MAKASSAR, BKM -- Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin kembali mengisyaratkan kepada lembaga DPRD Makassar untuk segera menyelesaikan revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang saat ini masih dalam tahap pembahasan di tingkat Panitia Khusus (Pansus).

Permintaan itu disampaikan Ilham, saat membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Hotel Makassar Golden Hotel, Selasa (26/3).

"Walaupun RTRW Makassar belum disahkan kami tetap jalan untuk melakukan pembangunan. Tetapi kami juga berharap ranperda RTRW bisa cepat disahkan DPRD Makassar agar Pemkot mempunyai pegangan hukum untuk melakukan pembangunan kota Makassar dikedepannya," ujar Ilham.

Walikota dua periode ini mengatakan perda RTRW saat ini sudah mendesak. Apalagi pembangunan di Kota Makassar sedikit terhambat.
"Ya tanyakan saja sama DPRD Makassar apa yang menjadi permasalahan sehingga ranperda RTRW hingga saat ini belum disahkan," ujarnya.

Pernyataan sama diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, Ibrahim Saleh.
Menurutnya rancangan RTRW Makassar sudah diserahkan ke DPRD Makassar dan menunggu keputusan dari DPRD Makassar untuk mengesahkan ranpeda RTRW tersebut.

Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Makassar, Farouk M Beta mengaku, DPRD  jangan dituding menghambat pengesahan induk dari seluruh Perda tersebut. Beberapa permasalahan yang belum dipenuhi Pemkot sehingga ranperda ini terkatung-katung.

"Kami tak ingin sembarang melegitmasi sebuah produk perundang-undangan, apalagi ini adalah induk dari semua perda yang ada, kami masih menahan pengesahan perda ini di tahap pansus besar karena masih kekurangan data validasi dari Pemkot," kata Farouk.

Farouk juga menyinggung masalah reklamasi yang belum memenuhi titik terang, dimana dalam RTRW tahun 2006 reklamasi kawasan pesisir memberikan perlindungan tentang hak-hak publik. Namun yang ada adalah rencana pembangunan komersialisasi yang akan digarap Pemkot. 

Sumber : BeritaKotaMakassar

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Direktur Eksekutif Walhi Babel Ratno Budi, mendesak Pansus Raperda RTRW Babel untuk serius bekerja menyelesaikan produk hukum daerah di Babel tersebut

Di juga berharap, agar semangat rumusan RTRW dapat mengedepankan penyelamatan lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Kami mendesak pansus segera menyelesaikan Raperda RTRW, dan tidak keluar dari koridor rumusan bersama yang menjadi dasar penetapan tata guna kawasan," tukas Ratno kepada bangkapos.com, Minggu (24/3/2013).

Penyelesaian Raperda RTRW Babel kembali molor menyusul pertemuan antara rombongan pejabat dan anggota dewan dari Babel di ruang Komisi IV DPR RI beberapa waktu lalu, tak berjalan sesuai rencana.

Padahal, rencananya Wagub Babel Rustam Effendi akan memaparkan tentang alih fungsi hutan kepada DPR RI. Imbasnya, pansus dan Pemprov Babel harus kembali menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI.

Penulis : alza
Sumber : TribunNews

SELATPANJANG (RP) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti mengharapkan sekaligus menargetkan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bisa segera diparipurnakan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Sehingga dapat menjadi acuan dalam pembangunan di Kepulauan Meranti.

Kepala Bagian Hukum Setdakab Sudandri Jauzah SH, Senin (25/3) menjelaskan Ranperda RTRW yang sudah mulai dikerjakan pada tahun 2012 itu adalah yang paling mendesak untuk segera disahkan. Namun karena adanya keterbatasan dihadapi panitia khusus (Pansus) DPRD yang mengerjakannya, maka Pemkab Meranti hanya bisa menunggu.

‘’Kita mengharapkan bisa disahkan secepatnya. Karena Perda RTRW itu menjadi acuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di Kepulauan Meranti. Dalam hal ini kita hanya bisa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak Pansus saja. Sementara yang berwenang untuk mengesahkannya adalah pihak Pansus DPRD sendiri,’’ terangnya.

Sudandri juga menginformasikan kepada wartawan pada waktu sesegera mungkin nantinya pihak Bagian Hukum juga akan melakukan rapat kerja bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengusul Ranperda sesuai dengan keperluan dari masing-masing SKPD tersebut untuk melakukan pembahasan dan pembuatan rancanangan secara detail. 

‘’Dengan rapat kerja itu juga akan dibahas, mana rancangan yang menjadi paling prioritas untuk dapat dikerjakan dan diusulkan kepada DPRD. Sehingga nantinya bisa diurutkan mana-mana rangangan Peraturan Daerah yang sampaikan kepada pihak legislatif. Sehingga bisa dibahas dan dikerjakan serta digunakan untuk mempercepat pembangunan di daerah ini,’’ terangnya.

Terkait Ranperda RTRW tersebut, Ketua Pansus Fauzi Hasan SE saat dikontak mengaku sedang berada di dalam bus. Namun dia berjanji akan mengontak kembali Riau Pos secepatnya. Namun hingga berita ini disampaikan tak kunjung mendapatkan kabar dari Fauzi.

Meski begitu beberapa waktu lalu, Fauzi Hasan SE mengaku tak kunjung selesainya Ranperda RTRW tersebut diakibatkan masih terkendala dengan belum diterbitkannya izin pengelolaan hutan di Kepulauan Meranti oleh Kemenhut. Karena menurut anggota Komisi II DPRD itu perlu adanya sinkronisasi data RTRW dengan data pengelolaan hutan, sehingga tiak berdampak kepada persoalan hukum nantinya.

Sumber : RiauPos.co

HASIL pola Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dari tim terpadu ditolak oleh Pemerintah Aceh. Penolakan ini datang dari panitia khusus RTRW dan para pimpinan daerah di Aceh dengan alasan tidak mengakomodir usulan daerah.

"Yang mempunyai masyarakat adalah bupati dan wali kota. Jadi merekalah yang tahu kepentingan masyarakat, tapi kenapa harus ditolak? Maka dari itu, tim terpadu akan diganti dan mengusulkan pola tata ruang yang baru," kata Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Anwar Ramli, kepada ATJEHPOSTcom, Jumat 15 Maret 2013.

Menurut dia, tim terpadu tersebut merupakan perwakilan Pemerintah Aceh dan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Anwar juga menyampaikan adanya dugaan kepentingan dibalik kerja tim terpadu sebelumnya.

"Seperrti ada permainan. Dimana ada orang yang memiliki kepentingan terkait pola tata ruang di Aceh. Maka harus diganti dengan Timdu yang baru. Pasalnya, karena hal inilah RTRW Aceh gagal diparipurnakan Minggu depan," kata Anwar. Dia juga menyebutkan kalau yang memimpin rapat RTRW Aceh beberapa waktu lalu adalah Dirjend Pranologi.

Sumber : AtjehPost

BANDA ACEH - Menteri Kehutanan RI, Zulkifli Hasan mengatakan saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh telah memasuki babak finalisasi, dan satu tahap lagi dapat diselesaikan dan segera disahkan untuk menjadi Qanun Aceh.

"Sudah memasuki babak final, saat ini hanya tinggal menunggu surat dari Gubernur, dan akan segara saya tandatangani untuk disahkan," katanya di Banda Aceh, hari ini.

Menhut menerangkan, memang dalam proses pembahasan tersebut ada pro dan kontra, dan hal itu merupakan dinamika. "Pro dan kontra itu biasa, dan saat ini sudah semua pihak setujua, kalau saya tidak salah hanya tinggal satu kabupaten yang belum menyetujui RTRW Aceh saat ini," ujarnya.

Ia menyebutkan, kabupaten di Aceh yang belum setujua terhadap RTRW tersebut adalah Aceh Tamiang, dan hal ini tidak lantas pengesahan RTRW stagnan dan berhenti. "Yah RTRW Aceh tetap lanjut dan harus disahkan, walau tanpa ada persetujuan dari satu kabupaten di Aceh tersebut," tuturnya.

Menurutnya, jikapun kemudian ada satu kabupaten yang tidak setuju terhadap RTRW tersebut, maka wilayah tersebut dalam pembangunan masih mengacu pada ketentuan yang lama. "pemberlakuan RTRW Aceh untuk kabupaten tersebut akan berlaku parsial saja," tukasnya.

Ia melanjutkan, finalisasi dan pengesahan RTRW Aceh ini sangat penting dalam mendukung visi dan misi Gubernur Aceh dalam menjalakan berbagai program dan kebijakan untuk mensejahterakan rakyatnya. "Tentu pak Gubernur ingin segera menata provinsinya untuk menjalankan programnya, seperti program swasembada pangan, peningkatan pertanian serta pembangunan infrastruktur jalan untuk membukan keterisolasian beberapa wilayah di Aceh," tandasnya.


Sumber : Waspada

TRIBUNMANADO.CO.ID, KOTAMAMOBAGU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu berencana membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). Rencana pembentukan pansus ini setelah pembahasan ranperda ini di Baleg tidak ada kemajuan.

Ketua Baleg (Badan Legislasi) DPRD Kotamobagu Ishak Sugeha mengakui pembahasan Ranperda RTRW tersebut tidak menemui titik temu. Padahal, pembahasan ranperda ini sudah berlangsung lebih dari satu tahun lalu.   

"Rencananya kami akan mengadakan rapat di Banmus (badan musyawarah) guna membahas tentang pembentukan Pansus RTRW. Karena, menurut saya, pembahasan di Banleg sulit untuk menemukan titik temu," ujar Ishak saat pemeriksaa urin anggota Dewan, beberapa waktu lalu.

Dia berharap, Pansus bisa segera menyelesaikan pembahasan Ranperda RTRW sehingga DPRD Bolmong bisa memaripurnakan. Selama ini, masih ada beberapa hal yang membuat pembahasan mandeg. Ishak berharap masalah tersebut bisa diselesaikan sehingga mencapai mufakat.

"Banyak sekali perbedaan. Mulai dari luas wilayah yang beberapa kawan kita menyetujui apa yang tertera dalam draf. Padahal, jika kita bandingkan dengan beberapa referensi, luas wilayah Kotamobagu ada perbedaan," kata Ishak.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kotamobagu, Ahmad Zulfi Mokodompit mengapresiasi positif rencana pembentukan Pansus RTRW itu. Pemkot Kotamobagu, kata dia, mendorong agar Ranperda RTRW tersebut bisa menjadi Perda.

"Kami mengapresiasi dan mendorong terkait pembentukan pansus guna membahas RTRW. Karena, RTRW adalah prinsip bagi perencanaan pembangunan Kota Kotamobagu kedepan," kata Zulfi menandaskan.

Sumber : TribunNews

SUDIRMAN, METRO-Revisi Perda Nomor 6 tahun 2011 tentang RTRW masih terbentur oleh izin subtansi dan rekomendasi dari Gubernur Sumatera Barat dan Kementerian PU. Sesuai Pasal 26 Ayat 5 UU  No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota ditinjau kembali satu kali lima tahun.

Dalam Pasal 18 Ayat 2 UU itu juga disebutkan, penetapan Ranperda Tata Ruang harus mendapat persetujuan subtansi menteri setelah mendapat rekomendasi gubernur.

Saat ini Pemerintah Kota Bukittinggi melalui BKPRD baru akan mengajukan permintaan rekomendasi Gubernur Sumbar, setelah mendapat penetapan dari DPRD Kota Bukittinggi hari ini. Memang, untuk mendapatkan izin subtansi dan rekomendasi gubernur tidaklah gampang.

Harus dicantumkan bukti sosialisasi di tengah masyarakat. Sehingga, panitia khusus sedikit khawatir bisa mendapatkan izin subtansi dari Kemen PU, mengingat jika diberikan izin tentu membuka kran bagi daerah lain yang akan mengajukan revisi perda RTRW.

”Ya, khawatir juga, namun tentu kita optimis kalau kementerian  PU, gubernur bisa memberikan izin. Ini tuntutan dari masyarakat Bukittinggi, ya terutama menyangkut RTH yang ada di dua wilayah kelurahan,” kata Ketua Pansus Perda RTRW Kota Bukittinggi, M Nur Idris, Senin (25/2) kemarin usai melakukan pembicaraan dengan Ketua BKPRD Kota Bukittinggi, Yuen Karnova, di ruang sidang paripurna DPRD Bukittinggi.

Sementara itu anggota Pansus Syarifuddin Djas menyebutkan, sesuai dengan kondisi terakhir di lapangan, dewan beserta pemerintah daerah sepakat merevisi. Kemudian untuk tahapannya, sesuai dengan kondisi yang berjalan harus ada proses yang dilalui bersama. ”Rupanya ada tahapan yang harus dilalui berbeda dengan perda umum, di antaranya harus dapat rekomendasi gubernur, langkah yang harus disiapkan adalah sosialisasi di tengah masyarakat, namun belum dilengkapi oleh pemerintah ini yang perlu dilengkapi,” tutur Politisi Demokrat Bukittinggi itu.

Hari ini Selasa (26/2), akan diadakan presentasi oleh BKPRD Kota Bukittinggi dengan tim ahli menjelaskan dalam rapat gabungan komisi tujuan untuk mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPRD, sebagai syarat untuk mendapat rekomendasi BKPRD Provinsi, yang akhirnya menghasilkan rekomendasi Gubernur, sebagai syarat oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN), untuk mendapatkan persetujuan suptansi dari kemen PU. ”Baru kemudian kembali ke Pemerintah kota, lalu baru diantarkan draf ranperda ke DPRD, baru bisa DPRD melakukan pembahasan,” ulasnya.

Menurutnya, ada hal-hal teknis yang kurang dipahami secara menyeluruh oleh tim BKPRD Pemerintah Kota, ke depan tentu harus lebih selektif dan lebih berhati-hati sehingga prosesnya lancar.

”Saya melihat kekhilapan anggota BKPRD itu, tidak disengaja, tetapi mungkin karena desakan masyarakat sehingga ada hal-hal semestinya harus ada terlupakan, bukan disengaja,” tutur Politisi Demokrat.

Ketua BKPRD sekaligus Sekda Kota Bukittinggi, Yuen Karnova, mengakui jika Pemko baru akan mengajukan rekomendasi kepada Gubernur. ”Baru akan kita ajukan setelah dapat penetapan dari DPRD Bukittinggi. Pembahasan tetap, ini kan pembahasan,” ucapnya. 

Sumber : PosMetroPadang

MAKASSAR – Setelah sempat terkatung-katung selama tiga tahun, pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Makassar kembali menemui titik terang. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akhirnya membentuk panitia khusus (pansus) revisi Perda RTRW. Kepala Bagian Persidangan DPRD Makassar Ramlah mengungkapkan, pansus yang dibentuk tersebut beranggotakan 26 orang dari seluruh fraksi yang ada di Dewan.Fraksi Golkar menempatkan lima orang perwakilan disusul Fraksi Demokrat empat orang. “Rencananya, Kamis (21/2) mendatang,pansus sudah mulai rapat penentuan komposisi. Undangannya sudah diserahkan ke masing-masing anggota. 

Jadi revisi perda sudah pasti berjalan,” ungkapnya kema-rin. Sekadar diketahui, revisi perda yang telah menelan anggaran Rp900 juta tersebut diserahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar sejak 2009. Hanya naskah revisi yang diajukan mengendap di meja Staf Ahli Badan Legislasi DPRD Makassar. Terakhir, Pemkot Makassar menye-rahkan perbaikan naskah raperda ke DPRD pada Juni 2012,namun dianggap belum layak dibahas di tingkat panitia khusus. 

Karena itu, Pemkot Makassar kembali menagih pembahasan dan pengesahan revisi Perda RTRW yang masih tertahan di Badan Legislasi tersebut. Pasalnya, pembahasan raperda tersebut sudah memasuki tahun keempat tapi tidak kunjung disahkan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar Ibrahim Saleh menyatakan, pengesahan revisi Perda RTRW sudah sangat mendesak. 

Penetapan RTRW tersebut diproyeksikan untuk mendukung program Pemkot Makassar melakukan pembangunan berbasis kawasan. Selain itu, perda yang digunakan saat ini sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang. Karena itu,dengan pembentukan pansus,Pemkot berharap,agar pengesahan Perda RTRW bisa segera dilakukan untuk menunjang rencana pembangunan Kota Makassar. 

“Sejak disusun 2009, anggaran yang dihabiskan untuk merevisi Perda RTRW mencapai Rp900 juta lebih. Kami sangat berharap ini segera diselesaikan,” katanya. Sementara itu, anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali mengatakan, revisi RTRW Kota Makassar mendesak dirampungkan agar ada kepastian hukum tata ruang bagi pemerintah dalam menerbitkan izin pembangunan kepada pengusaha. Apalagi, perda ini menjadi induk dari beberapa rancangan perda lainnya seperti Raperda Menara Telekomunikasi, Cagar Budaya,dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).


Sumber : SeputarIndonesia

Jember (beritajatim.com) - Forum Jurnalis Peduli Bencana (Forpena) mendesak agar Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember, Jawa Timur, memperhatikan aspek kebencanaan. Ini dikarenakan Jember merupakan 'laboratorium bencana' alias sangat rawan terhadap terjadinya bencana.

Jember sampai saat ini belum memiliki RTRW. Rencananya, Februari 2013 ini akan ada pembahasan. Namun, hingga Jumat (22/3/3013) tidak ada tanda-tanda pembahasan bakal berlangsung.

Belum adanya pembahasan ini dimanfaatkan Ketua Forpena Wuwul Suraeng Koko untuk meminta agar draf RTRW benar-benar memperhatikan seruan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. "RTRW di semua daerah harus mengacu pada aturan dan peta risiko yang dikeluarkan BNPB," katanya.

Selama ini, menurut Wuwul, diskusi publik soal RTRW lebih banyak mengenai masalah ekonomi, seperti zonasi investasi toko modern berjaringan atau zonasi daerah industri. "Sementara masalah kebencanaan jarang dibicarakan," kata jurnalis salah satu stasiun televisi itu.

Forpena berminat melakukan dengar pendapat dengan DPRD Jember untuk menekankan pentingnya RTRW sensitif bencana ini. Wuwul juga meminta kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk segera menindaklanjuti keinginan BNPB, agar memetakan risiko bencana. Menyokong tugas BPBD ini, Pemerintah Kabupaten Jember per;u menganggarkan satu persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk masalah antisipasi bencana.

Langkah dan seruan Forpena ini menindaklanjuti pernyataan Kepala Pusat Data dan Informasi  Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho, saat berada di Jember, pekan lalu. Ia mengatakan, sebagian besar pemerintah daerah belum mengakomodasi peta risiko dalam RTRW masing-masing.

BNPB berharap peta risiko ini lebih menjadi panduan, karena terjadinya peningkatan frekuensi bencana. Dengan memperhatikan aspek peta risiko, maka upaya penyelamatan masyarakat bisa dilakukan sejak dini. Belum lagi tidak terakomodasinya masalah kebencanaan secara maksimal dalam penganggaran APBD.

Peraturan mengamanatkan ada anggaran untuk BPBD minimal satu persen dari total APBD masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi. Anggaran ini untuk pengurangan risiko bencana dan di luar biaya tanggap darurat. Namun di sejumlah daerah, anggaran untuk itu ternyata tidak sampai satu persen. 

Sumber : BeritaJatim

PANGKALPINANG-Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RTRW oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Bangka Belitung mendapat kecaman dari pengamat hukum, Universitas Bangka-Belitung (UBB).

Faisal yang juga dosen di UBB mengungkapkan, berdasarkan analisanya terhadap pasal yang tercantum dalam Raperda RTRW terselip pasal yang justru bertentangan dengan janji awal DPRD, yaitu arahan pemberian insentif menyangkut pemberian kemudahan proses perizinan tambang. "Saya minta agar DPRD menghapus pasal 80 yang ada di draf rancangan RTRW. Terutama yang ada pada pasal 80 ayat (3) huruf (a). Pasal ini memang sengaja dipasang oleh DPRD guna mempermudah proses pemberian izin tambang terutama kepada pemilik modal. Baru ini saya ada mendapati peraturan bahasa dalam aturan kemudahan perizinan, belum pernah saya temukan adanya produk hukum seperti itu, apalagi lahan di Bangka-Belitung sudah rusak," kata Faisal kepada wartawan (21/2) kemarin.

Seharusnya draft tersebut dikatakan Faisal mengatur perizinan pertambangan bukannya mempermudah dari berbagai sisi. "Kalau seperti ini RTRW ini berarti luar biasa bohongnya, belum diparipurnakan, semua sektor tetap dengan UU Minerba dan izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh Gubernur. Gubernur akan memberika izin kepada orang-orang yang akan memanfaatkan lahan. Ini akan mejadi pintu masuk bagi orang yang akan melobang-lobangi lahan darat," ungkapnya.

Selain itu pasal 33 dilanjutkannya, bertentangan dengan pasal 1 ayat (9) yang ada dalam Raperda. Kalau sampai aturan tersebut disahkan dan dijadikan peraturang daerah (Perda) tidak menutup kemungkinan para penguasa tambang akan semakin merajalela. "Kalau jadi aturan main ini maka raja-raja di daerah ini makin menari-nari diatas pertambangan kita. Undang-undang Minerba juga tidak karuan apalagi ditambah dengan ini," katanya.

Mendapati Raperda yang telah Ia pelajari tersebut membuatnya merasa kecewa dan menganggap Ketua Pansus RTRW, Didit Srigusjaya sebagai pembohong. Karena sebelumnya saat dilaksanakan kegiatan seminar di UBB Didit berjanji akan memperketat perizinan. "Di depan seminar Didit itu ngomong selaku ketua pansus memohon restu kepada teman-teman mahasiswa seandainya RTRW ini saya akan memperkecil ruang tambang. Boro-boro mau diminimalisir dia justru memberikan kemudahan. Mestinya RTRW ini berorientasi kepada mengetatkan bukan Tidak pandai menjadi penjahat, bodoh mencari bahasa seperti ini, cobalah cari bahasa sayap yang sulitr dimengerti, kalau seperti ini anak TK saja bisa tahu," lanjutnya.

Ia menuding banyak kepentingan yang terjadi dalam rancangan tersebut. “Bahaya sekali, setelah kita memperoleh draft tersebut akhirnya kita bisa pelajari secara detil dan kita temukan pasal yang  kontra produktif itu. Parahnya lagi sosialisasi dratf rancangan terkesan tertutup yang hanya  melibatkan pihak-pihak tertentu saja yang sekiranya tidak terlalu kritis," tandasnya. 

Sumber : RadarBangka