PARINGIN – Berdasarkan kesepakatan bersama antara Kabupaten Balangan dan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur yang telah dimulai sejak tahun 2008, sejauh ini telah dipasang sebanyak 32 patok pilar perbatasan wilayah antara Kabupaten Balangan dan Kabupaten Paser. Namun begitu, proses terkait kesepakatan masih terus berjalan, dan saat ini sedang menunggu surat keputusan penetapan batas daerah dari Kementrian Dalam Negeri tentang keabsahan 32 patok tersebut. 

Disisi lain, sebagaimana yang diketahui, berita acara perbatasan antara kedua pihak merupakan salah satu syarat dalam tahapan penyusunan Raperda RTRW. Menjelang penyusunan Raperda RTRW Kabupaten Paser, Pansus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Balangan untuk membicarakan dan mempelajari Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Balangan. Rabu (20/3) kemarin, yang bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Balangan. Tampak berhadir sejumlah SKPD terkait, serta Ketua DPRD Balangan, H Zainuddin. Bupati Balangan H Sefek Effendie mengatakan, RTRW tidak bisa lepas dari kondisi dan potensi dari wilayah yang bersangkutan, serta isu strategis yang ada atau hendak diangkat. 

Di Balangan sendiri lanjutnya, isu strategis yang diangkat adalah dampak lingkungan dari pertambangan, alih fungsi lahan, pengembangan Balangan sebagai Agropolitan bencana alam dan lainnya. “Tentunya, isu-isu tersebut berakar dari kondisi dan potensi alam. Topografi Balangan sendiri cukup beragam, mulai dari dataran, berbukit-bukit hingga pegunungan,” jelasnya. Sementara itu, Ketua Pansus III DPRD Kabupaten Paser H Amiruddin ST mengucapkan terima kasih atas sambutan dan kesediaan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menyambut kedatangan pihaknya beserta rombongan. “Semoga dari kunjungan ini, banyak yang bisa kami pelajari dari RTRW yang ada di Kabupaten Balangan, dan bisa kami terapkan di Kabupaten Paser,” tandasnya. (mr-125/by/ram)

Sumber : RadarBanjarmasin

SAMARINDA. Wakil Wali (Wawali) Kota Samarinda Nusyirwan Ismail, akhirnya angkat bicara soal Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang belakangan banyak dipersoalkan. Khususnya saat mencuatnya wacana pembangunan jalan layang (flyover) yang ditekankan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak harus sejalan dengan RTRW.

Menurut Wawali, sebenarnya tak perlu lagi meragukan RTRW Kota Samarinda. Pasalnya, RTRW yang kini tengah dirancang dan segera disahkan menjadi peraturan daerah (perda) itu, sudah sejalan dengan visi dan misi Kota Samarinda.

Yakni menjadi kota metropolitan yang unggul di bidang jasa, industri serta perdagangan yang berwawasan lingkungan Hijau Bersih dan Sehat (HBS). Semuanya sudah termaktub jelas di dalamnya. Termasuk soal Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang selama ini banyak di-warning, termasuk dari para pemerhati lingkungan.

“Memang diakui, banyak pembukaan lahan baik untuk pertambangan maupun untuk perumahan. Tapi upaya revegetasi juga terus dilakukan. Yang jelas, sejauh ini masih rasional antara kawasan yang dibuka dengan kawasan hijau,” katanya.
Nusyirwan menegaskan, untuk semua kawasan yang dibuka, tetap harus dimbangi dengan upaya penghijauan. Kata dia, sejauh ini Pemkot tetap konsisten untuk melakukan upaya reboisasi.

Tak hanya di wilayah eksis tambang batu bara, tetapi juga hingga ke lingkungan pemukiman warga. Bahkan kini, mulai diwajibkan setiap kecamatan untuk menyediakan 10 persen dari total luas wilayahnya untuk dijadikan taman kota.

“Jadi RTRW itu tidak bisa permanen. Setiap lima tahun ada peluang untuk direvisi. Apalagi terjadi pergantian pucuk pimpinan kepala daerah,” terangnya.

Yang jelas, kata Nusyirwan, sejauh ini semua izin kegiatan apapun di Kota Samarinda harus sejalan dengan RTRW. Jika itu berseberangan, Nusyirwan memastikan Pemkot tak akan menerbitkan izin operasi.

Kata Nusyirwan, RTRW Kota Samarinda tak akan menghambat pengawasan RTRW Kaltim. Apalagi, Samarinda tak memiliki banyak hutan kecuali hutan kota dan Kebun Raya Unmul Samarinda (KRUS) yang luasnya tidak seberapa.
“Jadi kalau ada yang terganjal, paling dari daerah tertentu yang wilayah hutannya luas. Yang jelas bukan Kota Samarinda,” tegas Nusyirwan.

Sumber : SamarindaPos

Samarinda - Gubernur Kalimanan Timur Awang Faroek Ishak optimistis berbagai hambatan yang masih dihadapi terkait pembangunan jalan tol yakni, masalah lahan, izin pinjam pakai dan pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) segera tuntas.

Dalam siaran pers Bagian Humas dan Protokol Pemrov Kaltim, Senin (25/2), Gubernur mengatakan, bulan depan (Maret 2013), semua sudah harus tuntas dan saat ini tinggal menunggu izin pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan, termasuk pengesahan RTRW.

Gubernur Awang Faroek sempat melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan jalan tol di ruas Jembatan Mahkota II-Palaran (Paket IV).

Persoalan lain yang juga dianggap menjadi penghambat yakni, jalan tol yang melintasi areal sejumlah perusahaan tambang.

Persoalan tersebut, kata Awang Faroek, juga sudah bisa diselesaikan.

Menurut dia, sejumlah perusahaan bahkan sudah mengizinkan areal tambang mereka digunakan untuk jalan tol.

Dua perusahaan yang disebut telah memberi persetujuan yakni PT Singlurus dan PT Insani Bara Perkasa.

"Paling lambat bulan depan, sudah akan ada persetujuan yang ditandatangani. Ini penting agar permasalahan tol ini tidak berlarut-larut," kata Awang Faroek.

Jika semua persoalan tersebut sudah bisa diselesaikan, Awang Faroek Ishak, meminta instansi teknis terkait yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kaltim dapat memaksimalkan serapan anggaran yang tersedia dalam APBD Kaltim 2013, khusus untuk memperlancar pembangunan jalan tol.

Terkait persoalan-persoalan ganti rugi lahan yang kemungkinan juga akan menjadi kendala dalam proses pembangunan jalan tol ini, Awang Faroek menegaskan bahwa pemerintah akan tetap melakukan pembayaran pembebasan lahan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Saat peninjauan pembangunan jalan tol ini, Awang Faroek didampingi Sekprov Kaltim Irianto Lambrie, Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail dan sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemprov Kaltim.

Peninjauan diawali di Paket IV (Ruas Jembatan Mahkota II-Palaran), Paket III (Ruas Samboja-Palaran II), Paket II (Ruas Samboja-Palaran I), Paket I (Ruas KM 13-Samboja) dan Paket V (Ruas KM 13-Bandara Sepinggan).

Penulis: Yudo Dahono/YUD
Sumber : BeritaSatu

PENAJAM – Pemerintah Penajam Paser Utara (PPU) telah menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2031. Hal ini disampaikan Bupati PPU H Andi Haharap dalam rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD tentang hal tersebut di ruang Paripurna DPRD, Kamis (13/2).

Dikatakan Bupati, adanya perubahan regulasi penataan ruang dengan berlakunya UU nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengamanatkan pada semua daerah kabupaten kota untuk segera merivisi RTRW yang sudah ada paling lambat 3 tahun terhitung sejak UU tersebut diberlakukan.

Proses penyusunan dimulai dari pembahasan rekomendasi gubernur Kaltim melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kaltim, dilanjutkan pembahasan rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional di Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum.

Raperda tentang rencana RTRW ini, merupakan salah satu Raperda tertunda penetapannya, tentunya harapan masyarakat atas Raperda tersebut nantinya akan menjadi produk hukum daerah bermanfaat mewujudkan pengelolaan tata ruang daerah bersinergi dengan pelaksanaan program pemerintah.

Tujuan dari penyusunan RTRW ini untuk mewujudkan PPU sebagai pusat agribisnis dan agro industri berbasis pada ekonomi kerakyatan, dengan mengembangkan potensi pertambangan.

Kawasan Lindung meliputi, cagar alam seluas 648 hektar (ha), sempadan sungai 7.945 ha, sempadan pantai 1.921 ha, hutan mangrove 6.739 ha, taman hutan raya 5.906 ha.

Sementara untuk kawasan budidaya meliputi, hutan produksi tetap 81.767 ha, hutan produksi 34.181 ha, permukiman 11.691 ha, pertanian 34.724 ha, perkebunan 88.543 ha, ruang terbuka hijau 5.323 ha, holding zon 30.606 ha.

Ketua DPRD Nanang Ali saat memimipin siding menambahkan, hasil pembahasan raperda ini akan dikonsultasikan dengan pemerintah provinsi Kaltim dan pemerintah pusat.

Hal sama dikatakan Sekretaris DPRD Firmansyah saat membacakan laporan pansus mengatakan pansus telah melaksanakan rapat guna pembahasan dengan pihak eksekutif.

Acara diakhiri penandatangan kesepakatan antara pemerintah dan DPRD oleh bupati PPU H Andi Harahap dan ketua DPRD Nanang Ali. 

Sumber : PenajamKab.go.id

DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kamis (14/2) siang menggelar rapat paripurna dengan agenda pokok pengesahan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) 2011-2031 menjadi perda.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD PPU H Nanang Ali ini menjelaskan, pengesahan raperda kali ini dilakukan sebagai tindak lanjut penundaan pengesahaan Raperda tentang RTRW Kabupaten 2011-2031 dalam paripurna yang lalu, karena DPRD memperpanjang masa kerja Pansus I  menyelesaikan tugas yang tertunda itu.

“Pansus dibantu dengan tenaga ahli DPRD melakukan pembahasan bersama pihak eksekutif khususnya organisasi perangkat daerah. Dari hasil pembahasan itu lalu dikonsultasikan kepada beberapa pihak yaitu Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat guna menghasilkan sebuah raperda yang berkualitas,” papar Nanang Ali.

Sehingga, lanjut dia, implementasinya dapat bermanfaat bagi peningkatan pendapatan dan penataan Pemerintah daerah. Menurutnya, raperda yang ditetapkan menjadi perda pada sidang paripurna ini merupakan salah satu cara Pemkab PPU memberikan kepastian hukum atau legal formal bagi pengembangan, peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Serta usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah Kabupaten PPU. “Alhamdulillah dengan kerja keras dan tanggung jawab yang tinggi dari anggota Pansus DPRD, serta terbangunnya komunikasi yang efektif dengan pihak eksekutif khususnya OPD terkait sehingga dapat menuntaskan raperda dimaksud dan juga ditetapkan menjadi perda,”jelas Nanang.

Dalam laporan Pansus I DPRD yang disampaikan melalui Sekretaris DPRD H Firmansyah, Pansus I yang diketuai Jamaluddin melakukan sejumlah rapat pembahasan dengan pejabat eksekutif yang ikut memberikan penjelasan dan klarifikasi dalam forum pembahasan materi raperda.

Serta pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat diperoleh informasi, masukan dan referensi yang memberikan gambaran kondisi objektif dan komprehensif terhadap materi dan substansi raperda.

Adapun hasil pembahasan terhadap raperda ini, lanjutnya, jika dilihat sisi keadilan, telah mempromosikan keadilan bagi semua pihak, dikarenakan RTRW PPU berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, serta hak, kewajiban, dan peran masyarakat. Sedangkan sisi kemanfaatan hukum, tambah Firmansyah, pansus memperhitungkan sisi kepentingan publik atau masyarakat maupun daerah dan nilai yang diperoleh atas munculnya pengaturan ini ke depan.

Kemanfaatan dapat diukur dari sisi seberapa besar manfaat yang mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat.  Dari sisi proses, identifikasi dari kemanfaatan hukum atas raperda itu menghadirkan kesepakatan dari berbagai pihak.

Tidak terdapat penolakan dari berbagai pihak yang berkepentingan selama proses kerja pansus, sehingga fakta tersebut menunjukkan adanya pemenuhan dari sisi sosiologis. “Berdasarkan beberapa catatan dan masukan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD PPU yang tidak dapat dipisahkan dengan laporan pansus ini.

Di mana Fraksi Partai Golkar, PDI-Perjuangan dan Fraksi Gabungan menyetujui raperda itu untuk disahkan menjadi Perda. Maka, pansus pun menerima dan menyetujui Raperda RTRW menjadi perda PPU,”tandas Firmansyah.

Firmansyah menambahkan, Pansus I dan Pansus II DPRD dalam melakasanakan tugas membahas dan menyempurnakan raperda telah menyampaikan laporan pansus terhadap 9 Raperda Kabupaten PPU 13 Desember 2012 pada rapat paripurna yang lalu.

Dari laporan itu, Pansus I menunda dua raperda yaitu :

1. Raperda tentang perlindungan lahan pertanian tanaman pangan dan horticultura untuk sementara ditunda dengan alasan menunggu pengesahan Raperda yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang telah diusulkan Propinsi dan perlu singkronisasi dengan Pemerintah Kota/Kabupaten yang memiliki korelasi dengan Raperda ini .
   
2. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PPU 2011 – 2031 untuk sementara ditunda dengan alasan menunggu hasil indentifikasi Tim Pansus terkait luasan Holding Zone yang akan ditetapkan dengan waktu sampai akhir januari 2013.
   

Dari kedua Raperda yang ditunda itu, DPRD Kabupeten PPU memutuskan memperpanjang masa kerja pansus untuk membahas dan menyempurnakan Raperda RTRW 2011-2031 ini. Sementara itu, Bupati PPU H Andi Harahap dalam pidatonya, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten PPU yang sungguh-sungguh memberikan sumbangsih pemikiran dan kinerjanya.

Sehingga dapat diselesaikan raperda ini menjadi perda. “Sangatlah besar harapan kita, Raperda RTRW yang menjadi payung hukum daerah dapat bermanfaat dalam mewujudkan pengelolaan tata ruang daerah yang baik dan bersinergi dengan pelaksanaan program-program pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan,”terang Bupati Andi Harahap. Paripurna ini dihadiri sejumlah pejabat kepala SKPD, perwakilan FKPD, lurah, kepala desa dan sejumlah undangan lainnya.

Sumber : BalikpapanPos