SURYA Online, JEMBER - Jika Pemkab Jember tetap mengajukan kawasan pertambangan sebagai basis pengembangan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maka itu akan menabrak UU RTRW Nasional.

Di samping itu juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tentang RTRW Nasional untuk kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2008.

Demikian diungkapkan tim ahli independen dari Universitas Jember Abdul Qodim Manembojo usai mengikuti rapat panitia khusus Raperda RTRW itu di DPRD Jember, Senin (18/2/2013).

Menurut Qodim, dalam RTRW Nasional disebutkan kalau Kabupaten Jember dibagi untuk wilayah perkebunan, industri, perikanan laut, pertanian dan pariwisata. 

"Industrinya juga hanya industri pengolahan, bukan industri padat karya atau pertambangan," ujarmnya.

Ia mengakui kalau Jember mempunyai zona pertambangan. Pemetaan itu dilakukan tahun 1980-an. Tetapi, kawasan tambang itu ternyata berada di kawasan konservasi dan hutan lindung di sekitar Kecamatan Silo, Tempurejo dan Mumbulsari.

"Kalau luasan sekitar 400 hektare. Tetapi itu kawasan konservasi yang menjadi daerah resapan air dan tadah air. Kalau itu mau ditambang, petani di kawasan itu mau mendapat air dari mana," tegasnya.

Apalagi, sumbangan terbesar di Kabupaten Jember masih dari sektor pertanian. Ia juga menegaskan kalau pertambangan tidak memberi manfaat secara langsung kepada masyarakat.

"Hanya pemerintah dengan pemerintah, atau pemerintah dengan pemodal. Rakyat tidak mendapatkan manfaat kesejahteraan langsung, karena perjanjiannya berada di ruang atau kantor bupati. Kalau pertanian, petani kan bisa merasakan dampak langsung dari hasil pertaniannya," imbuhnya.

Dalam rapat Pansus kali ini, tim Pansus DPRD Jember mendengarkan paparan dari tim ahli DPRD, Pemkab Jember dan independen dari Unej.

Paparan itu sebagai masukan bagi tim untuk mendapatkan Perda terbaik.

"Apalagi yang dibicarakan ini Perda yang berlaku jangka panjang, 25 tahun," ujar Wakil Ketua DPRD Jember Miftahul Ulum.

Ulum sendiri secara tegas menolak kawasan pertambangan di Jember. Apalagi zonasi pertambangan ternyata berada di areal konservasi dan hutan lindung.  Apalagi, lanjut Ulum, dalam Perda RTRW Propinsi Jawa Timur, Jember tidak disebut sebagai kawasan pengembangan pertambangan, tetapi sebagai kawasan agro industri dan pariwisata.

Sementara anggota Pansus lainnya, Bukri juga secara tegas menolak pertambangan di Jember. "Karena 60 persen penopang Jember ini pertanian. Kenapa tidak kita jadikan pertanian sebagai agro industri, bukan pertambangan," tegasnya.

Mulai hari ini hingga Kamis (21/3/2013) mendatang, Pansus DPRD Jember membahas dua Raperda yang saling berkaitan yakni raperda RTRW dan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jember. Pembahasan Raperda ini terbilang terlambat.

Raperda RTRW, misalnya, seharusnya dibahas maksimal tiga tahun setelah UU RTRW tahun 2007 disahkan. Bahkan Pemkab Jember sampai mendapat surat teguran dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo karena belum mempunyai Perda RTRW itu. uni

Ia mengaku, untuk menunggu proses persidangan yang masih menunggu jadwa, maka penahanan pertama selama 20 hari dan jika belum masuk sidang, masa tahanan ketiganya diperpanjang sampai 30 hari.

Disinggung dugaan keterlibatan salah satu wakil ketua DPRD Pamekasan, MA yang kini hanya diperiksa sebagai saksi, Samiaji Zakaria mengatakan, untuk sementara pimpinan DRD itu statusnya masih tetap sebagai saksi.

Seperti diberitakan, sekitar 75 massa yang mengatasnamakan Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP), unjuk rasa ke Kejari Pamekasan, mendesak Kejari mengusut tuntas kasus dugaan penyelewengan pengadaan bantuan sapi pada 2010 lalu, di Dinas Peternakan (Disnak) Pamekasan dan menahan ketiganya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Program bantuan sebanyak 160 ekor sapi untuk petani disalurkan Dinas Peternakan Pamekasan. Sumber dana dari dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) 2010 dengan anggaran sebesar Rp 1 miliar, yang terlaksana pada 2011.

Dari anggaran Rp 1 miliar, rinciannya Rp 800 juta untuk pengadaan sapi dan Rp 200 juta, buat biaya operasional serta perawatan dengan anggara Rp 5 juta untuk satu ekor sapi. Setelah sapi itu diberikan kepada petani, ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi, selain sapinya kurus juga berpenyakitan. 

Sumber : TribunNews

Dulu, di cagar alam ini pernah menjadi ‘rumah’ paling besar bagi maleo. Saking banyak burung endemik Sulawesi ini di sini, satu desa diberi nama Desa Maleo. Bahkan, Panua, dalam bahasa Gorontalo, berarti Maleo. Kini, Cagar Alam Panua, di ambang kehancuran, habitat maleo dan species lainpun mengkhawatirkan.

Siang akhir Februari 2013, cahaya mentari memantulkan sinar di pasir putih. Panas terik. Namun, panas mentari tak menyurutkan langkah Daud Badu. Dia terus menjejakkan kaki melewati hutan dan pasir pantai menuju lokasi penangkaran telur maleo (Macrocephalon Maleo). Dia menjelajah di Cagar Alam Panua.

Usianya 44 tahun. Dia dulu pemburu, awal 2012, direkrut Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Gorontalo. Kini, dia bertugas memantau lokasi penangkaran telur Maleo di Cagar Alam Panua.

Daud memiliki kelebihan yang sulit ditandingi warga lain: mampu menebak tempat bertelur maleo. Padahal, setiap bertelur, burung langka khas Sulawesi ini membuat dua atau lebih tempat bertelur palsu. Bahkan Daud mampu membedakan mana tempat bertelur maleo dan mana gosong (Eulipoa wallacei), yang bertelur di lokasi sama.

Setelah tiba di lokasi penangkaran telur maleo sekitar enam hektar, Daud langsung menggali. Tangan terus mengais-ngais pasir yang dalam mencapai setengah meter itu.  “Kalau ini telur burung Gosong,” katanya.

Dia lalu memperlihatkan temuan dua butir telur gosong. Gosong dikenal salah satu burung endemik Sulawesi. Bentuk tubuh hampir menyerupai maleo. Namun telur lebih kecil.

Usai mendapatkan telur burung gosong. Daud melanjutkan penggalian di lokasi lain. Di tempat ini, ada puluhan lubang maleo. Sangat sulit mendeteksi tempat  bertelur asli. “Kalau yang ini telur maleo. Usia baru tiga hari.”

Daud memperlihatkan, dua butir telur maleo dengan besar tiga kali lipat dari telur ayam. Menurut dia, telur maleo akan menetas pada usia satu bulan lima hari. Ketika menetas, anak maleo langsung terbang tanpa harus belajar terlebih dahulu seperti burung lain.

Sejak bekerja sebagai penangkar telur dan pelestari maleo, Daud telah berhasil menangkar sebanyak 150 butir selama 2012. Semua menetas dengan baik. Menariknya, selain telur maleo, Daud ikut menangkar penyu di Cagar Alam Panua ini.

Banyak yang tak begitu kenal dengan Cagar Alam Panua di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Namun, di kawasan hutan dengan garis pantai indah ini, dulu merupakan habitat terbesar maleo di Sulawesi. Bahkan, nama Panua, diambil dari bahasa Gorontalo, yang berarti maleo. Karena begitu banyak maleo, sebuah desa yang berbatasan langsung dengan cagar alam ini dinamakan Desa Maleo.

Sayangnya, nasib Cagar Alam Panua kini tak sesuai nama lagi. Populasi si burung endemik Sulawesi yang makin langka dan di ambang kepunahan ini, dari tahun ke tahun makin menurun. Selain gangguan predator, alih fungsi dan keserakahan manusia merusak hutan menjadi ancaman terbesar maleo dan Cagar Alam Panua. Belum lagi perburuan telur maleo yang diyakini bisa menyembuhkan penyakit, dilakukan sembunyi-sembunyi.

Tatang Abdulah, Kepala Resort di Cagar Alam Panua, mengatakan, luas hutan Panua 45.575 hektar sesuai SK Menteri Kehutanan nomor 471/Kpts-11/1992. Namun, luas ini menyusut ketika disahkan rencana tata ruang wilayah Gorontalo tahun 2010 menjadi 36.575 hektar. Perubahan kawasan Cagar Alam Panua ini diputuskan melalui SK Menteri Kehutanan nomor 325/Menhut-11/2010 tentang penunjukan kawasan hutan Gorontalo.

Sesuai kajian tim terpadu pada 2007, kata Tatang, cagar alam ini dialih fungsi menjadi kawasan pertambangan, perkebunan, dan tata hutan kota. Padahal, pihaknya tidak memberikan rekomendasi untuk perubahan kawasan.

Menurut Tatang, selain menjadi habitat maleo, di cagar alam ini bisa ditemukan penyu tempayan, penyu sisik, penyu belimbing, julang Sulawesi (rangkong), babi rusa, anoa, tarcius, monyet Sulawesi, dan berbagai jenis anggrek.

BKSDA mengalami kendala kekurangan personil dan tidak ada pos jaga. Untuk memantau penyu pada malam hari mereka sangat kesulitan. Belum lagi di lokasi penangkaran maleo, kerap kali dimasuki ternak lepas, seperti sapi milik warga. “Banyak masalah di cagar alam ini. Ada perburuan rangkong, pencurian telur maleo dan masih ada meski sedikit, juga peladang berpindah-pindah. Namun ancaman paling besar adalah alih fungsi hutan untuk pertambangan dan perkebunan,” ucap Tatang.

Saat ini, Tatang maupun Daud, hanya bisa berharap, Cagar Alam Panua mendapat perhatian serius, baik pemerintah pusat juga daerah.

Sumber : Mongabay

BANGKA -- Panitia khusus (Pansus) RTRW Babel 2012-2032 menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah pihak terkait, Senin (11/2/2013).

Pembahasan Raperda RTRW Babel kembali dilanjutkan setelah beberapa waktu sempat vakum, menunggu persiapan dari pihak eksekutif.

Hadir Kepala Bappeda Babel Nazalyus, Kepala Distamben Babel Aldan Djalil, Kepala Dishut Andri Wahono, Kepala DKP Babel Sugianto, Kepala Disbudpar Babel Yan Megawandi, Kepala PU Babel Sarjulianto dan Kepala BLHD Babel Amrullah Harun.

Pansus juga mengundang Ketua Astrada Babel Johan Murod, perwakilan PT Timah Tbk, Direktur Eksekutif Walhi Babel Ratno Budi dan akademisi UBB.

Pembahasan raperda masih seputar penetapan kawasan hutan, pertambangan dan sebagainya.

"Sektor pertambangan bisa jadi pariwisata. Misalnya menjadikan kapal keruk sebagai wisata tambang. TB 1 di Merawang, dulunya sebagai tambang terbaik dunia. Saya menunggu itu belum ada tanggapan. Bisa dijadikan aset. Kawasan pariwisata tidak boleh dijadikan pertambangan. Filosofi ini harus dipegang," ujar Yan dalam paparannya.

Sumber: TribunNews