Dengan adanya bias administrasi dan bias sektoral keterkaitan dengan kepentingan para pihak yang memerlukan lahan, apa lagi diperparah dengan adanya kondisi status kawasan hutan yang belum clear and clean, menyebabkan hutan menjadi sektor yang telantar. Secara ekonomis dijadikan sebagai bagian dari sumber ekonomi yang sangat ramai, namun pada sisi lain tidak ada aturan tentang peruntukan kawasan yang tegas.

Secara ekonomis siapapun dapat melakukan pemanfaatan hutan  (open acces), dengan dasar legitimasi masing-masing, yang pada sektor hilirnya dari bias administrasi dan sektoral tersebut merupakan permasalahan yang harusnya menjadi prioritas untuk para pengambil kebijakan. Bagaimana agar benang kusut seperti itu segera diakhiri, tentu dengan tanpa pretensi negatif dan kepentingan untuk para pengambil kebijakan dalam pemanfaatan kawasan hutan dimaksud.

Beberapa pemikiran agar kekusutan itu segera berakhir dan diakhiri, kiranya untuk solusi masalah tata ruang Kotim, adalah: pertama hendaknya pendekatan yang digunakan dalam penataan ruang di sektor kehutanan dapat dijadikan sebagai dasar. Artinya bahwa pendekatan itu sifatnya komprehensif. tidak hanya berangkat dari dimensi fisik dari ruang (hutan) dengan segala dimensinya, yaitu didasarkan kepada fungsi kawasan hutan dengan fungsi lindung, konservasi dan produksi semata.  

Di dalam RTRWP/RTRWK pendekatan yang digunakan hendaknya juga benar-benar berangkat dari kondisi fisik di lapangan yang sudah berubah, bahkan sangat berubah. Kedua,  di dalam penataan ruang kehutanan dan RTRWP/K perlu dilakukan dengan pendekatan geografis, pendekatan ekonomi, sosial, yuridis dan tidak kalah pentingnya dengan pendekatan aktor. Pendekatan geografis dilakukan mengingat kawasan yang menjadi titik tuju pengaturan itu merupakan kawasan yang khas. Kondisi konkret harus benar-benar dipahami sebagai dasar pembuatan kebijakan.

Dari pendekatan ekonomi, bahwa dalam penataan ruang kehutanan selama ini, pertimbangan sektor ekonomi lebih diutamakan oleh pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap lahan kehutanan. Bukan rahasia, bahwa permasalahan penataan ruang RTRWP Kalteng yang belum selesai selama ini karena adanya perbedaan kepentingan antar pemerintah daerah dengan Kementerian Kehutanan (Pusat) terkaitan proporsi peruntukan kawasan hutan dan kawasan budidaya non kehutanan.

Konkretnya, aplikasi pertimbangan ekonomi dengan pembangunan Kebun kelapa sawit dan pertambangan, pemerintah daerah mengusulkan luas kawasan hutan 56%  dan kawasan budidaya non kehutanan 46%, sedangkan Pemerintah Pusat menetapkan luas kawasan hutan sebesar 82% dan 12% budidaya nonkehutanan. Ini harus segera dijadikan titik temu. Sesuai dengan semangat otonomi daerah dan notabene daerah yang paling tahu kondisi wilayahnya, deskripsi daerah itulah yang dilegitimasi. Tanpa adanya titik temu, menyebabkan peta kawasan hutan (pengganti TGHK) untuk Kalteng belum dapat disahkan.

Pada perspektif pendekatan sosial, kiranya diakomodasikan kepentingan masyarakat secara konkret. Pendekatan sosial dalam penataan ruang adalah mengakomodasikan adanya space yang lebih leluasa untuk masyarakat. Dalamspace ini akan terbentuk modal sosial, yang didasari pada pola interaksi antara masyarakat dengan hutan. Modal sosial di dalam masyarakat dapat digunakan untuk menentukan pola pengelolaan sumber daya alam secara konkret. Dengan pendekatan ini, maka pembagian ruang dalam kawasan hutan dapat dilihat dari keberadaan modal sosial yang terdapat di sekitar kawasan hutan. Masyarakat secara konkret mempunyai tempat yang legal dan legitimate.

Perspektif Hukum

Pada perspektif pendekatan yuridis atau hukum, bahwa menurut UU No. 26 Tahun 2007, pendekaan politik dalam penataan ruang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu proses penataan ruang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak dan penataan ruang memerlukan adanya partisipasi masyarakat.

Perencanaan tata ruang kehutanan merupakan sebuah proses politik yang dituangkan dalam produk hukum yang ketika berada pada tataran aplikatif menimbulkan persaingan antar kelompok. Hal ini terkait dengan adanya proses pelepasan kawasan hutan untuk penggunaan di luar sektor kehutanan yang berdampak strategis, misalnya pelepasan hutan lindung yang harus dengan persetujuan DPR. Sebenarnya kompetisi itu wajar, namun jika tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan konflik.

Di sini diperlukan adanya pemahaman politik dalam  perencanaan tata ruang dan perencana harus mampu bersifat dan bertindak obyektif dalam merekomendasikan solusi ketika terjadi perbedaan pendapat dalam mengambil keputusan.

Pada perspektif ini, diketahui bahwa penyebab, dan pada akhirnya menjadi tantangan yang harus diselesaikan terkait dengan kekuatan politik yang diakomodasikan dalam bentuk hukum, adalah:

• mengemukanya konflik  kepentingan antar sektor seperti konflik penggunaan hutan untuk pertambangan dan perkebunan
• Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. Hal ini menyangkut belum adanya aturan yang secara tegas menentukan kelompok masyarakat mana yang memeiliki aturan adat/wilayah adat/Hak Ulayat. Di samping keawaman masyarakat dalam masalah tersebut.
• Masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini disebabkan oleh tumpangtindihnya aturan
• Terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan  dan norma yang seharusnya ditegakan. Penyebabnya adalah ketidakjelasan aturan yang dijadikan sebagai dasar.

Pendekatan aktor

Pada perspektif pendekatan aktor, digunakan untuk menjelaskan para pelaku yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam hal ini adalah masyarakat, pemanfaat hutan yang dating kemudian, dan penggagas kebijakan. Harus digarisbawahi bahwa permasalahannya berkait dnegan persoalan ekologi yang harus dikelola dengan tepat. Permasalahan ekologi tidak terlepas dari persoalan politik  dan ekonomi, sosial dan hukum dan bahkan permasalahan pada sektor lain yang kompleks.

Dengan pendekatan aktor, maka siapa saja yang terlibat dalam penataan ruang di sektor kehutanan harus dilibatkan secara konkret. Apakah dia aktor yang berada di Pusat maupun Daerah, atau masyarakat yang secara tradisional dan alami memanfaatkan hutan untuk kelangsungan hidupnya.

Dengan demikian, untuk menyelesaikan konflik ini perlu tindakan dalam mengambil kebijakan yang dapat mengakomodasi seluruh kepentingan dalam rangka pembangunan kelestarian hutan dan kawasan Kotim pada umumnya secara berkelanjutan. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan tersebut aspek lingkungan hidup perlu mendapat perhatian yang seimbang. Min dset-nya tidak semata ekonomi, tetapi juga sektor lain yang komprehensif.

Sumber : RadarSampit

Permasalahan cukup pelik berkenaan dengan perkembangan wilayah adalah tentang tata ruang. Peliknya masalah ini disebabkan oleh kondisi geografis yang berada pada tingkat variasi yang sangat tinggi. Bagaimana kondisi tata ruang Kotawaringin Timur? Tidak banyak yang mencermati permasalahan penting ini. Padahal, akibatnya sangat luas dan kompleks.

Secara umum, Indonesia ini adalah wilayah yang sangat bervariasi. Ada  wilayah dengan geografi pegunungan, tanah rawa dengan berbagai spesifikasi, ada wilayah padang alovial, dan kawasan gundul. Demikian pula pada sektor penduduk yang mendiami, pun berada pada tingkat prularisme yang sangat tinggi pula.

Itulah sebabnya, secara nasional penataan kawasan yang didasarkan pada bagaimana menciptakan tata ruang yang terintegrasi tidak pernah final. Jangankan secara nasional, pada wilayah administratif provinsi dan kabupaten kota saja masih sulit diwujudkan.

Sebagai dasar pemahaman umum, bahwa hingga saat ini penataan ruang Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Kotawaringin Timur khususnya, susunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum disahkan. Berbagai permasalahan yang secara lokal menggelayut, menjadikan tindak lanjut dari pembangunan yang berorientasi kepada RTRW itu terkendala.

Permasalahannya, pada kawasan yang tidak jelas itu, berdasarkan kebutuhan praktis dari penduduk bisa saja didirikan berbagai bangunan yang dipergunakan berbagai aktivitas. Tentu orientasinya adalah pengembangan ekonomi. Padahal kawasan yang dibangun itu berdasarkan RTRW bisa berbeda peruntukannya. Kalau sudah demikian, maka akan menjadi permasalahan yang tidak ada ujungnya di kemudian hari.

Pada sektor kehutanan misalnya, kawasan yang selama ini menjadi mind set untuk Kotawaringin Timur, belum juga disahkan oleh Menteri Kehutanan. Mencermati permasalahan administratif yang mengemuka adalah bahwa masih belum ada sinkronisasi di antara RTRWP Provinsi/Kabupaten/Kota  dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Hal ini secara teknis terjadi karena ketidaksesuaian antara rancangan penggunaan sektor lain yang sesuai dengan RTRWK pada satu sisi dengan peruntukan fungsi hutan sesuai TGHK (peta kawasan hutan) pada sisi lain.

Sejatinya, untuk TGHK ini sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh Menteri Pertanian, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 137/Kpts-II/1986. SK ini kemudian menjadi dasar bagi Menteri Kehutanan untuk melakukan penataan ruang di sektor kehutanan di Kotim. Namun karena adanya perubahan secar fisik pada kawasan hutan akibat penjarahan, salah peruntukan dan seterusnya menyebabkan TGHK sudah tidak sesuai lagi dengan dengan kenyataan.

Berdasarkan hal di atas, mutlak perlunya dilakukanlah perubahan terhadap TGHK yang ada berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan tersebut. Di sinilah permasalahannya, karena sampai sekarang kawasan hutan kita belum memiliki kawasan penunjukan hutan. Tentu saja akibat berikutnya, waktu tidak bisa berhenti atau dihentikan. Aktivitas eksploitasi hutan yang harusnya berpedoman kepada arahan penunjukan itu menjadi kehilangan orientasi.

Akibat Pada RTRWK

Ibarat aliran air, maka ke hilirnya sebagai dampak dari tidak adanya penataan ruang sektor kehutanan berakibat pada lambatnya penyelesaian RTRWK (Rencana tata Ruang Wilayah Kehutanan). Sejatinya pedoman untuk penyusunan RRWK di Kotim, yang merujuk pada nafas desentralisasi sudah ada. Yaitu Perda Nomor: 08 Tahun 2003, tertanggal 29 September 2003.

Atas dasar Perda tersebut, ditindaklanjuti dengan revisi yang mengacu pada SK. Menhut Nomor: 529/Menhut/II2012, tanggal 25 September 2012. Pada RTRW yang disusun pada tahun 2003 dan berlaku sampai tahun 2015 tersebut, terdapat perbedaan dengan TGHK yang ada dan paduserasi antara RTRWP 2003-2015 dengan TGHK. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya perbedaan arahan fungsi dan pemanfaatan kawasan. Mengapa hal ini terjadi, tidak lain penyebabnya adalah tidak adanya arahan atau bahkan dasar hukum yang pasti tentang peruntukan kawasan

Lebih detilnya, bahwa di dalam TGHK kawasan hutan dibedakan menjadi lima yaitu:

• kawasan hutan produksi tetap;
  
• hutan produksi terbatas;
  
• hutan konversi;
  
• hutan lindung dan
  
• hutan konservasi.       
  

Nah, di dalam RTRWP dibedakan menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung termasuk kawasan pelestarian alam, kawasan hutan suaka alam. Sementara budidaya meliputi kawasan hutan produksi, perkebunan, industri, pariwisata, dan pemukiman.  Hal ini belum lagi jika dimasukkan faktor lain, bahwa permasalahan RTRWP itu juga terkait dengan penataan ruang sektor kehutanan. Apakah itu? Tidak lain adalah masalah klasik berupa pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan oleh perkebunan, pertambangan, dan pemukiman di kawasan hutan produksi dan hutan konservasi. Hal ini sebenarnya tidak bisa disalahkan sepenuhnya karena mobilitas ekonomi masyarakat memang menghendaki. Sementara peruntukan kawasan masih tidak jelas.

Sebagai tambahan, bahwa sebenarnya untuk mengakomodasi kebutuhan lahan dan menangani tumpang tindih kawasan, Menteri Kehutanan telah mengeluarkan kebijakan tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, berdasarkan PP No. 10 Tahun 2010. Namun itu memang untuk nasional, yang ketika diterapkan di daerah muncul permasalahan yang tidak sama antara satu wilayah dengan wilayah lain.

Perubahan Peruntukan 

Sebagai referensi, bahwa sebenarnya tidak diharamkan mengadakan perubahan tentang peruntukan kawasan, asalkan tidak ekstrem. Ukuran ekstrem atau tidak, memang relative. Pada akhirnya akan tegantung pada bagaimana policy yang didasarkan pada diskresi yang cerdas dan tanpa pretense negatif dari pejabat penentu kebijakan.

Dipahami bahwa pada dasarnya perubahan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Hal ini dapat dilakukan secara parsial dan secara administratif berada atau untuk wilayah provinsi. Perubahan secara parsial ini dapat dilakukan secara teknis dengan cara tukar menukar kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan. Hal ini merupakan cara paling praktis dan tidak menyalahi aturan. Ini contoh perubahan yang tidak ekstrem.

Dalam pandangan Dodik Ridho Nurrochmat, adanya permasalahan tumpang tindih lahan dalam penataan ruang pada sektor kehutanan itu diakibatkan bias wilayah administrasi. Bahwa selama ini basis dalam penataan ruang berbasis pada ruang wilayah administratif didasarkan pada aturan tentang luas minimum kawasan hutan dalam suatu wilayah administratif kabupaten atau provinsi. Konkretnya sebesar 30 persen dari luas wilayahnya.

Dengan demikian harusnya penataan ruang, termasuk penataan ruang kehutanan dilakukan berdasarkan keterkaitan fungsional wilayah. Konkretnya adalah kawasan yang berfungsi sebagi penyangga ekosistim (biorregion), yaitu kawasan pesisir dengan hutan bakau, kawasan pegunungan dengan kekayaan biodiversitas, kawasan daerah aliran sungai  (DAS) dan kawasan yang memiliki keterkaitan fungsional lainnya.

Sehubungan dengan itu, kebutuhan mendesaknya adalah dilakukannya koordinasi pada level pemerintahan baik secara vertikal maupun horisontal. Koordinasi untuk menentukan pengawasan dan pemanfaatan kawasan, serta koordinasi penyelesaian masalah atau solusi konflik, atas permasalahan yang muncul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan.

Di samping bias wilayah administrasi juga adalah bias antar sektor. Bahwa mekanisme penataan ruang selama ini sangat bias kepentingan sektoral terutama dalam era pemerintahan masa lalu yang sentralistik dan vertikal. Walaupun terjadi pergeseran arah kebijakan pembangunan menjadi desentralisasi dan euphoria otonomi daerah, produk rencana tata ruang sering kali berada dalam kedudukan yang lemah bila dibandingkankan dengan kepentingan sektor yang dibijaksanai Pusat.

Hal ini pada gilirannya memunculkan konflik yang sulit dicarikan solusinya. Perbedaan kepentingan dan orientasi dasar antara kepentingan pusat dan daerah merupakan masalah klasik yang menjadi penghambat pencapaian solusi di semua sektor. Namun bukan berarti pesimis, bagaimanapun harus senantiasa dicarikan solusinya dengan itikad yang lebih jernih yaitu kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dijauhkan ego sektoral dalam pencarian sulusi tersebut.

Sumber : RadarSampit