TRIBUNNEWS.COM, PEMATANGSIANTAR - Pemerintah Kota Pematangsiantar diharapkan segera menyelesaikan Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Karena, RTRW merupakan kunci pembangunan.
"Pembangunan harus dimulai dengan penentuan tata wilayah," anggota DPRD Pematangsiantar, Thomas H Nababan via seluler, Jumat (9/3/2012). Saat ini, Thomas bersama rekan-rekanya di Komisi III melakukan kunjungan kerja di Jogjakarta.
Thomas takjub dengan sistem penataan kota Jogjakarta dan keramahan warga setempat. Semua lingkungan bersih dan tertata rapi. Selain memang benar-benar dikelolah keraton, Jogjakarta juga telah terlebih dahulu mendahuli pembangunan dengan penetapan RTRW nya. Sehingga pola dan arah pembangunan bisa ditentukan dan diarahkan.
"Sementara kita (Pematangsiantar) belum disahkan RTRW nya. Kita harap kajian itu akan segera selesai dengan kajian yang lebih jelas dan sesuai dengam keberadaan kota," kata Thomas. Ia juga mengatakan, political will dari pemerintah setempat juga sangat berpengaruh.
Dengan melakukan komunikasi dengan masyarakat, maka semua tujuan yang mengutamakan kesejahteraan warga tidak akan terhalang. Melibatkan warga dalam melakukan perencanaan, pembahasan, dan pelaksanaan pembangunan menjadi modla bagi pemerintah Jogjakarta.
Hal senada disampaikan anggota Komisi III, EB Manurung. Menurutnya, sistem pelayanan publik di kota Jogjakarta sangat memungkinkan diterapkan di Pematangsiantar. Asalkan pemerintah dan warga bisa menjalin komunikasi dengan baik.
"Caranya, libatkan warga dalam pembahasa dan perencanaan pembangunan itu," kata Manurung.
Sumber : TribunNews.Com
"Pembangunan harus dimulai dengan penentuan tata wilayah," anggota DPRD Pematangsiantar, Thomas H Nababan via seluler, Jumat (9/3/2012). Saat ini, Thomas bersama rekan-rekanya di Komisi III melakukan kunjungan kerja di Jogjakarta.
Thomas takjub dengan sistem penataan kota Jogjakarta dan keramahan warga setempat. Semua lingkungan bersih dan tertata rapi. Selain memang benar-benar dikelolah keraton, Jogjakarta juga telah terlebih dahulu mendahuli pembangunan dengan penetapan RTRW nya. Sehingga pola dan arah pembangunan bisa ditentukan dan diarahkan.
"Sementara kita (Pematangsiantar) belum disahkan RTRW nya. Kita harap kajian itu akan segera selesai dengan kajian yang lebih jelas dan sesuai dengam keberadaan kota," kata Thomas. Ia juga mengatakan, political will dari pemerintah setempat juga sangat berpengaruh.
Dengan melakukan komunikasi dengan masyarakat, maka semua tujuan yang mengutamakan kesejahteraan warga tidak akan terhalang. Melibatkan warga dalam melakukan perencanaan, pembahasan, dan pelaksanaan pembangunan menjadi modla bagi pemerintah Jogjakarta.
Hal senada disampaikan anggota Komisi III, EB Manurung. Menurutnya, sistem pelayanan publik di kota Jogjakarta sangat memungkinkan diterapkan di Pematangsiantar. Asalkan pemerintah dan warga bisa menjalin komunikasi dengan baik.
"Caranya, libatkan warga dalam pembahasa dan perencanaan pembangunan itu," kata Manurung.
Sumber : TribunNews.Com
RSS Feed
