Bandung, itb.ac.id- ITB menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kota Sungai Penuh di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat khususnya dalam bidang perencanaan kota. Nota Kesepahaman ini ditanda tangani pada hari Rabu (13/2/13) di Ruang Rapim A gedung CCAR ITB.

Menurut Asafri Jaya Bakri (Walikota Sungai Penuh), penandatanganan MoU ini merupakan hasil tidak lanjut dari pertemuannya dengan pihak ITB beberapa waktu sebelumnya. "Untuk lebih memudahkan kerjasama, maka MoU ini dibentuk," ujarnya.

Menurut Asafri, bentuk kerjasama yang akan dilakukan adalah perencanaan dan penataan wilayah Kota Sungai Penuh secara berkelanjutan. ITB juga akan membantu desain tata ruang kantor Walikota Sungai Penuh. Selain itu juga diadakan kajian mengenai penanggulangan wilayah rawan banjir dan desain tata ruang wilayah rawan banjir.

Sebelum penandatanganan MoU ini, pihak ITB juga telah melakukan kunjungan langsung untuk melihat kondisi langsung kota Sungai Penuh. Kunjungan tersebut dipipin oleh Dr Iwan Kustiwan (Ketua Kelompok Keilmuan Penataan dan Perencanaan Wilayah Kota ITB) beserta beberapa rekan pada tanggal 9-10 Januari 2013 lalu.

Pada tahap awal dari kerjasama yang akan dilakukan selama lima tahun ini, ITB akan membantu dalam penataan wilayah kota. Sedangkan pada tahap selanjutnya, diharapkan juga ada transfer ilmu dari civitas akademika ITB ke pegawai pemerintah wilayah Kota Sungai Penuh.  

Sebagai Sarana Belajar

Sedangkan menurut Prof. Dr Akhmaloka, kerjasama dengan Pemkot Sungai Penuh juga merupakan salah satu bentuk pengabdian masyarakat dari ITB. Tidak hanya itu, ITB juga akan mendapatkan banyak hal dari kerjasama ini.

"Sebagai institute teknologi, kita tidak akan bisa berkembang kalau hanya belajar dari buku," ujar Akhmaloka. "Kerjasama ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran nyata dari civitas akademika ITB. Kita menjadi dapat melihat kondisi nyata yang terjadi di masyarakat kita," tambahnya.

Kota Sungai Penuh sendiri merupakan sebuah kota yang baru dibentuk pada tahun 2008 lalu. Kota ini berlokasi di Jambi dengan sebagian besar wilayah kota merupakan hutan lindung.

Sumber : ITB

JAKARTA - Kota Jakarta memiliki masalah dalam penataan ruang. Sehingga memunculkan beragam permasalahan. Mulai dari kemacetan hingga banjir. Oleh karena itu, dibutuhkan tata ruang kota yang mampu meminimalisasi bahkan mengatasi permasalahan tersebut.

Mencoba menuangkan aspirasi, tim asal Institut Teknologi Bandung (ITB) masuk dalam 10 besar tim yang telah lolos seleksi tahap pertama Sayembara Gagasan Jakarta Green Metropolis 2050. Hasil dari tahap ini berupa pembuatan rencana konsep untuk wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur (Jabodetabekpunjur).

Tim ITB yang beranggotakan delapan mahasiswa tersebut berasal dari beragam jurusan yang ada di ITB. Ganesha Mangkoesoebroto (Arsitektur 2008) didapuk sebagai ketua tim. Sementara para anggota terdiri atas Aranti Adriarani (Teknik Lingkungan 2009), Prianka Adi Iradati (Teknik Industi 2009), Adhamaski Pangeran (Perencaan Wilayah dan Kota 2008), Naufal Rospriananda (Teknik Geologi 2008), Aliftama (Teknik Geologi 2008), Taufik Nur Cahyo (Teknik Geologi 2008), dan Zuhdi Allam (Arsitektur 2006)

Gagasan yang dibawa tim ITB dalam sayembara tersebut adalah konsep compact city. Ide besar yang dimiliki tim ini adalah bagaimana menyebar pergerakan penduduk agar tidak terkonsentrasi ke Jakarta saja.

Peran kota satelit sangat penting untuk memecah arus pergerakan yang saat ini hanya bergerak ke dalam Jakarta. Dengan konsep green metropolis, maka pergerakan penduduk harus diminimalisir agar mencapai tingkat efektif dan efisien yang optimal.

"Salah satu hal yang kami soroti adalah banyaknya komuter. Terlalu banyak pergerakan sehingga tidak efisien. Semuanya tertarik ke Jakarta," papar Prianka, seperti dikutip dari laman ITB, Selasa (26/2/2013).

Untuk mewujudkan mimpi tersebut gagasan yang dibawa terbagi ke dalam bidang-bidang, yaitu transportasi, energi, persampahan, limbah, banjir, dan kebencanaan. Sebab bidang tersebut memiliki isu-isu penting yang harus diselesaikan.

Untuk itu, mereka menggagaskan sebuah lembaga koordinasi yang bertanggungjawab atas persoalan-persoalan yang terjadi di Jabodetabekpunjur. Dalam bidang transportasi, tim ITB berpendapat, yang terpenting adalah membuat pergerakan penduduk menjadi sehemat mungkin.

Untuk mengefisiensikan pergerakan ini maka dibutuhkan suatu solusi transportasi yang dilakukan dengan memaksimalkan kembali fungsi transportasi massal. Dibutuhkan suatu sistem baru yang membuat penduduk mau menggunakan transportasi massal.

Mereka pun menggagas ide untuk mengembalikan Sungai Ciliwung sebagai ikon Jakarta. "Kita harus membuat Jakarta menjadi kota yang ramah air. Jakarta itu terletak di suatu cekungan yang dilewati 13 sungai, kita harus membuat masyarakat mencintai sungai-sungai ini," ujar Naufal Rospriandana.

Menurut Naufal, dengan membenahi pola pikir masyarakat dalam memperlakukan sungai, diharapkan fungsi sungai sebagai penyedia air baku dan sebagai sarana transportasi dapat dikembalikan. "Pembangunan infrastruktur tidak akan ada artinya jika tidak dibarengi pencerdasan masyarakat," tegasnya.

Dia menekankan, masyrakat hendaknya dilibatkan oleh pemerintah dalam mengambil berbagai kebijakan publik. "Masyarakat bukanlah objek pembangunan. Pemerintah sebagai pembawa kebijakan harus melibatkan masyarakat dalam memutuskan sesuatu," urai Naufal.

Prianka menambahkan, ide yang mereka usung berangkat dari mimpi-mimpi tentang Jakarta yang mereka tuangkan ke dalam rencana konsep ini. "Jakarta seharusnya bukan tempat orang kaya yang memakai kendaraan mewah, tapi tempat orang-orang yang nyaman berjalan kaki dan menggunakan transportasi massal," kata Prianka.

Sayembara besutan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) itu bertujuan untuk memberikan masukan penting terhadap implementasi Rencana Tata Ruang Jakarta dan penataan ruang kawasan Jabodetabekpunjur. Para peserta kompetisi terdiri atas beragam profesi, mulai dari profesional di bidang perencanaan kota, para ahli, arsitek, hingga mahasiswa.

Sumber : OkeZone

BANDUNG, (PRLM).- Untuk mengatasi banjir di Jakarta pemerintah pusat harus mengubah Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur. Perpres terlalu membuka peluang alih fungsi kawasan konservasi, resapan air, lindung dan produktif menjadi kawasan komersil, pemukiman/perumahan skala besar dan industri dan sarana pembangunan infrastruktur jalan tol yang masif.

"Kerusakan ekologis juga diperparah dengan kebijakan rencana tata ruang wilayah di level propinsi dan di daerah terutama di Kabupaten/kota di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur yang tidak memihak pada perlindungan koridor ekologi dan pengurangan resiko bencana ekologi," kata Direktur Ekesekutif. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat, Dadan Ramdan, dalam rilisnya ke "PRLM", Minggu (20/1/2013).

Pemerintah pusat seharusnya memeriksa kebijakan RTRW di tiap kabupaten/kota yang dikeluarkan karena semakin memasifkan terjadinya alih fungsi ruang dan kawasan untuk peningkatan pendapatan daerah. "Di sisi lain, kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sensitive pada pengurangan resiko bencana tidak menjadi prioritas pembangunan wilayah/kawasan dan daerah. Sementara, pengawasan dan penegakan hukum masih lemah dijalankan dan ditegakan bagi para pelaku (pengusaha) pelanggar aturan tata ruang dan lingkungan hidup," ujarnya.

Walhi Jabar memandang ke depan, krisis ekologis akan semakin kronis seiring dengan keluarnya kebijakan pemerintah yang tidak memihak pada perlindungan koridor ekologis dan pengurangan resiko bencana ekologi. "Kebijakan Pemerintah Pusat seperti Pepres No 28 tahun 2012 tentang RTR Jawa Bali dengan agenda utama pembangunan infrastruktur wilayah yang makin massif. Selain itu, keluarnya Pepres No 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun 2011 -2025 yang memiliki potensi dan daya rusak terhadap koridor ekologis di Kawasan Bodetabekpunjur dengan agenda pembangunan industri jasa, bandara dan infrastruktur wilayah lainnya. Artinya ke depan, malapetaka bencana ekologis akan semakin nyata dan parah," katanya.

Sumber : PikiranRakyatOnline

BANDUNG, (PRLM).- Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung akan memanggil Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kota Bandung hari ini, Senin (14/5) siang. Pemanggilan tersebut terkait Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Jln. Gatot Subroto No. 291 Bandung.

"Banyak yang harus dipertanyakan dari JPO ini, karena ini juga mencerminkan mekanisme perizinan dan penyelewengan pembangunan JPO di Kota Bandung," ucap Anggota Komisi A DPRD Kota Bandung Lia Noer Hambali, Minggu (13/5).

Anggota TKPRD yang dipanggil, yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), Dinas Pemakaman dan Pertamanan (Distamkam), Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP), Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Bagian Hukum dan HAM. Pemanggilan juga akan dilakukan kepada pemilik tiang JPO, CV Realty Prod's Advertising.

"Selain menyoroti JPO Gatot Subroto, kami juga akan mempertanyakan kinerja tim seputar pemasangan reklame yang kondisinya saat ini masih sangat semrawut," kata Lia.

Kasus JPO Gatot Subroto, dikatakan Lia, merupakan cerminan kinerja Pemkot Bandung dalam menangani JPO dan jenis reklame lain. "Itu jelas melecehkan Pemkot Bandung, karena kejadian ini terus berulang," ucapnya.

Lebih lanjut, Lia juga mengatakan setidaknya harus ada lima perizinan yang harus dipenuhi sebelum pengusaha membangun JPO. Akan tetapi, kebanyakan pengusaha justru membangun JPO sebelum izin-izin tersebut dikantongi.

Kelima tahapan perijinan yang harus ditempuh yaitu Surat Persetujuan Prinsip untuk Pembangunan JPO, Surat Penunjukkan dari Wali Kota Bandung untuk Pembangunan JPO, Perjanjian Kerjasama dengan Pemkot Bandung, Izin Tiang Pancang, dan Izin Penyelenggaraan Reklame.

"Kebanyakan baru mengantongi rekomendasi dari TKPRD, tapi sudah dibangun, padahal itu kan cuma rekomendasi, belum izin, tapi kok malah banyak yang dibiarkan," ucap Lia.

Selain itu, sebelum dibangun, pengusaha seharusnya juga mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik bangunan. "Jika memang ada perizinan yang tidak beres, instansi terkait harus menginformasikan kepada TKPRD agar Satpol PP bisa melakukan penyegelan," katanya.

Lia menilai, selama ini banyak JPO di Kota Bandung yang tidak berfungsi. Selain karena jalan yang sempit, kecenderungan JPO justru hanya menjadi akal-akalan pengusaha untuk bisa memasang reklame, tanpa mengindahkan asas keselamatan dan kenyamanan dari JPO tersebut. Itu terlihat dari banyaknya kondisi JPO yang terbengkalai.

"Kalau untuk di Jalan Pasteur yang lebar dan sulit jika menyeberang di jalan, keberadaan JPO sangat penting. Tapi kalau di jalan yang sempit memang tidak efektif, kepentingan pemasangan reklamenya lebih kental dibandingkan kepentingan masyarakat," katanya. 

Sumber : PikiranRakyatOnline

BANDUNG, (PRLM).- Warga memiliki hak menolak rencana pembangunan apartemen di Jalan Sangkuriang No. 13 dan 15 Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Coblong Kota Bandung. Hal itu dikatakan Pakar Hukum dari Unpar, Asep Warlan dalam pertemuan dengan warga sekitar Jalan Sangkuriang Bandung, Senin.

Seperti diketahui, apartemen yang akan dibangun direncanakan memiliki 12 lantai.

"Berdasarkan keberatan warga yang mewakili ruang, aspek lingkungan, Walhi, Bandung Heritage. Proses izinnya bila bermasalah baik prosedur maupun subtansinya itu bisa dibatalkan. Pemkot bisa cabut atau intansi yang bisa menganulir dari Gubernur atau pun Pengadilan," kata Asep Warlan.

Ditambahkan Asep, dalam Undang-undang Penataan Ruang No 26 Tahun 2007 Pasal 7 ayat 3 yang isinya wajib memperhatikan hak-hak masyarakat. "Jadi selama kenyaman, keamanan dan hak untuk tidak diganggu itu hak mereka yang melekat," ucapnya.

Disinggung tanggapannya mengenai pembangunan ini, Asep berkata secara pribadi pembangunan itu tidak layak. "Ini sebagai wilayah konservasi dan juga KBU. Harus bijaksana pemerintah itu dalam menyikapi masalah ini," katanya. 

Sumber : Pikiran-Rakyat.Com