“Di tahun 2014, Direktorat Jenderal Penataan Ruang akan fokus pada peningkatan pemahaman fungsi penataan ruang, implementasi rencana tata rang, dan pengendalian pemanfaatan ruang”, demikian disampaikan Direktur Jenderal Penataan Ruang Basuki Hadimuljonosaat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Kerja Ditjen Penataan Ruang di Jakarta (7/3).

Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan tindak lanjut dari proses perencanaan yang telah dilakukan selama ini. Basuki menegaskan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk lebih mengefektifkan fungsi penataan ruang, sehingga masyarakat dapat merasakan keberadaan Undang-Undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang.

Terkait peningkatan pengendalian, saat ini Ditjen Penataan Ruang sedang mempersiapkan prosedur operasi standarnya. Prosedur operasi standar tersebut mencakup proses dari mekanisme pengaduan masyarakat atas terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang, penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang, hingga pelimpahan kasus kepada lembaga penuntutan dan pengadilan.

“Setelah siap, akan dipublikasikan melalui media massa. Dengan demikian masyarakat dapat mengetahui dan tidak segan untuk melaporkan kasus-kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi," tegas Basuki.

Rakor Satuan Kerja Ditjen Penataan Ruang Tahun 2013 diikuti oleh 40 satuan kerja pusat dan daerah, dengan agenda persiapan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2013 dan penajaman usulan kegiatan tahun anggaran 2014. Hasil penajaman usulan program 2014 akan dilaporkan pada acara penutupan Konsultasi Regional Kementerian PU di Denpasar, 19-20 Maret 2013. 


Sumber : PenataanRuang.net

SEMARANG – Sejumlah pengembang di Semarang yang membangun ratusan rumah sederhana di Kecamatan Mijen, Gunungpati, dan Ngaliyan terancam rugi miliaran rupiah, karena tidak bisa menjual unitnya lantaran terhadang peraturan daerah setempat.

MR Priyanto, Wakil Ketua Bidang Pembinaan Daerah, DPD Real Estate Indonesia (REI) Jateng mengatakan saat ini ada sekitar 250 unit rumah sederhana yang telah terbangun di Kecamatan Mijen, Gunungpati, dan Ngaliyan, tidak bisa dijual kepada masyarakat.

“Tidak bisa dijualnya unit rumah ini dikarenakan terhambat adanya  peraturan daerah (Perda) Kota Semarang No.14/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),” tuturnya, kepada Bisnis, Kamis (7/3/2013).

Menurutnya, dalam perda itu terdapat pasal yang mengatur pembangunan perumahan di Ngaliyan, Mijen, dan Gunungpati, diharuskan luas kapling lahan minimal 120 meter persegi dengan koefisien dasar bangunan 40%.

Padahal, lanjutnya, ratusan unit rumah sederhana yang telah dikembangkan oleh 12 developer di tiga kecamatan itu, telah dibangun sebelum perda tersebut  lahir, dengan luasan bangunan kurang dari 120 meter persegi.

“Banyak pengembang yang kesulitan menjualnya, dan bahkan sejumlah masyarakat berpenghasilan rendah yang sudah membeli pun, juga sulit mendapatkan sertifikatnya, karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak bersedia membuatkan sertifikatnya,” tuturnya.

Menurutnya BPN tidak bersedia mengeluarkan sertifikat dikarenakan, luasan tanah unit rumah tersebut tidak sampai 120 meter persegi seperti yang disyaratakan dalam Perda Kota Semarang No.14/2011 tentang RTRW tersebut.

Padahal, lanjutnya rumah sederhana sesuai aturan Kemenpera, hanya boleh dijual dengan harga maksimal Rp88 juta, dengan luasan lahan tidak mungkin lebih dari 120 meter persegi.

“Bayangkan kerugian yang bisa timbul, jika ratusan unit rumah tersebut benar-benar tidak bisa terjual, tinggal kalikan saja dengan minimal Rp88 juta, belum lagi saat ini juga masih terdapat sekitar 700 kapling tanah untuk rumah sederhana yang belum bisa dikembangkan disana,” tuturnya.

Menurutnya, selain berdampak pada pengembang yang bakal merasakan kerugian juga berimbas pada semakin sulitnya MBR dalam mendapatkan rumah sederhana, sehingga angka backlog saat ini yang mencapai sekitar 300.000 unit akan semakin sulit terkejar.

Wakil Ketua Bidang Promosi Publikasi dan Kehumasan DPD REI Jateng, Dibya K. Hidayat mengharapkan permasalahan yang dialami rekan-rekannya tersebut dapat dicarikan solusi terbaik.

“Karena kami tidak akan mungkin membangun rumah dengan sengaja melanggar perda, apalagi perda RTRW. Karena itu merupakan pelanggaran berat dengan ancaman juga sangat berat,” tuturnya.

Menurutnya, sebagai pengembang selain menjalankan bisnis yang berorientasi profit, namun sisi lainnya juga ingin membantu MBR dalam pemenuhan kebutuhan rumah sederhana mereka.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Agung Budi Margono membenarkan tentang aturan dalam perda RT RW itu, yang menyebutkan luasan kapling minimal pendirian rumah yang bisa dibangun disana minimal 120 meter persegi.

“Aturan itu dimaksudkan untuk mengendalikan kawasan tersebut agar tidak menjadi pemukiman padat yg berbahaya bagi resapan air, karena tiga kawasan itu memang disiapkan untuk daerah resapan air,” tuturnya. 

Sumber : Bisnis-Jateng

BISNIS.COM, JAKARTA-Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2014 akan memfokuskan perhatian pada meningkatkan pemahaman fungsi tata ruang, implementasi dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pengendalian tata ruang itu akan melibatkan masyarakat di mana masyarakat dapat melaporkan penyalagunaan tata ruang dan jika terbukti akan diproses secara hukum.

Dirjen Penataan Ruang Kementerian PU Basuki Hadimuljonosaat mengungkapkan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mengefektifkan fungsi penataan ruang, sehingga masyarakat dapat merasakan keberadaan Undang-Undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang.

Ia mengungkapkan pihaknya tengah menyiapkan prosedur operasi standar pengendalian tata ruang. Prosedur operasi standar tersebut mencakup mekanisme pengaduan masyarakat bila terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang, penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang, hingga pelimpahan kasus kepada lembaga penuntutan dan pengadilan.

“Setelah siap, akan dipublikasikan melalui media massa. Dengan demikian masyarakat dapat mengetahui dan tidak segan untuk melaporkan kasus-kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi," ujar Basuki dalam siaran pers yang diterima Bisnis, Jumat (8/3/2013).

Hal itu sejalan dengan penegasan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto yang mengungkapkan bagian terberat dari penataan ruang adalah pengendalian yang dilakukan melalui perijinan. Perlu dilakukan penekanan pada metode pengendalian agar perijinan tidak disalahgunakan.

Menurut Djoko, sekarang hampir semua orang sudah berbicara mengenai tata ruang walau mungkin berbeda-beda pemahamannya. Saat ini masyarakat sudah paham adanya rencana tata ruang, yang pada saat pemanfaatannya harus betul, dan setelah itu sasarannya bahwa ruang di Indonesia akan menjadi aman, nyaman, lancar, produktif dan berkelanjutan. 

Sumber : Bisnis.Com

JAKARTA - Pelanggaran pemanfaatan tata ruang secara administratif memicu terjadinya berbagai masalah di Jakarta seperti banjir, kemacetan, polusi, dan lainnya. Bukan tidak mungkin daerah lain yang kurang disiplin dalam pemanfaatan ruang akan menghadapi masalah yang sama seperti Jakarta. 

Maka dari itu, pengendalian pemanfaatan ruang perlu difokuskan oleh pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum. 

"Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen Penataan Ruang menyatakan kesiapannya untuk menjawab penegakkan aturan sesuai rencana tata ruang, dan hal itu tidak hanya berlaku di DKI Jakarta saja tetapi seluruh NKRI," kata Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian PU Basuki Hadimuljono dalam acara bertajuk Menata Ulang Tata Ruang DKI Jakarta di Gedung DPR RI yang diadakan oleh Fraksi PP,  seperti dikutip dari situs resmi Kementerian PU, Jumat (15/2/2013).

Dalam menegakkan pengendalian pemanfaatan ruang, pemerintah melalui Ditjen Penataan Ruang berencana untuk menyediakan layanan pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang. Namun, sistem pengelolaan layanan ini nantinya harus dirancang dengan baik. "Jangan sampai kita tidak tahu harus melakukan tindakan apa setelah mendapat pengaduan," ujarnya.

Menurut akademisi Universitas Mercu Buana Bony Prasetya, rencana tata ruang harus mencakup darat, laut, dan udara. Selain itu, rencana tata ruang harus bisa menjawab kebutuhan pemanfaatan ruang hingga dua puluh tahun mendatang. 

Namun, lanjut Bony, saat ini jumlah peraturan yang berkaitan dengan rencana tata ruang sangat banyak dan dinilai saling tumpang tindih. "Oleh karena itu, peraturan ini tidak berguna jika tidak ditegakkan secara disiplin," imbuh dia.

Sumber : OkeZone

JAKARTA:  Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur merupakan pusat perekonomian nasional.

Kawasan ini sekaligus kawasan konservasi air dan tanah serta keanekaragaman hayati. Lalu, apakah pemanfaatannya sudah sesuai?
 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 26/2008 dan Peraturan Presiden No54/2008 kawasan Jabodetabekpunjur ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional.

Akan tetapi pada praktiknya, di kawasan ini justru banyak terjadi alih fungsi ruang kawasan lindung menjadi kawasan terbangun.
 
Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya vila dan pemukiman yang berdiri secara tak terkendali di Puncak, pembangunan pemukiman di daerah resapan air dan sempadan sungai ataupun situ.
 
UU No 26/2007 tentang penataan ruang mengamanatkan perlunya kegiatan pengawasan penataan ruang, PP No 15/2010 menyebutkan pengawasan penataan ruang terdiri atas pengawasan teknis dan pengawan khusus.
 
Selain itu, Perpres No 54/2008 tentang penataan ruang kasawasan Jabodetabekpunjur menyatakaan pengawasan penataan ruang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan.

Selain itu evaluasi pemanfaatan ruang yang diselenggarakan pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
 
Berdasarkan dasar hukum tersebut, maka pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum mulai melakukan audit tata ruang sebagai metode proses pengawasan penyelenggaraan penataan ruang di kawasan Jabodetabekpunjur.
 
Direktur Perkotaan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Dadang Rukmana menjelaskan audit tata ruang merupakan evaluasi terhadap pemanfaatan ruang suatu wilayah untuk melakukan verifikasi penggunaan ruang sesuai dengan rencana tata ruang atau justru sebaliknya.
 
“Audit dimaksudkan untuk mengetahui kesesuain pemanfaatan ruang aktual dengan rencana tata ruang,” jelas Dadang.
 
Diharapkan dengan adanya audit tata ruang ini maka pemerintah dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang serta melakukan upaya penertiban.

Pada langkah awal, tim tersebut telah mengumpulkan data mengenai tata ruang yang ada di kawasan Jabodetabekpunjur.  Adapun analisis yang akan digunakan yakni spatial gap analysis.
 
Need assessment, penyusunan konsep audit tata ruang, rapat koordinasi tim teknis, pengumpulan awal peta-peta, dan pengumpulan awal foto-foto citra satelit, telah dihimpun oleh pemerintah pada bulan lalu.
 
Di bulan ini, pemerintah menargetkan dapat segera membentuk tim audit sehingga fungsi dan pelaksanaan audit tata ruang ini dapat berjalan.

Tim tersebut akan melibatkan beberapa kementerian dan instansi di antaranya Kementerian ESDM, Kemendagri, dan LAPAN.

Dalam kurun waktu 3 bulan, dari Maret hingga Juni diharapkan tim tersebut melaksanakan tugasnya antara lain survei lapangan dan analisis data dan infromasi yang telah dikumpulkan.
 
Setelah didapat hasil dari analisis tersebut, maka pada Juli mendatang pemerintah dapat melaporkan hasil audit tata ruang tersebut yang kemudian dapat ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 
“Bisa berupa sanksi, penarikan izin, atau juga kemungkinan pembongkaran bangunan,” tegas Dadang.
 
Meskipun audit tata ruang itu masih dalam proses dan konsep, namun Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum sudah melalukan audit tata ruang kawasan Jabodetabekpunjur tahap awal dengan data yang ada.
 
Dari analisis tersebut, diketahui banyaknya pembangunan yang kurang sesuai dan tidak sesuai dengan penggunaan lahan yang sudah ditentukan.

“Peta analisis simpangan kami memperlihatkan, banyak landuse wilayah Jabodetabekpunjur kurang sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan,” ujar Dadang.

Dari pencitraan peta analisis simpangan yang dimiliki Kementerian Pekerjaan Umum, terlihat hampir separuh wilayah Jabodetabekpunjur berwarna kuning.

Warna tersebut berarti landuse di kawasan itu kurang sesuai atau dicurigai tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur.

Adapun warna hijau yang artinya sesuai, luasnya tidak lebih banyak dari warna kuning. Sedangkan warna merah mecolok yang mengindikasikan tidak sesuai, terlihat di beberapa daerah di kawasan ini.

Tentunya hasil awal tersebut dapat menjadi gambaran umum bagaimana penataan ruang di kawasan yang seharusnya menjadi kawasan lindung.

Artinya, pemerintah harus melakukan rencana audit tata ruang ini dengan benar sehingga penggunaan lahan dapat sesuai kembali dengan peraturan yang ada.

Dengan demikian, diharapkan pemanfaatan tata ruang di kawasan tersebut dapat sesuai dengan fungsinya dan dapat mengembalikan kawasan ini sesuai dengan kodratnya, yakni kawasan strategis nasional.  


Sumber : Bisnis.Com

MedanBisnis – Jakarta. Penyelenggaraan penataan ruang yang telah dilakukan selama ini telah menghasilkan progress yang signifikan dengan telah disahkannya lebih dari 50% Rencana Tata ruang Wilayah menjadi Perda. Oleh karena itu, fokus dalam penyelenggaran penataan ruang sudah saatnya untuk mulai dialihkan ke pengendalian pemanfaatan ruang.
Hal tersebut diucapkan Direktur Jenderal Penataan Ruang, Basuki Hadimuljono ketika memberikan arahan kepada para pejabat eselon II, III, dan IV Direktorat Jenderal Penataan Ruang di Jakarta, baru-baru ini.

Basuki mengemukakan, penataan ruang jangan hanya menjadi escape clause setiap kali terjadi bencana. Basuki berharap ke depannya tata ruang dapat memberikan bobot lebih ke daerah-daerah rawan bencana melalui pengendalian pemanfaatan ruang. "Tata ruang harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan bukan hanya sebagai diskusi di forum-forum seminar," tegas Basuki.

Dia mencontohkan bencana banjir yang sering terjadi belakangan ini. Audit tata ruang yang dilakukan setelah terjadi banjir menurut Basuki sebenarnya justru terlambat. Karena itu, sebagai antisipasi terhadap penyimpangan-penyimpangan penataan ruang perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang.

Selain itu, Basuki berharap agar para penyelenggara penataan ruang tidak hanya berhenti di tahap pengidentifikasian masalah, tetapi juga harus memiliki mekanisme untuk merespon pengaduan atas permasalahan ruang yang terjadi. Ditjen Penataan Ruang sendiri ke depannya harus menyediakan media pengaduan masyarakat untuk pelanggaran penataan ruang.

Basuki juga menekankan pentingnya menjadikan kegiatan penataan ruang sebagai program yang terintegrasi, terutama dengan program-program di Kementerian PU. Penataan ruang ke depannya jangan hanya sebagai arahan, tetapi menjadi sesuatu yang terintegrasi dan harus diikuti.

Selain itu, Dirjen Penataan Ruang menargetkan agar program Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka, Program Pengembangan Kota Hijau, dan Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan pada tahun 2014 dipercepat dan diperbesar.

Terkait dengan pengembangan SDM, Basuki menekankan pentingnya profesionalisme. Profesionalisme ini dapat ditumbuhkan melalui pelatihan dan berbagai program pengembangan SDM lainnya. Pada kesempatan tersebut, Dia juga mengingatkan pentingnya para pegawai untuk bergabung dalam organisasi profesi dalam meningkatkan profesionalitasnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Joessair Lubis mengemukakan, pertemuan ini penting untuk menyamakan langkah dan persepsi dalam menghadapi tantangan-tantangan penyelenggaraan penataan ruang yang semakin komplek.

Sumber : MedanBisnisDaily

JAKARTA. Lebih dari setengah provinsi di Indonesia belum berhasil menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Salah satu kendalanya adalah revisi penetapan kawasan hutan. Kondisi ini membuat ketidakpastian bagi bisnis di sektor perkebunan dan kehutanan. 

Data Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyebutkan, dari 33 provinsi, baru 14 provinsi yang telah memiliki peraturan daerah (Perda) RTRWP. Masih ada 19 provinsi yang kebanyakan di luar Pulau Jawa, yang belum memiliki perda yang seharusnya sudah kelar sejak 2009 silam.

Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Ruang Kementerian PU, Imam S. Ernawi, menyebut, salah satu kendala yang dihadapi beberapa pemerintah provinsi adalah mengoneksikan tata ruang dengan kawasan hutan yang ada di wilayahnya.

Pangkal persoalannya, ada perubahan fungsi dan peruntukan hutan yang butuh persetujuan dari Kementerian Perhutanan (Kemhut). "Terutama di Kalimantan. Atas usulan dari gubernur dan bupati, ada perubahan fungsi yang cukup besar dari luas kawasan hutan yang ada," kata Hadi Daryanto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhut pada KONTAN, Jumat (25/1).

Kemhut telah membentuk tim terpadu (Timdu) untuk memetakan kembali kawasan hutan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Susahnya, proses ini cukup lama. "Tapi, kami tetap menjadikan ini sebagai prioritas tahun ini," ujar Hadi.

Meski imbas dari proses penetapan kawasan hutan yang lama ini membuat beberapa provinsi belum memiliki perda RTRWP, Hadi enggan disebut sebagai penghambat. Sebab, pada prinsipnya, pemerintah ingin agar kawasan hutan ditetapkan secara tepat dan tak ada kekeliruan lagi dalam Perda RTRWP yang dibuat Pemprov.

Sekedar informasi, Undang-Undang No. 26/ 2007 tentang Penataan Ruang, menyebutkan bahwa dalam waktu dua tahun sejak pemberlakuan UU ini atau tahun 2009, semua provinsi diharuskan merampungkan RTRWP dalam bentuk Perda.

Memicu konflik

Dampak penetapan Perda RTRWP di beberapa provinsi yang lambat menimbulkan ketidakpastian dalam bisnis perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Sebab, tanpa aturan yang jelas, sering terjadi konflik horisontal antara pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah daerah. Mereka saling klaim secara sepihak penggunaan lahan.

Purwadi, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), menyebutkan, secara bisnis, belum adanya Perda RTRWP ini menjadi ganjalan serius lantaran tidak ada kepastian usaha di wilayah tersebut.

Dari sisi perizinan, selama ini pengusaha sektor kehutanan relatif tak menemui masalah. Tapi, ketidakjelasan perizinan bisa menjadi masalah di kemudian hari. Sebab, "Yang seringkali diincar pemerindah provinsi untuk dialihfungsikan adalah hutan lindung dan yang jelas-jelas dilarang. Tapi, dalam beberapa kasus, ada juga yang mengonversi hutan produksi," ujar Purwadi.

Karena itu, pengusaha kehutanan mendukung upaya pemerintah mengerem upaya perambahan yang ingin dilegalkan ini dengan menetapkan kawasan hutan. Sebab, dengan penyamaan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kerugian yang ditimbulkan bisa jauh lebih sedikit.

Sumber : Kontan

Rp 55 miliar dibutuhkan untuk perbaikan jalan nasional akibat banjir.

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mensinyalir inkonsistensi pemanfaatan tata ruang dan faktor urbanisasi menjadi penyebab banjir di wilayah Jakarta.
 
Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian PU Imam S Ernawi mengatakan pengendalian RTH telah tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota, khususnya sebelum berlakunya UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang.

Data Kementerian PU mencatat terjadi penurunan signifikan RTH Jakarta dari 51 persen di tahun 1972 menjadi 9,6 persen di tahun 2012. "Untuk itu pembangunan kota harus lebih sensitif kepada isu-isu lingkungan dan mengadopsi prinsip-prinsip kota berkelanjutan," ujar Imam di sela presentasi karya Sayembara Gagasan Perencanaan dan Perancangan Kota Green Metropolis Jakarta 2050, di Jakarta, Rabu (23/1).

Imam mengakui banjir Jakarta tidak terlepas dari fakta bahwa topografi Jakarta yang 40 persen berada di permukaan laut, banyaknya sungai yang mengalir ke Jakarta (13 sungai), serta urbanisasi yang diikuti dengan perubahan tata guna lahan, mulai dari hulu hingga hilir yang tidak terkendali. Berbagai penanggulangan banjir, katanya, telah ditempuh, mulai dari pembangunan Kanal Banjir Barat dan Timur, polder, pengerukan sungai, hingga pemeliharaan drainase.

"Namun, berbagai upaya tidak mampu menyelesaikan persoalan karena tekanan urbanisasi yang jauh lebih besar, melebihi daya tampung bangunan pengendali banjir," jelasnya.

Untuk ke depan, katanya, diperlukan pula fokus penanganan pada aspek rekayasa sosial dan ekonomi yang menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat perkotaan pada lingkup kawasan metropolitan Jakarta dan sekitarnya.

Kerusakan Terparah

Sementara itu, pihak kementerian membutuhkan anggaran Rp 55 miliar untuk biaya perbaikan jalan nasional akibat banjir sepanjang 106 kilometer (km) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur).
 
Direkut Jenderal Bina Marga Kementerian PU Djoko Murjanto mengatakan kerusakan jalan yang ditimbulkan akibat banjir sebanyak 23 persen dari total panjang jalan nasional di wilayah Jabodetabek 453,3 km. Sementara estimasi biaya yang dibutuhkan untuk penanganan jalan 106 km, yaitu Rp 55 miliar.

"Dari dana tersebut telah ada anggaran rutin penanganan jalan rusak Jabodetabekjur sebesar Rp 23 miliar dan sisanya akan menggunakan dana cadangan darurat Kementerian PU Bina Marga," kata Djoko.

Menurut Djoko, kebutuhan dana perbaikan tanggap darurat kerusakan jalan akibat banjir akan digunakan untuk penanganan berupa penutupan lubang, pelapisan setempat (overlay), pembersihan, dan perbaikan saluran samping serta trotoar.

"Panjang jalan rusak terus bertambah, berdasarkan data Sabtu lalu jalan rusak sepanjang 47 km, kerusakan jalannya masih ringan dengan perkiraan biaya Rp 30-50 juta per km," kata dia.

Diungkapkan, kerusakan terparah memang terjadi di wilayah Jabodetabekjur, dan untuk wilayah lain belum terlalu signifikan. Setelah selesainya perbaikan jalan rusak dari dana tanggap darurat maka akan dilakukan perbaikan permanen di wilayah Jabodetabekjur dengan kebutuhan anggaran Rp 90 miliar dan Banten sebesar Rp 39 miliar.
 
"Biaya ini siginifikan, karena harus ada desain dan lelangnya, misalnya untuk biaya ketinggian jalan di Daan Mogot," katanya.

Beberapa jalan nasional yang mengalami kerusakan akibat banjir, di antaranya berada di Jalan TB Simatupang, Jalan Raya Bogor, Jalan TransYogi, dan Jalan Mayjen Sutoyo. Di Banten yaitu di ruas Pandeglang-Saketi, Pandeglang-Rangkasbitung, dan Serang-Pandeglang. 

Sumber : SHNews