Tata Ruang > RTRW Kota > Proses dan Prosedur > Prosedur Penyusunan RTRW Kota

Prosedur Penyusunan RTRW Kota  

Prosedur Penyusunan RTRW Kota

Picture
Prosedur penyusunan RTRW kota merupakan pentahapan yang harus dilalui dalam proses penyusunan RTRW kota sampai dengan proses legalisasi RTRW kota yang melibatkan:
  • instansi terkait pemerintah daerah kota, 
  • instansi terkait pemerintah provinsi, 
  • dewan perwakilan rakyat daerah, 
  • masyarakat, dan 
  • instansi terkait pemerintah pusat. 

Masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan dalam penyusunan RTRW kota meliputi: 
  • orang perseorangan atau kelompok orang; 
  • organisasi masyarakat tingkat kota atau yang memiliki cakupan wilayah layanan satu kota atau lebih dari kota yang sedang melakukan penyusunan RTRW kota; 
  • perwakilan organisasi masyarakat tingkat kota dan kabupaten/kota yang berdekatan secara sistemik (memiliki hubungan interaksi langsung) dari daerah yang dapat terkena dampak dari penataan ruang di daerah yang sedang disusun RTRW kota-nya; dan 
  • perwakilan organisasi masyarakat tingkat kota dan kabupaten/kota dari daerah yang dapat memberikan dampak bagi penataan ruang di daerah yang sedang disusun RTRW kotanya. 

Prosedur RTRW

Picture
Prosedur penyusunan RTRW kota meliputi: 
  • Pembentukan tim penyusun RTRW kota yang beranggotakan unsur-unsur dari pemerintah daerah kota, khususnya dalam lingkup Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) kota yang bersangkutan;  
  • Pelaksanaan penyusunan RTRW kota; 
  • Pelibatan peran masyarakat di tingkat kota dalam penyusunan RTRW kota di setiap tahapan kegiatan. 

Pelibatan Peran Masyarakat 

Picture
Pelibatan peran masyarakat di tingkat kota dalam penyusunan RTRW kota dilakukan pada setiap tahapan, yaitu:

Tahap persiapan, 
Pada tahap persiapan Pemerintah telah melibatkan masyarakat secara pasif dengan pemberitaan mengenai informasi penataan ruang melalui: 
  • media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah); 
  • brosur, leaflet, flyers, surat edaran, buletin, jurnal, buku;
  • kegiatan pameran, pemasangan poster, pamflet, papan pengumuman, billboard; 
  • kegiatan kebudayaan (misal: pagelaran wayang dengan menyisipkan informasi yang ingin disampaikan di dalamnya); 
  • multimedia (video, VCD, DVD); 
  • website; 
  • ruang pamer atau pusat informasi; dan/atau 
  • pertemuan terbuka dengan masyarakat/kelompok masyarakat. 

Tahap Pengumpulan Data
Pada tahap pengumpulan data, peran masyarakat/ organisasi masyarakat akan lebih aktif dalam bentuk:
  • pemberian data & informasi kewilayahan yang diketahui/dimiliki datanya; 
  • pendataan untuk kepentingan penatan ruang yang diperlukan; 
  • pemberian masukan, aspirasi, dan opini awal usulan rencana penataan ruang; dan
  • identifikasi potensi dan masalah penataan ruang. 

Media yang digunakan untuk mendapatkan infomasi/masukan dapat melalui: 
  • kotak aduan; 
  • pengisian kuesioner, wawancara; 
  • website, surat elektronik, form aduan, polling, telepon, pesan singkat/SMS; 
  • pertemuan terbuka atau public hearings; 
  • kegiatan workshop, focus group disscussion (FGD); 
  • penyelenggaraan konferensi; dan/atau 
  • ruang pamer atau pusat informasi. 

Tahap Perumusan Konsepsi RTRW 
Pada tahap perumusan konsepsi RTRW kota, masyarakat terlibat secara aktif dan bersifat dialogis/komunikasi dua arah. Dialog dilakukan antara lain melalui konsultasi publik, workshop, FGD, seminar, dan bentuk komunikasi dua arah lainnya. 

Pada kondisi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang telah lebih aktif, maka dalam penyusunan RTRW kota dapat memanfaatkan lembaga/forum yang telah ada seperti: 
a) satuan kerja (task force/technical advisory committee); 
b) steering committee; 
c) forum delegasi; dan/atau 
d) forum pertemuan antar pemangku kepentingan. 

Tahap Pembahasan Raperda tentang RTRW
Pembahasan raperda tentang RTRW kota oleh pemangku kepentingan ditingkat kota. Pada tahap pembahasan raperda ini, masyarakat dapat berperan dalam bentuk pengajuan usulan, keberatan, dan sanggahan terhadap raperda tentang RTRW kota melalui: 
  • media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah); 
  • website resmi lembaga pemerintah yang berkewenangan menyusun RTRW kota; 
  • surat terbuka di media massa; 
  • kelompok kerja (working group/public advisory group); dan/atau 
  • diskusi/temu warga (public hearings/meetings), konsultasi publik, workshops, charrettes, seminar, konferensi, dan panel.

RTRW Kota

Picture
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota atau RTRW Kota adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kota.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PerMen PU) No.17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.  

Materi RTRW Kota

Pendahuluan
Ketentuan Teknis 

Proses dan Prosedur