INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengandeng tim konsultan dari Singapura, Tobias Baur dan Herbert Dreseit Landscape Architecture Art anda Urban Design Enviromental Planning Urban Technology, untuk melakukan penataan dan membangun Jakarta menjadi kota modern berkelas internasional, namun tetap pro pada lingkungan.

"Kita ingin membangun sebuah lanscape kota di Jakarta yang kelasnya internasional, pro pada kehijauan, pro kepada air, dan semuanya pro pada lingkungan, tidak akan keluar dari itu," ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (26/3/2013).

Setelah mendengar pemaparan tim konsultan dari Singapura itu, Jokowi imengaku akan memulai proyek tersebut pertengahan tahun ini, yaitu di bulan Agustus nanti, ia juga menyatakan ingin melihat contoh kota tersebut terlebih dahulu.

"hanya ingin sebuab projek. contoh dulu satu, dan kita ingin mulai pertengahan tahun ini, nanti kira-kira akhir tahun atau, pertengan tahun depan rampung, baru yang lain akan kita garap dengan cara-cara seperti itu," katanya.

Jokowi menambahkan konsep lanscape Jakarta pro lingkungan tersebut, sudah terlebih dahulu digunakan di Beijing danTokyo Jepang, dan Jakarta akan segera menyusul. "Ini tadi kalau melihat tadi konsep, bukan bagus lagi, sangat bagus, itu nanti yang akan kita pake, karena memang, yang sudah digunakan di Tokyo Beijing" katanya.

Mantan Walikota Solo itu menegaskan dirinya tidak mau setengah-setengah dalam menata Ibukota ke arah ang lebih baik. "memang kita harus berani melakukan hal seperti itu. jangan nanggung dan jangan setengah-setengah" tegasnya.

Namun Jokowi enggan mengatakan daerah mana yang akan dijadikan percontohan sebelum dilakukan untuk seluruh Jakarta. "belum bisa mengatakan daerah nya, nanti kalau sudah selesai saya tunjukan dan buka semuanya" tandasnya.

Sumber : Inilah.Com

Pemprov DKI Jakarta menggandeng Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam penataan tata ruang ibu kota ke depan. Kerjasama yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) bertujuan agar pemetaan dan pembangunan Kota Jakarta dapat lebih optimal.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan, pihaknya akan menggunakan data geospasial untuk penataan tata ruang di ibu kota seperti menentukan sistem transportasi, banjir, pemukiman, drainase dan lain sebagainya. "Nanti setiap perencanaan akan menggunakan data geospasial karena ini penting sekali," ujar Jokowi, usai menandatangani MoU antara Pemprov DKI Jakarta dengan BIG di Balaikota, Rabu (20/3).

Dikatakan Jokowi, nantinya data geospasial ini juga akan digunakan beberapa unit terkait seperti, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perhubungan (Dishub), serta Dinas Perumahan dan Gedung Pemda. "Jangan sampai kita membuat perencanaan tanpa sebuah desain dan data yang kuat," katanya.

Kepala Badan Informasi Geospasial, Asep Karsidi menuturkan, data geospasial bisa digunakan untuk berbagai kepentingan, seperti mengatur kemacetan lalu lintas, menata masalah banjir, serta hal-hal yang bersifat sosial ekonomi. Namun data yang diperoleh near real time, karena satelit yang melintas di atas Indonesia tidak setiap hari.

Data geospasial ini, kata Asep, bisa diakses oleh masyarakat melalui portal tanahair.indonesia.go.id. Setidaknya ada tujuh layer yang menunjukan secara rinci pemetaan, diantaranya garis pantai, kontur laut dan kontur ke darat, jaringan jalan dan fisiltas umum, tubuh air dan jaringan sungai, penamaan objek bumi topomini, batas wilayah administrasi, dan tutupan lahan generik.

"Dengan data ini juga bisa dilihat penurunan muka tanah di Jakarta karena adanya vertikal referensi atau naik turun sehingga kita tahu Jakarta turun atau tidak," tandasnya.

Sumber : Jakarta.go.id

JAKARTA – Real Estat Indonesia (REI) mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi pelopor pelaksana penataan ruang di bawah tanah. Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum sedang menyusun regulasi pemanfaatan ruang di bawah tanah.

“Regulasi ini selain akan menjadi solusi bagi persoalan kemacetan lalu lintas, juga akan memicu pesatnya kembali pembangunan properti terlebih di kawasan bisnis Jakarta yang setiap tahun stok lahan atasnya makin berkurang,” kata Setyo Maharso, Ketua Umum REI di Jakarta, Jumat.

Sumber : IndonesiaFinanceToday

BERITAJAKARTA.COM — 20-03-2013 14:58
Pemprov DKI Jakarta menggandeng Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam penataan tata ruang ibu kota ke depan. Kerjasama yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) bertujuan agar pemetaan dan pembangunan Kota Jakarta dapat lebih optimal. 

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan, pihaknya akan menggunakan data geospasial untuk penataan tata ruang di ibu kota seperti menentukan sistem transportasi, banjir, pemukiman, drainase dan lain sebagainya. "Nanti setiap perencanaan akan menggunakan data geospasial karena ini penting sekali," ujar Jokowi, usai menandatangani MoU antara Pemprov DKI Jakarta dengan BIG di Balaikota, Rabu (20/3).

Dikatakan Jokowi, nantinya data geospasial ini juga akan digunakan beberapa unit terkait seperti, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perhubungan (Dishub), serta Dinas Perumahan dan Gedung Pemda. "Jangan sampai kita membuat perencanaan tanpa sebuah desain dan data yang kuat," katanya. 

Kepala Badan Informasi Geospasial, Asep Karsidi menuturkan, data geospasial bisa digunakan untuk berbagai kepentingn, seperti mengatur kemacetan lalu lintas, menata masalah banjir, serta hal-hal yang bersifat sosial ekonomi. Namun data yang diperoleh near real time, karena satelit yang melintas di atas Indonesia tidak setiap hari.

Data geospasial ini, kata Asep, bisa diakses oleh masyarakat melalui portal tanahair.indonesia.go.id. Setidaknya ada tujuh layer yang menunjukan secara rinci pemetaan, diantaranya garis pantai, kontur laut dan kontur ke darat, jaringan jalan dan fisiltas umum, tubuh air dan jaringan sungai, penamaan objek bumi topomini, batas wilayah administrasi, dan tutupan lahan generik.

"Dengan data ini juga bisa dilihat penurunan muka tanah di Jakarta karena adanya vertikal referensi atau naik turun sehingga kita tahu Jakarta turun atau tidak," tandasnya.

Sumber : BeritaJakarta

Liputan6.com, Jakarta : Ada 5 langkah yang sebaiknya dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi dalam mewujudkan program penataan kampung. 

"Pertama. Fokus pendataan, begitu banyak kampung. Kriteria kampung seperti apa perlu jelas, jangan sampai perumahan yang enggak tertata disebut kampung. Kedua, regulasi dan legalisasi. RTRW Jakarta 2030, peruntukkan lahan kampung melanggar atau tidak? Enggak mungkin dibangun kalau melanggar tanah peruntukkan," kata pengamat perkotaan Nirwono Joga saat dihubungi di Jakarta, Selasa (12/3/2013).

Dia menuturkan, kampung-kampung di Jakarta dapat disebut sebagai lubang hitam kota, karena tidak pernah tersentuh atau dibenahi. Ada kampung yang lahannya bersengketa dan tidak diakui keberadaannya. "Jangan sampai Jokowi pakai uang negara untuk tanah sengketa. Bisa masuk ranah hukum dan indikasi korupsi. karena dibenahi pakai APBD," ucapnya.

"Ketiga, perlunya pemerintah melibatkan 4 stakeholder, yakni akademisi, bisnis atau pengembang, community atau komunitas, dan goverment atau pemrov, dan pemkot (ABCG). Duduk bersama, lahan jelas, kampung apa yang ingin dikembangkan," terang Nirwono.

Menurutnya, Jokowi perlu membagi tugas masing-masing dinas terkait secara merata dalam pelaksanaan penataan kampung. Misalnya instruksi kepada Dinas PU untuk mengerjakan jalan, Dinas Kebersihan menangani sampah-sampahnya. Kemudian Dinas Pertamanan mengerjakan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dengan begitu, akan tercipta kampung modern seperti yang direncanakan Jokowi.

"Kelima, pilih saja kampung yang siap secara masyarakat, enggak ada resistensi atau perlawanan. Pilih kampung yang merupakan kantong suara Gubernur," ucap Nirwono.

Dia menuturkan, pemilihan kampung itu karena pertimbangan politik. Program Jokowi tersebut pastilah dapat terlaksana di kampung yang merupakan kantong suaranya. Jokowi akan lebih mudah melakukan komunikasi dengan warga. Sehingga dapat dijadikan percontohan kampung selama setahun.

"Kita itu orang yang gampang mencontoh. Dengan ada kampung yang sudah sukses ditata, maka kampung lain mudah dipublikasi. Maka yang lain akan berbondong-bondong minta dibenahi," jelasnya. 

Sumber : Liputan6

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2010, ditargetkan luas area makam di Jakarta seharusnya 745,18 hektare. Sementara sejauh ini, luas makam di Jakarta adalah 576,0827 hektare. Jadi masih kekurangan lahan 208,9173 hektare.

Pekerja dan alat berat meratakan tanggul kali Pesanggrahan yang bersebelahan dengan lahan TPU Tanah Kusir, Jakarta, Selasa (15/3/2013). Akibat pelebaran kali ini, lahan makam semakin menciut. Menurut data Pemprov DKI tahun 2010,lahan makam di Jakarta masih defisit 208 ribu hektare.

Sumber : Detik

JAKARTA - Kota Jakarta memiliki masalah dalam penataan ruang. Sehingga memunculkan beragam permasalahan. Mulai dari kemacetan hingga banjir. Oleh karena itu, dibutuhkan tata ruang kota yang mampu meminimalisasi bahkan mengatasi permasalahan tersebut.

Mencoba menuangkan aspirasi, tim asal Institut Teknologi Bandung (ITB) masuk dalam 10 besar tim yang telah lolos seleksi tahap pertama Sayembara Gagasan Jakarta Green Metropolis 2050. Hasil dari tahap ini berupa pembuatan rencana konsep untuk wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur (Jabodetabekpunjur).

Tim ITB yang beranggotakan delapan mahasiswa tersebut berasal dari beragam jurusan yang ada di ITB. Ganesha Mangkoesoebroto (Arsitektur 2008) didapuk sebagai ketua tim. Sementara para anggota terdiri atas Aranti Adriarani (Teknik Lingkungan 2009), Prianka Adi Iradati (Teknik Industi 2009), Adhamaski Pangeran (Perencaan Wilayah dan Kota 2008), Naufal Rospriananda (Teknik Geologi 2008), Aliftama (Teknik Geologi 2008), Taufik Nur Cahyo (Teknik Geologi 2008), dan Zuhdi Allam (Arsitektur 2006)

Gagasan yang dibawa tim ITB dalam sayembara tersebut adalah konsep compact city. Ide besar yang dimiliki tim ini adalah bagaimana menyebar pergerakan penduduk agar tidak terkonsentrasi ke Jakarta saja.

Peran kota satelit sangat penting untuk memecah arus pergerakan yang saat ini hanya bergerak ke dalam Jakarta. Dengan konsep green metropolis, maka pergerakan penduduk harus diminimalisir agar mencapai tingkat efektif dan efisien yang optimal.

"Salah satu hal yang kami soroti adalah banyaknya komuter. Terlalu banyak pergerakan sehingga tidak efisien. Semuanya tertarik ke Jakarta," papar Prianka, seperti dikutip dari laman ITB, Selasa (26/2/2013).

Untuk mewujudkan mimpi tersebut gagasan yang dibawa terbagi ke dalam bidang-bidang, yaitu transportasi, energi, persampahan, limbah, banjir, dan kebencanaan. Sebab bidang tersebut memiliki isu-isu penting yang harus diselesaikan.

Untuk itu, mereka menggagaskan sebuah lembaga koordinasi yang bertanggungjawab atas persoalan-persoalan yang terjadi di Jabodetabekpunjur. Dalam bidang transportasi, tim ITB berpendapat, yang terpenting adalah membuat pergerakan penduduk menjadi sehemat mungkin.

Untuk mengefisiensikan pergerakan ini maka dibutuhkan suatu solusi transportasi yang dilakukan dengan memaksimalkan kembali fungsi transportasi massal. Dibutuhkan suatu sistem baru yang membuat penduduk mau menggunakan transportasi massal.

Mereka pun menggagas ide untuk mengembalikan Sungai Ciliwung sebagai ikon Jakarta. "Kita harus membuat Jakarta menjadi kota yang ramah air. Jakarta itu terletak di suatu cekungan yang dilewati 13 sungai, kita harus membuat masyarakat mencintai sungai-sungai ini," ujar Naufal Rospriandana.

Menurut Naufal, dengan membenahi pola pikir masyarakat dalam memperlakukan sungai, diharapkan fungsi sungai sebagai penyedia air baku dan sebagai sarana transportasi dapat dikembalikan. "Pembangunan infrastruktur tidak akan ada artinya jika tidak dibarengi pencerdasan masyarakat," tegasnya.

Dia menekankan, masyrakat hendaknya dilibatkan oleh pemerintah dalam mengambil berbagai kebijakan publik. "Masyarakat bukanlah objek pembangunan. Pemerintah sebagai pembawa kebijakan harus melibatkan masyarakat dalam memutuskan sesuatu," urai Naufal.

Prianka menambahkan, ide yang mereka usung berangkat dari mimpi-mimpi tentang Jakarta yang mereka tuangkan ke dalam rencana konsep ini. "Jakarta seharusnya bukan tempat orang kaya yang memakai kendaraan mewah, tapi tempat orang-orang yang nyaman berjalan kaki dan menggunakan transportasi massal," kata Prianka.

Sayembara besutan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) itu bertujuan untuk memberikan masukan penting terhadap implementasi Rencana Tata Ruang Jakarta dan penataan ruang kawasan Jabodetabekpunjur. Para peserta kompetisi terdiri atas beragam profesi, mulai dari profesional di bidang perencanaan kota, para ahli, arsitek, hingga mahasiswa.

Sumber : OkeZone

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta Gamal Sinurat mengatakan, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 2010-2030 ditargetkan rampung dan disahkan DPRD sekitar Juni atau Juli 2013. Setelah disahkan, RDTR itu akan menjadi Peraturan Daerah (Perda) karena bereperan vital dalam pembangunan Ibu Kota sesuai Undang-Undang Nomor 26/2007 Tentang Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Gamal mengatakan, Perda RDTR menjadi prioritas utama karena merupakan payung hukum dalam pembangunan dan upaya melayani masyarakat. Sampai saat ini, proses pembahasannya baru sekitar 80 persen. "Perhitungan saya Juni-Juli bisa disahkan. Itu kan pedoman untuk melakukan layanan kepada masyarakat, kami fokus di situ," kata Gamal, saat dihubungi wartawan, Senin (28/2/2013) pagi.

Di dalamnya, kata Gamal, tercantum juga aturan mengenai sumur resapan yang menjadi syarat utama untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). "Sudah dicantumkan, tinggal dilaksanakan saja," ujarnya.

Sebelumnya, rencana Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama melakukan berbagai perubahan di Jakarta bisa terbelenggu RDTR DKI Jakarta 2030. Draf RDTR menunjukkan banyak pasal yang belum sinkron dengan berbagai rencana yang pernah disampaikan pemimpin baru Jakarta itu.

Rencana Jokowi-Basuki mengembangkan transportasi massal, misalnya, belum sinkron dengan draf RDTR 2030. Jika tidak ada penyesuaian naskah RDTR dan kemudian naskah itu disetujui untuk disahkan DPRD DKI, langkah pembenahan transportasi Jokowi-Basuki bisa terganjal. Draf RDTR DKI Jakarta ini dipersiapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masa sebelumnya dan sudah disampaikan kepada DPRD DKI.

Semula ditargetkan akan disahkan pada Desember 2012. RDTR merupakan produk hukum turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2030 yang sudah disahkan pada 24 Agustus 2011. RTRW dan RDTR akan menjadi pedoman penataan wajah Kota Jakarta hingga tahun 2030.

Pada draf RDTR disebutkan bahwa jalur bus transjakarta pada 2030 berjumlah 15 koridor, padahal saat ini transjakarta sudah melayani 12 koridor. Artinya, hanya akan ada tambahan tiga koridor selama 18 tahun. Jalur pada tiga koridor yang akan ditambah juga belum dirinci melewati daerah mana saja, termasuk lokasi halte yang akan dibangun.

Selain koridor transjakarta, dalam RDTR tercantum juga rencana mengenai monorel, mass rapid transit (MRT), dan pembangunan jalan tol. Sebagian perencanaan dalam rancangan RDTR sudah diatur secara detail, tetapi sebagian lagi masih sangat umum.


Sumber ; Kompas

BANDUNG, itb.ac.id - Penataan ruang kota Jakarta merupakan suatu masalah yang kompleks dan membutuhkan beragam inovasi. Januari lalu tim ITB diumumkan masuk ke dalam 10 besar tim yang telah lolos seleksi tahap pertama Sayembara Gagasan Jakarta Green Metropolis 2050. Hasil dari tahap ini berupa pembuatan rencana konsep untuk wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur (Jabodetabekpunjur).  Tim ITB yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswa dari berbagai program studi berhasil mengalahkan pesaingnya yang berasal dari profesional-profesional di bidang arsitek dan penataan ruang dan mengamankan posisinya bersama pakar-pakar yang sudah berpengalaman seperti tim asal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Sayembara ini bertujuan untuk memberikan masukan penting terhadap implementasi Rencana Tata Ruang Jakarta dan penataan ruang kawasan Jabodetabekpunjur. Diadakan oleh dinas Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sayembara ini adalah suatu cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang kota. Ajang ini merupakan kanalisasi terhadap ide-ide baru yang inovatif terkait pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi isu besar baik di Indonesia dan di dunia.

Green Metropolis

Konsep Green Metropolis yang diusung dalam sayembara ini mengacu pada konsep yang dimiliki oleh David Owen (2009). Ia menggambarkan Green Metropolis sebagai sebuah kawasan perkotaan yang kompak, hemat energy, tidak bergantung kepada kendaraan pribadi, memiliki bangunan ramah lingkungan, dan ruang terbuka hijau yang memadai. Konsep ini diharapkan akan menjadi pendekatan komprehensif sebagai dasar dalam menyelesaikan masalah perkotaan yang tengah dihadapi kota-kota besar seperti Jakarta.

Kota Jakarta sering disebut sebagai kota metropolitan. Tanpa kita sadari, ternyata kata metropolitan tidak sesuai jika diberikan kepada Jakarta. Metropolitan mengacu pada suatu kawasan aglomerasi perkotaan, sedangkan Jakarta adalah sebuah kota yang berkembang dengan pesat dan akhirnya menimbulkan dampak kepada kota-kota di sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kota-kota ini sering disebut sebagai kota satelit. Jakarta sebagai pusat dari kawasan perkotaan ini disebut sebagai metropolis, berasal dari kata"meter" berarti ibu dan "polis" yang berarti kota. Dengan demikian konsep green metropolis ini dimaksudkan untuk mewujudkan Jakarta sebagai pusat kawasan perkotaan yang berkelanjutan dengan mengimplementasikan konsep green tersebut diatas.

Mimpi Besar untuk Jakarta

Gagasan yang dibawa tim ITB dalam sayembara ini adalah compact city. Ide besar yang dimiliki tim ini adalah bagaimana menyebar pergerakan penduduk agar tidak terkonsentrasi ke Jakarta saja. Peran kota satelit sangat penting untuk memecah arus pergerakan yang saat ini hanya bergerak ke dalam Jakarta. Dengan konsep green metropolis, maka pergerakan penduduk harus diminimalisir agar mencapai tingakt efektif dan efisien yang optimal. "Salah satu hal yang kita soroti adalah banyaknya komuter, terlalu banyak pergerakan sehingga tidak efisien. Semuanya tertarik ke Jakarta," papar Prianka Adi Iradathi (Teknik Industri 2009), salah satu anggota tim.

Untuk mewujudkan mimpi tersebut gagasan yang dibawa terbagi ke dalam bidang-bidang, yaitu transportasi, energi, persampahan, limbah, banjir, dan kebencanaan.  Bidang-bidang tersebut memiliki isu-isu penting yang harus diselesaikan. Untuk itu, tim ini menggagaskan sebuah lembaga koordinasi yang bertanggungjawab atas persoalan-persoalan yang terjadi di Jabodetabekpunjur. 

Dalam bidang transportasi, tim ITB berpendapat bahwa yang terpenting adalah membuat pergerakan penduduk menjadi sehemat mungkin. Untuk mengefisiensikan pergerakan ini maka dibutuhkan suatu solusi transportasi yang dilakukan dengan memaksimalkan kembali fungsi transportasi massal. Dibutuhkan suatu sistem baru yang membuat penduduk mau menggunakan transportasi massal.

Selain itu, gagasan segar yang dibawa dalam tim ini adalah mengembalikan Sungai Ciliwung sebagai ikon Jakarta. "Kita harus membuat Jakarta menjadi kota yang ramah air. Jakarta itu terletak di suatu cekungan yang dilewati 13 sungai, kita harus membuat masyarakat mencintai siungai-sungai ini," ujar Naufal Rospriandana (Teknik Geologi 2008). Dengan membenahi pola pikir masyarakat dalam memperlakukan sungai, diharapkan fungsi sungai sebagai penyedia air baku dan sebagai sarana trasnportasi dapat dikembalikan. "Pembangunan infrastruktur tak akan ada artinya jika tidak dibarengi pencerdasan masyarakat," tegas Naufal.

Saat diwawancarai tim kantor berita, tim menjelaskan bahwa mereka berangkat dari mimpi-mimpi tentang Jakarta yang mereka tuangkan ke dalam rencana konsep ini. "Jakarta seharusnya bukan tempat orang kaya yang memakai kendaraan mewah, tapi tempat orang-orang yang nyaman berjalan kaki dan menggunakan transportasi massal," kata Prianka. Selain itu naufal juga menjelaskan,"Masyarakat bukanlah objek pembangunan. Pemerintah sebagai pembawa kebijakan harus melibatkan masyarakat dalam memutuskan sesuatu."

Profil Tim

Tim yang diketuai oleh Ganesha Mangkoesoebroto (Arsitektur 2008) ini terdiri dari 8 orang. Aranti Adriarani (Teknik Lingkungan 2009), Prianka Adi Iradati (Teknik Industi 2009), Adhamaski Pangeran (Perencaan Wilayah dan Kota 2008), Naufal Rospriananda (Teknik Geologi 2008), Aliftama (Teknik Geologi 2008), Taufik Nur Cahyo (Teknik Geologi 2008) dan Zuhdi Allam (Arsitektur 2006) adalah anggota-anggota tim yang berhasil mengalahkan 78 pesaing lainnya. Walaupun hanya beranggotakan mahasiswa, namun tim dengan anggota termuda ini mampu menarik perhatian para juri yang terdiri dari para profesional di bidang perencanaan kota, arsitektur dan transportasi.

Sumber : ITB

Dengan menegakkan pengendalian pemanfaatan ruang, pemerintah melalui Ditjen Penataan Ruang berencana untuk menyediakan layanan pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang.

PELANGGARAN pemanfaatan tata ruang secara administratif memicu terjadinya berbagai masalah di Jakarta seperti banjir, kemacetan, polusi, dan lainnya.

Bukan tidak mungkin daerah lain yang tidak disiplin dalam pemanfaatan ruang akan menghadapi masalah yang sama seperti Jakarta.

Pengendalian pemanfaatan tata ruang perlu difokuskan oleh pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum.

"Ditjen Penataan, Pemerintah Pusat dalam hal ini Ruang menyatakan kesiapannya untuk menjawab penegakkan aturan sesuai rencana tata ruang, dan hal itu tidak hanya berlaku di DKI Jakarta saja tetapi seluruh NKRI," kata Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian PU Basuki Hadimuljono dalam acara bertajuk Menata Ulang Tata Ruang DKI Jakarta di Gedung DPR RI yang diadakan oleh Fraksi PP, seperti dikutip dari situs resmi Kementerian PU, Jumat (15/2/2013).

Dengan menegakkan pengendalian pemanfaatan ruang, pemerintah melalui Ditjen Penataan Ruang berencana untuk menyediakan layanan pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang.

Namun, sistem pengelolaan layanan ini nantinya harus dirancang dengan baik.

"Jangan sampai kita tidak tahu harus melakukan tindakan apa setelah mendapat pengaduan," ujarnya.

Menurut akademisi Universitas Mercu Buana Bony Prasetya, rencana tata ruang harus mencakup darat, laut, dan udara. Selain itu, rencana tata ruang harus bisa menjawab kebutuhan pemanfaatan ruang hingga dua puluh tahun mendatang.

Bony menyatakan lanjutnya, saat ini jumlah peraturan yang berkaitan dengan rencana tata ruang sangat banyak dan dinilai saling tumpang tindih.

"Oleh karena itu, peraturan ini tidak berguna jika tidak ditegakkan secara disiplin," imbuh dia.

Sumber : PelitaOnline