Tidak hanya baliho politik, juga baliho dan banner produk membanjiri hampir seluruh ruas jalan yang mengganggu estetika kota.
Dari hasil pantauan di beberapa ruas Jalan di Kota Makassar, ratusan baliho berbagai ukuran menutup area pejalan kaki sampai rambu-rambu lalu lintas. Seperti yang terlihat diperempatan Jalan Cenderawasi-Kakatua yang kian parah. Di titik ini sedikitnya 15 buah baliho politik yang terpasang hingga menutup area pejalan kaki hingga menghalangi traffic light.
Pada empat sudut perempatan jalan ini terdapat empat baliho calon gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Ilham Arief Sirajuddin-Azis Kahar Muzakkar, serta baliho kandidat calon Wali Kota Makassar, Busra Abdullah (PAN), Annar Salahuddin Sampetoding (independen), dan reklame Anis Kama (independen).
Selain itu, terdapat baliho Pacea Community, Hanura The Next O1 Bakri S.Sos, Anggota DPRD Makassar Muhyina Muin, pengusaha Pemuda Pancasila, ranjau paku. Juga terdapat baliho raksasa produk seperti, Advan, Perumnas, Mc Donald, hingga spanduk the pucuk harum, Axis, Kalla Toyota, rokok Dunhill.
Bahkan, papan Jalan Sultan Alauddin perempatan Veteran Selatan-Kumala-Ratulangi tertutupi oleh baliho, semangat baru Sulsel Ilham-Azis, Gerak Andi Rudiyanto Asapa untuk Sulsel, Anis Kama mengharap ke Jalan Kumala. Serta baliho Don’t Stop Komandan, semangat baru Ilham Azis, dan reuni perak SMA Negeri 5 Makassar yang menghadap ke Jalan Veteran.
Demikian juga di papan Jalan Andi Tonro pertigaan Sultan Alauddin tertutupi oleh baliho Ilham-Azis. Di salah satu sisi jalan Ratulangi sekitar pertigaan Jalam Mappaoddang, terdapat dua baliho Adil berdiri diatas area pejalan kaki. Taman-taman kota di sekitar RS Labuang Bali, dan dua taman samping Balaikota Makassar juga banyak ditutupi baliho raksasa.
Di sepanjang Jalan Penghibur, Pasar Ikan, Riburane, Ujung Pandang, hingga Nusantara yang dinyatakan bebas baliho juga masih berdiri satu baliho gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan empat baliho Ilham-Azis.
Demikian juga dengan jalan-jalan besar lain seperti Pettarani, Urip Sumoharjo, Alauddin, Bawakaraeng, dan Jenderal Sudirman masih banyak berdiri baliho bernuansa politik. Padahal, menurut Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Makassar Agus Jaya Zaid,saat di konfirmasi terkait hal ini mengatakan seluruh jalan protokol, kantor-kantor pemerintah dan rumah ibadah wajib bebas baliho dan iklan politik.
“Sebagian besar yang memasang baliho politik tidak melapor pada Dispenda. Ini yang membuat baliho tidak tertata. Kami setiap waktu tertibkan, yang baliho besar ditertibkan tengah malam. Sulit karena personil kami sedikit,” tuturnya.
Sumber : UjungPandangEkspres