan mengganggu kawasan pertanian yang ada di kawasan tersebut.

KasubbidTransportasi, Perhubungan dan Rencana Tata Ruang, Ratu Fifi Sophia,  mengungkapkan , adanya perubahan untuk kawasan terbangun tersebut adalah untuk kebutuhan pembangunan dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan.  Karena kedua kawasan tersebut adalah kawasan penyangga ibukota Provinsi, sehingga pembangunan di kecamatan tersebut akan tumbuh dengan pesat.
“Itu adalah batas maksimal dan tidak akan mungkin ditambah lagi, sedangkan untuk kawasan pertanian berkelanjutan yang terganggu akan diganti ke daerah lain seperti di kecamatan Simpang Empat dan Pengaron,” ungkapnya.  

Hanya saja Fifi  tidak dapat menyebutkan berapa jumlah pasti lahan pertanian  yang terkena dampak dari bertambahnya luas kawasan terbangun tersebut. Dengan alasan mereka masih belum menerima data lahan pertanian yang terganggu di dua kecamatan tersebut dari dinas Perkebunan, nan Pertanian Kabupaten Banjar. 

Sumber : RadarBanjarmasin

SURYA Online, JEMBER - Jika Pemkab Jember tetap mengajukan kawasan pertambangan sebagai basis pengembangan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maka itu akan menabrak UU RTRW Nasional.

Di samping itu juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tentang RTRW Nasional untuk kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2008.

Demikian diungkapkan tim ahli independen dari Universitas Jember Abdul Qodim Manembojo usai mengikuti rapat panitia khusus Raperda RTRW itu di DPRD Jember, Senin (18/2/2013).

Menurut Qodim, dalam RTRW Nasional disebutkan kalau Kabupaten Jember dibagi untuk wilayah perkebunan, industri, perikanan laut, pertanian dan pariwisata. 

"Industrinya juga hanya industri pengolahan, bukan industri padat karya atau pertambangan," ujarmnya.

Ia mengakui kalau Jember mempunyai zona pertambangan. Pemetaan itu dilakukan tahun 1980-an. Tetapi, kawasan tambang itu ternyata berada di kawasan konservasi dan hutan lindung di sekitar Kecamatan Silo, Tempurejo dan Mumbulsari.

"Kalau luasan sekitar 400 hektare. Tetapi itu kawasan konservasi yang menjadi daerah resapan air dan tadah air. Kalau itu mau ditambang, petani di kawasan itu mau mendapat air dari mana," tegasnya.

Apalagi, sumbangan terbesar di Kabupaten Jember masih dari sektor pertanian. Ia juga menegaskan kalau pertambangan tidak memberi manfaat secara langsung kepada masyarakat.

"Hanya pemerintah dengan pemerintah, atau pemerintah dengan pemodal. Rakyat tidak mendapatkan manfaat kesejahteraan langsung, karena perjanjiannya berada di ruang atau kantor bupati. Kalau pertanian, petani kan bisa merasakan dampak langsung dari hasil pertaniannya," imbuhnya.

Dalam rapat Pansus kali ini, tim Pansus DPRD Jember mendengarkan paparan dari tim ahli DPRD, Pemkab Jember dan independen dari Unej.

Paparan itu sebagai masukan bagi tim untuk mendapatkan Perda terbaik.

"Apalagi yang dibicarakan ini Perda yang berlaku jangka panjang, 25 tahun," ujar Wakil Ketua DPRD Jember Miftahul Ulum.

Ulum sendiri secara tegas menolak kawasan pertambangan di Jember. Apalagi zonasi pertambangan ternyata berada di areal konservasi dan hutan lindung.  Apalagi, lanjut Ulum, dalam Perda RTRW Propinsi Jawa Timur, Jember tidak disebut sebagai kawasan pengembangan pertambangan, tetapi sebagai kawasan agro industri dan pariwisata.

Sementara anggota Pansus lainnya, Bukri juga secara tegas menolak pertambangan di Jember. "Karena 60 persen penopang Jember ini pertanian. Kenapa tidak kita jadikan pertanian sebagai agro industri, bukan pertambangan," tegasnya.

Mulai hari ini hingga Kamis (21/3/2013) mendatang, Pansus DPRD Jember membahas dua Raperda yang saling berkaitan yakni raperda RTRW dan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jember. Pembahasan Raperda ini terbilang terlambat.

Raperda RTRW, misalnya, seharusnya dibahas maksimal tiga tahun setelah UU RTRW tahun 2007 disahkan. Bahkan Pemkab Jember sampai mendapat surat teguran dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo karena belum mempunyai Perda RTRW itu. uni

Ia mengaku, untuk menunggu proses persidangan yang masih menunggu jadwa, maka penahanan pertama selama 20 hari dan jika belum masuk sidang, masa tahanan ketiganya diperpanjang sampai 30 hari.

Disinggung dugaan keterlibatan salah satu wakil ketua DPRD Pamekasan, MA yang kini hanya diperiksa sebagai saksi, Samiaji Zakaria mengatakan, untuk sementara pimpinan DRD itu statusnya masih tetap sebagai saksi.

Seperti diberitakan, sekitar 75 massa yang mengatasnamakan Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP), unjuk rasa ke Kejari Pamekasan, mendesak Kejari mengusut tuntas kasus dugaan penyelewengan pengadaan bantuan sapi pada 2010 lalu, di Dinas Peternakan (Disnak) Pamekasan dan menahan ketiganya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Program bantuan sebanyak 160 ekor sapi untuk petani disalurkan Dinas Peternakan Pamekasan. Sumber dana dari dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) 2010 dengan anggaran sebesar Rp 1 miliar, yang terlaksana pada 2011.

Dari anggaran Rp 1 miliar, rinciannya Rp 800 juta untuk pengadaan sapi dan Rp 200 juta, buat biaya operasional serta perawatan dengan anggara Rp 5 juta untuk satu ekor sapi. Setelah sapi itu diberikan kepada petani, ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi, selain sapinya kurus juga berpenyakitan. 

Sumber : TribunNews

Jember (beritajatim.com) - Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Timur.

Hal ini dikemukakan juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa, Moch. Hafidi, Senin (11/3/2013), dalam sidang paripurna DPRD Jember, di gedung parlemen.

Visi penataan ruang Provinsi Jatim adalah terwujudnya ruang wilayah Jawa Timur berbasis agribisnis dan jasa komersial yang berdaya saing global dalam pembangunan berkelanjutan. "Jember diarahkan sebagai tempat kegiatan perkebunan, konservasi, perdagangan, pariwisata, pertanian, permukiman, dan bandar udara perintis," kata Hafidi.

Namun ternyata visi dan tujuan penataan ruang yang dirancang Pemerintah Kabupaten Jember tak selaras. Visi penataan ruang Kabupaten Jember adalah menyeimbangkan pertumbuhan wilayah melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan mendorong peran investasi dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan.

"Sementara tujuan penataan ruang adalah mewujudkan kabupaten yang berbasis industri dan pertambangan, agribisnis, dan pariwisata," kata Hafidi.

Visi penataan ruang Jember, menurut FKB, tak hanya bertentangan dengan visi penataan ruang Pemerintah Provinsi, tapi juga bertentangan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

Pemkab Jember merumuskan visi RPJP adalah Kabupaten Jember sebagai kawasan industri, perdagangan, dan agribosnis yang berdaya saing dan berkeadilan. "Kedua visi ini jelas berbeda dalam substansi dan norma," kata Hafidi.

Secara substantif, RTRW mengarahkan pengembangan pada sektor industri dan pertambangan. Agribisnis, dan pariwisata. Sementara RPJP mengarah pada kawasan industri, perdagangan, dan agribisnis.

"Norma pada visi penataan ruang lebih pada norma lingkungan, yang berpangkal pada keselamatan sumber daya alam, sosial, dan buatan. Sedangkan pada visi RPJP, lebih pada normas sosial manusia, bahkan cenderung bernilai ekonomis semata," kata Hafidi.

FKB juga memertanyakan tahun pelaksanaan yang tertulis dalam rancangan peraturan daerah RTRW dan RPJP. Raperda RTRW menyebut periode yang diatur sejak 2011 hingga 2031. Sementara, RPJP menyebut tahun 2005 hingga 2025.

"Adakah dasar hukum RPJP harus dimulai tahun 2005 dan RTRW harus dimulai tahun 2011? Sepengatahuan kami, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJP adalah sebuah perencanaan dengan rentang waktu 20 tahun, tidak ditentukan kapan dimulainya," kata Hafidi.

FKB menyarankan kepada Bupati MZA Djalal agar rumusan RTRW dan RPJP Jember diselaraskan dengan perencanaan penataan Provinsi Jatim. Dengan demikian, lanjut Hafidi, di kemudian hari tak terjadi permasalahan yang bisa menghambat pembangunan dan merugikan rakyat.

Saran serupa juga dikemukakan Fraksi Demokrat. "RTRW Jember harus bisa sinergis dengan kabupaten tetangga, dan yang terpenting juga bisa bersinergi dengan RTR1 Pemprov Jatim dan pemerintah pusat," kata Eko Purwanto Prasetyo, juru bicara fraksi.


Sumber : BeritaJatim

DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kamis (14/2) siang menggelar rapat paripurna dengan agenda pokok pengesahan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) 2011-2031 menjadi perda.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD PPU H Nanang Ali ini menjelaskan, pengesahan raperda kali ini dilakukan sebagai tindak lanjut penundaan pengesahaan Raperda tentang RTRW Kabupaten 2011-2031 dalam paripurna yang lalu, karena DPRD memperpanjang masa kerja Pansus I  menyelesaikan tugas yang tertunda itu.

“Pansus dibantu dengan tenaga ahli DPRD melakukan pembahasan bersama pihak eksekutif khususnya organisasi perangkat daerah. Dari hasil pembahasan itu lalu dikonsultasikan kepada beberapa pihak yaitu Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat guna menghasilkan sebuah raperda yang berkualitas,” papar Nanang Ali.

Sehingga, lanjut dia, implementasinya dapat bermanfaat bagi peningkatan pendapatan dan penataan Pemerintah daerah. Menurutnya, raperda yang ditetapkan menjadi perda pada sidang paripurna ini merupakan salah satu cara Pemkab PPU memberikan kepastian hukum atau legal formal bagi pengembangan, peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Serta usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah Kabupaten PPU. “Alhamdulillah dengan kerja keras dan tanggung jawab yang tinggi dari anggota Pansus DPRD, serta terbangunnya komunikasi yang efektif dengan pihak eksekutif khususnya OPD terkait sehingga dapat menuntaskan raperda dimaksud dan juga ditetapkan menjadi perda,”jelas Nanang.

Dalam laporan Pansus I DPRD yang disampaikan melalui Sekretaris DPRD H Firmansyah, Pansus I yang diketuai Jamaluddin melakukan sejumlah rapat pembahasan dengan pejabat eksekutif yang ikut memberikan penjelasan dan klarifikasi dalam forum pembahasan materi raperda.

Serta pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat diperoleh informasi, masukan dan referensi yang memberikan gambaran kondisi objektif dan komprehensif terhadap materi dan substansi raperda.

Adapun hasil pembahasan terhadap raperda ini, lanjutnya, jika dilihat sisi keadilan, telah mempromosikan keadilan bagi semua pihak, dikarenakan RTRW PPU berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, serta hak, kewajiban, dan peran masyarakat. Sedangkan sisi kemanfaatan hukum, tambah Firmansyah, pansus memperhitungkan sisi kepentingan publik atau masyarakat maupun daerah dan nilai yang diperoleh atas munculnya pengaturan ini ke depan.

Kemanfaatan dapat diukur dari sisi seberapa besar manfaat yang mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat.  Dari sisi proses, identifikasi dari kemanfaatan hukum atas raperda itu menghadirkan kesepakatan dari berbagai pihak.

Tidak terdapat penolakan dari berbagai pihak yang berkepentingan selama proses kerja pansus, sehingga fakta tersebut menunjukkan adanya pemenuhan dari sisi sosiologis. “Berdasarkan beberapa catatan dan masukan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD PPU yang tidak dapat dipisahkan dengan laporan pansus ini.

Di mana Fraksi Partai Golkar, PDI-Perjuangan dan Fraksi Gabungan menyetujui raperda itu untuk disahkan menjadi Perda. Maka, pansus pun menerima dan menyetujui Raperda RTRW menjadi perda PPU,”tandas Firmansyah.

Firmansyah menambahkan, Pansus I dan Pansus II DPRD dalam melakasanakan tugas membahas dan menyempurnakan raperda telah menyampaikan laporan pansus terhadap 9 Raperda Kabupaten PPU 13 Desember 2012 pada rapat paripurna yang lalu.

Dari laporan itu, Pansus I menunda dua raperda yaitu :

1. Raperda tentang perlindungan lahan pertanian tanaman pangan dan horticultura untuk sementara ditunda dengan alasan menunggu pengesahan Raperda yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang telah diusulkan Propinsi dan perlu singkronisasi dengan Pemerintah Kota/Kabupaten yang memiliki korelasi dengan Raperda ini .
   
2. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PPU 2011 – 2031 untuk sementara ditunda dengan alasan menunggu hasil indentifikasi Tim Pansus terkait luasan Holding Zone yang akan ditetapkan dengan waktu sampai akhir januari 2013.
   

Dari kedua Raperda yang ditunda itu, DPRD Kabupeten PPU memutuskan memperpanjang masa kerja pansus untuk membahas dan menyempurnakan Raperda RTRW 2011-2031 ini. Sementara itu, Bupati PPU H Andi Harahap dalam pidatonya, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten PPU yang sungguh-sungguh memberikan sumbangsih pemikiran dan kinerjanya.

Sehingga dapat diselesaikan raperda ini menjadi perda. “Sangatlah besar harapan kita, Raperda RTRW yang menjadi payung hukum daerah dapat bermanfaat dalam mewujudkan pengelolaan tata ruang daerah yang baik dan bersinergi dengan pelaksanaan program-program pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan,”terang Bupati Andi Harahap. Paripurna ini dihadiri sejumlah pejabat kepala SKPD, perwakilan FKPD, lurah, kepala desa dan sejumlah undangan lainnya.

Sumber : BalikpapanPos

Jember (beritajatim.com) - Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah akan dibahas di DPRD Jember, Jawa Timur, pada Februari 2013. Hal ini dikatakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember, Moch. Thamrin.

"Kami sudah mendapatkan izin dari kementerian. Cuma di sana-sini ada perubahan redaksional. Sekarang sudah di Bagian Hukum," kata Thamrin.

Menurut Thamrin, RTRW yang akan dibahas hampir sama dengan RTRW yang dimiliki Jember. "RTRW adalah penataan zona atau ruang. Di Jember ada beberapa zona, pertambangan, pertanian, perumahan., perindustrian, dan lain-lain," katanya.

Salah satu yang akan diatur secara hati-hati dalam RTRW nanti adalah pendirian industri polutif. "Nanti ada zona yang (industri polutif) tidak boleh di situ, boleh di sini. Kalau tidak polutif, masih bisa ditata ulang," jelas Thamrin.

Apakah gagasan industrialisasi Jember nampak dalam RTRW itu? Thamrin mengatakan, masalah industrialisasi harus menengok Produk Domestik Regional Bruto Jember. Ia mengingatkan, sektor penyumbang PDRB terbesar masih pertanian. Sektor tertentu seperti jasa dan perdagangan memang tengah naik, dan pada saatnya pertanian bisa tergeser. Sektor perhotelan mulai naik peringkat dari 6 ke 4 penyumbang PDRB. "Termasuk sektor industri mulai naik," kata Thamrin.

Thamrin menjelaskan, wacana industrialisasi Jember dikemukakan Bupati MZA Djalal sebagai kritik kepada pemerintah pusat. "Pak Bupati hanya ingin pemerintah pusat adil. Kita sudah memberikan sedemikian banyak value, tapi proporsi subsidi yang banyak untuk industri di Jakarta. Mbok ya (subsidi diberikan ke daerah pertanian seperti) Jember," kata Thamrin.

Mengenai minimarket berjaringan yang sudah terlanjur menjamur di mana-mana, Thamrin menegaskan adanya sistem bapak angkat untuk melindungi toko-toko tradisional. "Selain tenaga kerja 70 persen adalah penduduk lokal, harus disediakan space (ruang) untuk UMKM, dan harus membina UMKM. Produk asli harus ada space (ruang)," katanya.

Ini sesuai dengan prioritas kelima Bupati Djalal dalam pembangunan, yakni pemberdayaan ekonomi rakyat. "Yang kaya tidak terbunuh, yang miskin tidak dibunuh," katanya.

Sumber : BeritaJatim.Com

RENGAT - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) sulit disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pasalnya pembahasan Ranperda belum tuntas di tingkat dewan.

Hal itu dikatakan Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Inhu, Ivan Rifky Sulaiman SH mengatakan, pembahasan masih membutuhkan koordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat.

Pembahasan Ranperda RTRW perlu dilakukan secara maksimal sebab setelah disahkan menjadi Perda akan menimalisir persoalan baik batas wilayah maupun persoalan sengketa lahan perkebunan.

"Khusus Ranperda RTRW ini dibahas oleh komisi-komisi yang dibentuk menjadi Panitia Khusus (Pansus). Nantinya Pansus tersebut melakukan koordinasi dengan instasi terkait baik di provinsi maupun di pusat," jelas Ivan.

Ditambahkan Ivan, pembahasan maksimal dan koordinasi Pansus akan dilakukan secara ekstra tahun ini. "Memang drafnya masuk tahun 2012. Keterbatasan waktu maka kita lanjutkan pembahasannya di tahun ini. Kita sangat mengharapkan saran dan pendapat semua pihak dalam pembahasan Ranperda ini," jelasnya.

Ivan mengungkapkan, Ranperda RTRW masuk ke dewan bersamaan dengan 9 Ranperda lainnya yang sudah disahkan di antaranya Ranperda Bumdes, retribusi pajak daerah dan lainnya. 

"Ranperda RTRW ini ke depan bisa jadi acuan batas desa, kecamatan dan kabupaten serta kawasan hutan dan perkotaan," tutup Ivan.

Sumber : InhuSatu.Com