depoknews.com | Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok menyatakan bahwa raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tidak bermasalah. Raperda RTRW itu dikembalikan ke Depok karena untuk menyamakan simbol atau lambang dalam peta serta hal-hal yang berhubungan dengan wilayah perbatasan.

“Tidak dikembalikan karena bermasalah. Apalagi terkait penyediaan tanah 120 meter untuk rumah yang dibangun pengembang. Dikembalikan itu untuk menyamakan hal-hal diperlukan agar ada persamaan visi,” tutur Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Depok, Nunu Heryana di Balai Kota Depok, Jumat (15/2/13).

Nunu menyatakan bahwa contoh penyamaan simbol itu di antaranya simbol jalan nasional dan provinsi harus sama antar wilayah. Sedangkan hal yang berhubungan dengan wilayah misalnya jalan di Depok itu lebarnya 24 meter, oleh wilayah lain harus disamakan juga lebarnya 24 meter. Dengan begitu tidak akan terjadi bottle neck.

Nunu menjelaskan, terkait lahan perumahan itu harus 120 meter, hal tersebut disesuaikan dengan UU No 26 tahun 2007 tentang tata ruang. Dalam UU itu disebutkan bahwa setiap wilayah harus memiliki 30 persen ruang terbuka hijau (RTH). 20 persen disedikan pemerintah daerah dan 10 persen oleh private. Pelaksanaan ketersediaan RTH itu oleh Provinsi Jawa Barat diserahkan ke masing-masing daerah. Di Cimahi, Jawa Barat itu, pengembang diharuskan menyediakan lahan 120 meter. Di Malang, Jawa Timur pengembang itu harus menyediakan lahan 600 meter.

“RTH ini berlaku nasional karena amanat UU. Penjabaran besaran luas tanah untuk perumahan itu di serahkan ke wilayah. Di Depok itu 120 meter,” ujarnya.

Dikatakan Nunu, hingga saat ini pengembang belum ada yang mengajukan protes terkait penyediaan luas lahan 120 meter. Meski begitu hal tersebut masih bisa dibicarakan.

“Memang masih bisa dibicarakan, namun sepertinya tidak karena sudah selesai kajiannya. Hal itu sudah pasti masuk,” imbuhnya.
Ketua Pansus Raperda RTRW,Muttaqin menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya tidak mengetahui jika draft raperda RTRW itu dikembalikan.

“Saya malah belum tahu. Kalau permasalahannya hanya lambang itu bukan substantif. Kami akan tahu nanti setelah eksekutif menyampaikan hal itu ke dewan,” tandasnya.

Sumber : DepokNews

Sindonews.com -  Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok menegaskan, bahwa Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) soal pembatasan kavling rumah minimal 120 meter persegi pasti dilaksanakan.
 
Namun, aturannya masih bisa direnegosiasikan atau didiskusikan bersama para pengembang.  Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Depok Nunu Heryana mengakui, banyaknya pengembang yang memprotes aturan tersebut.
 
Pasalnya aturan itu akan membuat rumah di Depok mahal harganya, dan hanya orang-orang kaya yang mampu membeli rumah di Depok.
 
"Masih bisa dinegosiasi, artinya masih bisa didiskusikan, karena banyak juga pengembang mengeluh ke dewan dan juga ke pemkot, masih akan kami bahas," paparnya kepada wartawan, Jumat (15/02/2013).
 
Ia menyatakan, bahwa Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tidak bermasalah. Raperda RTRW itu dikembalikan ke Depok dari Propinsi Jawa Barat, karena untuk menyamakan symbol, atau lambang dalam peta serta hal-hal yang berhubungan dengan wilayah perbatasan.
 
"Tidak dikembalikan karena bermasalah. Apalagi terkait penyediaan tanah 120 meter untuk rumah yang dibangun pengembang. Dikembalikan itu untuk menyamakan hal-hal diperlukan agar ada persamaan visi," tuturnya.
 
Nunu menjelaskan, terkait lahan perumahan itu harus 120 meter, hal tersebut disesuaikan dengan UU No 26 tahun 2007 tentang tata ruang. Dalam UU itu disebutkan, bahwa setiap wilayah harus memiliki 30 persen ruang terbuka hijau (RTH).
 
20 persen disedikan pemerintah daerah dan 10 persen oleh private. Pelaksanaan ketersediaan RTH itu oleh Provinsi Jawa Barat diserahkan ke masing-masing daerah. Di Cimahi, Jawa Barat itu, pengembang diharuskan menyediakan lahan 120 meter. Di Malang, Jawa Timur pengembang itu harus menyediakan lahan 600 meter.
 
"RTH ini berlaku nasional, karena amanat UU. Penjabaran besaran luas tanah untuk perumahan itu diserahkan ke wilayah. Di Depok itu 120 meter," ujarnya.
 
Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Depok, Rintis Yanto menyebutkan bahwa draft Raperda RTRW dikembalikan oleh Propinsi Jawa Barat ke Depok karena bermasalah.
 
Permasalahan itu terkait luas tanah 120 meter, yang harus disediakan pengembang demi menyelamatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Sumber : SindoNews

depoknews.com | Draft Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok dikembalikan oleh Provinsi Jawa Barat (Jabar). Hal itu terjadi karena draft Perda tersebut bermasalah. Terutama masalah lahan yang harus disediakan pengembang minimal 120 meter.

“Sudah dikembalikan sama Provinsi Jawa Barat. Ada beberapa hal yang harus diubah. Terutama masalah minimal lahan 120 meter atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang kini disoroti masyarakat,” kata Ketua DPRD Kota Depok, Rintis Yanto di GDC, Kamis (14/2/13).

Rintis menambahkan bahwa saat ini perda tersebut tengah dibahas Bapeda Kota Depok.

Dikatakan Rintis, lamanya Raperda tersebut selesai bukan karena lama di Depok, melainkan lama dikaji oleh Provinsi Jawa Barat. Pembahasan itu seharusnya dilakukan selama 14 hari, namun kenyataannya butuh waktu sebulan.

“Kami serahkan Raperda RTRW ke Provinsi Jawa Barat pada akhir Desember 2012. Bulan Februari masih dibahas, Jumat pekan lalu raperda itu dikembalikan. Jika begini Depok akan keteteran,” imbuhnya.

Rintis menyatakan bahwa keterlambatan Raperda RTRW Depok dikarenakan pembahasan di tingkat pemerintah yang alot. Sejak dimulainya pembahasan RTRW pada 2010 lalu, pemerintah Depok baru menyerahkan rancangannya ke DPRD pada akhir Oktober 2012.

“Lamanya pembahasan itu juga karena adanya penggantian staf yang membidangi RTRW itu.Dewan hanya membahas dua bulan dan langsung paripurna,” tandasnya.

Sumber : DepokNews

DEPOK -  Trend perumahan di Depok masih menyasar untuk masyarakat kelas menengah. Apalagi, Depok yang berbatasan dengan ibukota Jakarta, mendapatkan keuntungan dengan musibah banjir yang terjadi di Jakarta.

Salah satu pengembang di Depok, perumahan Palapa Residence di Rawageni Depok. Menurutnya warga ibukota akan memilih pindah di wilayah pinggiran yang dekat dengan tempat kerjanya di Jakarta. 

"Seperti Depok, Bekasi, Bogor, namun yang lebih dekat dan memiliki sarana lebih maju adalah Depok, ditambah juga memiliki akses kereta," kata Direktur PT Wisma Mapan Lestari serta developer, Hamzah kepada wartawan, Senin (11/02/2013).

Kelebihan Depok, kata dian memiliki infrastruktur jalan yang jauh lebih maju, perkembangan perekonomian dan mal serta hotel yang cukup nyaman untuk berinvestasi. Belum lagi saat ini jumlah apartemen cukup banyak.

"Pengusaha properti saat ini sedang negosiasi soal Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang membatasi pengembang harus membangun rumah diatas kavling minimal 120 meter persegi, harganya kan cukup tinggi, memberatkan kalangan menengah," tukasnya.

Menurutnya, rumah yang laku terjual di Depok yakni di kisaran harga Rp200 jutaan. Sebab penghasilan warga Depok rata - rata Rp2 juta hingga Rp3,5 juta per bulan.

"Rp 200 jutaan diminati. Justru dengan banyaknya pengembang properti di Depok, sekarang kami berpikir mau buat rumah vertikal, dengan harga murah tapi konsepnya apartemen, harga terjangkau. Untuk menyiasati sempitnya lahan. Idealnya sepuluh lantai keatas," tutupnya. 


Sumber : OkeZone

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum mencatat Kota Depok sebagai satu-satunya daerah yang belum memiliki peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan wilayah di kawasan strategis Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. "Dari seluruh kawasan Jabodetabekpunjur, hanya Depok yang belum memiliki RTRW. Padahal kami sudah memberikan persetujuan substansi RTRW," kata Direktur Perkotaan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, Dadang Rukmana dalam konferensi persnya Kamis, 7 Februari 2013.

Dadang mengatakan, rancangan peraturan daerah tentang RTRW Kota Depok masih dalam proses pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Depok. Biasanya, lanjut dia, proses pembahasan yang alot di tingkat DPRD itulah yang membuat rancangan peraturan daerah RTRW agak tersendat karena harus melalui proses pembahasan yang alot.

"Karena itu, kami terus mengingatkan agar Depok segera mempercepat proses pembahasan peraturan daerah RTRW dan mengesahkannya," kata Dadang. Sebab, pemberian izin dalam pemanfaatan ruang tidak bisa dilakukan selama belum ada dasar hukum daerah yang mengatur hal itu. Ia menjelaskan, penerbitan izin pemanfaatan ruang saat peraturan daerah RTRW belum disahkan merupakan tindakan ilegal biasa.

Selain karena hal tersebut, desakan percepatan pengesahkan itu diberikan karena Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan audit tata ruang kawasan Jabodetabekpunjur tahun ini. Salah satu hal yang dianalisis dalam proses audit tersebut adalah implementasi peraturan daerah RTRW.

Kementerian Pekerjaan Umum akan membentuk tim audit tata ruang kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur bulan ini. Sedangkan pada Periode Maret-Juni, tim audit akan melaporkan hasil analisisnya tersebut dan memberikan rekomendasi.

Bentuk rekomendasi itu adalah review kebijakan, pembentukan perangkat pengawasan penataan ruang, pemberian insentif dan disentif berupa sanksi administratif, dan sanksi pidana. "Sanksi administratif mulai dari pembongkaran bangunan dan penarikan izin. Sedangkan sanksi pidana bisa berupa penjara," kata Dadang. Sanksi akan diberikan kepada mereka yang terbukti melanggar ketentuan tata ruang.

Sumber : Tempo.Co

Jakarta - Dari beberapa kota di sekitar Jakarta, hanya Kota Depok yang belum memiliki peraturan daerah (perda) mengenai tata ruang. Kendati demikian, tata ruang di wilayah ini tetap akan diaudit berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 54/2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur.

"Dari seluruh kawasan itu, hanya Kota Depok yang belum memiliki perda tata ruang. Ini dikarenakan masih dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," ungkap Direktur Perkotaan Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Dadang Rukmana di Jakarta, Kamis (7/2).

Namun demikian, sambungnya, Kementerian PU akan tetap mengaudit tata ruang kota Depok sesuai peraturan presiden yang mengatur penataan ruang kawasan Jabodetabekpunjur. Kementerian PU telah meminta agar proses pembahasan di tingkat anggota dewan bisa dipercepat.

"Bahkan, kami sudah menyarankan kepada walikota Depok untuk melakukan moratorium pemberian izin pembangunan bila belum ada perda tata ruang," tandas Dadang.

Kementerian PU akan mengaudit tata ruang wilayah Jabodetabekpunjur sesuai UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang. Dalam aturan itu diamanatkan dalam lima tahun akan dilakukan audit tata ruang. "Audit ini sebagai bentuk pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan tata ruang," tambahnya.

Sumber : BeritaSatu

Jakarta - Masih ada beberapa wilayah yang belum menyerahkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Di Jabodetabek, hanya Depok yang belum menyerahkan RTRW.

Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Perkotaan Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Dadang Rukmana kepada detikFinance, di Kementerian Pekerjaan Umum Kamis (7/2/2013).

"Dari Jabodetabek, hanya Depok yang belum berupa perda (peraturan daerah)," ungkapnya.

Dia mengatakan, pemerintah menargetkan paling lambat hingga 2014 nanti semua kabupaten, kota, dan provinsi harus segera menyerahkan RTRW-nya. Meski awalnya, pemerintah menargetkan tahun ini, program tersebut sudah rampung.

"Tahun 2013 selesai. Ya paling lambat tahun 2014-lah, karena ada Pilkada dan lainnya," ungkapnya.

Bagaimana jika, pemerintah daerah itu tak juga menyerahkan RTRW nya? "Ya rugi mereka. Mereka jadi tidak bisa memberikan izin bagi aktifitas yang menggunakan ruang di wilayah mereka," katanya.

Seperti dikuitp dari situs Kementerian Pekerjaan Umum, data terkahir mencatat, terdapat 278 daerah yang telah memiliki Perda RTRW, yang terdiri dari 208 Kabupaten, 56 Kota dan 14 Provinsi. Sedangkan yang telah mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri PU sebanyak 236 daerah yang terdiri dari 208 Kabupaten, 56 Kota, dan 14 Provinsi. 

Sementara itu, yang telah mencapai pembahasan BPKPRN 6 daerah yang terdiri dari 3 Kabupaten dan 3 Kota. Yang sedang proses Rekomendasi Gubernur sebanyak 1 Kota, dan yang sedang proses revisi sebanyak 1 Kabupaten dan 2 Kota.

Sumber : Detik.Com