JAKARTA—Progres penyusunan peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah (RTRW) sudah mencapai 50%, sehingga fokus dalam penyelenggaran penataan ruang mulai dialihkan ke pengendalian pemanfaatan ruang.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Basuki Hadimuljono mengemukakan penataan ruang sebaiknya tidak hanya menjadi jalan keluar setiap kali terjadi bencana.
Basuki berharap ke depannya tata ruang dapat memberikan bobot lebih ke daerah-daerah rawan bencana melalui pengendalian pemanfaatan ruang.
“Tata ruang harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan bukan hanya sebagai diskusi di forum-forum seminar,” tegas Basuki dalam keterangan tertulisnya hari ini, Jumat (8/2/2013).
Misalnya, audit tata ruang yang dilakukan setelah terjadi banjir menurut Basuki sebenarnya justru terlambat. Karena itu, sebagai antisipasi terhadap penyimpangan-penyimpangan penataan ruang perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang.
Selain itu, Basuki berharap agar para penyelenggara penataan ruang tidak hanya berhenti di tahap pengidentifikasian masalah, tetapi juga harus memiliki mekanisme untuk merespon pengaduan atas permasalahan ruang yang terjadi.
Menurutnya, Ditjen Penataan Ruang sendiri ke depannya harus menyediakan media pengaduan masyarakat untuk pelanggaran penataan ruang.
Selain itu, Dirjen Penataan Ruang menargetkan program Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka, Program Pengembangan Kota Hijau, dan Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan pada 2014 dipercepat dan diperbesar.
Sumber : Bisnis.Com
Direktur Jenderal Penataan Ruang Basuki Hadimuljono mengemukakan penataan ruang sebaiknya tidak hanya menjadi jalan keluar setiap kali terjadi bencana.
Basuki berharap ke depannya tata ruang dapat memberikan bobot lebih ke daerah-daerah rawan bencana melalui pengendalian pemanfaatan ruang.
“Tata ruang harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan bukan hanya sebagai diskusi di forum-forum seminar,” tegas Basuki dalam keterangan tertulisnya hari ini, Jumat (8/2/2013).
Misalnya, audit tata ruang yang dilakukan setelah terjadi banjir menurut Basuki sebenarnya justru terlambat. Karena itu, sebagai antisipasi terhadap penyimpangan-penyimpangan penataan ruang perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang.
Selain itu, Basuki berharap agar para penyelenggara penataan ruang tidak hanya berhenti di tahap pengidentifikasian masalah, tetapi juga harus memiliki mekanisme untuk merespon pengaduan atas permasalahan ruang yang terjadi.
Menurutnya, Ditjen Penataan Ruang sendiri ke depannya harus menyediakan media pengaduan masyarakat untuk pelanggaran penataan ruang.
Selain itu, Dirjen Penataan Ruang menargetkan program Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka, Program Pengembangan Kota Hijau, dan Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan pada 2014 dipercepat dan diperbesar.
Sumber : Bisnis.Com
RSS Feed
