Tata Ruang > RTRW Kota > Ketentuan Teknis > Rencana Pola Ruang Wilayah Kota

Rencana Pola Ruang Wilayah Kota

Rencana Pola Ruang Wilayah Kota

Rencana pola ruang wilayah kota merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Rencana pola ruang wilayah kota berfungsi: 

• sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kota;  
  
• mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang; 
  
• sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan 
  
• sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kota. 
  

Rencana pola ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan: 

• kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota; 
  
• daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kota; 
  
• kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan; dan 
  
• ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. 
  

Rencana pola ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria: 

• merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN beserta rencana rincinya; 
  
• merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW provinsi beserta rencana rincinya;  
  
• memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan; 
  
• memperhatikan mitigasi bencana pada wilayah kota;  
  
• memperhatikan kepentingan pertahanan dan keamanan dalam wilayah kota; 
  
• menyediakan ruang terbuka hijau minimal 30 % dari luas wilayah kota; 
  
• menyediakan ruang untuk kegiatan sektor informal; 
  
• menyediakan ruang terbuka non hijau untuk menampung kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kota; dan 
  
• jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kota bersangkutan; 
  
• mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah kota yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.

---

Kawasan Lindung

Kawasan lindung yang dapat terdiri atas: 
hutan lindung; 

• kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, yang meliputi kawasan bergambut dan kawasan resapan air; 
  
• kawasan perlindungan setempat, yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air; 

• ruang terbuka hijau (RTH) kota, yang antara lain meliputi taman RT, taman RW, taman kota dan permakaman; 
  
• kawasan suaka alam dan cagar budaya; 
  
• kawasan rawan bencana alam, yang meliputi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir; dan 
  
• kawasan lindung lainnya.

---

Kawasan Budi Daya 

Kawasan budi daya yang terdiri atas: 

• kawasan perumahan yang dapat dirinci, meliputi perumahan dengan kepadatan tinggi, perumahan dengan kepadatan sedang, dan perumahan dengan kepadatan rendah; 
  
• kawasan perdagangan dan jasa, yang diantaranya terdiri atas pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; 

• kawasan perkantoran yang diantaranya terdiri atas perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta; 

• kawasan industri, yang meliputi industri rumah tangga/kecil dan industri ringan; 
  
• kawasan pariwisata, yang diantaranya terdiri atas pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan; 
  
• kawasan ruang terbuka non hijau; 
  
• kawasan ruang evakuasi bencana meliputi ruang terbuka atau ruang-ruang lainnya yang dapat berubah fungsi menjadi melting point ketika bencana terjadi; 
  
• kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan 
  
• kawasan peruntukan lainnya, meliputi antara lain: pertanian, pertambangan (disertai persyaratan yang ketat untuk pelaksanaan penambangannya), pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan, serta keamanan dan keselamatan), militer, dan lain-lain sesuai dengan peran dan fungsi kota.

---

Ketentuan Pemetaan Pola Ruang

• Rencana pola ruang wilayah kota harus digambarkan dengan ketelitian peta skala minimum 1:25.000 dan mengikuti ketentuan sistem informasi geografis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang; 
  
• Cakupan rencana pola ruang wilayah kota meliputi ruang darat dan ruang laut dengan batasan 4 (empat) mil laut diukur dari garis pantai di wilayah kota atau sampai batas negara yang disepakati secara internasional apabila kota terkait berbatasan laut dengan negara lain; 
  

• Rencana pola ruang wilayah kota dapat digambarkan dalam beberapa lembar peta yang tersusun secara beraturan mengikuti indeks peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) atau mengikuti ketentuan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal). Untuk wilayah kota yang memiliki wilayah pesisir dan kelautan perlu dilengkapi dengan peta batimetri (yang menggambarkan kontur laut) skala 1:25.000; dan 
  
• Penggambaran rencana pola ruang wilayah kota harus mengikuti peraturan perundangan-undangan terkait pemetaan rencana tata ruang, antara lain memuat sistem jaringan prasarana utama dan sungai; 
  
• Rencana pola ruang untuk ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi wilayah kota diatur lebih lanjut dengan pedoman tersendiri;  
  
• Harus mengikuti peraturan perundang-undangan terkait pemetaan rencana tata ruang.

---

RTRW Kota

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota atau RTRW Kota adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kota.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PerMen PU) No.17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.  

---

Materi RTRW Kota

Pendahuluan

• Istilah dan Definisi
  
• Acuan Normatif
  
• Fungsi dan Manfaat
  

Ketentuan Teknis 

• Kebijakan dan Strategi  
  
• Rencana Struktur Ruang Wilayah
  
• Rencana Pola Ruang Wilayah 
  
• Penetapan Kawasan Strategis Wilayah
  
• Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah 
  
• Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah
  
• Format Penyajian
  

Proses dan Prosedur 

• Proses Penyusunan RTRW 
  
• Prosedur Penyusunan RTRW 
  
• Penetapan RTRW