JAKARTA, (PRLM).- Kebijakan desentralisasi menyebabkan institusi pemerintahan Indonesia melemah. Dibanding negara lain di Asia Tenggara, Pemerintah Indonesia masih lemah melakukan pemberantasan korupsi, mewujudkan efektivitas pemerintahan, dan mencegah tindak terorisme dan kekerasan sipil. Tingginya korupsi dan inefektivitas pemerintahan menyebabkan investasi di sektor publik tidak berdampak bagi kesejahteraan rakyat.
Hal itu terungkap dalam Laporan Asian Development Bank (ADB) yang dirilis dalam bentuk buku berjudul "Diagnosing the Indonesian Economy: Toward Inclusive and Green Growth" di Hotel Pullman, Jln. M. H. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (26/3).
Dalam ringkasan buku itu disebutkan bahwa desentralisasi kewenangan daerah atau otonomi daerah tidak dibarengi dengan distribusi pegawai ahli dan berkualifikasi. Minimnya koordinasi antarbagian pemerintahan juga membuat pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur terhambat. "Secara umum, desentralisasi yang dilahirkan 'big bang' tahun 1999 memperlemah pemerintahan dan institusinya," demikian tertulis dalam laporan tersebut.
Pada bagian yang sama, disebutkan bahwa survey iklim investasi menunjukkan korupsi menjadi kendala utama rendahnya investasi di tingkat nasional dan lebih parah lagi di tingkat daerah. Investor juga sangat khawatir dengan tingginya angka kekerasan sipil dan tindak terorisme yang mengatasnamakan agama dan suku.
Pada kesempatan itu, turut hadir Ekonom ADB asal Korea Selatan, Chengyong Rhee; Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana dan dimoderatori oleh Direktur ADB untuk Indonesia Jon D. Lindborg. Dalam sambutannya, Jon menjelaskan buku tersebut disusun berdasarkan penelitian ADB yang bekerjasama dengan International Labour Organization (ILO) dan Islamic Development Bank (IDB).
Selain lemahnya pemerintah, laporan itu menggarisbawahi dua masalah kritis lainnya yang harus diatasi oleh Indonesia, yaitu infrastruktur yang sangat buruk dan lemahnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas terutama pendidikan menengah.
Dalam bidang infrastruktur, Indonesia tertinggal jauh dari negara-negara tetangganya di Asia Tenggara. ADB menekankan buruknya infrastruktur jaringan transportasi dan pasokan listrik yang dihadapi Indonesia.
Laporan itu menggambarkan buruknya infrastruktur transportasi berupa jalan aspal, pelabuhan, dan bandara. Meski hanya terbatas di Jawa dan Sumatera, Indonesia memiliki jaringan rel kereta api yang cukup baik dibanding negara tetangga di Asia Tenggara.
Selain itu, ADB menyoroti buruknya infrastruktur irigasi pertanian terutama di pulau-pulau selain Jawa dan Sumatera. "Akibatnya ada kesenjangan yang tinggi produktivitas pertanian antara Jawa-Sumatera di satu pihak dan pulau-pulau lain," ujar Rhee.
Dalam rekomendasinya, Rhee menjelaskan untuk mempertahankan dirinya sebagai negara berpendapatan menengah (Middle Income Country) yang baru diraihnya akhir-akhir ini, Indonesia harus segera membenahi kebijakan ekonominya terutama pembangunan infrastruktur, memperbaiki institusi pemerintahan, dan meningkatkan serta memperluas akses pendidikan. "Dan juga mengatasi kesenjangan akses terhadap pekerjaan dan pendidikan," ucap Rhee.
Sumber : PikiranRakyat.Com
Hal itu terungkap dalam Laporan Asian Development Bank (ADB) yang dirilis dalam bentuk buku berjudul "Diagnosing the Indonesian Economy: Toward Inclusive and Green Growth" di Hotel Pullman, Jln. M. H. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (26/3).
Dalam ringkasan buku itu disebutkan bahwa desentralisasi kewenangan daerah atau otonomi daerah tidak dibarengi dengan distribusi pegawai ahli dan berkualifikasi. Minimnya koordinasi antarbagian pemerintahan juga membuat pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur terhambat. "Secara umum, desentralisasi yang dilahirkan 'big bang' tahun 1999 memperlemah pemerintahan dan institusinya," demikian tertulis dalam laporan tersebut.
Pada bagian yang sama, disebutkan bahwa survey iklim investasi menunjukkan korupsi menjadi kendala utama rendahnya investasi di tingkat nasional dan lebih parah lagi di tingkat daerah. Investor juga sangat khawatir dengan tingginya angka kekerasan sipil dan tindak terorisme yang mengatasnamakan agama dan suku.
Pada kesempatan itu, turut hadir Ekonom ADB asal Korea Selatan, Chengyong Rhee; Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana dan dimoderatori oleh Direktur ADB untuk Indonesia Jon D. Lindborg. Dalam sambutannya, Jon menjelaskan buku tersebut disusun berdasarkan penelitian ADB yang bekerjasama dengan International Labour Organization (ILO) dan Islamic Development Bank (IDB).
Selain lemahnya pemerintah, laporan itu menggarisbawahi dua masalah kritis lainnya yang harus diatasi oleh Indonesia, yaitu infrastruktur yang sangat buruk dan lemahnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas terutama pendidikan menengah.
Dalam bidang infrastruktur, Indonesia tertinggal jauh dari negara-negara tetangganya di Asia Tenggara. ADB menekankan buruknya infrastruktur jaringan transportasi dan pasokan listrik yang dihadapi Indonesia.
Laporan itu menggambarkan buruknya infrastruktur transportasi berupa jalan aspal, pelabuhan, dan bandara. Meski hanya terbatas di Jawa dan Sumatera, Indonesia memiliki jaringan rel kereta api yang cukup baik dibanding negara tetangga di Asia Tenggara.
Selain itu, ADB menyoroti buruknya infrastruktur irigasi pertanian terutama di pulau-pulau selain Jawa dan Sumatera. "Akibatnya ada kesenjangan yang tinggi produktivitas pertanian antara Jawa-Sumatera di satu pihak dan pulau-pulau lain," ujar Rhee.
Dalam rekomendasinya, Rhee menjelaskan untuk mempertahankan dirinya sebagai negara berpendapatan menengah (Middle Income Country) yang baru diraihnya akhir-akhir ini, Indonesia harus segera membenahi kebijakan ekonominya terutama pembangunan infrastruktur, memperbaiki institusi pemerintahan, dan meningkatkan serta memperluas akses pendidikan. "Dan juga mengatasi kesenjangan akses terhadap pekerjaan dan pendidikan," ucap Rhee.
Sumber : PikiranRakyat.Com
RSS Feed
