Category: Regulasi

REI Dukung Regulasi Tata Ruang Bawah Tanah

3/24/2013

JAKARTA – Real Estat Indonesia (REI) mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi pelopor pelaksana penataan ruang di bawah tanah. Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum sedang menyusun regulasi pemanfaatan ruang di bawah tanah.

“Regulasi ini selain akan menjadi solusi bagi persoalan kemacetan lalu lintas, juga akan memicu pesatnya kembali pembangunan properti terlebih di kawasan bisnis Jakarta yang setiap tahun stok lahan atasnya makin berkurang,” kata Setyo Maharso, Ketua Umum REI di Jakarta, Jumat.

Sumber : IndonesiaFinanceToday

0 Comments

Bila Ikuti Regulasi, RTRW Aceh Sudah Kelar

3/24/2013

0 Comments

Banda Aceh – Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh saat ini terjadi stagnasi akibat Pemerintah Aceh tidak mengikuti regulasi yang telah ada di Indonesia. Bila Pemerintah Aceh mengikuti regulasi tersebut, RTRW Aceh sudah sejak lama selesai.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Green Aceh, Yacob Irhadamy Kamis (21/3/2013) disela-sela acara Konferensi The Association for Tropical, Biology and Conservation (ATBC) di Hermes Palace Hotel.

“Kalau mau ikuti regulasi yang sudah ada, RTRW di Aceh sudah lama selesai,” kata

Kata Yakop, tarik ulur kepentingan saat ini dalam mengesahkan Qanun RTRW memang sarat dengan kepentingan suatu kelompok. Bahkan, katanya, atas kepentingan ekonomi, sering sekali mengabaikan kepentingan konservasi lingkungan.

Berbicara pengembangan ekonomi, Yakob memang tidak sedikitpun menampik bahwa itu juga bagian penting. Akan tetapi, ketika bicara ekonomi, apakah kepentingan ekonomi tersebut akan berdampak terhadap kerusakan hutan dalam jangka panjang.

Oleh sebab itu, Yakop meminta Pemerintah Aceh untuk segera mengikuti regulasi yang ada saat ini. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang bisa menjadi pedoman dalam merencanakan RTRW tersebut.

Sementara itu, Direktur Lembaga Flora Fauna Internasional (FFI), Purnawan Liswanto menyebutkan bahwa, selama ini isu kemiskinan menjadi alasan dalam merambah hutan lindung. Meskipun, katanya, kemiskinan itu kerap sekali menjadi komoditi politik untuk memuluskan perambahan hutan.

Sumber : TheGlobeJournal

0 Comments

Pengembangan Industri Tunggu Regulasi RTRW

4/8/2012

0 Comments

KUDUS, suaramerdeka.com - Pengembangan industri di kawasan Kota Keretek dalam lima tahun ke depan hingga saat sekarang masih menunggu Perda soal Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Pelaku usaha membutuhkan kepastian legalitas tersebut sebelum menginvestasikan modalnya.

Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Kudus Hamidin menyatakan sebelum regulasi tersebut ditentukan, terlalu beresiko bagi pengusaha untuk dapat melakukan pengembangan usaha di satu kawasan. Apalagi, bila dana yang dikeluarkan untuk kepentingan tersebut cukup besar. ''Kita akan melihat kejelasan RTRW terlebih dahulu,'' ungkapnya.

Ditambahkannya, ada lima elemen di dalam Perda RTRW yang ditunggu kejelasannya. Elemen pertama menyangkut penentuan investasi, pengembangan dan perluasan wilayah usaha. Seperti halnya regulasi yang sudah disusun periode sebelumnya, pada RTRW yang baru akan disebutkan kawasan mana yang dapat dikembangkan untuk industri. ''Kalau berdasarkan pandangan kami wilayah tersebut yakni Kaliwungu, Jekulo dan Mejobo,'' jelasnya.

Hal yang perlu dipertegas yakni jenis usaha yang dapat dilakukan. Tentu saja, ketersediaan lahan saja tidak cukup. Biasanya, pengusaha juga akan menunggu keputusan dari pemerintah kabupaten yang menyatakan jenis usaha yang dapat dikembangkan.

Elemen kedua menyangkut perizinan usaha, bangunan, HO dan izin terkait lainnya. Persoalan izin merupakan komponen pengembangan usaha yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja. ''Ini menyangkut legalitas berusaha agar tidak muncul persoalan di kemudian hari,'' ujarnya.

Elemen ketiga menyangkut retribusi dan pelaksanaannya di lapangan. Komponen tersebut juga tidak dapat dilupakan karena akan menjadi bagian dari ongkos investasi yang harus dikeluarkan. ''Kami juga akan menghitung investasi dari sisi tersebut,'' paparnya.

Sedangkan elemen keempat yakni akses dan potensi usaha yang ditawarkan. Kondisi tersebut diyakininya dapat berpengaruh pada prospek pengembangan usaha pada masa mendatang. Adapun elemen kelima menyakut kondisi budaya tempat kawasan pengembangan usaha dilakukan. ''Hal itu juga penting karena menyangkut pola hubungan dengan masyarakat sekitarnya,'' imbuhnya.

Sumber : SuaraMerdeka.Com

0 Comments

Links

www.Sanitasi.Net
www.Sanitasi.Org
www.TeknikLingkungan.Com

www.Nawasis.Com
www.InfoProcurement.Com
www,InfoKonsultan.Com

REI Dukung Regulasi Tata Ruang Bawah Tanah

Bila Ikuti Regulasi, RTRW Aceh Sudah Kelar

Pengembangan Industri Tunggu Regulasi RTRW

Tata Ruang

Berita Lainnya

Archives

Categories

Links