Ruai TV Pontianak:. Rencana Tata Ruang wilayah merupakan hal yang harus diperhatikan, sebab jika tidak akan mengaggu Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat..

Sumber : RuaiTV

Ruai TV Pontianak:. Kalimantan Barat Memiliki potensi Komoditif Unggulan, sehinggga dalam penyusunan RTRWP 2012/2032 pansus RTRWP 2012-2032 memploting pencadangan lahan pangan berkelanjutan.

Sumber : RuaiTV

SINGKAWANG- Fraksi Amanat Kebangkitan Sejahtera Daerah DPRD Kota Singkawang menolak Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah 2012-2032  disahkan menjadi Perda.  Namun lantaran kalah suara, RTRW ditetapkan karena lima fraksi menyetujuinya, Rabu (23/5). Fraksi Amanat Kebangkitan Sejahtera Daerah (Akseda) yang terdiri dari Anggota DPRD dari partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Daerah (PPD) menyatakan meminta menunda disetujui, karena RTRW Provinsi 2012-2032 belum ditetapkan.

“Meski Raperda RTRW Kota Singkawang sudah dikonsultasikan ke pada Pemprov Kalbar, namun berdasarkan UU Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang Pasal 25, berlaku mutatis mutandis dimana untuk perencanaan tata ruang wilayah kota mengacu pada RTRW Nasional dan Provinsi, sementara RTRW Provinsi belum ditetapkan ,” kata juru bicara Fraksi Akseda DPRD Kota Singkawang, Paryanto, Rabu (23/5).

“Kita tunggu dulu sampai ditetapkannya Perda RTRW Provinsi,” kata Paryanto. Hal ini guna menghindari adanya perbedaan-perbedaan antara RTRW Kota Singkawang dengan Provinsi Kalimantan Barat, sehingga RTRW yang telah disahkan harus dirubah kembali.  Wakil Wali Kota Singkawang, Edy R Yacoub mengatakan dalam penetapan RTRW Kota Singkawang memerlukan proses panjang dan melalui kajian dan menyesuaikan peraturan yang ada, karena tidak hanya menyangkut satu institusi.

“Termasuk di Provinsi ataupun Nasional, sudah dilakukan konsultasi baik oleh eksekutif dan legislatif, tentunya jika sudah melalui proses seperti itu ada kebenaran jika memang ada hal yang bertentangan tentu tidak akan ada rekomendasi,” kata Edy R Yacoub, usai Rapat Paripurna DPRD Kota Singkawang.  Ketika ditanya apakah bisa dijamin jika telah disahkan meski RTRW Provinsi Kalbar belum ditetapkan sehingga ada pertentangan nantinya, dikatakan Edy, tentunya ini juga telah melewati beberapa proses hingga akhirnya diberikan rekomendasi untuk disetujui.

“Artinya sudah melalui tahapan evaluasi agar tidak muncul persoalan di kemudian hari,” katanya.   Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Singkawang, Sumastro menyebutkan RTRW Kota Singkawang sudah bisa ditetapkan karena telah melalui tahapan-tahapan, termasuk padustrasi baik di Provinsi maupun pusat, artinya Raperda RTRW ini sudah sinkron dengan RTRW Nasional dan Provinsi. “Meski belum ditetapkan (RTRW Provinsi), substansinya sudah sinkron dengan RTRW Kota Singkawang,” kata Sumastro. 

Sumber : PontianakPostOnline

PONTIANAK—Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan siap menampung aspirasi masyarakat terkait masalah tata ruang. Aspirasi tersebut akan diakomodir dalam rencana tataruang baru yang kini penetapannya sedang dalam proses. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalbar, Jakius Sinyor, kemarin. 

Hal ini menanggapi aspirasi dari Koalisi Masyarakat Sipil dari 14 kabupaten/kota di DPRD Kalbar, pada Senin (30/4). Dalam aspirasinya, warga mendesak untuk dilibatkan dalam revisi RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi). Selain itu, warga juga mengungkapkan tentang setumpuk permasalahan tataruang yang masih terjadi di lapangan antara lain adanya tanah adat dan kampung yang termasuk ke dalam kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi. Ada pula yang tumpang tindih dengan izin perusahaan. Warga berharap masalah-masalah ini dapat diakomodir dalam RTRWP yang baru. 

Menurut Jakius, kunci dari terakomodir atau tidaknya aspirasi yang disampaikan warga tersebut tergantung pada data dari pihak kabupaten/kota. Jika aspirasi itu termasuk ke dalam usul yang disampaikan oleh bupati/wali kota, maka akan diupayakan untuk diakomodir dalam tataruang yang baru. Jika secara de facto sebuah kampung memang sudah lebih lama ada dibandingkan dengan penetapan kawasan lindung, maka wilayah kampung dapat dikeluarkan dari peta kawasa lindung. “Kalau data dari bupati betul, benar-benar data existing, nanti bisa kita kurangi atau kita enclave. Tidak masalah. Jadi tergantung data dari bupati,” jelasnya. 

Selama ini, data dari pihak kabupaten/kota itulah yang dianggap kurang akurat sehingga tim terpadu kesulitan untuk merumuskan tataruang. Selain itu, data dari bupati/wali kota juga terlambat disampaikan. Akibatnya, proses penyusunan tataruang di tingkat provinsi juga molor. Saat ini, kata Jakius, proses revisi tataruang masih menunggu hasil rekomendasi atau persetujuan substansi pola ruang dari Kementerian Kehutanan. “Kita sedang menunggu undangan dari Tim Terpadu. Nanti Pak Gubernur bersama para bupati akan mempresentasikannya di depan menteri kehutanan untuk minta persetujuan,” ujarnya.

Gubernur Kalbar, Cornelis, sebelumnya juga sudah menyinggung tentang proses penyusunan RTRWP. Menurutnya, penyusunan RTRW banyak makan waktu karena pemprov ekstra hati-hati. Ia juga mengakui banyaknya kawasan pemukiman yang tumpang tindih dengan kawasan hutan atau kawasan lindung.

Sumber : PontianakPost

NGABANG-Bupati Kabupaten Landak Adrianus Asia Sidot, Senin (7/5) kembali menyampaikan pidato pengantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif eksekutif pada rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Landak. Raperda tersebut yakni Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2011-2031 Kabupaten Landak.

Dalam pidatonya, Bupati mengatakan RTRW Kabupaten Landak tahun 2011-2031 sudah melalui berbagai proses yang sangat panjang. “Perlu saya informasikan juga bahwa sampai saat ini proses RTRW Landak tersebut belum selesai. Namun demikian, saya sudah diperkenankan untuk mengajukan Raperda mengenai RTRW ini. Untuk saat inipun naskah akademik dari RTRW Landak tersebut ada di Bakorsurtanal Bogor” ujar Bupati dihadapan anggota DPRD Landak.

Menurut Bupati, proses RTRW inipun memang melibatkan banyak lembaga. Artinya, bukan hanya di Pemkab Landak saja, tetapi sampai kepada lembaga-lembaga atau Kementerian-kementerian yang terkait.  “Sehingga memang tidak gampang untuk menetapkan RTRW tersebut. Jadi hal ini mohon dimaklumi. Bukan karena Pemkab Landak lalai dalam mengajukan Raperda ini, tetapi kita memang mengikuti alur proses yang begitu rumit dalam persetujuan RTRW tersebut,” aku Bupati. 
Bupati mengakui, disatu sisi, RTRW tersebut memang sangat penting. Sebab di RTRW ini mengatur status-status kawasan dan memiliki implikasi hukum yang juga sangat penting. 

“Sebab aspek hukum dari RTRW ini sangatlah kuat. Disamping itu, jika dilanggar, akibatnyapun ditanggung oleh Bupati atau siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap RTRW tersebut dengan ancaman hukuman penjara,” ungkapnya, seraya meminta supaya aspek-aspek tersebut harus dicermati oleh berbagai pihak.   Sebab, penentuan status atau fungsi suatu kawasan, seharusnya melalui pengkajian yang cermat dan mendalam. “Karena bagaimanapun juga, status sebuah kawasan atau fungsi satu kawasan memiliki dampak sosial yang luas,” ucapnya. 


Sumber : PontianakPostOnline

MEMPAWAH- Eeksekutif diminta segera menyerahkan draf Rancangan Peraturan Daerah (raperda)  tata ruang Kabupaten. Hal ini dinilai sangat penting sebagai petunjuk mendukung pelaksanaan program kerja yang ada. Perda  tata ruang itu dinilai penting dalam rangka mengatur penggunaan ruang dan lahan di masyarakat. ‘’DPRD mendesak Pemerintah Kabupaten Mempawah. Secepat draf itu diserahkan,” desak Susanto SE ME. 

Dia  menjelaskan, keberadaan perda tata ruang itu dimaksudkan untuk memudahkan penempatan dan pemanfaatan ruang dan lahan di kabupaten pontianak. Termasuk kegiatan investasi di masyarakat. "Penetapan tata ruang  akan memantapkan pemanfaatan lahan dan ruang di masyarakat. Selama ini masih terkesan semberawut dan belum diatur dalam suatu perda," nilainya. 

Susanto mengakui,  perda tata ruang juga sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan tindakan hukum kepada siapa saja yang melanggar ketentuan tata ruang tersebut. “Kepada orang, perusahaan atau badan yang melakukan penyalahgunaan ruang dan lahan di daerah ini  bisa diproses secara hukum. Sehingga perda ini dapat memproteksi secara dini bentuk-bentuk pelanggaran pengolahan ruang dan lahan," tegasnya.

Dia  mencontohkan, suatu daerah yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian, tidak boleh dibangun pemukiman atau lainnya. Jika ketentuan itu dilanggar,maka pemda dapat mengambil tindakan tegas."Tata ruang yang ada selama ini kurang tertata dengan baik. Kita masih melihat daerah pemukiman yang juga dibangun pasar dan lainnya sehingga menimbulkan kesan semberawut," uajrnya.

Tak hanya itu, semberawutnya penataan ruang dan lahan menyebabkan produktifitas komoditi daerah ini menurun. Salah satunya sektor pertanian. Karena adanya alih fungsi lahan menyebabkan produksi pertanian di kabupaten pontianak menurun. Misalnya lahan pertanian yang dibangun penangkaran walet atau pemukiman warga.

Wajar saja jika dia mendesak eksekutif secepatnya menyampaikan draf raperda tata ruang kepada DPRD. Mengingat materi substansi menyangkut ketentuan tata ruang ini sudah disetujui oleh kementrian PU.  Sehingga  tidak ada lagi alasan pemda untuk menunda penyerahan perda itu. Bersama eksutif telah melakukan ekspose di kementrian PU. Keberadaan perda Ini akan sangat penting dalam mempermudah pemda menentukan fokus pembangunannya. 

Sumber : PontianakPost

Aktivitas jual beli di Pasar Flamboyan Pontianak berjalan seperti biasa. Tidak ada kesan istimewa malam itu. Para pembeli datang silih berganti. Pedagang menjajakan sayur-mayur. Ada bayam, kacang panjang, jagung, tomat, juga cabai. Mereka menanam di kebun sendiri. Mayoritas sayuran berasal dari Desa Rasau Jaya III, Rasau Jaya, Kubu Raya. BUDI MIANK, Pontianak 

HAMPIR setiap hari pedagang melintasi jalan rusak dan bergelombang yang menghubungkan Pontianak dengan Teluk Batang, Kayong Utara. Kondisi jalan sudah dibeton, tapi struktur tanah gambut membuat jalan itu tetap ambles bergelombang. Akses kendaraan dengan tonage berat melintasi jalan itu.Dibutuhkan waktu tidak kurang dari dua jam untuk mencapai lokasi perkebunan sayur milik petani di Desa Rasau. Padahal jarak tempuh hanya berkisar 40 kilometer dari pusat Kota Pontianak. Inilah satu-satunya aksesibilitas jalan darat yang bisa dilewati para pedagang atau pengumpul sayur.

Arif, misalnya, salah seorang pedagang sayur di Pasar Flamboyan mengatakan kondisi jalan di Rasau tidak kunjung membaik meski pemerintah sudah berupaya melakukannya melalui betonisasi. “Kami tidak punya jalan alternatif dari kebun kecuali melintasi jalan buruk itu. Itulah jalan poros satu-satunya yang kami lewati setiap hari,” kata pedagang 35 tahun tersebut.Arif dan puluhan pedagang sayur lainnya di Pasar Flamboyan Pontianak, tidak peduli dengan kondisi jalan seperti itu. Bagi mereka, hidup harus berlanjut. Pun tidak ada alasan untuk tak berjualan lantaran jalan poros Rasau Jaya – Pontianak rusak.

“Saya tidak tahu apa itu tata ruang. Tapi yang pasti saya tidak pernah dengar, juga tidak pernah diajak untuk mendengar. Apalagi dimintai pendapat. Kami pedagang kecil hanya minta pemerintah mau peduli dengan kami. Setidaknya memperbaiki jalan yang kami lintasi setiap hari,” katanya. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Pontianak, Abdurrani Muin, mengamini ketidaktahuan pedagang soal tata ruang. “Sosialisasi sangat lemah sehingga banyak warga yang tidak tahu. Padahal, tata ruang itu bercerita soal wajah Kalbar 20 tahun ke depan. Infrastruktur jalan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan semua aspek kehidupan lainnya,” katanya.

Dalam pandangan Abdurrani, sejatinya revisi tata ruang itu jangan hanya dibuat di atas kertas. Tetapi, harus ada realisasi yang lebih nyata di lapangan. Sebab, tata ruang didesain sedemikian rupa, semata-mata untuk kepentingan masyarakat banyak. Prosesnya harus pula disesuaikan dengan amanah UUD 1945.“Amanah UUD 1945 itu jelas menyebut pengelolaan bumi disesuaikan untuk kepentingan rakyat. Nah, selama tata ruang itu diarahkan ke sana, saya kira tidak ada masalah. Tetapi, sebaik-baik revisi tata ruang yang dibuat, jika hanya ada di atas kertas, semua itu menjadi tak berguna,” papar Abdurrani. 

Dia menegaskan, tata ruang itu sangat penting disosialisasikan mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa atau kelurahan. Seluruh lapisan masyarakat harus tahu bagaimana wajah daerah tempat tinggalnya. Apa yang boleh dan tidak boleh mereka kerjakan.Ini bertujuan agar di kemudian hari tidak perlu terjadi sengketa lahan yang memicu terjadi konflik sosial. “Sudah seringkali kita mendengar cerita tentang konflik lahan antara masyarakat dengan pengusaha, dan antara pengusaha atau masyarakat dengan satwa. Ini yang harus kita hindari,” cetusnya.

Sebelum revisi tata ruang Kalbar selesai, Abdurrani berharap ada pertemuan yang melibatkan para pihak seperti pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. “Sebelum finishing, sebaiknya ada sosialisasi ke bawah atau ekspos publik. Sejauh ini saya lihat belum ada sosialisasi sama sekali. Hanya iklan yang tidak efektif dibaca mayoritas warga,” pungkasnya. 

Sementara Kepala Divisi Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Kalbar, Hendrikus Adam menjelaskan, sesuai amanat pasal 7 ayat (1) UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, memberikan gambaran jelas soal keberpihakan dari upaya penataan ruang oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah.   “Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Rambu-rambu ini semestinya menjadi angin segar bagi proses pembahasannya. Setidaknya sudah menyiratkan nilai-nilai keberlanjutan, akuntabilitas, dan keterbukaan,” papar Adam.

Sayangnya, selama rentang waktu perjalanan proses revisi tata ruang Kalbar itu masih jauh dari unsur keterbukaan. Padahal, pelibatan para pihak dalam menentukan wajah Kalbar 20 tahun ke depan, sangat ditentukan oleh kolaborasi pemikiran banyak pihak, untuk meminimalisasi konflik kepentingan di kemudian hari. Adam menyebut, asas dan tujuan yang digariskan sebenarnya diamanahkan untuk menjamin diperolehnya kemakmuran atas penataan ruang oleh negara melalui pemerintah dan pemerintah daerah. “Jadi, terlalu dini untuk menyatakan pelaksanaan penataan ruang selama ini berhasil,” cetus Adam. 

Sumber : PontianakPostOnline

Metrotvnews.com, Sanggau: Warga di perbatasan Indonesia-Malaysia menolak Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kalimantan Barat. Mereka mengancam bergabung dengan Malaysia, jika RTRW tersebut disetujui DPRD Kalimantan Barat.

"RTRW tidak berpihak kepada masyarakat karena lebih mengutamakan kepentingan investasi skala besar," kata John Bandan, tokoh masyarakat di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Senin (30/4).

Ancaman tersebut diutarakan warga di perbatasan Indonesia-Malaysia, saat bertemu dengan Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan RTRW di DPRD Kalimantan Barat, di Pontianak.

Warga menganggap pemerintah Kalimantan Barat tidak pernah melibatkan mereka dalam pembahasan RTRW. Akibatnya, aturan tersebut berpotensi menimbulkan konflik karena merugikan warga pemilik lahan.

"Perusahan kelapa sawit, pertambangan, dan HTI (hutan tanam industri) merampas tanah masyarakat dengan HGU (hak guna usaha), yang dikeluarkan pemerintah," jelas John.

Ia bersama perwakilan warga yang bergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang yang Adil dan Berkelanjutan, mendesak DPRD membatalkan RTRW tersebut.

"Kami minta DPRD tidak terburu-buru menyutujui RTRW sebelum tuntutan warga diakomodasi," kata Hermawansyah dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang yang Adil dan Berkelanjutan.

Menurut penggiat lembaga swadaya masyarakat ini sengketa akan muncul berkaitan dengan konversi dan penetapan status kawasan. Pasalnya, banyak masyarakat yang menetap dan mengelola lahan di kawasan konsesi dan konservasi.

Pansus Pembahasan RTRW di DPRD Kalimantan Barat berjanji mengakomodir tuntutan warga tersebut. Mereka bahkan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada semua elemen masyarakat untuk memberikan masukan.

"DPRD sangat berhati-hati. Kami akan mengelar lokakarya dan uji petik di lapangan terlebih dahulu sebelum menyetujui RTRW," kata anggota pansus Retno Pramudya.

Sumber : MetroTVNews.com

PONTIANAK - Proses penyusunan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Barat memakan waktu hingga hampir tiga tahun. Menurut Gubernur, Cornelis, banyak waktu yang diperlukan karena dalam penyusunan RTRW bersama tim terpadu ini, pemprov ekstra hati-hati.  “Kalau tidak hati-hati, bupati bisa terancam penjara,” katanya, Senin (23/4). Sebab, banyak kawasan yang tumpang tindih dengan kawasan hutan atau kawasan lindung. Saat ini menurutnya penyusunan RTRW Kalbar sudah rampung. Tahapan yang segera akan ditempuh yakni ekspos oleh gubernur ke Kementerian Kehutanan RI dan selanjutnya disampaikan di depan DPR RI. 

Cornelis menyebutkan, sedianya ekspos ke Kementerian Kehutanan dijadwalkan pada Pebruari 2012 lalu. Namun, jadwal tersebut terpaksa bergeser karena beberapa persoalan. “Mungkin Kamis ini saya baru akan ketemu menteri kehutanan. Setelah ekspos dengan menteri, baru ke DPR Komisi V,” ujarnya.  Dalam penyusunan RTRW ini, ketelitian dinilai sangat perlu. Adapun persoalan yang ditemukan di lapangan, antara lain adanya kampung yang tumpang tindih atau berada dalam kawasan hutan atau kawasan lindung. Ada pula pemukiman transmigrasi yang berada di kawasan lindung.

“Termasuk kampung orang tua saya masuk ke hutan lindung. Akibatnya, tanah masyarakat di situ tidak bisa bersertifikat,” ungkapnya. Padahal, warga setempat sudah bermukim di lokasi itu sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia. Selain itu, ada juga kabupaten yang mayoritas kawasannya adalah taman nasional seperti di Kayong Utara. Taman Nasional Gunung Palong mendominasi kabupaten tersebut. 

Cornelis mengakui, upaya penyusunan RTRW ini merupakan pekerjaan yang sangat berat dan banyak menelan biaya. Kadang-kadang, data yang disampaikan juga kurang lengkap sehingga pemprov terpaksa melakukan upaya-upaya jemput bola. Mengenai tata ruang di lima pintu perbatasan, sejauh ini sudah tidak ditemukan lagi permasalahan, kecuali di Jasa-Kabupaten Sintang. “Lokasinya kena hutan lindung. Jadi, mungkin nanti akan kita geser tetapi masih menunggu kesepakatan dengan pihak Malaysia,” jelasnya. 

Menanggapi ini, Ketua Rombongan Komisi V DPR RI, Nusyirwan Sujono mengatakan, revisi tata ruang harus segera dituntaskan. Sebab, tata ruang ini merupakan acuan awal bagi pemerintah sebelum melaksanakan program-program pembangunan. Ia juga menyarankan agar tata ruang yang sudah disusun itu dapat diterapkan dengan konsisten. “Kalau berubah-ubah terus, itu tidak baik,” ujarnya.

Sumber: PontianakPost