Jember (beritajatim.com) - Sekian persoalan yang muncul dalam pembahasan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Jember, Jawa Timur, sudah sangat memalukan. Bupati Jember diminta segera melakukan evaluasi staf.

"Bupati harus mengambil langkah tegas, apakah itu berupa teguran keras atau menggeser kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember," kata Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Jember, Jufriyadi.

Jufriyadi sendiri memilih opsi kedua. "Saya lebih cenderung agar Kepala Bappekab (Moch. Thamrin) digeser," katanya. Ia menilai Kepala Bappekab kurang mampu menguasai RTRW saat pembahasan.

"Kalau jujur, kita mau mengakui sungguh-sungguh, ini memalukan bagi Kabupaten Jember. Karena saat kita membuat regulasi hukum yang mengatur hajat hidup orang banyak, justru kita melakukan 'copy paste' (penjiplakan) kabupaten lain yang ironisnya tanpa edit," kata Jufriyadi.

Ada enam halaman naskah yang diperuntukkan RTRW Jember itu yang menyebut dengan jelas lokasi di Kebumen. Sebut saja di antaranya pada Bab VII halaman 27, lokasi untuk rencana penetapan kawasan strategis ekonomi peruntukan industri batu bata dan genteng adalah Pejagoan dan Sruweng. Kawasan ini meliputi Desa Kewayuhan, Kedawung, dan Peniron, Kecamatan Pejagoan, serta Desa Sruweng, Giwangretno dan Jabres, Kecamatan Sruweng.

Hal serupa juga ditemui pada halaman 28. Di sana disebutkan lokasi kawasan peruntukan industri kerajinan rakyat tersebar di seluruh Kabupaten Kebumen (batik, rokok, makanan kcil, oleh-oleh cinderamata Kebumenan, batuan hias, dan lain sebagainya). Jalur jalan lintas selatan (JJLS) yang disebutkan pada halaman 29 bukan jalur linta selatan Jember, melainkan jalur jalan yang dikembangkan di pantai selatan Jawa dan melewati Kabupaten Kebumen dari Kecamatan Mirit hingga Ayah.

Kawasan hutan yang merupakan strategis dari sudut daya dukung lingkungan hidup adalah kawasan hutan lindung Waduk Sempor di Kecamatan Sempor dan Waduk Wadaslintang, yang terletak di perbatasan Kabupaten Kebumen dan Wonosobo.

Kesan jiplakan semakin tampak jika melihat catatan kaki di Bab VII halaman 32. Di salah satu bagian disebutkan bahwa naskah itu dihasillkan dari studi KHLS Kabupaten Jember Tahun 2010 untuk mendukung produk RTRW KabupatenJember dengan menggunakan metode semi cepat. Namun di bagian yang lain pada halaman yang sama jelas-jelas disebutkan naskah tersebut nantinya menjadi alat bukti yang menunjukkan, bahwa RTRW Kabupaten Kebumen telah melakukan KLHS sebagaimana dipersyaratkan dalam undang-undang.

Belakangan, Jufriyadi dan kelompok Studi Dialektika Indonesia dalam Perspektif menemukan hal fatal lain dalam naskah akademik RTRW Jember. RTRW Jember seharusnya hanya mengatur wilayah Kabupaten Jember. Namun ternyata, entah bagaimana bisa terjadi, pada naskah mengenai kawasan fungsi teknologi tinggi, Kabupaten Bondowoso yang merupakan tetangga Jember juga ikut diatur. Di situ disebutkan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Bondowoso agar terjadi zonasi yang jelas antara permukiman dan kawasan industri, serta...(tidak ada kelanjutannya, Red).

Sumber : BeritaJatim

Jember (beritajatim.com) - Penyusunan rancangan peraturan daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember, Jawa Timur, sudah dinilai gagal dengan ditemukannya indikasi plagiasi atau penjiplakan dalam naskah kajian akademik.

Penjiplakan yang dimaksud adalah munculnya data mengenai Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dalam naskah akademik RTRW Jember. "Ini copy paste yang lupa diedit," kata Direktur Studi Dialektika Indonesia dalam Perspektif (SD Inpers) Bambang Teguh Karyanto.

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jember mengimbau kepada tim ahli bupati yang membantu penyusunan raperda RTRW Jember agar berbesar hati mengembalikan biaya yang dipakai. "Merek terbukti gagal menyusun Raperda RTRW Jember. Pengembalian ini penting dilakukan agar tidak berimplikasi hukum bagi tim ahli," kata Wakil Ketua PCNU Jember Abdul Qodim Manembodjo.

NU juga mengingatkan Bupati Jember, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember, dan Ketua DPRD Jember agar tidak lagi mengalokasikan anggaran baru untuk menyusun Raperda RTRW. "Karena anggaran yang sudah dialokasikan gagal menghasilkan Raperda RTRW Jember yang benar," kata Manembodjo.

NU menuntut  menuntut kepada Bupati MZA Djalal, DPRD Jember, dan tim ahli raperda RTRW Jember mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada masyarakat Jember, termasuk persoalan penggunaan anggaran. "Kami berpendapat bahwa penyusunan Rapeda RTRW copy paste ini dapat dipastikan merugikan keuangan negara," kata Manembodjo.

NU Jember berharap masyarakat untuk melaporkan dan membantu pemberian data serta alat bukti lain, jika masih menemukan penyimpangan dan penyalahgunaan dalam kegiatan penyusunan Raperda RTRW Jember. "Berikan datanya kepada PCNU, LSM, dan pers," kata Manembodjo.


Sumber : BeritaJatim

Saat ini masih banyak daerah yang belum menyelesaikan rencana umum tata ruang dan wilayah. Padahal, hal tersebut sangat dibutuhkan dalam pembangunan daerah. Akibat ketidakberesan itu, yang tidak jarang menimbulkan konflik, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, pembangunan lebih dari 400 infrastruktur terbengkalai dan potensi pertambangan tak bisa dimanfaatkan. 

Dampak ketidak jelasan RTRW ini adalah peningkatan investasi dan perekonomian daerah terhambat. padahal undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,mengamanahkan, pemerintah daerah seharus segera mungkin menyelesaikan tata ruang daerahnya selambat-lambatnya dua tahun sejak undang-undang diberlakukan atau tahun 2009. Namun sampai sejauh ini pemerintah daerah belum sepenuhnya menjalankan undang-undang tersebut. 
 
Selain menghambat iklim investasi, ketidak jelasan tata ruang ini menimbulkan konflik sosial. Ketidak harmonisan antara pihak-pihak yang berkepentingan bermunculan disetiap daerah dan ini akan memicu konflik horizontal. Salah satu yang menjadi penghambat investor dalam melakukan investasi adalah persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Artinya permasalahan RTRW ini harus selesai, jika ingin investor masuk,” ujar Hatta
 
Sampai sejauh ini hanya baru segelintir daerah yang sudah menyelesaikan RTRW di antaranya Bali, Yogyakarta, dan beberapa daerah di Jawa Barat. Namun konsef RTRW tersebut masih harus diterjemahkan ke dalam langkah-langkah yang lebih oprasional, demikian dikatakan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Harmanto Dardak beberapa waktu lalu. 
 
Konsep RTRW, sangat penting untuk meminimalisasi dampak bencana, menjaga kelestarian lingkungan, dan memaksimalkan daya guna daerah. Selain itu, menjaga ruang terbuka hijau yang semakin berkurang karena pembangunan daerah yang tidak terencana.
 
KEK Simangke Terganjal RTRW
 
Menteri Perekonomian Hatta Rajasa menyebut perusahaan skala internasional, Unilever, tertarik berinvestasi di wilayah kawasan ekonomi khusus (KEK). Namun, Unilever akan menarik rencananya apabila kepastian hukum dan persoalan RTRW belum selesai. 
 
Pemerintah Kabupaten Simalungun Sumatera Utara, sampai saat ini belum terealisasi  sehingga pembangunan KEK Sei Mangkei masih terganjal. Menurut Wakil Ketua Kadin Sumut, Hervian Tahier, RTRW adalah merupakan kepastian hukum bagi investor karena selama ini di Sumatera Utara sering terjadi permasalan lahan  sehingga investor yang terlanjur menanam modal kemudian harus hengkang karena sengketa lahan.
 
Sebelumnya, Bupati Simalungun, JR Saragih, tidak bersedia menandatangani izin Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei. Alasannya, Peraturan Daerah (Perda) Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah tersebut belum disahkan.
 
JR Saragih beralasan  RTRW Kabupaten Simalungun sejatinya sudah selesai jauh sebelumnya. Namun RTRW provinsi mengganjal RTRW Simalungun. Karena itu, dia meminta kebijakan khusus dari pemerintah pusat agar RTRW Simalungun bisa diperdakan.
 
Namun Pemerintah berjanji akan mempercepat persiapan sarana infrastruktur untuk mendorong operasional dua KEK yaitu Sei Mangke, Sumatera Utara, dan Tanjung Lesung, Banten. KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. 
 
Selain itu, KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geo-ekonomi dan geo-strategis dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. 
KEK terdiri atas zona pengelolaan ekspor; logistik; industri; pengembangan teknologi; pariwisata; energi dan atau ekonomi lain yang saling mendukung dengan perbedaan fasilitas untuk setiap zona. KEK juga mengakomodasi kegiatan untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada dalam KEK.

Oleh : Dasep Juarsa, Research Associate Global Future Institute (GFI)
Sumber : TheGlobalReview 

SURYAOnline, JEMBER - PCNU ikut bersuara terkait Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jember  Tahun 2011 - 2031. Mereka secara tegas menolak Raperda itu, jika hasil jiplakan atau fotokopi dari Raperda RTRW daerah lain.

'Kami minta Ketua DPRD Jember menolak Raperda itu," tegas  Dr Abdul Qadim Manembojo, Wakil Ketua Tanfidziyah PCNU Jember dalam siaran persnya, Senin (25/3/2013).

DPRD Jember bisa menerima lagi Raperda itu, jika pengkajian ulang Raperda yang sesuai dengan karakteristik Jember, selesai. Selain itu, PCNU Jember mendesak tim ahli bupati mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada masyarakat Jember.

Menurut Qadim, pembuatan sebuah Raperda dibiayai APBD. "Dana itu dianggarkan untuk membuat sebuah Raperda yang benar. Dan jika gagal, maka tidak ada lagi alokasi anggaran untuk penyusunan Raperda tersebut," tegasnya.

Ia menegaskan, Raperda yang diindikasikan hanya 'copy-paste' itu merugikan keuangan negara. Karenanya, siapapun yang menyusun Raperda itu harus legawa untuk mengembalikan anggaran jika tidak berhasil menelurkan Raperda RTRW yang sesuai Jember. 

Sumber : TribunNews

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan agenda prioritas Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Zaini Abdullah – Muzakkir Manaf. Meskipun demikian, bukan berarti pembahasan berjalan mulus, ada terjadi tarik ulur kepentingan menyangkut RTRW tersebut.

Qanun RTRW ini memang bukan hal yang baru lagi. Sejak kepemimpinan Irwandi Yusuf – Muhammad Nazar pembahasan RTRW sudah menuai kontroversi akibat Pemerintah mencoba menambah hutan lindung yang kemudian ada sebagian Kabupaten/Kota yang menolak.

Hal inilah yang membuat sejumlah aktivis lingkungan, diantaranya adalah Walhi Aceh menjadi gerah. Sehingga pada tanggal 18 Maret 2013 Aliansi Tata Ruang Aceh (ATRA), yang merupakan gabungan beberapa lembaga yang konsen terhadap lingkungan, diantaranya adalah Walhi Aceh menggelar aksi di depan Hermes Palace Hotel.

Saat itu peserta aksi langsung diterima oleh Kepala Dinas Kehutanan Aceh, Husni Syamaun yang sedang mengikuti kajian ilmiah tentang lingkungan bersama pakar lingkungan seluruh dunia.

Untuk mengetahui pemikiran dan alasan penolakan RTRW Aceh tersebut. Wartawan The Globe Journal berkesempatan wawancara secara esklusif bersama Direktur Walhi Aceh, T.M.Zulfikar. Berikut wawancara eklusif :

Apa yang Menjadi Persoalan dalam Penetapan RTRW Aceh Saat ini?

Persoalan dalam penetapan RTRW Aceh memang cukup beragam. Perlu diketahui bahwa usaha untuk penyusunan RTRW Aceh sudah dilakukan sejak tahun 2003 lalu, kemudian terhenti sejenak akibat tsunami di akhir tahun 2004.

Lalu pada masa rehabilitasi dan rekonstruski Aceh tahun 2006  hingga 2009 kembali disusun. Lalu pada tahun 2007 disahkan UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.

Seharusnya akhir tahun 2009 RTRW Aceh sudah selesai namun kenyataannya, hingga akhir tahun 2012 RTRW Aceh tidak kunjung disahkan.

Apa Persoalan yang Terjadi Sehingga Tidak Kunjung Selesai?

Persoalan yang dihadapi pada dasarnya adalah akibat kekurang Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pemahaman terkait penataan ruang, khususnya tenaga perencana/planner dan GIS (Geographic Information System) di daerah.

Lantas Bagaimana?

Akibatnya telah memperlambat proses penyesuaian RTRW. Lalu terjadi berbagai konflik penggunaan ruang antar sektor kehutanan, khususnya hutan lindung yang dimasukan ke dalam kawasan lindung dan sektor di luar kehutanan yang dimasukan kedalam kawasan budidaya.

Terjadi tidak sepahaman antara pihak pemerintah Provinsi Aceh dalam hal ini BKPRA (Badan Koordinasi Penataan Ruang Aceh) dengan BKPRK (Badan Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten) di tiap kabupaten.

Apa yang menjadi kehendak Provinsi?

Pihak Provinsi menghendaki penambahan hutan di tiap Kabupaten. Terjadi penambahan luas hutan dari luas semula sebesar ±3.248.892 hektar menjadi ±4.047.897 hektar.

Penambahan tersebut akan dituangkan kedalam RTRW Aceh, sehingga akan mempengaruhi pola ruang hutan di semua Kabupaten/Kota di Aceh.

Hal inilah yang terjadi penolakan hebat dari tiap Kabupaten/Kota terhadap usulah provinsi tersebut. Penolakan ini mengakibatkan usulan penambahan hutan tersebut tidak disetujui oleh pemerintah pusat.

Apa Keinginan Pemerintah Pusat?

Pemerintah pusat mensyaratkan dukungan dari setiap Kabupaten/Kota agar usulan ini dapat disetujui. Akan tetapi pihak Kabupaten/Kota tetap bersikeras dengan keputusaannya untuk tidak menambahkan hutan di daerahnya masing-masing karena akan mengurangi kawasan budidaya mereka.

Bahkan terdapat kawasan budidaya seperti pemukiman penduduk yang telah ada sejak lama, masuk ke dalam usulan penambahan hutan.

Ketidak sepahaman ini mengakibatkan deadlock antara pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota dan mengakibatkan berhentinya proses persetujuan substansi hingga tahapan rekomendasi gubernur yang diwewenangi oleh pemerintah provinsi dalam hal ini BKPRA.

Kemudian Apa yang Terjadi?

Permasalahan tersebut berbuntut panjang belum mendapatkan titik terang, hingga datanglah perwakilan dari empat kementerian untuk mencari solusi penyesaian masalah RTRW di Aceh.

Setelah diskusi yang panjang antara empat kementerian (Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Bappenas, Kementerian Kehutanan dan Kementrian Dalam Negri), pemerintah Provinsi Aceh (BKPRA) dan pemerintah tiap Kabupaten/Kota (BKPRK), diambillah sebuah kesepakatan untuk menunggu hasil Timdu (tim terpadu dari kementrian kehutanan) menyelesaikan verifikasi pola ruang provinsi berdasarkan usulan pola ruang Kabupaten/Kota.

Kesepakatan tersebut memang tidak cukup memuaskan bagi beberapa pihak khususnya Kabupaten/Kota karena akan memperlambat proses penyelesaian RTRW, tetapi hal tersebut merupakan jalan keluar dari konflik yang terjadi antara provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ternyata hasil kerja Tim terpadu yang dibentuk Kementerian Kehutanan pada era Pemerintahan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf tersebut ternyata tidak diterima secara baik oleh pemerintah Aceh yang saat ini sedang berkuasa.

Pihak Eksekutif baik di Kabupaten/Kota maupun Provinsi serta Legislatif masih tetap dengan kemauannya untuk tidak menambah kawasan hutan di Aceh.

Bagaimana dengan analisis Walhi Sendiri?

Dari hasil analisis WALHI Aceh dan organisasi lingkungan Aceh lainnya yang tergabung dalam Koalisi Penyelamat Hutan Aceh (KPHA),  rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang diusulkan Pemerintah Aceh, saat ini menimbulkan banyak kekhawatiran.

Dari hasil analisis, alih fungsi kawasan dan peruntukan hutan dalam RTRW mengancam lingkungan, manusia dan habitat satwa langka di daerah ini.

Aceh, merupakan satu-satunya daerah di dunia yang memiliki satwa sekaligus: gajah, harimau, badak dan orangutan, dalam satu kawasan.

Hutan Aceh harus diselamatkan. Namun, bukan berarti alih fungsi kawasan hutan total ‘haram,’ tetapi harus melalui pengkajian matang dan mendalam serta melibatkan komponen masyarakat sipil.

Apa yang Telah Dilakukan oleh Walhi dan  Aktivis Lingkungan Lainnya?

Menyikapi RTRW usulan Pemerintah Aceh, pada 7 Maret 2013, sekitar 18 organisasi non pemerintah lokal dan internasional mengirimkan surat kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dengan tembusan ke berbagai kementerian, lembaga negara dan kedutaan-kedutaan.

Kita meminta Kemenhut, tak menyetujui usulan itu. Dari hasil analisis usulan RTRW kita menyimpulkan beberapa hal, seperti perubahan fungsi kawasan lindung menjadi areal penggunaan lain (APL).

Ini sangat bikin kita sedih. Apakah mereka tak baca regulasi. Karena kawasan lindung itu, kawasan yang dilindungi untuk melindungi masyarakat itu dan satwa-satwa, jadi tak boleh diganggu gugat.

Dengan ada perubahan peruntukan begitu luas menimbulkan pertanyaan. Ada apa? Untuk apa? Jelas sekali ada upaya penyerobotan lahan publik oleh pihak tertentu yang dibungkus dalam balutan RTRW.

Jadi Apa yang dimaksud dengan RTRW?

Sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan Hasil Perencanaan Tata Ruang  yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. 

Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut.

Apa manfaat RTRW bagi suatu daerah, dan apa dampak negatif dari tidak adanya RTRW bagi suatu daerah?

Tentu sangat penting keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat. Karena menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek.

Disamping itu juga penting sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang serta pengendaliannya. Sehingga memudahkan pemerintah dalam mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar wilayah Kabupaten/Kota.

Hal lain juga untuk keserasian antar sektor di suatu wilayah. Disamping itu juga untuk kepentingan penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk keperluan investasi yang sesuai dengan kondisi ekologi (lingkungan) yang berpotensi rawan bencana.

Jadi sangat jelas bahwa RTRW merupakan acuan penting dalam melaksanakan pembangunan, serta untuk menciptakan harmonisasi lingkungan alam dan lingkungan buatan.

RTRW juga merupakan komponen penting dalam investasi di suatu daerah. Hal ini sangat jelas tergambarkan pada UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Jadi, UU ini mengamanatkan bahwa lokasi yang di tetapkan sebagai kawasan KEK harus sesuai dengan arahan RTRW dan tidak mengganggu lingkungan dalam hal ini adalah kawsan lindung.

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa RTRW merupakan instrument penting dalam melakukan pembangunan dan investasi di daerah. Ketiadaan RTRW akan menghambat pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor.

Jika suatu wilayah/daerah tidak memiliki RTRW maka akan sangat sulit dalam menentukan rencana kerja maupun rencana pembangunan.

Jika hal ini tidak diatur maka dipastikan potensi bencana dan konflik akan semakin besar. Selain itu iklim investasi dan juga akan terganggu, sangat disayangkan juga kemudian wilayah kehidupan masyarakat akan semakin kecil bahkan hilang. Disamping itu juga kesimbangan alam dan ekosistem juga akan terganggu.

Apakah luas hutan lindung menjadi titik krusial dalam RTRW? Mengapa?

Luas hutan lindung memang menjadi hal penting untuk tidak dialih fungsi secara sporadis dan tanpa hasil penelitian yang akurat. Karena hutan lindung merupakan sumber air dan sumber kehidupan yang kelestariannya tetap harus dijaga.

Rasanya kita  tak bisa membayangkan, jika dalam RTRW Aceh, banyak kawasan hutan lindung dan konservasi berubah status. Contoh saja rawa gambut Tripa,  masuk dalam Kawasan Ekosistem Lauser (KEL) yang dilindungi , selain sumber air, sumber ekonomi ,juga  sangat penting bagi kehidupan berbagai habitat satwa yang semakin hari semakin sedikit keberadaannya, bahkan diambang punah.

Jika di kawasan itu sampai rusak, maka sumber air juga akan hilang, sumber ekonomi musnah, serta habislah rumah orangutan paling besar di dunia ini.

Konflik antara satwa dan manusiapun bakal meningkat. Saat ini saja konflik antara satwa dan manusia sudah tinggi. Untuk itu jangan sembarangan merubah atau mengalihkan fungsi kawasan hutan lindung dengan menurunkan statusnya menjadi kawasan lain, karena resiko sangat  tinggi, terutama bagi lingkungan dan keberlanjutan kehidupan semua makhluk hidup.

Berapa luasan ideal hutan lindung Propinsi Aceh ? Apa landasan hukumnya?

Menurut saya luas ideal seharusnya mengacu pada kondisi geografi dan topografi Aceh. Jika kita baca beberapa referensi yang ada, bahkan dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Aceh yang penyusunanya sudah dilakukan, jelas sekali menyatakan bahwa Provinsi Aceh memiliki topografi wilayah datar hingga bergunung.

Wilayah dengan topografi daerah datar dan landai hanya 32 persen dari luas wilayah Aceh. Sedangkan wilayah berbukit hingga bergunung mencapai sekitar 68 persen dari luas wilayah Aceh.

Lalu pertanyaannya apakah wilayah berbukit dan bergunung itu akan dibiarkan gundul alias botak? Belum lagi diantara bukit dan gunung itu mengalir puluhan hingga ratusan daerah aliran sungai.

Lalu jika bukit dan gunung sudah gundul, apakah kita akan membiarkan saja resiko bencana semakin meningkat? Padahal dalam  UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang pasal 19 ayat e, sudah diamanahkan bahwa dalam penyusunan RTRW haruslah memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Lalu dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 19 ayat 1,  juga dimandatkan agar dalam penyusunan RTRW wajib didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tujuannya untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.

Sejauh ini saya tidak pernah tahu apakah KLHS tersebut sudah disusun atau belum.

Siapa yg menjadi biang kerok dari tidak tuntasnya penyusunan RTRW?

Ya, kita tidak ingin menuduh, tapi jelas sekali ada kepentingan politik disini. Bahkan kepentingan bisnis juga sepertinya sangat dominan. Kita tahu persis bahwa saat ini proses penyusunan RTRW berada dibawah kendali Legislatif dan Eksekutif Pemerintahan Aceh.

Kotak katik pola ruang untuk kepentingan bisnis dan kelompok tertentu juga sangat tinggi, dan ini yang menyebabkan tidak tuntasnya RTRW Aceh.

Contohnya dari catatan KPHA misalnya, konsesi izin pertambangan tumbuh marak di Aceh, seperti data Dinas Pertambangan dan Energi Aceh 2012 menyebutkan, dari keseluruhan luas izin usaha pertambangan (IUP) sekitar 750 ribu hektar ada 500 ribu hektar dalam kawasan hutan, baik hutan produki dan hutan lindung, bukan APL.

Untuk itu, sudah seharusnya Pemerintah Aceh menghentikan semua kegiatan sektor pertambangan di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki izin pinjam pakai, bukannya melakukan perubahan status kawasan hutan menjadi APL.

Kajian itu juga memperlihatkan, kawasan-kawasan hutan, termasuk hutan lindung, cagar alam sudah ada hak guna usaha dan izin-izin konsesi, baik tambang, maupun HPH.

Kondisi ini menunjukkan, RTRW perubahan terindikasi “pemutihan” terhadap kawasan hutan lindung yang  telah digunakan para pengusaha. Seharusnya, ada penegakan hukum terhadap mereka bukan malah melegalkan hutan lindung melalui usulan RTRW Pemerintah Aceh.

Lalu, ada 52 usul perubahan fungsi hutan memotong koridor satwa dengan luas 37.465 hektar, 32 perubahan fungsi hutan memotong habitat gajah seluas 61.140 hektar, memotong habitat orangutan 18.357 hektar, dan memotong habitat harimau seluas 183.083 hektar.

Lalu, 89 usulan perubahan fungsi hutan dalam hutan primer, dan 19 usulan perubahan di hutan sekunder.

Tata ruang sebagai blue print pembangunan harus menjawab semua kebutuhan rakyat bukan semua keinginan para pihak. Untuk itu, kajian mendalam sangat diperlukan dalam menyusun RTRW  agar tak menimbulkan bencana ke depan.

Jika pemerintah berkeras menetapkan kawasan hutan Aceh sekitar 46 persen, apa yg akan dilakukan Walhi Aceh?

Saat ini Tim WALHI Aceh sedang melakukan uji sampling dan melihat kembali beberapa kawasan seharusnya dilindungi, namun diusulkan akan statusnya diturunkan apakah menjadi Hutan Produksi atau Area Penggunaan Lain (APL).

Jika berbagai bukti di lapangan menjelaskan bahwa benar ada penyimpangan dalam proses penyusunan RTRW Aceh, maka kita akan segera memberikan peringatan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan RTRW Aceh.

Dan sebagaimana kita ketahui nantinya RTRW Aceh ini akan ditandatangani oleh Menteri Kehutanan untuk mendapatkan pengesahan. Jadi bisa saja, jika berbagai proses lobi, negosiasi dan upaya non litigasi melalui advokasi dan kampanye tidak juga diindahkan, maka pilihan menempuh jalur hukum tentunya akan dilakukan oleh WALHI Aceh.

Adakah sesuatu dibalik penetapan kawasan hutan yang semakin berkurang ini?

Ya pasti ada, salah satunya penambahan areal untuk kawasan pertambangan, perkebunan besar seperti kelapa sawit dan juga proyek pembangunan jalan, kesemuanya ini memang harus diwaspadai.

Apakah benar-benar untuk kepentingan rakyat, atau justru kepentingan pengusaha dan penguasa saja.

Lagi pula sudah jamak kita ketahui, begitu banyak program pembangunan yang ada, justru yang sejahtera ya kelompok itu saja, sementara rakyat semakin terpuruk dan ekonomi semakin morat marit.


Adakah dampak ekonomi yang signifikan dari pengurangan wilayah hutan?

Dampak ekonomi sudah pasti akan terjadi, apalagi jika bencana yang datang bertubi-tubi dan silih berganti.

Bertahun-tahun kita mencari rezeki untuk disimpan dalam menghidupi kebutuhan sehari-hari. Datang bencana cuma beberapa detik, maka hilangkah seluruh harta benda yang ada, bahkan nyawa.

Lalu bukan hanya sumber ekonomi yang terganggu, air sebagai sumber kehidupan juga akan punah, lalu ketahanan pangan juga akan terganggu. Jadi dampaknya sungguh sangat dahsyat dan sistematis.

Untuk itu mari kita jaga lingkungan dan hutan kita, bukan cuma untuk kita tapi untuk anak cucu dan generasi yang akan datang kelak.

Penulis : Afifuddin Acal 
Sumber : TheGlobeJournal

HASIL pola Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dari tim terpadu ditolak oleh Pemerintah Aceh. Penolakan ini datang dari panitia khusus RTRW dan para pimpinan daerah di Aceh dengan alasan tidak mengakomodir usulan daerah.

"Yang mempunyai masyarakat adalah bupati dan wali kota. Jadi merekalah yang tahu kepentingan masyarakat, tapi kenapa harus ditolak? Maka dari itu, tim terpadu akan diganti dan mengusulkan pola tata ruang yang baru," kata Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Anwar Ramli, kepada ATJEHPOSTcom, Jumat 15 Maret 2013.

Menurut dia, tim terpadu tersebut merupakan perwakilan Pemerintah Aceh dan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Anwar juga menyampaikan adanya dugaan kepentingan dibalik kerja tim terpadu sebelumnya.

"Seperrti ada permainan. Dimana ada orang yang memiliki kepentingan terkait pola tata ruang di Aceh. Maka harus diganti dengan Timdu yang baru. Pasalnya, karena hal inilah RTRW Aceh gagal diparipurnakan Minggu depan," kata Anwar. Dia juga menyebutkan kalau yang memimpin rapat RTRW Aceh beberapa waktu lalu adalah Dirjend Pranologi.

Sumber : AtjehPost

BANDA ACEH - Menteri Kehutanan RI, Zulkifli Hasan mengatakan saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh telah memasuki babak finalisasi, dan satu tahap lagi dapat diselesaikan dan segera disahkan untuk menjadi Qanun Aceh.

"Sudah memasuki babak final, saat ini hanya tinggal menunggu surat dari Gubernur, dan akan segara saya tandatangani untuk disahkan," katanya di Banda Aceh, hari ini.

Menhut menerangkan, memang dalam proses pembahasan tersebut ada pro dan kontra, dan hal itu merupakan dinamika. "Pro dan kontra itu biasa, dan saat ini sudah semua pihak setujua, kalau saya tidak salah hanya tinggal satu kabupaten yang belum menyetujui RTRW Aceh saat ini," ujarnya.

Ia menyebutkan, kabupaten di Aceh yang belum setujua terhadap RTRW tersebut adalah Aceh Tamiang, dan hal ini tidak lantas pengesahan RTRW stagnan dan berhenti. "Yah RTRW Aceh tetap lanjut dan harus disahkan, walau tanpa ada persetujuan dari satu kabupaten di Aceh tersebut," tuturnya.

Menurutnya, jikapun kemudian ada satu kabupaten yang tidak setuju terhadap RTRW tersebut, maka wilayah tersebut dalam pembangunan masih mengacu pada ketentuan yang lama. "pemberlakuan RTRW Aceh untuk kabupaten tersebut akan berlaku parsial saja," tukasnya.

Ia melanjutkan, finalisasi dan pengesahan RTRW Aceh ini sangat penting dalam mendukung visi dan misi Gubernur Aceh dalam menjalakan berbagai program dan kebijakan untuk mensejahterakan rakyatnya. "Tentu pak Gubernur ingin segera menata provinsinya untuk menjalankan programnya, seperti program swasembada pangan, peningkatan pertanian serta pembangunan infrastruktur jalan untuk membukan keterisolasian beberapa wilayah di Aceh," tandasnya.


Sumber : Waspada

Jember (beritajatim.com) - Bupati MZA Djalal memastikan ada delapan isu strategis dalam pengelolaan ruang di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Delapan isu ini dipaparkan Djalal dalam nota pengantar Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

Pertama, isu alih fungsi lahan pertanian akibat pembangunan fisik perkotaan, misalnya di Kecamatan Kaliwates. Saat ini, hamparan sawah sekitar 26,3 persen dari luas wilayah Jember yang mencapai 3.293,34 kilometer persegi.

Kedua, peran strategis dalam bidang transportasi darat, perkeretaapian, dan Bandar Udara Notohadinegoro di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung.

Ketiga, penetapan Jember dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang diikuti dengan RTRW Provinsi Jatim sebagai pusat kajian wilayah (PKW) dengan status II/C/1. Implikasinya pada peran Jember sebagai pusat pelayanan dalam lingkup regional, harus ada peningkatan kuantitas dan kualitas penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta sarana-prasarana.

Keempat, penambangan mangan, batu gamping, batu pasir, batu gunung, dan tanah liat yang kurang sesuai dan tidak memperhatikan aspek lingkungan.

Kelima, Jember bagian utara timur hingga utara barat merupakan perbukitan dan pegunungan yang rawan erosi dan longsor, akibat adanya kegiatan penebangan pohon liar oleh masyarakat sekitar secara ilegal. Selain itu penanaman pohon yang bisa menahan air untuk pencegahan erosi dan tanah longsor masih kurang.

Keenam, peningkatan aksesibilitas aliran sumber daya wilayah. Ketujuh, adanya pembangunan break water di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger. 

Isu terakhir adalah pengembangan jalan lintas selatan dari perbatasan Kabupaten Lumajang hingga perbatasan Kabupaten Banyuwangi. Jalur JLS adalah batas Lumajang-Mayongan-Puger-Sumberejo-Sidodadi-Sanenrejo-Tangkinol. 

Sumber : BeritaJatim

SURYA Online, JEMBER - Tujuh fraksi di DPRD Jember setuju pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dibahas. 

Persetujuan keseluruhan fraksi ini disampaikan dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi yang digelar di gedung dewan, Senin (11/3/2013).

Hanya saja ada sejumlah catatan dari sejumlah fraksi antara lain fraksi PDI Perjuangan Indonesia Raya dan Fraksi Kebangkitan Bangsa.

Fraksi PDI Perjuangan Indonesia Raya melalui juru bicaranya Agus Sufyan meminta agar visi RPJP Kabupaten Jember diubah.

Visi Raperda RPJP Jember adalah "Kabupaten Jember sebagai kawasan industri, perdagangan, dan agribisnis yang berdaya saing dan berkeadilan".

"Kami ingin diubah menjadi Kabupaten Jember sebagai kawasan pertanian, perdagangan, agrobisnis, agroindustri yang berkeadilan dan bergotong royong.

Jember ini 60 persen lahannya pertanian jangan diubah jadi kawasan industri," ujar Ketua fraksi PDI Perjuangan Indonesia Raya, Bukri usai rapat paripurna.

Meski ada sejumlah catatan tersebut, semua fraksi setuju kalau Raperda itu harus dibahas. Sebab, kedua Raperda itu merupakan amanat UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selanjutnya kedua Raperda itu akan dibahas oleh panitia khusus DPRD Jember. - See more at: h


Sumber : TribunNews

DPRD Bu­kittinggi dituding lamban da­lam membahas Rancangan Pe­raturan Daerah (Ranperda) pe­rubahan atas Perda Nomor 6 Ta­hun 2011 tentang Rencana Ta­ta Ruang Wilayah (RTRW). Pa­dahal, Pemko Bukittinggi te­lah mengajukan Ranperda RTRW tersebut pada September 2012 lalu kepada DPRD setem­pat. 

Bahkan, pihak DPRD baru melakukan pembahasan melalui Pa­nitia Khusus (Pansus) awal ta­hun 2013 ini. Namun per­nyata­an itu dibantah oleh Ketua Pan­sus RTRW DPRD Buk­it­tinggi, M. Nur Idris. “Bukan lambat, Ra­perda Perubahan RTRW ini be­lum mendapat rekomendasi Ba­dan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Pro­vin­si atau Gu­bernur dan Izin Menteri. Ba­gaimana kami mau mem­bahas Ran­perda Perubahan atas Perda No­mor 6 Tahun 2011 tentang RTRW itu, kalau subtansi yang me­­n­gatur pembuatan atau peru­ba­­han Perda RTRW saja belum di­­penuhi oleh Pemko Bukit­ting­gi,” jelas M Nur Idris, yang di­temui usai rapat Pansus RTRW di gedung DPRD Kota Bukit­tinggi, Selasa (5/2).

Legislator partai besutan Amin Rais ini menyebutkan, se­suai dengan Pasal 18 ayat (2) UU 26/2007 tentang Penataan Ruang penetapan Raperda ka­bu­­paten/kota tentang RTRW ka­bupaten/kota dan rencana rin­cian tata ruang terlebih da­hu­lu harus mendapat pers­etu­juan sub­tansi dari men­teri setelah men­dapat rekomendassi Gu­bernur.

Sesuai UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, ranperda RTRW ini bersifat khusus, bisa di­ajukan kepada DPRD setelah adanya persetujuan Mentri dan re­komendasi Gubernur. “Me­mang draf raperda RTRW sudah di­serahkan kepada kami, tapi ini bu­kan draf yang akan dibahas. Me­­n­urut saya, ini hanya strategi lem­­par bola dari pemko ke de­wan untuk menjawab mas­yara­kat,” ujarnya.

Mantan pengacara LBH An­da­las Bukittinggi ini men­ga­ta­kan, untuk mem­percepat pem­ba­­hasan Raperda RTRW ini Ra­bu (6/2) pihaknya akan undang Ba­dan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Bu­kittinggi yang diketui Sekda un­tuk membicarakan kelanju­tan Raperda RTRW ini.

”Kalau belum mendapatkan per­setujuan menteri dan rek­o­men­dasi gubernur, kami akan mengembalikan draf Raperda RTRW ini kepada wali kota. Kita tidak ingin pembahasan raperda RTRW ini menjadi kesalahan yang kedua kalinya,” tegas M. Nur Idris, yang juga Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bukittinggi ini.

Sekadar diketahui, Kota Bukittinggi telah mempunyai Perda RTRW Nomor 6 Tahun 2011. Perda ini sudah disahkan oleh Walikota Bukittinggi ber­sama DPRD tanggal 10 Fe­bruari 2011, dan sudah didaf­tarkan da­lam lembaran daerah Tahun 2011 Nomor 6. Cuma saja, sete­lah disahkan, menuai protes dari warga, terutama masyarakat di Kelurahan Puhun Bukit Apit dan Puhun Pintu Kabun.

Protes masyarakat itu, dika­re­­nakan penempatan pro­porsi ruang terbuka hijau (RTH) da­lam Perda RTRW Kota Bukit­ting­gi Nomor 6/2011 tidak dite­tap­kan dengan rasa keadilan masyarakat. Masyarakat Puhun Bu­kit Apit dan Pintu Kabun me­rasa penenpatan porsi RTH 30 persen di wilayah mereka saja di­rasa tidak adil. Hal itu mengakibatkan war­ga tidak dapat meman­faatkan la­han­nya sendiri untuk mem­ba­ngun.

Sumber : PenaanRuang.Net