Category: Peta

Penataan Tata Ruang, DKI Gunakan Data Geospasial

3/24/2013

BERITAJAKARTA.COM — 20-03-2013 14:58
Pemprov DKI Jakarta menggandeng Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam penataan tata ruang ibu kota ke depan. Kerjasama yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) bertujuan agar pemetaan dan pembangunan Kota Jakarta dapat lebih optimal.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan, pihaknya akan menggunakan data geospasial untuk penataan tata ruang di ibu kota seperti menentukan sistem transportasi, banjir, pemukiman, drainase dan lain sebagainya. "Nanti setiap perencanaan akan menggunakan data geospasial karena ini penting sekali," ujar Jokowi, usai menandatangani MoU antara Pemprov DKI Jakarta dengan BIG di Balaikota, Rabu (20/3).

Dikatakan Jokowi, nantinya data geospasial ini juga akan digunakan beberapa unit terkait seperti, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perhubungan (Dishub), serta Dinas Perumahan dan Gedung Pemda. "Jangan sampai kita membuat perencanaan tanpa sebuah desain dan data yang kuat," katanya.

Kepala Badan Informasi Geospasial, Asep Karsidi menuturkan, data geospasial bisa digunakan untuk berbagai kepentingn, seperti mengatur kemacetan lalu lintas, menata masalah banjir, serta hal-hal yang bersifat sosial ekonomi. Namun data yang diperoleh near real time, karena satelit yang melintas di atas Indonesia tidak setiap hari.

Data geospasial ini, kata Asep, bisa diakses oleh masyarakat melalui portal tanahair.indonesia.go.id. Setidaknya ada tujuh layer yang menunjukan secara rinci pemetaan, diantaranya garis pantai, kontur laut dan kontur ke darat, jaringan jalan dan fisiltas umum, tubuh air dan jaringan sungai, penamaan objek bumi topomini, batas wilayah administrasi, dan tutupan lahan generik.

"Dengan data ini juga bisa dilihat penurunan muka tanah di Jakarta karena adanya vertikal referensi atau naik turun sehingga kita tahu Jakarta turun atau tidak," tandasnya.

Sumber : BeritaJakarta

0 Comments

Pentingnya Peta Rencana Tata Ruang Yang Akurat

3/24/2013

0 Comments

Seiring dengan disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (RTR) pada awal Januari yang lalu, Badan Informasi Geospasial (BIG) kemudian melaksanakan kegiatan Diseminasi PP No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta RTR di Jakarta (14/03). Acara ini diselenggarakan dengan maksud sebagai ajang diskusi muatan PP No. 8 Tahun 2013 berikut turunannya yang sedang disusun oleh BIG. Turunan peraturan tersebut disusun dalam bentuk Peraturan Kepala BIG yang diantaranya adalah Tata Cara Konsultasi Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang, Metode Proses Spasial dalam Penyelenggaraan Peta Rencana Tata Ruang, dan Tata Cara Pengelolaan Data Peta Rencana Tata Ruang.

“Informasi Geospasial sangat tergantung dengan teknologi dan harus mengikuti perkembangannya, maka dari itu penggunaan teknologi terbaru menyebabkan adanya pembaharuan di bidang perpetaan”, demikian disampaikan Deputi Informasi Geospasial Tematik Priyadi Kardono. Selain itu, peraturan sebelumnya yaitu PP Nomor 10 Tahun 2000 belum mengacu pada Undang-Undang Penataan Ruang yang baru (UU No. 26/2007) sehingga perlu adanya revisi dan lahirlah PP ini. Teknologi yang baik tentu membutuhkan peningkatan SDM di dalam BIG sendiri yang saat ini sedang diupayakan. Hal ini sudah sesuai dengan arahan dari Presiden RI yang menginginkan one map system agar jelas peta mana yang harus diacu oleh sektor dan daerah serta dalam rangka mempermudah overlay peta,” tambah Priyadi.

Diskusi kemudian digelar dengan menghadirkan 3 (tiga) orang narasumber yaitu Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional yang dalam hal ini diwakili oleh Kasubdit Koordinasi Lintas Sektor dan Wilayah yang menjelaskan tentang “Peran dan Kedudukan PP Ketelitian Peta RTR di dalam Penataan Ruang”, Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas yang menjelaskan tentang “Muatan PP Ketelitian Peta RTR”, dan Kepala Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponimi menjelaskan tentang teknologi perpetaan terbaru dalam rangka mewujudkan peta dasar dan tematik yang akurat di dalam menyusun Rencana Tata Ruang. “Efektivitas penerapan rencana tata ruang sangat dipengaruhi oleh tingkat ketelitian atau kedalaman pengaturan dan skala peta dalam rencana tata ruang. Dengan demikian fungsi data spasial dan peta menjadi penting karena terkait dengan akurasi dan presisi data agar menghasilkan kualitas tertentu,” demikian ditegaskan oleh Kasubdit Lintas Sektor dan Wilayah dengan mengutip amanat dari UUPR.

Antusiasme peserta diseminasi terlihat ketika sesi tanya jawab dibuka. Pertanyaan yang disampaikan oleh peserta adalah seputar tindak lanjut terhadap peta RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah diperdakan, kemampuan pendanaan daerah terkait perpetaan, serta tata cara pengaplikasian PP ini ke dalam rencana rinci tata ruang. Para narasumber menjelaskan bahwa mengenai atribut peta, PP ini belum mengatur sampai kedalaman 1 : 5000 dan untuk yang sudah terlanjur perda, PP ini harus diacu ketika melakukan peninjauan kembali dalam kurun waktu 5 tahun setelah Perda RTRW diperdakan. Untuk RDTR, diharapkan Pemerintah Daerah sudah menyusun dengan kedalaman peta yang sesuai dan akurat mengingat akan diacunya Perda RDTR dalam hal peraturan zonasi dan perizinan.

Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari Bappenas, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan perwakilan dari Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota di Pulau Jawa.

Sumber : KementrianPekerjaanUmum

0 Comments

Deseminasi PP No. 8 Tahun 2013 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang

3/18/2013

0 Comments

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), maka pemerintah Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. Peraturan Pemerintah ini merupakan inisiasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai penyelenggara dan pembina Informasi Geospasial.

Terkait dengan hal itu, Badan Informasi Geospasial pada Kamis, 14 Maret 2013 di Hotel Century Jakarta mengadakan kegiatan Diseminasi tentang Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. Penyelenggaraan kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka telah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang pada tanggal 2 Januari 2013. Peraturan Pemerintah ini merupakan salah satu aturan pelaksanaan dari Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Pada kegiatan ini diisi paparan mengenai Overview kebijakan Informasi Geospasial terkait Penataan Ruang (Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, BIG), Kebijakan tentang Penataan Ruang (Kementerian PU), Peran Informasi Geospasial Dasar dalam pemetaan Tata Ruang (Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponimi, BIG) dan diskusi tentang rancangan Peraturan Kepala BIG tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2013.

Diseminasi ini dibuka oleh Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik BIG, Priyadi Kardono serta dihadiri oleh perwakilan Kementerian dan Lembaga terkait, Bappeda Provinsi seluruh Indonesia, Bappeda Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Dalam sambutannya Priyadi Kardono mengatakan, kegiatan ini adalah salah satu sarana untuk mendiseminasikan dan mensosialisasikan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2013 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. Peta rencana Tata Ruang adalah bagian penting dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang renana tata ruang wilayah suatu daerah. Selain menjadi lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan perundang-undangan tersebut, peta rencana tata ruang adalah bentuk penyajian Informasi Geospasial yang memudahkan para pemangku kepentingan untuk melihat tata ruang wilayah suatu daerah yang telah ditetapkan. Priyadi Kardono menekankan bahwa peta menjadi bagian yang mengikat secara hukum dalam perencanaan pembangunan.

Untuk membentuk suatu Informasi Geospasial yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, haruslah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada, terutama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial. Dalam Undang-Undang tersebut diatur bagaimana sebuah penyelenggaraan IG dapat dilakukan dari Hulu sampai ke hilir. Diharapkan di masa datang, Informasi Geospasial di Indonesia dapat saling terintegrasi dan melengkapi untuk mendukung pembangunan nasional. Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, saat ini BIG sebagai pembina dan penyelenggara Informasi Geospasial sedang merancang Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial diantaranya tentang Metode Proses Spasial dalam Penyelenggaraan Peta Rencana Tata Ruang, Peraturan tentang Tata Cara Pengelolaan Data Peta Rencana Tata Ruang, Peraturan Tata Cara Konsultasi Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang.

Oleh: Yudi Irwanto & Agung TM
Sumber : Bakosurtanal

0 Comments

Penataan Tata Ruang, DKI Gunakan Data Geospasial

Pentingnya Peta Rencana Tata Ruang Yang Akurat

Deseminasi PP No. 8 Tahun 2013 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang

Tata Ruang

Berita Lainnya

Archives

Categories

Links