Permainan harga tanah menjadi faktor utama

MALANG – Pemkot Malang mewaspadai permainan harga tanah dalam upaya pengembangan kawasan industri di kota tersebut. Saat ini lahan seluas 300 hektare (ha) sudah disiapkan di kawasan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. 

Walikota Malang, Peni Suparto, mengatakan, salah satu kendala bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kawasan industri adalah permainan harga tanah. “Di daerah manapun, upaya pengembangan kawasan industri itu biasanya terkendala harga tanah. Ini yang patut kami waspadai,” papar Peni, Kamis (4/4).

Langkah antisipasi yang bisa dilakukan, sambung Peni, adanya regulasi di daerah yang bisa menjaga stabilitasi industri. Pemkot Malang memiliki perda rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang menyebut Arjowinangun sebagai kawasan industri.

“Sesulit apapun hambatannya, asalkan ada perundangan yang bisa mendorong percepatan kawasan industri. Kami juga berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten Malang untuk pengembawang kawasan industri itu,” ucap Peni.

Wilayah Arjowinangun, Kedungkandang berbatasan dengan Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Sehingga dalam pengembangannya harus melibatkan dua pihak agar terealisasi. “Karena nantinya bakal menjadi kawasan industri Malang Raya,” tegas Peni.

Ia juga menyebut pembangunan kawasan industri itu perlu didukung dengan fasilitas transportasi. Saat ini tol Malang-Pandaan sebagai proyek pemerintah pusat, belum mulai dikerjakan. Padahal proyek itu sudah dicanangkan sejak 2009 silam.

“Informasinya pembangunan tol Malang-Pandaan itu juga terkendala upaya pembebasan lahan. Kalau proyek itu selesai, otomatis membantu pengembangan kawasan industry,” tandas Peni.

Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri, Dedy Mulyadi, mengatakan, pembangunan kawasan industri di daerah masih terkendala investasi. “Inisiatif pemerintah daerah untuk merealisasikan hal itu cukup besar.

Pekerjaan utamanya adalah bagaimana bisa meyakinkan investor agar mau berinvestasi,” urai Dedy.

Secara nasional ada 200 kawasan industri dan hanya sekitar 80-an yang masih aktif. Pada tahun ini, Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri mengajukan usulan dana pada pemerintah pusat untuk membeli lahan seluas seribu hektare di kawasan Banten untuk digunakan kawasan industri. 

“Terealisasi atau tidak, kami belum tahu. Yang jelas kami sudah mengajukan usulan itu,” papar Dedy. Ia juga berharap pemerintah daerah bisa melakukan pendekatan pada investor yang ada di masing-masing daerah. 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jatim, Budi Setiawan, mengatakan, kawasan industri penyumbang terbesar pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur. Secara prosentase, kawasan industry menyumbang 27,11% sedangkan bisnis perdagangan sebesar 24,5% dan sektor pertanian 15,7%. JawaTimur pada tahun ini menyiapkan lahan seluas 20.769 hektare yang tersebar di delapan daerah di Jawa Timur. “Usulan itu sudah kami sampaikan ke kementerian perdagangan,” tandas Budi. 

Sumber : SurabayaPost

SEMARANG, suaramerdeka.com - Amanat Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kota Semarang mengenai kuota taman kota harus 20 persen dari total luas wilayah nampaknya belum bisa terwujud.

Pasalnya hingga saat ini, Pemerintah Kota Semarang baru dapat memenuhi sekitar 7, 5 persen. Upaya pemenuhan kuota taman kota, hingga kini masih terkendala harga lahan yang sangat tinggi.
 
Hal tersebut diungkapkan Kabid Pertamanan Dinas Kebersihan dan Taman Kota Semarang, Budi Prakoso. Saat ini Kota Semarang sedang berusaha memenuhi kuota taman kota, sebesar 20 persen, sesuai dengan amanat Perda RTRW. Tetapi hingga kini pemerintah Kota Semarang baru memenuhinya seperempat dari yang seharusnya.

"Kendala utama dalam pemenuhan prosentase taman kota, terletak pada harga lahan yang sangat tinggi. Sementara itu, dana APBD Kota Semarang belum dapat dialihkan untuk melakukan pembebasan. Namun, dalam jangka waktu 20 tahun ke depan, pembangunan taman kota, dan penambahan luasan sebagai tempat rekreasi warga, akan dilakukan secara perlahan," ungkapnya.
 
Budi menambahkan, taman yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau (RTH) ini, harus dapat digunakan oleh warga Kota Semarang selama 24 jam. Seperti yang sedang dibangun Pemkot di bekas Pasar Rejomulyo, dengan luasan 2,5 hektare. Pelaksanaan untuk di bekas Pasar Rejomulyo ini, akan dimulai pada 2014 mendatang.

Selain Pasar Rejomulyo, di kawasan Pedurungan dan Mijen juga akan dibuat ruang terbuka hijau. Sementara itu, target Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk tahun ini, taman publik di Kawasan Tirto Agung, Ngalian, serta bekas Pasar Sampangan.

Sumber : SuaraMerdeka

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2010, ditargetkan luas area makam di Jakarta seharusnya 745,18 hektare. Sementara sejauh ini, luas makam di Jakarta adalah 576,0827 hektare. Jadi masih kekurangan lahan 208,9173 hektare.

Pekerja dan alat berat meratakan tanggul kali Pesanggrahan yang bersebelahan dengan lahan TPU Tanah Kusir, Jakarta, Selasa (15/3/2013). Akibat pelebaran kali ini, lahan makam semakin menciut. Menurut data Pemprov DKI tahun 2010,lahan makam di Jakarta masih defisit 208 ribu hektare.

Sumber : Detik

Pengamanan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan masalah yang mendesak untuk segera diamankan dan dikawal guna menjaga ketahanan pangan nasional. Berdasarkan Undang-Undang No 26/2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang 41/2009 tentang LP2B, beberapa Peraturan Pemerintah, Permendagri, serta Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ada masih menyisakan permasalahan mengenai LP2B, antara lain data lahan pertanian di kabupaten dan provinsi masih berbeda sehingga menyulitkan untuk mengamankan fungsinya. Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Basuki Hadimoeljono dalam Lokakarya Integrasi Spasial Kebijakan Penataan Ruang dengan Sumber Daya Air dan Lahan dalam Kegiatan Air untuk Ketahanan Pangan di Indonesia (Water for Food Sustainability in Indonesia) di Jakarta (4/3).

Acara lokakarya tersebut diselenggarakan terkait hibah dari Pemerintah Kerajaan Belanda khususnya organisasi Mitra Air (Partner for Water) yang akan memberikan bantuan teknis melalui suatu studi selama enam bulan pada dua kabupaten, yaitu Kuningan dan Indramayu. Alasan pemilihan kedua kabupaten tersebut antara lain karena telah memiliki Perda RTRW dan berbagai pertimbangan administratif, teknis dan sosial ekonomis ditinjau dari aspek sumberdaya air dan lahan. Sasaran kegiatan ini adalah merumuskan piranti (tools) yang praktis dan dapat diterapkan untuk mengkolaborasikan informasi dari berbagai pemangku kepentingan dalam rangka pengamanan LP2B. 

“Perda RTRW sudah disahkan, tapi kualitas atau orientasinya masih untuk kepentingan localized, misalnya kabupaten tertentu, hanya dihitung untuk kebutuhan pangan kabupaten tersebut saja, tidak memperdulikan kepentingan nasional," ujar Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Sumarjo Gatot Irianto. Lebih jauh Gatot mempertanyakan tindak lanjut bagi Kabupaten/Kota yang sudah tetapkan Perda RTRW, tetapi luas sawah yang masuk LPPB sangat kecil, dan bagi Kabupaten/Kota yang belum menetapkan Perda RTRW bagaimana SOP nya untuk mengawal LP2B tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Basuki Hadimolejono berujar jika menunggu disusunnya Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota untuk mengendalikan maka akan terlalu lama, jika kita lihat ada yang salah jangan kita biarkan, kalau kabupaten/kota melakukan penyimpangan, maka tugas pemerintah pusat untuk turun tangan.

Menurut Wakil Kedutaan Besar Kerajaan Belanda W.Plomp, bagi Pemerintah Belanda Proyek ini sangat penting. Di dalam MOU tentang kerjasama di bidang air Indonesia-Belanda yang telah diperbaharui pada tahun 2012, ketahanan pangan sebagai prioritas. Proyek yang diluncurkan hari ini tidak hanya berkaitan dengan pertanian dan air, tapi juga dengan rencana tata ruang.

Terkait dengan proyek tersebut saat ini Direktorat Jenderal Penataan Ruang sedang menjalankan Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB), P2KPB bukan hanya berupaya agar kabupaten menjadi lumbung pangan saja, akan tetapi juga mendukung pertanian. Secara tidak langsung mencegah petani beralih fungsi karena kesejahteraannya meningkat. 

Kegiatan yang juga dihadiri oleh Direktur Sumber Daya Air Kementerian PU, Bappenas, Badan Pusat Statistik, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu, serta akademisi dari Universitas Hassanuddin ini membahas instrumen-instrumen penataan ruang apa yang dapat digunakan untuk kepentingan tersebut, terutama di dalam Perda RTRW.

Sumber : Ditjen Penataan Ruang, Kemen. Pekerjaan Umum

MedanBisnis – Jakarta. Pengamanan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan masalah yang mendesak untuk segera diamankan dan dikawal guna menjaga ketahanan pangan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang  41/2009 tentang LP2B, beberapa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, serta Peraturan Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ada masih menyisakan permasalahan mengenai LP2B. Antara lain data lahan pertanian di kabupaten dan provinsi masih berbeda sehingga menyulitkan untuk mengamankan fungsinya.

Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang, Basuki Hadimoeljono dalam Lokakarya Integrasi Spasial Kebijakan Penataan Ruang dengan Sumber Daya Air dan Lahan dalam Kegiatan Air untuk Ketahanan Pangan di Indonesia (Water for Food Sustainability in Indonesia) di Jakarta, Senin lalu.

Acara lokakarya tersebut diselenggarakan terkait hibah dari Pemerintah Kerajaan Belanda khususnya organisasi Mitra Air (Partner for Water) yang akan memberikan bantuan teknis melalui suatu studi selama enam bulan pada dua kabupaten, yaitu Kuningan dan Indramayu. Alasan pemilihan kedua kabupaten tersebut antara lain karena telah memiliki Perda RTRW dan berbagai pertimbangan administratif, teknis dan sosial ekonomis ditinjau dari aspek sumberdaya air dan lahan.

Sasaran kegiatan ini adalah merumuskan piranti praktis dan dapat diterapkan untuk mengkolaborasikan informasi dari berbagai pemangku kepentingan dalam rangka pengamanan LP2B.  “Perda RTRW sudah disahkan, tapi kualitas atau orientasinya masih untuk kepentingan localized, misalnya kabupaten tertentu, hanya dihitung untuk kebutuhan pangan kabupaten tersebut saja, tidak memperdulikan kepentingan nasional," ujar Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Sumarjo Gatot Irianto.

Lebih jauh Gatot mempertanyakan tindak lanjut bagi Kabupaten/Kota yang sudah tetapkan Perda RTRW, tetapi luas sawah yang masuk LPPB sangat kecil, dan bagi Kabupaten/Kota yang belum menetapkan Perda RTRW bagaimana SOP nya untuk mengawal LP2B tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Basuki Hadimolejono berujar jika menunggu disusunnya Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota untuk mengendalikan maka akan terlalu lama, jika kita lihat ada yang salah jangan kita biarkan, kalau kabupaten/kota melakukan penyimpangan, maka tugas pemerintah pusat untuk turun tangan.

Menurut Wakil Kedutaan Besar Kerajaan Belanda W Plomp, bagi Pemerintah Belanda Proyek ini sangat penting. Di dalam nota kesepahaman tentang kerjasama di bidang air Indonesia-Belanda yang telah diperbaharui pada 2012, ketahanan pangan sebagai prioritas. Proyek yang diluncurkan hari ini tidak hanya berkaitan dengan pertanian dan air, tapi juga dengan rencana tata ruang.

Terkait dengan proyek tersebut saat ini Direktorat Jenderal Penataan Ruang sedang menjalankan Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB), P2KPB bukan hanya berupaya agar kabupaten menjadi lumbung pangan saja, akan tetapi juga mendukung pertanian. Secara tidak langsung mencegah petani beralih fungsi karena kesejahteraannya meningkat.

Kegiatan yang juga dihadiri oleh Direktur Sumber Daya Air Kementerian PU, Bappenas, Badan Pusat Statistik, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu, serta akademisi dari Universitas Hassanuddin ini membahas instrumen-instrumen penataan ruang apa yang dapat digunakan untuk kepentingan tersebut, terutama di dalam Perda RTRW.

Sumber : MedanBisnisDaily

LOMBOKita - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), saat ini mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada areal seluas 828.401 hektare yang terdiri dari 227.606 hektare lahan sawah dan 600.795 hektare lahan cadangan pertanian pangan.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB, Abdul Ma'ad mengatakan langkah ini dilakukan sesuai ketentuan yang tertuang dalam Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan DPRD NTB pada 18 Februari 2012 kemarin.

Ma'ad menambahkan, penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah memenuhi syarat dan kriteria itu juga diatur dalam Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Lahan pertanian pangan berkelanjutan itu ditetap oleh bupati/wali kota di 10 daerah otonom, kemudian direkap Pemerintah Provinsi NTB." ujarnya, Senin (25/2/2013).

Untuk lahan sawah berkelanjutan seluas 227.606 hektare ada di wilayah Lombok Barat seluas 25.153 hektare, Lombok Tengah seluas 51.202 hektare, Lombok Timur seluas 45.382 hektare, Lombok Utara seluas 7.449 hektare, Sumbawa seluas 43.179 hektare, dan Sumbawa Barat seluas 8.952 hektare.

Lahan sawah berkelanjutan di Kabupaten Dompu ditetapkan seluas 19.194 hektare, Kabupaten Bima seluas 30.784 hektare, Kota Bima seluas 1.927 hektare, dan Kota Mataram seluas 1.833 hektare.

Sedangk untuk lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan seluas 600.795 hektare, tersebar di wilayah Lombok Barat seluas 59.624 hektare, Lombok Tengah seluas 43.120 hektare, Lombok Timur seluas 39.413 hektare, Lombok Utara seluas 41.878 hektare, Sumbawa seluas 174.736 hektare, dan Kabupaten Sumbawa Barat seluas 22.174 hektare.

Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Dompu ditetapkan seluas 58.693 hektare, Kabupaten Bima seluas 153.038 hektare, Kota Bima seluas 7.994 hektare, dan Kota Mataram seluas 125 hektare.

"Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan itu juga ditetapkan oleh bupati/wali kota, setelah dipastikan memenuhi syarat dan kriteria," tambahnya.

Kriteria lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan itu, lanjut Ma'ad. harus memiliki kesesuaian dan potensi teknis lahan dengan peruntukan pertanian pangan, ketersediaan infrastruktur dasar dan luasan kesatuan hamparan dalam satu bidang lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Sementara syaratnya yakni tidak berada pada kawasan hutan dan tidak dalam sengketa lahan. 


Sumber : Lombokita

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- DPRD Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar) akhirnya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010-2030 menjadi Peraturan Daerah (Perda). RTRW itu satu tahun dibahas di tingkat Panitia Khusus (Pansus). Salah satu kendalanya adalah masuknya hutan seluas 412 hektare di Kawasan Bukit Barisan untuk dimanfaatkan oleh PT Semen Padang.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Afrizal yang memimpin rapat paripurna, Jumat (27/4) malam, mengatakan, rapat itu sudah tujuh kali diundur, sehingga pengesahan perda pun tertunda-tunda. "Tapi akhirnya perda ini dapat disetujui oleh semua fraksi," ujarnya pada rapat paripurna yang berlangsung hingga Sabtu (28/4) dini hari itu.

Ia menjelaskan, proses pembahasan Ranperda RTRW itu juga telah melalui konsultasi dan dan sinkronisasi dengan RTRW di tingkat nasional, khususnya dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Kehutanan. Lamanya proses pengesahan RTRW Kota Padang juga terkait masuknya hutan seluas 412 hektare di kawasan Bukit Barisan yang akan dimanfaatkan sebagai lahan cadangan bahan baku oleh PT Semen Padang.

Soal ini, Fraksi PKS meminta PT Semen Padang memberikan kontribusi lebih bagi Kota Padang dalam bentuk CSR, pembangunan jalan, dan lain-lain. Selain itu dia juga meminta Pemkot Padang sesegera mungkin melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran dalam penggunaan tata ruang.

Demikian pula dengan Fraksi Persatuan Pembangunan Bulan Bintang (F-PPBB). Menurutnya, kontribusinya bisa diwujudkan untuk sarana transportasi berupa bus rapid transportation (BRT) atau bus masal yang disinergikan dengan angkutan yang sudah ada saat ini.

Terkait lahan tambang PT Semen Padang seluas 412 hektare, Irwan Fikri dari F-PPBB, jika telah digarap, perusahaan itu bersama pemerintah pusat hendaknya mendukung normalisasi Batang Arau. Soalnya, kata dia, kondisi aliran sungai itu sudah sangat membahayakan kehidupan masyarakat.

"Sebagai BUMN yang devidennya disetor ke pemerintah pusat, hendaknya perusahaan itu bisa mendorong pemerintah pusat untuk melakukan normalisasi Batang Arau," jelasnya. 

Sumber : Republika.co.id

MAROS, FAJAR -- Pengesahan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih tersendat. Masalahnya, ada lahan milik warga yang masuk dalam kawasan hutan lindung dan kawaan hutan konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyusunan Ranperda RTRW Maros, Andi Husain Rasul, mengatakan perlu ada kejelasan dari Kementerian Kehutanan. Khususnya terkait lahan warga yang dicaplok taman nasional dan kawasan hutan lindung.

"Jika itu ditetapkan tanpa kejelasan dari masyarakat sebagai pemilik lahan, maka tentu Perda RTRW itu bisa bermasalah di kemudian hari," katanya.

Ketua Komisi II DPRD Maros ini juga mengatakan penetapan Ranperda RTRW ini ditargetkan bisa terlaksana pada Maret ini. Namun, dia mengatakan hingga kini pemerintah daerah belum menerima kejelasan dari Menteri Kehutanan terkait lahan milik warga. 

Ranperda ini tengah dikonsultasikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kehutanan. Dia mengatakan batas-batas wilayah Kabupaten Maros dengan daerah sekitarnya sejauh ini tidak jadi masalah.

Dalam Ranperda RTRW itu tertuang kawasan perkotaan untuk Mamminasata di Maros, di antaranya Kecamatan Bantimurung, Bontoa, Marusu, Maros Baru, Moncongloe, Mandai, Cenrana, Tompobulu, Tanralili, dan Turikale.

Termasuk juga di dalamnya rencana pembangunan bypass Mamminasata dan rencana sistem jaringan kereta api.

Terpisah, Kepala Seksi Pengelola Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Dedy Asriadi, mengaku tidak dilibatkan dalam perancangan ranperda tersebut. "Saya kira sengketa lahan taman nasional dengan warga bukan masalah," katanya.

Dedy mengaku siap memberikan penjelasan ke pansus jika itu dibutuhkan.