PONTIANAK  – Sudah saatnya Kalbar bangun dari tidur panjang. Potensi sumber daya alam seperti perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan, dan lainnya perlu disatukan dalam kerja sama antardaerah melalui Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

“Ini akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Kalbar dan itu butuh investasi. Berbagai usulan bidang infrastruktur seperti pelabuhan dan jalan perlu diusulkan oleh daerah,” kata Wagub Drs Christiandy Sanjaya kepada wartawan usai membuka rakor penyusunan program bidang industri dan perdagangan tahun 2012 di Hotel Mahkota, Selasa (13/2).

Selama ini, banyak pihak mengkritisi jalan Trans Kalimantan mubazir bila nilai ekonominya tidak mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, tidak menunjang perkebunan, pertambangan, sektor kehutanan, dan lainnya. Perlu investor membangun infrastrukturnya.

“Salah satunya jalan Trans Kalimantan menjadi bagian yang harus diselesaikan. Termasuk juga Jembatan Tayan. Kita masih berpeluang terus untuk mengajukan ini termasuk jalan paralel perbatasan,” katanya.

Menurut Christiandy, apabila semua daerah serentak mengajukan usulan, Indonesia dalam waktu singkat akan mengalami perkembangan ekonomi yang luar biasa di semua koridor. Itulah makna dari MP3EI yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

“Tren pertumbuhan ekonomi Kalbar beberapa tahun terakhir cukup positif. Tahun 2009 mencapai 4,94 persen, 2010 sebesar 5,35 persen, dan tahun 2011 naik hingga 5,9 persen. Namun lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 6,5 persen di tahun 2011,” papar Christiandy.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi Kalbar disebabkan belum maksimalnya sektor-sektor penunjang, terutama ketersediaan infrastruktur dan energi yang memadai.

“Terakhir dalam RPJMD Kalbar, pertumbuhan ekonomi kita sekitar 6 persen. Perekonomian Kalbar dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan,” tuturnya.

Pada 2009, nilai ekspor Kalbar mencapai US$536 juta, meningkat secara signifikan pada 2010 sebesar 71,9 persen atau sebesar US$922 juta. Tahun 2011, nilai ekspor Kalbar sampai Desember 2011 mencapai US$1.867,80 juta atau naik 102,57 persen dari nilai ekspor 2010 tertinggi dalam sejarah ekspor Kalbar.

Christiandy mengakui, sektor industri pengolahan di Kalbar sangat lamban akibat ketiadaan infrastruktur dan energi. Pertumbuhan industri hanya 2,21 persen di tahun 2010 dan 2,60 persen pada 2011.

“Berbagai isu strategis ke depan perlu kita respons secara cerdas, kreatif, dan terobosan baru. Namun disesuaikan dengan koridor kewenangan dan kerangka regulasi yang ada,” katanya.

Namun, kata Christiandy, isu yang paling mendesak adalah kemungkinan gejolak perekonomian akibat kenaikan harga BBM bersubsidi. “Tak hanya berakibat pada gejolak stok dan harga bahan pokok serta barang strategis. Tetapi diperkirakan juga akan memengaruhi aktivitas industri dan perdagangan,” jelas Wagub.

Isu strategis lainnya yang tidak kalah penting adalah kinerja ekspor Kalbar yang kemungkinan terancam menurun seiring program hilirisasi komoditas primer nasional. Terutama pertambangan, dengan terbitnya Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2012.

Permen itu membatasi ekspor bahan baku tambang hingga Mei 2012 tidak dapat diekspor, kecuali setelah diolah. Padahal sejak 2009 nilai ekspor Kalbar dari komoditas primer tambang mencapai lebih-kurang 25 persen nilai ekspor total Kalbar.

Alhasil, upaya pembangunan koridor ekonomi seperti yang tertuang dalam MP3EI, di Kalbar berupa bauksit/alumina, kelapa sawit, perkayuan, dan batubara.

“Kita menginginkan di Kalbar tidak hanya terbangun ekonomi berbasis alumina yang nilai tambahnya sangat kecil. Diharapkan mampu menjadi koridor industri aluminium yang mempunyai nilai tambah sangat tinggi atas logam masa depan yang strategis itu,” harap Christiandy.

Rakor menurut Kadisperindag Suzarsono Soekran bertujuan untuk konsolidasi pelaksanaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan industri perdagangan di daerah dan pusat tahun 2013.

“Beberapa isu strategis yang menjadi sorotan pada pertemuan ini antara lain penetapan kegiatan ekonomi utama Kalbar dalam MP3EI. Yakni industri hilir bauksit/alumina, kelapa sawit, batubara, dan perkayuan. Kebijakan hilirisasi industri nasional dan pengembangan industri unggulan provinsi diarahkan untuk karet dan sawit,” katanya.

Selain itu dibahas tentang pengembangan IKM komoditas daerah One Village One Product (OVOP), desa model, dan daerah perbatasan. Juga peningkatan kualitas produk industri dalam negeri untuk meningkatkan daya saing.

Sedangkan pelaksanaan AC-FTA dan kesiapan daerah/nasional menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Perlindungan konsumen (metrologi legal, pengawasan barang beredar, sengketa konsumen-produsen), dan kebijakan pemerintah mengenai harga BBM per April 2012. 

Sumber : EquatorNews

JAKARTA, (PRLM).- Kebijakan desentralisasi menyebabkan institusi pemerintahan Indonesia melemah. Dibanding negara lain di Asia Tenggara, Pemerintah Indonesia masih lemah melakukan pemberantasan korupsi, mewujudkan efektivitas pemerintahan, dan mencegah tindak terorisme dan kekerasan sipil. Tingginya korupsi dan inefektivitas pemerintahan menyebabkan investasi di sektor publik tidak berdampak bagi kesejahteraan rakyat.

Hal itu terungkap dalam Laporan Asian Development Bank (ADB) yang dirilis dalam bentuk buku berjudul "Diagnosing the Indonesian Economy: Toward Inclusive and Green Growth" di Hotel Pullman, Jln. M. H. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (26/3).

Dalam ringkasan buku itu disebutkan bahwa desentralisasi kewenangan daerah atau otonomi daerah tidak dibarengi dengan distribusi pegawai ahli dan berkualifikasi. Minimnya koordinasi antarbagian pemerintahan juga membuat pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur terhambat. "Secara umum, desentralisasi yang dilahirkan 'big bang' tahun 1999 memperlemah pemerintahan dan institusinya," demikian tertulis dalam laporan tersebut.

Pada bagian yang sama, disebutkan bahwa survey iklim investasi menunjukkan korupsi menjadi kendala utama rendahnya investasi di tingkat nasional dan lebih parah lagi di tingkat daerah. Investor juga sangat khawatir dengan tingginya angka kekerasan sipil dan tindak terorisme yang mengatasnamakan agama dan suku.

Pada kesempatan itu, turut hadir Ekonom ADB asal Korea Selatan, Chengyong Rhee; Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana dan dimoderatori oleh Direktur ADB untuk Indonesia Jon D. Lindborg. Dalam sambutannya, Jon menjelaskan buku tersebut disusun berdasarkan penelitian ADB yang bekerjasama dengan International Labour Organization (ILO) dan Islamic Development Bank (IDB).

Selain lemahnya pemerintah, laporan itu menggarisbawahi dua masalah kritis lainnya yang harus diatasi oleh Indonesia, yaitu infrastruktur yang sangat buruk dan lemahnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas terutama pendidikan menengah.

Dalam bidang infrastruktur, Indonesia tertinggal jauh dari negara-negara tetangganya di Asia Tenggara. ADB menekankan buruknya infrastruktur jaringan transportasi dan pasokan listrik yang dihadapi Indonesia.

Laporan itu menggambarkan buruknya infrastruktur transportasi berupa jalan aspal, pelabuhan, dan bandara. Meski hanya terbatas di Jawa dan Sumatera, Indonesia memiliki jaringan rel kereta api yang cukup baik dibanding negara tetangga di Asia Tenggara.

Selain itu, ADB menyoroti buruknya infrastruktur irigasi pertanian terutama di pulau-pulau selain Jawa dan Sumatera. "Akibatnya ada kesenjangan yang tinggi produktivitas pertanian antara Jawa-Sumatera di satu pihak dan pulau-pulau lain," ujar Rhee.

Dalam rekomendasinya, Rhee menjelaskan untuk mempertahankan dirinya sebagai negara berpendapatan menengah (Middle Income Country) yang baru diraihnya akhir-akhir ini, Indonesia harus segera membenahi kebijakan ekonominya terutama pembangunan infrastruktur, memperbaiki institusi pemerintahan, dan meningkatkan serta memperluas akses pendidikan. "Dan juga mengatasi kesenjangan akses terhadap pekerjaan dan pendidikan," ucap Rhee. 

Sumber : PikiranRakyat.Com

Pulaupunjung, Padek—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dharmasraya menilai pembangaun infrastuktur tahun anggaran APBD 2011 jauh dari harapan. Hasil pekerjaan kontarktor pemenang tender, dan juga kontraktor yang ditunjuk langsung oleh dinas terkait jauh dari standar dan kualitas yang dinginkan.

“Sebenarnya kami sangat kecewa dengan hasil sejumlah proyek, seperti pembangunan, jalan gedung sekolah dan kegiatan proyek lainnya yang dibangun dibeberapa lokasi selama tahun 2011, yang berdampak pada banyaknya reaksi masyarakat yang mengeluhkan sejumlah kegiatan tersebut,” kata wakil Ketua DPRD Dharmasraya Sutarmanto Budi Sanjoyo pada Padang Ekspres kemarin.

Dikatakannya, penilaian tersebut bukan hanya dari keluhan masyarakat. Tapi juga dari hasil peninjau pihaknya kelapangan, dan memang ditemui banyak kegiatan proyek yang standar kualitasnya masih cukup jauh dari harapan.

“Kita tak bisa menyebutkan satu persatu kegiatan proyek itu. Karena memang cukup banyak kegiatan proyek tersebut yang cukup jauh dari standar dan kualitas yang dinginkan,” katanya.

Senada anggota DPRD lainnya, Yosrizal mengatakan, pihaknya sangat kecewa dengan hasil kegiatan proyek 2011. Karena saat pihaknya melakukan investigasi ke lapangan memang cukup banyak kegiatan pembangunan jauh dari standar dan kualitas yang dinginkan, dan ini mengakibatkan reaksi masyarakat  mengeluhkan sejumlah kegiatan proyek tersebut.

Menurutnya, keluhan masyarakat terkait sejumlah proyek yang masih jauh dari standar yang sudah dibangun pada 2011 lalu sangatlah wajar, mengingat kualitas masih rendah.

“Selama tahun 2011 lalu, memang banyak masyarakat beraksi terhadap rendahnya kualitas sejumlah kegitan proyek. Meski masyarakat tidak secara resmi melaporkan ke DPRD tapi ini adalah bukti nyata, karena kita juga sudah cek kelapangan.” tegas politisi Partai PAN ini.

Mereka menilai rendanya kualitas proyek yang dihasilkan oleh kontraktor karena tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan Dinas PU Bina Marga.

“Kami berharap di 2012 ini setiap kegiatan proyek  yang berlangsung diawasi dengan cara memaksimalkan sistem pengawasan. Jika ada kegiatan proyek yang tidak sesuai dengan  dokumen kontrak kerja, silakan tegur,” ujarnya. 

Sumber : PadangEkspres

MAKASSAR,UPEKS--Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo) Sulsel, menggelar audiensi dengan Bupati Bantaeng,Prof Dr Ir H Nurdin Abdullah di di ruang kerja bupati Bantaeng. 

Rombongan pengurus diterima langsung Bupati Bantaeng, Prof DR Ir H Nurdin Abdullah didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng beserta beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).Ketua DPD Perkindo Sulsel, Ir Mahmud La Kaiya dalam rilisnya, kegiatan ini merupakan kegiatan silaturahmi pertama yang dilakukan pengurus DPD Perkindo Sulawesi Selatan periode kepengurusan 2012 – 2017.Tujuannya dalam rangka menjalin kemitraan antara pemerintah kabupaten/kota dengan DPD Perkindo Sulawesi Selatan untuk kepentingan pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.Kegiatan ini merupakan inplementasi dari salah satu program kerja DPD Perkindo Sulawesi Selatan Tahun 2012-2017 dan sekaligus merupakan kegiatan sosialisasi DPD Perkindo Sulawesi Selatan terkait dengan eksistensi Perkindo sebagai mitra pemerintah dalam mendukung akselerasi dan percepatan pembangunan khususnya dalam bidang jasa konsultansi. 

"Silaturahmi ini membuka peluang terjalinnya kemitraan permanen antara Perkindo dengan Pemerintah Kabupaten Bantaeng, Bupati Bantaeng secara terbuka menyatakan siap membuat MoU dengan Perkindo guna mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Bantaeng," katanya.Sementara itu, Bupati Bantaeng, H Nurdin Abdullah menyambut baik serta memberikan apresiasi terhadap inisiatif pengurus DPD Perkindo Sulawesi Selatan melakukan kegiatan silaturahmi ini.Bupati Nurdin Abdullah berharap, peran aktif Perkindo sebagai asosiasi perusahaan jasa konsultansi, dalam mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Bantaeng. 

Sumber : UjungPandangEkspres

Jakarta - Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono meluncurkan buku terbarunya, Manajemen Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Buku ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia tentang informasi pembangunan infrastruktur, dan pengembangan wilayah di seluruh Indonesia.

"Saya akan buka semua teori tentang pengembangan wilayah yang ada di dunia. Di mana, semua teori ini akan memberikan banyakpossible scenario, seperti pertanian menjadi manufaktur, kemudian manufaktur menjadi selebihnya, dan sebagainya," ujar Bambang, di Newmuseum, Jakarta, Senin (12/3).

Buku setebal 251 halaman ini juga menyajikan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3I. Program ini diluncurkan oleh pemerintah pada April 2011, dan merupakan dokumen strategis yang diharapkan menjadi perndorong dilakukannya terobosan (breakthrough) dalam rangka pembangunan nasional.

Di dalam buku ini, Bambang juga menyisipkan beberapa rancangan infrastruktur besar yang akan mewarnai pengembangan wilayah di Indonesia. "Suatu saat Indonesia akan mengembangkan infrastrukturnya seperti Multiple Airport Greater Jakarta, Kereta Api Cepat Argo Cahaya, ataupun kawasan industri seperti Sei Mangkei (Sumatera), dan sebagainya," ujarnya.

"Buku ini adalah pertanyaan besar yang mungkin hanya akan dijawab oleh sejarah," ungkap pemilik gelar Doctor of Philosophy di bidang perencanaan infrastruktur ini.

Bambang menambahkan, buku ini merupakan gambaran mengenai infrastruktur dan pengembangkan wilayah Indonesia pada masa sekarang dan mendatang.    

Buku yang ketiga ini merupakan bagian akhir dari trilogi, setelah dua buku sebelumnya, Memacu Infrastruktur di Tengah Krisis dan Strategi dalam Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah. Selain itu, Bambang juga menulis buku lainnya, 1001 Wajah Transportasi Kita.

Deputi Bidang Infrastruktur Menko Perekonomian Lucky Eko menilai, "Buku ini sangat menarik, karena saya melihat belum ada orang yang menulis dan menggabungkan dua topik yaitu Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di Indonesia."

Lucky menambahkan, berdasarkan hasil penelitian, ada pengaruh pertumbuhan infrastruktur terhadap pembangunan nasional. Lucky juga berharap, semoga buku ini bisa mendorong upaya pembangunan wilayah, terutama wilayah timur Indonesia, agar perekonomian bisa bersatu dan lebih kuat. 

Sumber : Gatra.Com