Provinsi > RTRW Provinsi > Proses dan Prosedur

Prosedur Penyusunan RTRW Provinsi

Prosedur Penyusunan RTRW Provinsi

Picture
Prosedur penyusunan RTRW provinsi merupakan pentahapan yang harus dilalui dalam penyusunan RTRW provinsi sampai dengan pembahasan Raperda RTRW provinsi yang melibatkan pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota termasuk masyarakat. 

Masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan dalam penyusunan RTRW provinsi terdiri atas: 
  • orang perseorangan atau kelompok orang; 
  • organisasi masyarakat tingkat provinsi atau yang memiliki cakupan wilayah layanan satu provinsi atau lebih dari provinsi yang sedang melakukan penyusunan RTRW provinsi; 
  • perwakilan organisasi masyarakat tingkat provinsi dan provinsi yang berdekatan secara sistemik (memiliki hubungan interaksi langsung) yang dapat terkena dampak dari penataan ruang di daerah yang sedang disusun RTRW provinsinya; dan 
  • perwakilan organisasi masyarakat tingkat provinsi dan provinsi dari daerah yang dapat memberikan dampak bagi penataan ruang di daerah yang sedang disusun RTRW provinsi-nya. 

Prosedur RTRW

Picture
Prosedur penyusunan RTRW kota meliputi: 
  • pembentukan tim penyusun RTRW provinsi yang beranggotakan unsur-unsur dari pemerintah daerah provinsi, khususnya dalam lingkup Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) provinsi yang bersangkutan;  
  • pelaksanaan penyusunan RTRW provinsi; 
  • pelibatan peran masyarakat di tingkat provinsi dalam penyusunan RTRW provinsi melalui (penjelasannya lihat di bawah).
  • pembahasan raperda tentang RTRW provinsi oleh pemangku kepentingan di tingkat provinsi. 

Pelibatan Peran Masyarakat 

Picture
Pelibatan peran masyarakat di tingkat provinsi dalam penyusunan RTRW provinsi pada setiap tahapan dilakukan melalui: 

Tahap persiapan
Pada tahap persiapan pemerintah telah melibatkan masyarakat secara pasif dengan pemberitaan mengenai informasi penataan ruang melalui: 
  • media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah); 
  • brosur, leaflet, flyers, surat edaran, buletin, jurnal, buku; 
  • kegiatan pameran, pemasangan poster, pamflet, papan pengumuman, billboard; 
  • kegiatan kebudayaan (misal: pagelaran wayang dengan menyisipkan informasi yang ingin disampaikan di dalamnya); 
  • multimedia (video, VCD, DVD); 
  • website; 
  • ruang pamer atau pusat informasi; dan/atau
  • pertemuan terbuka dengan masyarakat/kelompok masyarakat. 

Tahap pengumpulan data
Pada tahap pengumpulan data peran masyarakat/organisasi masyarakat dapat lebih aktif dalam bentuk: 
  • pemberian data & informasi kewilayahan yang diketahui/dimiliki datanya; 
  • pendataan untuk kepentingan penatan ruang yang diperlukan; 
  • pemberian masukan, aspirasi, dan opini awal usulan rencana penataan ruang; dan 
  • identifikasi potensi dan masalah penataan ruang.  

Media yang digunakan untuk mendapatkan informasi/masukan dapat melalui:
  • kotak aduan; 
  • pengisian kuesioner, wawancara;
  • website, surat elektronik, form aduan, polling, telepon, pesan singkat/SMS; 
  • pertemuan terbuka atau public hearings;
  • kegiatan workshop, focus group disscussion (FGD);
  • penyelenggaraan konferensi; dan/atau 
  • ruang pamer atau pusat informasi.

Tahap perumusan konsepsi RTRW provinsi
Pada tahap perumusan konsepsi RTRW provinsi, masyarakat terlibat secara aktif dan bersifat dialogis/komunikasi dua arah. Dialog dilakukan antara lain melalui konsultasi publik, workshop, FGD, seminar, dan bentuk komunikasi dua arah lainnya.  

Pada kondisi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang telah lebih aktif, maka dalam penyusunan RTRW provinsi dapat memanfaatkan lembaga/forum yang telah ada seperti:  
  • satuan kerja (task force/technical advisory committee); 
  • steering committee; 
  • forum delegasi; dan/atau
  • forum pertemuan antar pemangku kepentingan.  

Pembahasan Raperda tentang RTRW provinsi
Pembahasan raperda tentang RTRW provinsi oleh pemangku kepentingan di tingkat provinsi. Pada tahap pembahasan ini, masyarakat dapat berperan dalam bentuk pengajuan usulan, keberatan, dan sanggahan terhadap rancangan RTRW provinsi dan naskah raperda RTRW provinsi melalui: 
  • media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah); 
  • website resmi lembaga pemerintah yang berkewenangan menyusun RTRW Provinsi; 
  • surat terbuka di media massa; 
  • kelompok kerja (working group/public advisory group); dan/atau 
  • diskusi/temu warga (public hearings/meetings), konsultasi publik, workshops, FGD, charrettes, seminar, konferensi, dan panel.

RTRW Provinsi

Picture
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau RTRWP adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PerMen PU) No.15/ PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.  

Materi RTRW Provinsi

Pendahuluan
Ketentuan Teknis 

Proses dan Prosedur