Rencana Pola Ruang

Provinsi > RTRW Provinsi > Ketentuan Teknis > Rencana Pola Ruang

Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi

Rencana pola ruang wilayah provinsi merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah provinsi yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Rencana pola ruang wilayah provinsi berfungsi:

sebagai alokasi ruang untuk kawasan budi daya bagi berbagai kegiatan sosial ekonomi dan kawasan lindung bagi pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi;
mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;

sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang skala besar pada wilayah provinsi.

Rencana pola ruang wilayah provinsi dirumuskan berdasarkan:

kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi yang memperhatikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional;
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah provinsi;
kebutuhan ruang untuk pengembangan kawasan budi daya dan kawasan lindung; dan
ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Rencana pola ruang wilayah provinsi dirumuskan dengan kriteria:

harus sesuai dengan rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN dan rencana rincinya;
mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yang berada di wilayah provinsi bersangkutan;
memperhatikan rencana pola ruang wilayah provinsi yang berbatasan;
mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah provinsi yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya:

Ketentuan Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi:

Rencana pola ruang wilayah provinsi harus dapat mengidentifikasi kawasan-kawasan atau pola ruang yang harus dilindungi fungsinya dan yang harus didorong perkembangannya;
Rencana pola ruang wilayah provinsi harus jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah provinsi bersangkutan;
Rencana pola ruang wilayah provinsi harus mengikuti ketentuan pemetaan pola ruang wilayah provinsi (lihat di bawah).
Rencana pola ruang untuk ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi wilayah provinsi diatur dengan pedoman tersendiri; dan
Rencana pola ruang harus mengikuti peraturan perundang-undangan terkait.

Ketentuan Pemetaan Pola Ruang

Ketentuan Pemetaan Pola Ruang Provinsi:

rencana pola ruang wilayah provinsi harus menggambarkan delineasi arahan peruntukan ruang yang dapat digambarkan dengan ketelitian peta skala minimal 1:250.000;
pemetaan rencana pola ruang wilayah provinsi harus mengikuti ketentuan sistem informasi geografis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;

pemetaan rencana pola ruang wilayah provinsi perlu memuat sistem jaringan prasarana utama (jalan) dan sungai;
kawasan lindung dan kawasan budi daya yang dipetakan dalam rencana pola ruang provinsi merupakan delineasi untuk kawasan peruntukan tanpa rinciannya, sebagai berikut:

1. untuk kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung; kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; kawasan rawan bencana alam; kawasan lindung geologi; serta kawasan lindung lainnya.
2. untuk kawasan budi daya meliputi kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, dan kawasan peruntukan permukiman.

kawasan lindung dan budi daya yang tidak dapat dipetakan dalam bentuk delineasi karena terlalu kecil luasannya digambarkan dalam bentuk simbol;
dapat digambarkan dalam beberapa lembar peta yang tersusun secara beraturan mengikuti indeks peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) atau mengikuti ketentuan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal). Untuk wilayah provinsi yang memiliki wilayah pesisir dan kelautan perlu dilengkapi dengan peta batimetri (yang menggambarkan kontur laut) skala 1:250.000; dan
untuk peruntukan pola ruang yang luasannya relatif kecil (sempit), tidak perlu dipetakan dalam peta pola ruang wilayah provinsi, namun tetap dijelaskan dalam narasi rencana pola ruang pada RTRW provinsi; dan
penggambaran rencana pola ruang wilayah provinsi harus mengikuti peraturan perundangan-undangan terkait dengan pemetaan rencana tata ruang.

Kawasan Lindung

Kawasan lindung yang terdiri atas:

kawasan hutan lindung;
kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi: kawasan bergambut dan kawasan resapan air;
kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal;

kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi: kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir;
kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah; dan
kawasan lindung lainnya, meliputi: cagar biosfer, ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma-nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

Kawasan Budi Daya

Kawasan budi daya yang terdiri atas:

kawasan peruntukan hutan produksi, yang dapat dirinci meliputi: kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan yang dapat dikonversi;
kawasan hutan rakyat;
kawasan peruntukan pertanian, yang dapat dirinci meliputi: pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura;

kawasan peruntukan perkebunan, yang dapat dirinci berdasarkan jenis komoditas perkebunan yang ada di wilayah provinsi;

kawasan peruntukan perikanan, yang dapat dirinci meliputi kawasan: perikanan tangkap, kawasan budi daya perikanan, dan kawasan pengolahan ikan;
kawasan peruntukan pertambangan, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, panas bumi, dan air tanah di kawasan pertambangan;
kawasan peruntukan industri, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: industri kecil/rumah tangga, industri agro, industri ringan, industri berat, industri petrokimia, dan industri lainnya;
kawasan peruntukan pariwisata, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: semua jenis wisata alam, wisata budaya, wisata buatan/taman rekreasi, dan wisata lainnya;
kawasan peruntukan permukiman, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan; dan
peruntukan kawasan budi daya lainnya, yang antara lain meliputi kawasan peruntukan: instalasi pembangkit energi listrik, instalasi militer, dan instalasi lainnya.

RTRW Provinsi

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau RTRWP adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PerMen PU) No.15/ PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Materi RTRW Provinsi

Pendahuluan

Ketentuan Teknis

Proses dan Prosedur