Satu-satunya fasilitas infrastruktur pelabuhan Kapal pesiar di Indonesia dan di Bali hanya di lokasi TanahAmpo Manggis Karangasem , bukan didaerah lain. Semua pihak hendaknya komit dan mengacu pada penegakan aturan main dalam melansir wacana pembangunan pariwisata cruise.          Demikian ditegaskan Sekda Karangasem Ir. I Gede Adnya Mulyadi, MM (27-2-2013) di Amlapura menyikapi perkembangan pembangunan infrastruktur pelabuhan cruise di Tanahampo Manggis yang belum tutas. Dikatakan, hal tersebut sudah sesuai dengan Perda Nomor 16 tahun 2009 tentang RTRW Propinsi Bali pasal 28 ayat 3 huruf c, yang menegaskan bahwa Pelabuhan Tanah ampomerupakan pelabuhan untuk pelayanan Kapal Cruise dan Yacht, bukan pelabuhan lain yang ada di Bali. Di samping itu Pelabuhan Cruise Tanahampo Manggis dibangun sudah sesuai degan RTRW, sehingga Bupati Karangasem I Wayan Geredeg, SH mengharap, pemerintah pusat termasuk legeslatif hendaknya fokus pada komitmen untukpenyelesaian pembangunan pariwisata Tanahampo dan menjadikannya prioritas untuk diselesaikan, tidak lagi membangun pelabuhan cruise di lokasi lain di Bali yang tidak sesuai dengan tata ruang.

Dikatakan, mengingat penyelesaian pelabuhan kapal pesiar Tanahampo belum tuntas, Bupati Karangasem telah bersurat kepada presiden sesuai surat No 552.1/440/Dishub-PK tanggal 15 Februari 2013. Disamping itu atas fasilitasi UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) Bupati Karangasem telah memohon agar bisa membantu mempercepat penyelesaian pembagunan Dermaga Cruise Tanahampo, memfasilitasi peyelesaian perjanjian kerjasama pengelolaan asset dalam kaitan dengan pelelangan pengadaan BUP.

Dalam hal itu, demikian Adnya Mulyadi, Pemkab Karangasem tidak sependapat adanya penyerahan asset kepada pemeritah pusat, malah seyogyanya terbalik dimana pemeritah pusat menyerahkan asset pusat kepada daerah khususnya kepada Kabupaten Karangasem. Sebagaimana dilakukan Kementrian Kelautan pada asset Pembangunan Brodstok Centre Udang di Bugbug Karagasem yang direncanakan diserahkan kepada Pemkab. Karangasem.

Menyangkut masalah tender lelang BUP, disebutkan, apa bila pelaksanaan lelang berjalan dan telah ada pemenang, BUMD PT .Karangasem Sejahtera agar tetap diikut sertakan sebagai pendamping dalam pengelolaan, sesuai semangat otonomi daerah yang mengedepankan azas pemberdayaan. Bila terjadi gagal tender dalam pelelangan pengadaan BUP untuk pengelolaan Pelabuhan Cruise TA, agar PT Karangasem Sejahtera dapat ditunjuk untukmengelola jasa kepelabuhan tersebut dengan alasan PT. Karangasem Sejahtera merupakan Perusahaan Daerah (Perusda). Hal tersebut ditegaskan dalam UU. No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang ditindaklanjuti oleh PP. Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhan, yang memberikan kesempatan kepada BUMD untuk mengelola jasa kepelabuhan. BUMD PT.Karangasem Sejahtera sendiri kini telah mengantongi Ijin dari Mentri Perhubungan sebagi BUP. PT. Karangasem Sejahtera sesuai Surat Menhub Nomor B.11.579/PP.001 tanggal 3 Oktober 2011, PT. Karangasem Sejahtera sudah diberi kesempatan untuk mengelola sementara Pelabuhan Cruise. Selama ini PT. KS telah memiliki pengalaman dalam pengelolaan pelabuhan pariwisata cruise Tanahampo menyusul keberhasilan uji coba dalam hal Embarkasi-Dembarkasi sejumlah Kapal Cruise yang dibantu dengan menggunakan kapal sekoci.

Namun, demikian Sekda Adnya Mulyadi, bila mana tidak ada tindak lanjut dalam penyelesaian pembangunan dan pengelolaan BUP nya, Pemkab Karangasem berharap agar diserahkan asset yang ada di Pelabuhan Pariwisata Cruise Tanahampo kepada Pemkab Karangasem, dan Pemkab Karangasem sendiri sudah siap melanjutkan penyelesaian pembangunan dengan menggandeng investor berpengalaman dibidang pengelolaan pelabuhan pariwisata cruise manca negara, yang menyatakan kesanggupannya bekerjasama. Strategi pembangunan infrastruktur pelabuhan cruise merupakan upaya untuk mendorong pemerataan dan pertumbuhan pembangunan, sekaligus mengurangi terjadinya kesenjangan pembangunan antara Bali Selatan dengan Bali Timur, mengingat Bali sangat tergantung dari sektor pariwsata.

Riwayat Pelabuhan alam Tanahampo sendiri, sudah berkembang sejak tahun 1930, terus disinggahi cruise rata2 60 kali pertahun dan terbukti ber dampak ekonomi bagi masyarakat. Atas potensi itulah Bupati Karangasem I Wayan Geredeg melakukan penjajagan ke agenta cruise Miami Florida, karena mereka para agent cruise sangat antusias ingin cepat lego jangkar dan berlabuh di Tanahampo. Komitment itu juga dipertegas dengan adanya Kunjugan Presiden RI tahun 2006 silam ke Nusa Penida, yang dimanfaatkan Bupati Geredeg untuk berdiskusi masalah pembangunan dermaga cruise.

Selanjutnya saat itu juga Presiden memerintahkan Mentri Perhubungan agar membangun cruise dan disepakati pembangunan dilakukan bersama-sama antara Mentri Perhubungan untuk pembangunan sisi laut, Pemprop Bali bertanggungjawab untuk membangun di sisi darat berupa gedung terminal dan Pemkab Karangasem meyiapkan asset tanah lokasi pelabuhan dan pengadaan tanah untuk akses jalan keluar. Kesepakatan tersebutdituangkan melalui MOU Menhub - Gubernur - Bupati Karangasem masing-masing Nomor PM .50 tahun 2011, No. 675/04/KB/B. Pem/2011 dan No. 075/03/T.Pem/2011, yang juga telah dilandasi adanya kesepahaman sebelumnya.

Pelabuhan Pariwisata Cruise Tanahampo yang menjadi prioritas pembangunan sudah berdasarkan kajian tehnis lengkap baik FS, DED, Amdal maupun kelayakan lainnya dengan panjang dermaga 154 meter, dibangun sejak tahun 2007 menyerap dana APBN sebesar 90 M sampai tahun 2010 antara lain dalam bentuk pembangunan pematangan lahan, pembangunan causeway, Trestle dan dermaga, verlay jalan masuk dan badan jalan dan perkerasan akses keluar areal. Dari Pemkab Karangasem sejak 2006 sampai 2008 membiayai berupa studi kelayakan, DED sisi darat, master plan, pengadaan tanah zona inti dan peningkatan jalan akses (pengaspalan) dan pembebasan lahan jalan masuk ke pelabuhan sebesar 5.991.473.000. Sementara Pemprop Bali telah mendukung dengan dana sebesar 14.968.000.000 untuk pembangunan gedung penumpang, gedung terminal, pengawas gedung terminal, gedung kantor Adpel dan CIQ, Konsultan pelaksanaan landscape dan konsultan pengawas landscape.

Sumber : KarangAsem.go.id

Penetapan zona pelabuhan harus sesuai rencana tata ruang wilayah atau RTRW yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah setempat, ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Iqbal Yudiannoor, di Banjarmasin, Selasa.

"Karena itu kita akan cari tahu pemberitaan Bupati Tanah Bumbu (Tanbu), Kalsel H Mardani H Maming yang menyatakan, Angsana merupakan zona pelabuhan, bukan kawasan konservasi terumbu karang," kata dia saat berada di ruang kerjanya.

"Sebab sepengetahuan kami selama ini, kawasan terumbu karang di Bunati, Kecamatan Angsana tersebut, merupakan kawasan konservasi, sehingga tak boleh ada pelabuhan ataupun aktivitas lain yang bisa merusak kawasan itu," lanjutnya.

Namun politisi Partai Demokrat itu berpendapat, penyataan Bupati Tanbu mengenai Angsana sebagai zona pelabuhan tersebut, wajar-wajar saja dan merupakan haknya, bukan kewenangan DPRD Kalsel.

"Tapi perlu diketahui bersama, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, RTRW kabupaten/kota harus mengacu pada RTRW Provinsi setempat. Sementara RTRWP Kalsel 2012 - 2032 masih dalam pembahasan," tuturnya.

"Oleh karananya, walau RTRW Kabupaten Tanbu sudah ditetapkan, kalau nanti tak sesuai RTRWP Kalsel, maka harus dilakukan revisi atau penyesuaian. Sebab RTRW Kabupaten itu sendiri belum disahkan menjadi Perda," demikian Iqbal.

Sementara di Bunati Tanbu (sekitar 230 kilometer timur Banjarmasin) atau pada kawasan terumbu karang tersebut terdapat pelabuhan khusus (Pelsus) dari perusahaan pertambangan, untuk pengapalan batu bara.

Keberadaan Pelsus tersebut menjadi sorotan anggota Komisi II bidang ekonomi dan keuangan, serta Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi, perhubungan serta lingkungan hidup.

Selain itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pecinta lingkungan, seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel, juga menaruh perhatian serius terhadap persoalan terumbu karang Bunati tersebut. 

Pasalnya kawasan terumbu karang Bunati mengalami kerusakan, bahkan terancam punah, diduga karena aktivitas Pelsus dengan pengapalan batu bara.

Sedangkan terumbu karang merupakan sumber daya perikanan dan kelautan yang harus dijaga bersama kelestariannya, karena berkaitan dengan mata pencaharian dan kehidupan manusia, ujar Ketua DPRD Kalsel Nasib Alamsyah.

Sumber : AntaraNews

JAKARTA:  Pemerintah kembali mendesak PT Pelabuhan Indonesia II, operator Pelabuhan Tanjung Priok, agar melakukan penataan ruang pelabuhan karena masih banyak entitas bisnis dalam pelabuhan yang dinilai mengganggu.
 
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan masalah yang perlu dibenahi saat ini ialah sarana dan prasarana di pelabuhan itu. Dalam penataan itu ihwal yang paling utama ialah tata ruang atau layout dari pelabuhan.
 
"Kami melihat layout pelabuhan perlu dibenahi karena memang terlalu banyak entitas bisnis di dalam pelabuham. Idealnya cuma bea cukai dan karantina," kata Agus dalam kunjungan kerja Menko Perekonomian dan Para Menteri/Pimpinan Lembaga Terkait ke Tanjung Priok, Senin (21/1).
 
Menkeu menegaskan mesti ada program nasional dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II untuk mengurangi entitas bisnis yang ada dalam pelabuhan itu sehingga dapat menunjang arus lalu lintas keluar masuk barang.
 
"Lain lagi lokasi Priok yang terpecah-pecah, ini yang sulit diawasi. Dan, di Priok ini kurang steril, banyak kegiatan non-bisnis di pelabuhan," tegasnya.
 
Dalam kesempatan tersebut Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Agung Kuswandono mengatakan terdapat 21 entitas yang berbeda-beda dalam pelabuhan terbesar di Indonesia itu sehingga pihaknya menjadi kesulitan karena hampir setara dengan melayani 21 pelabuhan.
 
Sebaiknya, katanya, mesti ada terintegrasi yang memadai dengan adanya satu tempat khusus pemeriksaan fisik terpadu sehingga memaksimalkan pelayanan.

"Mestinya satu pelabuhan itu satu entitas, kalau di Prio, ada 21 entitas, sarana belum memadai, trucking dari luar. Jadi kami seperti melayani ada 21 pelabuhan," katanya. 


Sumber : Bisnis.Com