Samarinda - Gubernur Kalimanan Timur Awang Faroek Ishak optimistis berbagai hambatan yang masih dihadapi terkait pembangunan jalan tol yakni, masalah lahan, izin pinjam pakai dan pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) segera tuntas.

Dalam siaran pers Bagian Humas dan Protokol Pemrov Kaltim, Senin (25/2), Gubernur mengatakan, bulan depan (Maret 2013), semua sudah harus tuntas dan saat ini tinggal menunggu izin pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan, termasuk pengesahan RTRW.

Gubernur Awang Faroek sempat melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan jalan tol di ruas Jembatan Mahkota II-Palaran (Paket IV).

Persoalan lain yang juga dianggap menjadi penghambat yakni, jalan tol yang melintasi areal sejumlah perusahaan tambang.

Persoalan tersebut, kata Awang Faroek, juga sudah bisa diselesaikan.

Menurut dia, sejumlah perusahaan bahkan sudah mengizinkan areal tambang mereka digunakan untuk jalan tol.

Dua perusahaan yang disebut telah memberi persetujuan yakni PT Singlurus dan PT Insani Bara Perkasa.

"Paling lambat bulan depan, sudah akan ada persetujuan yang ditandatangani. Ini penting agar permasalahan tol ini tidak berlarut-larut," kata Awang Faroek.

Jika semua persoalan tersebut sudah bisa diselesaikan, Awang Faroek Ishak, meminta instansi teknis terkait yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kaltim dapat memaksimalkan serapan anggaran yang tersedia dalam APBD Kaltim 2013, khusus untuk memperlancar pembangunan jalan tol.

Terkait persoalan-persoalan ganti rugi lahan yang kemungkinan juga akan menjadi kendala dalam proses pembangunan jalan tol ini, Awang Faroek menegaskan bahwa pemerintah akan tetap melakukan pembayaran pembebasan lahan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Saat peninjauan pembangunan jalan tol ini, Awang Faroek didampingi Sekprov Kaltim Irianto Lambrie, Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail dan sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemprov Kaltim.

Peninjauan diawali di Paket IV (Ruas Jembatan Mahkota II-Palaran), Paket III (Ruas Samboja-Palaran II), Paket II (Ruas Samboja-Palaran I), Paket I (Ruas KM 13-Samboja) dan Paket V (Ruas KM 13-Bandara Sepinggan).

Penulis: Yudo Dahono/YUD
Sumber : BeritaSatu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan, Selasa (5/2/2013), meragukan efektivitas ruas Jalan Tol Semanan-Sunter dan Sunter-Pulogebang akan memperlancar mobilitas logistik.

”Dua ruas tol baru yang direncanakan segera dibangun itu tidak akan menyelesaikan masalah logistik. Entrancedan exit ruas tol tersebut berasal dari area padat permukiman, bukan industri,” kata Tigor.

Tigor menyatakan, argumen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Jakarta Tollroad Development bahwa ruas jalan tol itu akan memperlancar pergerakan barang antarkota diyakininya tidak benar. Hal ini disebabkan tak ada bagian ruas tersebut yang bersinggungan dengan Jalan Tol Jakarta-Merak dan Cikampek. Ruas jalan tol baru itu nanti lebih banyak digunakan untuk lalu lintas kendaraan pribadi.

Tigor menyampaikan pendapatnya setelah Senin lalu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama terkesan memberikan lampu hijau pembangunan dua ruas jalan tol baru di Ibu Kota. Kedua ruas jalan tol itu adalah bagian dari rencana pembangunan enam ruas jalan tol yang banyak ditentang.

Rencana detail

Menyangkut rencana pembuatan jalan tol baru, Kepala Laboratorium Transportasi Universitas Indonesia Ellen SW Tangkudung mengatakan, pemprov perlu membuka rencana detail proyek tersebut. Apabila benar penggunaannya untuk angkutan publik/massal, akan didukung banyak pihak. Itu semua harus dibuktikan dengan rancangan detail yang menunjukkan tujuan utama pembuatan jalan tol.

Selama ini, setiap kali ada proyek pembangunan infrastruktur kota, kata Ellen, hampir tidak ada sosialisasi detail rencananya. Padahal, subyek pengguna infrastruktur itu adalah masyarakat. Untuk itu, warga berhak tahu dan mengkritisi sejak masa perencanaan hingga proyek berjalan.

Masih terkait pembangunan jalan baru, Forum Komunikasi Warga Antasari-Prapanca menegaskan, dua jalan layang yang kini dalam tahap penyelesaian akhir, yaitu di ruas Jalan Antasari di Jakarta Selatan dan Kampung Melayu-Tanah Abang, adalah proyek ilegal.

”Proyek jalan layang itu tidak ada dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2005-2010, tetapi memang dimasukkan dalam RTRW 2010-2030. Namun, pembangunan dimulai tahun 2011 saat RTRW baru belum disahkan dan RTRW lama masih berlaku,” kata Ketua Forum Komunikasi Warga Antasari-Prapanca Cahyo Tamtomo Andoko.

Menurut dia, dalam Pasal 24 Undang-Undang Tata Ruang, revisi RTRW tidak untuk memutihkan penyimpangan di RTRW sebelumnya. ”Jadi, kedua proyek itu ilegal,” ujarnya. Forum komunikasi warga melaporkan masalah ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi, pertengahan Januari lalu.

Sementara itu, pada Selasa malam sekitar pukul 20.00, jalan layang non tol Blok M-Antasari mengalami kemacetan parah. Berdasarkan status dari akun Twitter @TMCPoldaMetro serta beberapa akun Twitter lain dari warga, kendaraan yang melewati jalan tersebut dari utara ke arah selatan terjebak kemacetan dari sekitar kantor Wali Kota Jakarta Selatan. 

Sumber : Kompas

Anggaran triliunan yang dibangun untuk jalan bebas hambatan murni pemerintah, bukan investor

SURABAYA-Pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Surabaya kian tidak jelas. Kengototan Pemkot Surabaya membangun jalan bebas hambatan sebagai pengganti jalan tol tengah mulai dari Waru hingga Perak mustahil diwujudkan. 

Vonis tersebut muncul setelah Panitia Khusus (Pansus) DPRD Surabaya selaku pembahas RTRW konsultasi ke Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN). Menurut BKPRN membangun jalan bebas hambatan lebih rumit dibanding membangun jalan tol.

“Ya, ternyata jalan bebas hambatan sesuai keinginan Pemkot Surabaya sebagai pengganti tol tengah kota lebih rumit perwujudannya. Bahkan, kami yakin Pemkot mustahil bisa membangun jalan bebas hambatan tersebut,” ungkap Sudirjo, Anggota Pansus RTRW DPRD Surabaya, Kamis (31/5).

Diungkapkannya, jalan bebas hambatan menurut BKPRN bukan seperti jalan Middle East Ring Road (MERR) IIC yang sekarang sedang dibangun Pemkot, atau Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT), Jalan Lingkar Dalam Barat (JLDB) dan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) yang diunggul-unggulkan Pemkot. 

Jalan bebas hambatan yang dimaksud BKPRN adalah jalan yang tidak boleh ada persimpangannya dengan jalan lain. Selain itu, jalan tersebut harus ada pagarnya agar tidak terganggu kendaraan lain di kanan-kiri jalan tersebut. Secara infrastruktur hampir sama dengan jalan tol.

“Pertanyaannya sekarang adalah apakah Pemkot sanggup mewujudkan jalan bebas hambatan seperti itu. Sebab, biayanya mencapai trilunan rupiah dan harus ditanggung Pemerintah, jika tol kan ditanggung investor. Sebab bebas hambatan tidak berbayar seperti tol,” ungkap politisi asal PAN ini.

Menurutnya, dalam membangun MERR IIC saja Pemkot butuh waktu bertahun-tahun guna mewujudkannya. “Apalagi membangun jalan bebas hambatan yang persyaratannya hampir menyamai jalan tol tersebut, apakah Pemkot bisa?” terangnya.

Setelah ini, pansus akan konsultasi juga ke Provinsi terlebih dahulu. Konsultasi ini perlu karena masalah ini masih diperdebatkan di provinsi juga. “Kami masih galau untuk menyikapi hal seperti itu. Jangan sampai setelah kami putuskan di Pansus bahwa jalan bebas hambatan bukan tol tengah kota, lalu Pemprov menolaknya. Apalagi jawaban BKPRN seperti itu, masih saja persoalannya tetap jadi perdebatan,” ungkapnya.

Sedangkan, Ketua Pansus RTRW, Herlina Nyoto Harsono menambahkan, memang hasil konsultasi ke BKPRN seperti itu. Jalan bebas hambatan yang dimaksud di dalam RTRN tidak boleh ada persimpangan dan harus ada pagarnya seperti jalan tol. Atas kondisi itu membuat Pansus harus ekstra keras mencari solusinya. Apakah pembahasan Raperda RTRW ini dihentikan dulu atau perlu dikembalikan ke Pemkot lagi atau disahkan dulu biar Provinsi yang menentukan.

Langkah ini bakal diambil karena juga menyangkut biaya pelaksanaannya. Kalau diteruskan biaya pelaksanaannya cukup tinggi, mengingat Pansus butuh biaya untuk mendatangkan tenaga ahli atau lainnya.
Menurutnya, perdebatan seperti ini sudah berlangsung sejak 2010 lalu. Bahkan, pembahasan Raperda RTRW sebagai pengganti perda RTRW Nomor 3 Tahun 2007 telah berulang-ulang sampai tiga kali.

“Lha, kalau hingga kini masih terjadi tarik ulur masalah pengertian jalan bebas hambatan, ya, kami tetap saja bingung. Kami ngikut yang mana? Ngikut Pemkot Raperda ditolak Provinsi, ngikut Provinsi tak sesuai dengan isi Raperda yang sudah dijaukan Pemkot ke dewan,” terangnya.

Herlina Harsono Nyoto menambahkan, pansus akan konsultasi dengan Pemprov Jatim. Konsultasi akan ditemani orang dari Bappenas dan Bappeko Surabaya. Menurutnya, jalan keluar harus dicari. Bila Provinsi dan Pemkot masih beda pendapat soal jalan bebas hambatan dan tol tengah kota, sudah tentu raperda RTRW gagal disahkan lagi untuk kali ketiga. 

Sedangkan, pakar tata kota dan arsitektur asal Institut Teknologi Sempuluh November (ITS), Johan Silas, mempertanyakan konsep jalan bebas hambatan yang dimaksud dalam PP 26 Nomor 2008 tentang RTRW. Pasalnya, jalan bebas hambatan ini sulit direalisasikan.

“Di bundaran Waru membentang dari Barat ke Timur, ada jalan tol. Lha kalau jalan bebas hambatan dari Wonokromo ke Aloha dibuat, apa mau menembus jalan tol ini. Kan tidak boleh karena namanya jalan bebas hambatan,” ujarnya, saat ikut pertemuan di gedung Bappeko Surabaya, Jumat (25/5).

Kalau pun dipaksakan dibangun, jalan bebas hambatan ini akan memiliki ketinggian 24 meter di atas permukaan tanah. Pasalnya, jalan tol di bundarana Waru itu memiliki ketinggian 8 meter. “Kalau dibangun di bawahnya kan tidak mungkin,” jelas Silas.

Karena itu, Silas menganggap jalan bebas hambatan ini tidak sesuai dengan sistem jalan di Surabaya. Terlebih, sistem jalan di Surabaya yang menggunakan sistem grade dan bukan koridor seperti di Jakarta. 

“Kita sudah punya delapan akses keluar masuk kota. Jalan-jalan itu dibangun juga untuk menampung kepentingan perdagangan dan barang. Tapi saya setuju dengan mediasi karena RTRW Surabaya tidak akan disetujui kalau tidak sesuai dengan RTRW Jatim dan begitu sebaliknya,” imbuhnya.

Guru Besar ITS itu juga mempermasalahkan Waru dan Aloha yang bukan wilayah Surabaya . Sehingga tidak ada kewajiban bagi Surabaya untuk membahas dua titik itu. “Kalau di Provinsi Jatim mungkin tidak masalah karena lokasi itu bagian darinya,” pungkas Silas.  

Kepala Bappeko Surabaya, Hendro Gunawan, menegaskan Surabaya tidak butuh tol tengah kota. “Kota ini tidak perlu tol tengah kota. Kita sudah memiliki tujuh rencana jaringan jalan. Mulai dari jalan umum, bebas hambatan sampai rute kereta api double track,” tegasnya.


Sumber : SurabayaPost.Co.id