Category:

Kabupaten Paser Pelajari RTRW Balangan

3/24/2013

PARINGIN – Berdasarkan kesepakatan bersama antara Kabupaten Balangan dan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur yang telah dimulai sejak tahun 2008, sejauh ini telah dipasang sebanyak 32 patok pilar perbatasan wilayah antara Kabupaten Balangan dan Kabupaten Paser. Namun begitu, proses terkait kesepakatan masih terus berjalan, dan saat ini sedang menunggu surat keputusan penetapan batas daerah dari Kementrian Dalam Negeri tentang keabsahan 32 patok tersebut.

Disisi lain, sebagaimana yang diketahui, berita acara perbatasan antara kedua pihak merupakan salah satu syarat dalam tahapan penyusunan Raperda RTRW. Menjelang penyusunan Raperda RTRW Kabupaten Paser, Pansus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Balangan untuk membicarakan dan mempelajari Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Balangan. Rabu (20/3) kemarin, yang bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Balangan. Tampak berhadir sejumlah SKPD terkait, serta Ketua DPRD Balangan, H Zainuddin. Bupati Balangan H Sefek Effendie mengatakan, RTRW tidak bisa lepas dari kondisi dan potensi dari wilayah yang bersangkutan, serta isu strategis yang ada atau hendak diangkat.

Di Balangan sendiri lanjutnya, isu strategis yang diangkat adalah dampak lingkungan dari pertambangan, alih fungsi lahan, pengembangan Balangan sebagai Agropolitan bencana alam dan lainnya. “Tentunya, isu-isu tersebut berakar dari kondisi dan potensi alam. Topografi Balangan sendiri cukup beragam, mulai dari dataran, berbukit-bukit hingga pegunungan,” jelasnya. Sementara itu, Ketua Pansus III DPRD Kabupaten Paser H Amiruddin ST mengucapkan terima kasih atas sambutan dan kesediaan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menyambut kedatangan pihaknya beserta rombongan. “Semoga dari kunjungan ini, banyak yang bisa kami pelajari dari RTRW yang ada di Kabupaten Balangan, dan bisa kami terapkan di Kabupaten Paser,” tandasnya. (mr-125/by/ram)

Sumber : RadarBanjarmasin

0 Comments

RTRW Banjar Tunggu Disahkan

3/24/2013

0 Comments

MARTAPURA – Setelah menunggu selama beberapa bulan, akhirnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar selesai dievaluasi. Penerapannya akan segera dilakukan setelah disahkan oleh pihak Provinsi Kalimantan Selatan.
Setelah evaluasi dilakukan, tidak banyak bagian dari RTRW kabupaten tersebut yang mengalami perubahan. Selanjutnya RTRW tersebut akan segera dijadikan Peraturan Daerah (Perda) sehingga menjadi salah satu rujukan untuk melakukan pembangunan dan pengembangan daerah.

Namun demikian, ada perubahan yang cukup signifikan dalam RTRW tersebut, yakni mengenai kawasan terbangun untuk kecamatan Gambut dan Kertak Hanyar.Pada RTRW sebelumnya, kawasan terbangun di dua kecamatan tersebut hanya 750 meter dari as jalan, namun sekarang berubah menjadi 1,250 meter dari as jalan. Karena bertambahnya luasan kawasan terbangun di dua kecamatan tersebut otomatis pembangunan nantinya akan mengganggu kawasan pertanian yang ada di kawasan tersebut.

KasubbidTransportasi, Perhubungan dan Rencana Tata Ruang, Ratu Fifi Sophia, mengungkapkan , adanya perubahan untuk kawasan terbangun tersebut adalah untuk kebutuhan pembangunan dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan. Karena kedua kawasan tersebut adalah kawasan penyangga ibukota Provinsi, sehingga pembangunan di kecamatan tersebut akan tumbuh dengan pesat.
“Itu adalah batas maksimal dan tidak akan mungkin ditambah lagi, sedangkan untuk kawasan pertanian berkelanjutan yang terganggu akan diganti ke daerah lain seperti di kecamatan Simpang Empat dan Pengaron,” ungkapnya.

Hanya saja Fifi tidak dapat menyebutkan berapa jumlah pasti lahan pertanian yang terkena dampak dari bertambahnya luas kawasan terbangun tersebut. Dengan alasan mereka masih belum menerima data lahan pertanian yang terganggu di dua kecamatan tersebut dari dinas Perkebunan, nan Pertanian Kabupaten Banjar.

Sumber : RadarBanjarmasin

0 Comments

Zona Pelabuhan Harus Sesuai RTRW

2/18/2013

0 Comments

Penetapan zona pelabuhan harus sesuai rencana tata ruang wilayah atau RTRW yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah setempat, ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Iqbal Yudiannoor, di Banjarmasin, Selasa.

"Karena itu kita akan cari tahu pemberitaan Bupati Tanah Bumbu (Tanbu), Kalsel H Mardani H Maming yang menyatakan, Angsana merupakan zona pelabuhan, bukan kawasan konservasi terumbu karang," kata dia saat berada di ruang kerjanya.

"Sebab sepengetahuan kami selama ini, kawasan terumbu karang di Bunati, Kecamatan Angsana tersebut, merupakan kawasan konservasi, sehingga tak boleh ada pelabuhan ataupun aktivitas lain yang bisa merusak kawasan itu," lanjutnya.

Namun politisi Partai Demokrat itu berpendapat, penyataan Bupati Tanbu mengenai Angsana sebagai zona pelabuhan tersebut, wajar-wajar saja dan merupakan haknya, bukan kewenangan DPRD Kalsel.

"Tapi perlu diketahui bersama, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, RTRW kabupaten/kota harus mengacu pada RTRW Provinsi setempat. Sementara RTRWP Kalsel 2012 - 2032 masih dalam pembahasan," tuturnya.

"Oleh karananya, walau RTRW Kabupaten Tanbu sudah ditetapkan, kalau nanti tak sesuai RTRWP Kalsel, maka harus dilakukan revisi atau penyesuaian. Sebab RTRW Kabupaten itu sendiri belum disahkan menjadi Perda," demikian Iqbal.

Sementara di Bunati Tanbu (sekitar 230 kilometer timur Banjarmasin) atau pada kawasan terumbu karang tersebut terdapat pelabuhan khusus (Pelsus) dari perusahaan pertambangan, untuk pengapalan batu bara.

Keberadaan Pelsus tersebut menjadi sorotan anggota Komisi II bidang ekonomi dan keuangan, serta Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi, perhubungan serta lingkungan hidup.

Selain itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pecinta lingkungan, seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel, juga menaruh perhatian serius terhadap persoalan terumbu karang Bunati tersebut.

Pasalnya kawasan terumbu karang Bunati mengalami kerusakan, bahkan terancam punah, diduga karena aktivitas Pelsus dengan pengapalan batu bara.

Sedangkan terumbu karang merupakan sumber daya perikanan dan kelautan yang harus dijaga bersama kelestariannya, karena berkaitan dengan mata pencaharian dan kehidupan manusia, ujar Ketua DPRD Kalsel Nasib Alamsyah.

Sumber : AntaraNews

0 Comments

Banjar Urung Resmikan RTRW

1/26/2013

0 Comments

MARTAPURA - Walaupun sebelumnya sempat ingin menetapkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar di akhir tahun lalu, namun hal tersebut urung dilakukan dan memilih bersabar sambil menunggu RTRW yang tengah disusun Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Padahal rencana pengesahan Perda RTRW tersebut dilakukan pada akhir Desember 2012 kemarin, mengingat penyusunan RTRW tersebut sudah masuk ke Provinsi pada Juli 2012 lalu. Serta rencana pembangunan kabupaten juga bisa terarah dan sesuai dengan tata ruang yang ada.

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Banjar Muhammad Riza Dauly mengungkapkan, ditundanya peresmian RTRW tersebut dengan tujuan agar nantinya RTRW Kabupaten Banjar tidak lagi bongkar pasang untuk menyesuaikan dengan RTRW dari Provinsi Kalsel.

“Untuk RTRW Kabupaten Banjar diambil kebijakan untuk menyelaraskan dengan RTRW Provinsi, untuk itu kita tetap akan menunggu sampai Maret mendatang, karena RTRW se Kalimantan Selatan masih digodok di DPRD Provinsi dan belum selesai,” ujarnya kepada Radar Banjarmasin. Terlebih pihak provinsi juga sudah pula menjanjikan untuk menyelesaikan RTRW tersebut secepatnya. Kalaupun tetap dipaksakan untuk diresmikan RTRW tersebut kemungkinan besar akan ada perubahan “Sebab sesuai dengan ketentuan yang ada kita mengacu pada ketentuan peraturan yang lebih tinggi. Kalau perda kita diresmikan namun ada bertentangan dengan yang dikeluarkan provinsi tentunya kita kembali akan melakukan perubahan dan menyesuaikan lagi,” katanya.

Namun lanjutnya, beberapa poin penting dalam RTRW kabupaten sudah diplot sesuai dengan rencana pembangunan kabupaten Banjar, seperti untuk kawasan perkantoran baru yang direncanakan di kawasan Indrasari serta pembangunan di Gambut dan Kertak Hanyar. Begitu juga dengan zonasi kawasan pertanian sudah ditetapkan, serta hutan lindung tidak berubah dan sesuai dengan Kepmenhut No 435/2009. Sehingga untuk kawasan hutan lindung di Kabupaten Banjar kemungkinan besar tidak akan berubah.

Sumber : RadarBanjarmasin

0 Comments

Links

www.Sanitasi.Net
www.Sanitasi.Org
www.TeknikLingkungan.Com

www.Nawasis.Com
www.InfoProcurement.Com
www,InfoKonsultan.Com

Kabupaten Paser Pelajari RTRW Balangan

RTRW Banjar Tunggu Disahkan

Zona Pelabuhan Harus Sesuai RTRW

Banjar Urung Resmikan RTRW

Tata Ruang

Berita Lainnya

Archives

Categories

Links