SELATPANJANG (RP) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti mengharapkan sekaligus menargetkan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bisa segera diparipurnakan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Sehingga dapat menjadi acuan dalam pembangunan di Kepulauan Meranti.

Kepala Bagian Hukum Setdakab Sudandri Jauzah SH, Senin (25/3) menjelaskan Ranperda RTRW yang sudah mulai dikerjakan pada tahun 2012 itu adalah yang paling mendesak untuk segera disahkan. Namun karena adanya keterbatasan dihadapi panitia khusus (Pansus) DPRD yang mengerjakannya, maka Pemkab Meranti hanya bisa menunggu.

‘’Kita mengharapkan bisa disahkan secepatnya. Karena Perda RTRW itu menjadi acuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di Kepulauan Meranti. Dalam hal ini kita hanya bisa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak Pansus saja. Sementara yang berwenang untuk mengesahkannya adalah pihak Pansus DPRD sendiri,’’ terangnya.

Sudandri juga menginformasikan kepada wartawan pada waktu sesegera mungkin nantinya pihak Bagian Hukum juga akan melakukan rapat kerja bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengusul Ranperda sesuai dengan keperluan dari masing-masing SKPD tersebut untuk melakukan pembahasan dan pembuatan rancanangan secara detail. 

‘’Dengan rapat kerja itu juga akan dibahas, mana rancangan yang menjadi paling prioritas untuk dapat dikerjakan dan diusulkan kepada DPRD. Sehingga nantinya bisa diurutkan mana-mana rangangan Peraturan Daerah yang sampaikan kepada pihak legislatif. Sehingga bisa dibahas dan dikerjakan serta digunakan untuk mempercepat pembangunan di daerah ini,’’ terangnya.

Terkait Ranperda RTRW tersebut, Ketua Pansus Fauzi Hasan SE saat dikontak mengaku sedang berada di dalam bus. Namun dia berjanji akan mengontak kembali Riau Pos secepatnya. Namun hingga berita ini disampaikan tak kunjung mendapatkan kabar dari Fauzi.

Meski begitu beberapa waktu lalu, Fauzi Hasan SE mengaku tak kunjung selesainya Ranperda RTRW tersebut diakibatkan masih terkendala dengan belum diterbitkannya izin pengelolaan hutan di Kepulauan Meranti oleh Kemenhut. Karena menurut anggota Komisi II DPRD itu perlu adanya sinkronisasi data RTRW dengan data pengelolaan hutan, sehingga tiak berdampak kepada persoalan hukum nantinya.

Sumber : RiauPos.co

SIAK(riaueditor)- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Siak kemarin telah lebih dahulu di sahkan oleh DPRD Kabupaten Siak, dan saat ini RTRW Kabupaten Siak sudah diajukan ke Gubernur Riau untuk dapat disetujui agar segera dapat di gunakan oleh daerah. Ungkap Bupati Siak Drs.H. Syamsuar,M.Si saat menitip pesan kepada kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau pada rapat Koordinasi pertumbuhan ekonomi di Siak kemarin.

Kata Bupati, masalah RTRW ini sebenarnya sudah saya sampaikan juga kepada Asisten I Provinsi Riau, agar bisa menyampaikan keluhan yang dialami oleh daerah ke pusat, agar RTRW tersebut segera disahkan oleh Pusat.

RTRW tersebut sebenarnya sudah dua bulan lebih diajukan ke kantor kementerian, namun hingga kini belum juga SK nya di teken oleh Menteri. Oleh sebab itu, kita berharap SK RTRW tersebut bisa segera di sahkan, sehingga daerah tidak terhambat dalam melakukan gerak pembangunan.

Karena itu, melalui rapat koordinasi tersebut saya minta kepada Dinas perdagangan Provinsi Riau dan pusat agar membantu menyampaikan keluhan masyarakat Kabupaten Siak ini ke pusat, agar SK RTRW tersebut bisa secepatnya di sahkan.

Bupati mengatakan saat ini banyak investor yang ingin menamkan modalnya di wilayah Kabupaten Siak tapi terhambat akibat RTRW nya belum jelas, sehingga kita tidak berani untuk mengeluarkan segala perizinannya. Sebab, kalau salah mengeluarkan izin tanpa didasari Perda yang ada, bisa saja nanti di pidana, jelas Bupati. 

Sumber : RiauEditor

SIAK (RP) - Belum disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) oleh pemerintah pusat berdampak terhadap keberlangsungan investasi di daerah. 

Hal ini dapat terlihat para investor yang hendak menanamkan modalnya mengalami hambatan, akibat belum adanya pengesahan RTRW.

Di Siak sendiri, diakui Bupati Drs H Syamsuar MSi, RTRW ini jadi persoalan, karena para investor sudah silih berganti menyatakan kesiapannya untuk menanamkan investasinya, namun lagi-lagi kendala RTRW. Padahal Pemkab sendiri telah mengesahkan Ranperda RTRW.

‘’Pada provinsi sudah saya sampaikan, mohon bantuan agar hal ini dapat disampaikan pusat jadi perhatian khusus,’’ kata Syamsuar usai mengikuti pengajian bulanan di Komplek Islamic Centre Masjid Sultan Syarif Hasyim Siak, Jumat (8/3).

Menurut dia, persolan ini harus cepat diselesaikan oleh pusat, jangan sampai menghambat investasi di daerah.  
     
Setakad ini, sebut dia pasca-beroperasinya dermaga di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) para investor baik lokal maupun luar negeri silih berganti mengajukan permohonan investasi, tentunya Pemkab dalam hal ini hati-hati dalam mengeluarkan rekomendasi perizinan, sebab acuan RTRW dari pusat itu belum disahkan sampai sekarang.

Tentunya bagi daerah di satu sisi merasa dirugikan, namun di sisi lain itu merupakan kewenangan pusat. 

Dalam hal ini, tentunya Pemkab meminta agar pusat peka dan memperhatikan aspirasi daerah.

Sebelumnya, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Heriyanto SH mengakui, RTRW ini jadi kendala. 

Sebab pihaknya mengeluarkan rekomendasi IMB maupun lainnya harus menunggu aturan dalam RUU tersebut. Sebab penunjukan kawasan ini, jika salah dalam penempatan berdampak pada ganti rugi. ‘’Ini yang kami tak inginkan,’’ sebut dia.

Dalam RUU tersebut memuat kawasan hutan, industri, pemukiman dan lainnya. Yang jadi keraguan dan kehati-hatian adalah peruntukkan wilayah. 

Ia mencontohkan kawasan A, tak masuk dalam wilayah hutan, namun tak tahunya nanti pada RUU tersebut masuk, tentu ini harus dialihkan. Pengalihan ini harus dilakukan ganti rugi.

Sumber : RiauPos

SELATPANJANG, GORIAU.COM -Hingga saat ini, Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kepulauan Meranti belum disahkan, akibatnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami kesulitan dalam menerapkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Untuk draft awal Perda IMB yang saat ini menjadi program pemkab sudah disusun, namun kita masih terkendala Perda RTRW yang belum disahkan,” ujar Kabid Perizinan Jasa Usaha Sutardi, didampingi Kepala Bidang Perizinan Tertentu, Syarif.

Karena menurutnya, IMB yang diberikan kepada masyarakat harus mengacu pada Perda RTRW. Sebab dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih pengalokasian lahan. Sementara dalam penataan pembangunan harus jelas mana lahan untuk pertanian, mana lahan untuk industri dan lahan untuk konservasi serta lahan untuk keperluan lainnya.

“Apalagi penataan RTRW sudah menjadi program nasional yang harus disegerakan oleh daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. “Jadi IMB harus sinkron dengan RTRW,” jelasnya.

Saat ditanya mengenai banyaknya bangunan yang bertentangan dengan IMB, seperti tidak menyediakan tempat parkir, menutup aliran parit atau sungai, disebutkan,pihaknya agak kesulitan karena belum ada dasar hukum yang jelas terhadap masalah pengaturan tersebut.

“Jika sudah ada dasar hukum, akan kita sosialisasikan. Bangunan baru akan kita atur, yang lama akan kita upayakan regenerasi pemugaran atau mempertahankan bangunan yang ada, karena faktor sejarah juga menjadi pertimbangan lainnya,” terangnya.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD Kepulauan Meranti Dedi Putra, mengakui molornya pengesahan Perda RTRW ini, maka dari pihaknya akan mencoba untuk meminta laporan dari Pansus I yang membahas perda ini.

“Memang sudah dua tahun perda ini belum disahkan. Yang jelas tahun ini kita targetkan sudah bisa disahkan. Karena ini penting, tonggak awal bagi kita karena menyangkut masalah batas wilayah yang sangat rawan perselisihan. Tapi Pansus juga harus tetap mengacu pada aturan yang ada,” ujar politisi PPP itu.

Di tempat terpisah, Ketua Pansus I Perda RTRW, Fauzi Hasan, saat dikonfirmasi permasalahan ini, menyebutkan bahwa saat ini Pansus terkendala oleh aturan dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tentang penetapan kawasan hutan.

“Saat ini pansus masih menunggu aturan dari Kemenhut tentang penetapan kawasan hutan. Dalam pengesahan suatu aturan, tentunya kita tidak mau bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,” katanya.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kepulauan Meranti Mamun Murod, terkait penetapan kawasan hutan dari Kemenhut tersebut mengakui, bahwa usulan tentang kawasan hutan itu sudah disampaikan melalui Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Tanjungpinang.

“Kita sudah usulkan, dan saat ini kita masih menunggu penetapan itu keluar dari Kemenhut. Kita tunggu saja, karena belum bisa dipastikan,” ujar Murod.

Sumber : GoRiau.Com

Bupati Rohil Annas Maamun hingga kini belum menandatangani RTRW karena ada satu kampung di daerahnya yang masuk dalam kawasan hutan.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Sampai saat ini, Bupati Rohil Annas Maamun belum mau menadantangani Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Keengganan itu disebabkan RTRW tersebut memasukkan kampung menjadi kawasan hutan. 

“Saya sampai sekarang tidak saya tandatangani itu, sampai sekarang tidak saya tandatangani itu, diancam orang tak takut saya pak,” kata Annas Maamun, Selasa (26/2/13) di aula lantai IV kantor bupati, dalam acara kunjungan DPD RI Gafar Usman.

Dikisahkannya, berawal tiga tahun lalu, pernah disodori peta untuk ditandatangani, tapi tak mau dia tandatangani. “Mula-mula ceritanya pak, rapat kerja kantor gubernur, tiga tahun yang lalu, waktu saya jadi bupati pertama. Musrenbang. Terbentanglah tergulung kertas, sedopo panjang. Dipanggilah para bupati, menandatangani Perda RTRW,” kisahnya. 

Setelah diteliti, ternyata sejumlah kampung dibuat menjadi kawasan hutan. “Setelah diteliti, kenyataannya, kampung, hutan (kawasan hutan,red). Kampung tu dibuatnya kawasan hutan. Baganbatu tu..Pekaitan kawasan hutan, Teluk Bano kawasan hutan, itu kampung zaman Belanda, yang mau dibuat lapangan terbang tu. Itu dulu kebun karet Cino. Cino itu zaman Belando kalau ada kebun karet itu dapat kupon, dapat kupon beras, zaman Belando dulu pak,” katanya. 

Kawasan lain lagi katanya yang salah kaprah di Kecamatan Rimba Melintang, juga dimasukkan kawasan hutan, padahal disana sudah ada masjid raya kecamatan, telah berdiri puskesmas, puskesmas rawat inap, kantor camat, kantor polsek, dua buah kantor penghulu, delapan buah ruko. 

Keengganan menandatangani RTRW tersebut ditakutkan Annas terjadi konflik dimasyarakat kemudian hari, bahkan kondisi itu pernah terjadi di Kecamatan Bangko Pusako, Kecamatan Pekaitan, Kecamatan Kubu, Menteri Kehutanan mengeluarkan izin atas lahan seluas 34 ribu ha, dan diberi plank. 

“Areal PT Sumatera Riang Lestari, keluar 34 ribu ha, izin Menteri Kehutanan. Nomor sekian-sekian. Dibawaknya dari Sumatera Utara, Brimob, gertak, Brimob tukang gertak, tentara tukang bujuk rayu,” katanya. 

Masyarakat menurutnya dipaksa untuk menjual lahannya dengan harga yang tidak wajar. “Pak, sudahlah pak, bapak serahkan ajalah tanah sama PT tu, bapak dikasih ganti rugi Rp 20 juta, dikasih Rp 30 juta, “ katanya menirukan yang akhirnya rakyat mengadu kepadanya. 

Dari pengaduan masyarakat, Annas sempat membawa 50 orang Satpol PP mencabut plank tersebut, namun akhirnya dia harus berurusan dengan aparat demi kepentingan masyarakat.


Sumber : RiauTerkini

Secacara berlahan proses pengesahan RTRW Provinsi Riau terus berjalan. Tahapan akhirnya menunggu hasil ekspos Kementerian Kehutanan.

Riauterkini-PEKANBARU- Permasalahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau yang sudah enam tahun dalam penyusunannya sampai saat ini belum menemui kepastian kapan akan disahkan. 

Hal ini dikatakan, Ramli Walid, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Setdaprov Riau kapada wartawan setelah melakukan hearing dengan Komisi A DPRD Riau pada Selasa (29/5/12) di gedung DPRD Riau. 

Dikatakan Ramli Walid pihaknya telah lama membentu tim yang dinamai dengan tim terpadu dan tim itu telah bekerja dan menyelesaikan pembahasan RTRW ini dan sekarang tinggal menunggu ekspos dari RTRW ini. 

“Adapun bentuk ekspos yang dimaksud yakni, pertama kami akan melakukan ekspos RTRW ini ke kementerian Kehutanan (Kemenhut RI) yang akan dihadiri Walikota, Bupati se Riau dan Gubernur Riau”, terang Ramli. 

Kemudian, yang kedua setelah dilakukan ekspos di Kemenhut maka Kemenhut akan mengeksposkan lagi RTRW ini ke DPR RI. “Di DPR RI itu sekaligus akan mendapat pengesahan untuk selanjutnya di buat Peraturan yang sah untuk RTRW kita”, ungkap Ramli. 

Ketika ditanya kapan rencana ekspos ini. Lebih lanjut Ramli Walid mengatakan “kami saat ini masih menunggu jadwal pasti dari Menteri Kehutanan dan dalam hal ini kami tidak bisa memastikan sepenuhnya tapi mudah-mudahan tahun 2012 ini masalah RTRW Riau ini sudah bisa terselesaikan”, harap Ramli. 

Lanjutnya, saat ini hanya sembilan provinsi yang sudah menyelesaikan RTRWnya. “Mudah-mudahan kita mendapat jadwal yang sama dengan Kepuluaun Riau”, beber Ramli. 

Ketika disinggung lebih dalam masalah tata batas Riau ini. Ramli Walid dengan tegasnya mengatakan kalau itu bukan wewenang Bappeda Riau. “Tata batas itu urusannya bukan di Kemenhut yang kalau di sini Bappeda tapi itu urusannya ke Kementrian Dalam Negri (Kemendagri RI) yang kalau di sini itu di Biro Pemerintahan, jadi coba tanyakan saja ke Biro Pemerintahan”, tegas Ramli. 

Selain masalah RTRW, Ramli juga menjelaskan bahwa untuk tahun ini, Bappeda Riau telah mengajukan anggaran 1,3 Triliun untuk APBN Perubahan. 

Sementara itu, Hazmi Setiadi, Wakil Ketua Komisi A di ruang Komisi A mangatakan “kami berharap permasalahan RTRW ini bisa cepat diselesaikan karena kita tahu saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang belum jelas RTRWnya sama sekali”, terang Hazmi. 

Terkait dengan jadwal ekspos tersebut. Hazmi pun mendesak agar Bappeda Riau segera mungkin melobi ke Kemenhut RI untuk segera melakukan ekspos. “Jangan sampai berlarutlah karena pengesahan RTRW ini sangat ditunggu terutama untuk menyelesaikan masalah RTRW bagi perusahaan di Riau ini”, tutup Hazmi.  


Sumber : RiauTerkini.Com

Dinas Tata Kota menyadari masih minimnya ruang terbuka hijau di Pekanbaru. Untuk itu diusulkan tambahan seluas 15 hektar.

Riauterkini-PEKANBARU- Minimnya fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), atau yang sering disebut ruang publik di Pekanbaru. Sehingga memunculkan problematika, terutama terhadap penggunaan area tertentu sebagai penganti ruang publik. Misalnya banyak ditemui dipinggir jalan, taman kota atau bundaran air mancur, yang dijadikan tempat bersantai oleh warga. Sehingga mengundang para pedagang kaki lima, untuk berjualan diarea tersebut, dan terjadi kemacetan jalan. 

Menanggapi persoalan diatas, Kepala Dinas Tata Kota dan Tata Ruang (Distako) Kota Pekanbaru Firdaus Ces, Rabu (16/5/12). Mengatakan jika saat ini pihaknya, sedang berusaha mencarikan solusi terbaik atas persoalan minimnya penyediaan ruang publik. “ Kita akui sampai saat ini, kita belum mampu menyediakan fasilitas ruang publik yang memadai. Bahkan bisa dikatakan ruang publik, yang ada sekarang masih minim sekali. Untuk itu kita akan ajukan penambahan lahan khusus, untuk ruang publik sekitar 15 hektar, “ urai Firdaus. 

Dijelaskan Firdaus, penambahan lahan untuk ruang publik ini nantinya, akan disebar di 12 kecamatan yang ada. Sehingga bisa saja setiap kecamatan, harus memiliki 1,5 hektar ruang publik. Dengan begitu persoalan diatas bisa teratasi dengan baik, sebab fungsi ruang publik ini, selain untuk bersantai juga bisa berfungsi sebagai tempat rekreasi warga. “ Jika ruang publik sudah tercukupi, saya yakin semua persoalan diatas bisa terselesaikan. Terlebih jika setiap ruang publik didesain sebaik mungkin, “ ujarnya. 

Menurut Firdaus, keberadaan ruang publik di Pekanbaru, baru mencapai sekitar 8, 5 persen. Padahal menurut Perda nomor 26 tahun 2008, disebutkan pemerintahan kota, wajib menyediakan ruang publik sebesar 20 persen dari seluruh luas areal kota.

Sumber : RiauTerkini.Com

INILAH.COM, Pekanbaru - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau dengan tegas menolak rencana pemerintah Provinsi Riau yang membangun pusat perbelanjaan atau mal di area Purna MTQ, Jalan Sudirman, Pekanbaru.

Direktur Eksekutif Walhi Riau, Hariansyah Usman, kepada Haluan Riau Senin (7/5) mengatakan, dari Perspektif Lingkungan dan Tata Ruang Mengenai Masalah Pembangunan Bandar Serai Riau Town Square dan Convention Center (BSRTSCC) di wilayah purna MTQ, di Kecamatan Bukit Raya sangat bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru, UU Nomor 24 Tahun 1992, Inmendagri No. 14 Tahun 1988, sertab Keputusan Kepala Bapedal No. 107 Tahun 1997.

"Berdasarkan RTRW Pekanbaru lokasi tempat pembangunan Riau Town Square termasuk ke dalam Kecamatan Bukitraya. Padahal kawasan Parit Indah yang juga termasuk didalamnya wilayah purna MTQ diperuntukan sebagai kawasan pemukiman bukan sebagai kawasan Perdagangan, Jasa, dan Komersial. Sedangkan Riau Town Square dibangun untuk tujuan perdagangan, jasa, dan komersial (ekonomi). Ada juga pelanggaran terhadap 12 pasal dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru," tegas Hariansyah.

Selain itu, lanjut Hariansyah, berdasarkan penjelasan UU Nomor 32 Tahun 2009, paragraf 5 pasal 22 sampai dengan pasal 33 mengenai regulasi analisa dampak lingkungan (Amdal) sama sekali belum dijalankan oleh pihak pembangun atau pengembang Riau Town Square. "Dalam pragaraf 5 di jelaskan bahwa beberapa indikator mengenai Amdal antara lain, setiap kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
Sesuai informasi yang kita dapatkan hingga saat Riau Town Square dibangun tanpa ada izin Amdal," papar Hariansyah.

Selain itu, lanjutnya, pembangunan Riau Town Square juga merupakan Pelanggaran terhadap UU Nomor 24/1992. Dimana di dalamnya disebutkan penataan ruang kawasan perkotaan diselenggarakan untuk (1) mencapai tata ruang kawasan perkotaan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang dalam pengembangan kehidupan manusia. "Sedangkan pembangunan Riau Town Square sangat di khawatirkan akan menjurus pada masalah pembangunan ke arah yang negatif karena akan merusak lingkungan dalam hal sampah industri, penghilangan ruang hijau, polusi industri dan peningkatan masalah sosial," tuturnya.

Dijelaskan juga oleh Hariansyah, ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan merupakan bagian dari penataan ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga kawasan hijau dan kawasan hijau pekarangan. 

"Sementara dalam pembangunan Riau Town Square ada fakta yang jelas yaitu menghilangkan kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, kawasan pertamanan, serta kawasan budaya yang di konversi menjadi pusat bisnis, hotel dan mal," katanya.

"Jika pemerintah Pemrov Riau tetap membandel maka kita akan terus melakukan aksi menolak pembangunan Riau Town Square. Kita juga akan meminta DPRD Riau untuk menolak pembangunannya," pungkas Hariansyah.

Sumber : Inilah.Com