Tata Ruang > RTRW Kota > Ketentuan Teknis > Rencana Struktur Wilayah Kota

Rencana Struktur Wilayah Kota

Rencana Struktur Wilayah Kota

Rencana struktur ruang wilayah kota merupakan kerangka sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota yang berhierarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota. 

Rencana struktur ruang wilayah kota berfungsi: 

• sebagai arahan pembentuk sistem pusat-pusat pelayanan wilayah kota yang memberikan layanan bagi wilayah kota; 
  
• sebagai arahan perletakan jaringan prasarana wilayah kota sesuai dengan fungsi jaringannya yang menunjang keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan kota; dan 
  
• sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun. 
  

Pusat pelayanan di wilayah kota merupakan pusat pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat yang melayani wilayah kota dan regional, yang meliputi: 

• pusat pelayanan kota, melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional 
  
• subpusat pelayanan kota, melayani sub-wilayah kota 
  
• pusat lingkungan, melayani skala lingkungan wilayah kota 
  

Rencana struktur ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan: 

• kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota; 
  
• kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kota dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi; 
  
• daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kota; dan 
  
• ketentuan peraturan perundang-undangan. 
  

Rencana struktur ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria: 

• memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan; 
  
• jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kota bersangkutan; 
  
• penentuan pusat-pusat pelayanan di dalam struktur ruang kota harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang kota serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem; 
  
• sistem jaringan prasarana kota dibentuk oleh sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya.  

---

Sistem Prasarana Utama

Sistem prasarana utama yang merupakan sistem jaringan transportasi, yang terdiri atas:

• Jaringan Transportasi Darat
• Jaringan Transportasi Laut
• Jaringan Transportasi Udara  
  

Jaringan transportasi darat
Jaringan transportasi darat mencakup sistem jaringan jalan, sistem jaringan kereta api, dan sistem jaringan angkutan sungai, danau dan penyebrangan.

Sistem jaringan jalan yang terdiri atas: 

• jaringan jalan tol di dalam wilayah kota dan jaringan jalan sekunder di dalam kota sesuai dengan PP No. 34 tahun 2006 tentang Jalan; 
  
• jaringan jalan provinsi yang ada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 
  
• jalan khusus yang berada di wilayah kota; 
  
• lokasi terminal sesuai dengan jenis dan kelas pelayanannya; dan  
  
• pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum. 
  

Sistem jaringan kereta api terdiri atas:

• jaringan jalur kereta api termasuk subway dan monorail; dan 
  
• stasiun kereta api. 
  

Sistem jaringan angkutan sungai, danau dan penyebrangan:

• alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dalam wilayah kota dan antarwilayah; dan 
  
• pelabuhan/dermaga. 
  

Jaringan transportasi laut
Jaringan transportasi laut, mencakup rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan dengan mempertimbangkan fungsi jaringan transportasi laut: 

• alur pelayaran yang berada pada wilayah kota bersangkutan; dan 
  
• pelabuhan laut yang berada di wilayah kota. 
  

  
Jaringan transportasi udara
Jaringan transportasi udara, mencakup rencana pembangunan dan pengembangan bandar udara dengan mempertimbangkan fungsi jaringan transportasi udara yang dapat berupa bandar udara pusat penyebaran primer, pusat penyebaran sekunder, dan pusat penyebaran tersier beserta sarana pendukungnya dengan mempertimbangkan: 

• ruang udara di atas bandara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara (ketentuan keselamatan yang ditetapkan dalam Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP). Penentuan KKOP mengikuti ketentuan dalam Kepmen Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000); 
  
• ruang udara di sekitar bandar udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan; dan 
  
• bandar udara yang berada di wilayah kota. 

---

Sistem Prasarana Lainnya 

Sistem prasarana lainnya, seperti telekomunikasi, sumber daya air, energi, dan infrastruktur perkotaan yang mengintegrasikannya dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di wilayah kota. 




Sistem jaringan energi/kelistrikan
Rencana pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan dapat meliputi: 
1. Pembangkit listrik (skala besar maupun mikro) di wilayah kota; 
2. Jaringan prasarana energi yang mencakup: 

• penjabaran jaringan pipa minyak dan gas bumi, dalam wilayah kota (jika ada); 
  
• penjabaran jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dalam wilayah kota (jika ada);  
  
• jalur-jalur distribusi energi kelistrikan, lokasi pembangkit, gardu induk distribusi, dan sistem distribusi; dan  
  
• rencana sistem alternatif sumber daya lainnya seperti migas, panas bumi, dan tenaga surya. 

Sistem jaringan telekomunikasi
Rencana sistem jaringan telekomunikasi yang dikembangkan seperti meliputi sistem kabel, sistem nirkabel, dan sistem satelit, yang terdiri atas: 

• rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi berupa jaringan telepon fixed line dan lokasi pusat automatisasi sambungan telepon; 
  
• infrastruktur telepon nirkabel berupa lokasi menara telekomunikasi termasuk menara Base Transceiver Station (BTS); dan 
  
• rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi di wilayah kota. 
  
• rencana sistem jaringan sumber daya air kota dapat meliputi: 
  

Sistem jaringan sumber daya air kota
Rencana sistem jaringan sumber daya air kota dikembangkan yang terdiri atas: 

• sistem jaringan sumber daya air lintas negara, lintas provinsi, dan lintas kabupaten/kota yang berada pada wilayah kota bersangkutan; 
  
• wilayah sungai di wilayah kota, termasuk waduk, situ, dan embung pada wilayah kota; 
  
• sistem jaringan irigasi yang berfungsi mendukung kegiatan pertanian di wilayah kota; 
  
• sistem jaringan air baku untuk air bersih; dan 
  
• sistem pengendalian banjir di wilayah kota. 

---

Infrastruktur Perkotaan

Infrastruktur perkotaan dapat meliputi prasarana penyediaan air minum kota, pengelolaan air limbah, sistem persampahan, sistem drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, dan jalur evakuasi bencana. 

Sistem penyediaan air minum kota 
Sistem penyediaan air minum kota mencakup sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan. 

Sistem pengelolaan air limbah kota 
Sistem pengelolaan air limbah kota meliputi sistem air pembuangan yang terdiri atas sistem pembuangan air limbah (sewage) termasuk sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan sistem pembuangan air buangan rumah tangga (sewerage) baik individual maupun komunal. 

Untuk air limbah yang mengandung B3, diperlukan instalasi tambahan untuk membersihkan air limbah tersebut sebelum masuk ke jaringan air buangan kota.  

Sistem persampahan kota 
Sistem persampahan kota meliputi tempat penampungan sampah sementara (TPS) dan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA). 

Sistem drainase kota 
Sistem drainase kota meliputi jaringan primer, sekunder, dan tersier yang berfungsi untuk mengalirkan limpasan air hujan (storm water) dan air permukaan lainnya untuk menghindari genangan air di wilayah kota.  

Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki 
Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki dapat direncanakan dalam bentuk ruang pejalan kaki di sisi jalan, ruang pejalan kaki di sisi air, ruang pejalan kaki di kawasan komersial/perkantoran, ruang pejalan kaki di RTH, ruang pejalan kaki di bawah tanah, dan ruang pejalan kaki di atas tanah.   

Jalur evakuasi bencana 
Jalur evakuasi bencana meliputi escape way dan melting point  baik dalam skala kota, kawasan, maupun lingkungan. 

Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana perkotaan lainnya 
Disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kota, prasarana, dan sarana perkotaan lainnya dapat direncanakan penyediaan dan pemanfaatannya, seperti untuk kebutuhan pengguna sepeda, jalur trem, dan transportasi sungai. 

---

Ketentuan Pemetaan Struktur Ruang

Ketentuan pemetaan struktur ruang wilayah kota sebagai berikut: 

• sistem pusat-pusat pelayanan dan sistem prasarana utama harus digambarkan pada satu lembar peta wilayah kota secara utuh; 
  
• sistem pusat-pusat pelayanan yang terdiri atas pusat kota, sub-pusat kota, dan pusat lingkungan harus digambarkan dengan simbol; 

• rencana struktur ruang wilayah kota harus menggambarkan jaringan jalan yang berada dalam wilayah kota yang menjadi kewenangan kota dan jalan primer yang melalui kota tersebut; 
  
• sistem prasarana wilayah lainnya digambarkan pada satu lembar peta wilayah kota secara utuh dan dapat digambarkan masing-masing pada peta tersendiri; 
  
• sistem jaringan prasarana jalan harus digambarkan mengikuti terase jalan yang sebenarnya;  
  
• penggambaran rencana struktur ruang wilayah kota digambarkan dengan ketelitian peta skala minimum 1:25.000 dan untuk wilayah kota yang memiliki wilayah pesisir dan laut dapat dilengkapi dengan peta batrimetri yang menggambarkan kontur laut; dan 
  
• penggambaran peta rencana struktur ruang kota harus mengikuti peraturan perundangan-undangan terkait pemetaan rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang ditentukan oleh instansi yang berwenang. 

---

RTRW Kota

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota atau RTRW Kota adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kota.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PerMen PU) No.17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.  

---

Materi RTRW Kota

Pendahuluan

• Istilah dan Definisi
  
• Acuan Normatif
  
• Fungsi dan Manfaat
  

Ketentuan Teknis 

• Kebijakan dan Strategi  
  
• Rencana Struktur Ruang Wilayah
  
• Rencana Pola Ruang Wilayah 
  
• Penetapan Kawasan Strategis Wilayah
  
• Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah 
  
• Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah
  
• Format Penyajian
  

Proses dan Prosedur 

• Proses Penyusunan RTRW 
  
• Prosedur Penyusunan RTRW 
  
• Penetapan RTRW