AKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Negara Perumahan Rakyat (1983 - 1988), Cosmas Batubara, mengatakan sebanyak 65 % penduduk Indonesia saat ini tinggal di perkotaan, dan diperkirakan ke depannya tumbuh semakin besar. Ketika keterbatasan lahan menjadi satu masalah, di satu lain kebutuhan peremajaan kawasan kumuh semakin dibutuhkan, keberadaan rumah susun pun perlu kembali digalakkan.
Ini adalah tugas pemerintah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Tinggal di rumah susun juga tidak sembarangan, karena ada ketentuan bersama, kedisiplinan, ketertiban, serta etika.-- Erwin Kallo
Pada 2007, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mencanangkan pembangunan 1.000 tower rumah susun sederhana milik (rusunami). Namun, setelah tiga tahun berjalan, pembangunan rusunami di lapangan tersendat karena terbentur ketidaksiapan pemerintah daerah setempat, tidak selarasnya kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang membuat pengembang kebingungan, serta keterbatasan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Bahkan, belakangan program tersebut dinilai salah sasaran karena bergeser membidik pasar kalangan menengah yang sanggup membeli unit di patokan harga Rp 144 juta.
Berdasarkan data Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tentang kinerja pelaksanaan rusunami tercatat, pengajuan surat minat sebanyak 725 dari 1.000 tower. Dari pengajuan tersebut, baru 45 tower atau 15.903 unit telah terbangun. Adapun 38 tower lainnya atau 16.866 unit masih dalam tahap topping off, kemudian 36 tower atau 15.590 unit masih dalam tahap konstruksi, serta 348 dalam proses perizinan.
"Kenyataannya, program 1.000 tower ini memang mati suri. Memang, ada kesalahan dan kurangnya perhatian yang harus dibenahi. Tapi, Kemenpera berusaha untuk meneruskan program ini kembali," kata Lukman Hakim, Asisten Deputi Penyediaan Rumah Tapak dan Rumah Susun Kementerian Perumahan Rakyat, pada seminar nasional "Menyikapi Arah Kebijakan Perumahan Nasional" di Jakarta, Kamis (8/3/2012) kemarin.
Menanggapi hal itu, Direktur Utama Perum Perumnas Himawan Arief mengemukakan, faktor egosektoral dan lemahnya koordinasi adalah penghambat utama program perumahan rakyat terpenuhi.
"Memang, rasanya sulit menyamakan persepi di negara ini karena egosentral yang terjadi. Saat berganti rezim, orang menanyakan program 1.000 menara rusunami itu program siapa? Ini program Wakil Presiden atau program Presiden? Mengapa harus begitu, bukankah ini program pemerintah untuk rakyat," katanya.
Belajar dari rumitnya urusan rusunami, Pemerintah diminta melakukan antisipasi dengan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Meskipun bukan hak milik, namun bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sebagian besar komuter ini dapat meningkatkan produktivitas kerja di perkotaan dengan menyewa unit rumah susun. Pemerintah dipandang perlu mempertimbangkan daya beli masyarakat, ketersediaan lahan, serta kalkulasi kekurangan biaya.
"Rusunami itu dijualnya seperti apartemen sewa saja. Harga Rp 144 juta itu membebani konsumen. Atau, komponen struktur itu dibiayai pemerintah. Kalau rumah sejahtera diberi Prasarana Sarana Umum (PSU), maka rusun juga bisa diberi PSU, misalnya lift atau koridor. Jadi, harga tetap segitu, tapi PSU-nya diberikan," kata Himawan.
Pemerintah juga wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tinggal di hunian vertikal. Menurutnya, jangan sampai rusun terbangun, tetapi masyarakat enggan tinggal di sana lantaran tidak terbiasa.
Menurut pakar hukum properti, Erwin Kallo, ketika harga tanah lebih tinggi dari harga bangunan, maka bangunan harus bertingkat. Karena kebutuhan akan rumah begitu tinggi, maka masyarakat pasti mau tinggal dalam hunian vertikal.
"Kembali, ini adalah tugas pemerintah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Tinggal di rumah susun juga tidak sembarangan, karena ada ketentuan bersama, kedisiplinan, ketertiban, serta etika," katanya.
Sumber : Kompas.Com
Ini adalah tugas pemerintah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Tinggal di rumah susun juga tidak sembarangan, karena ada ketentuan bersama, kedisiplinan, ketertiban, serta etika.-- Erwin Kallo
Pada 2007, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mencanangkan pembangunan 1.000 tower rumah susun sederhana milik (rusunami). Namun, setelah tiga tahun berjalan, pembangunan rusunami di lapangan tersendat karena terbentur ketidaksiapan pemerintah daerah setempat, tidak selarasnya kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang membuat pengembang kebingungan, serta keterbatasan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Bahkan, belakangan program tersebut dinilai salah sasaran karena bergeser membidik pasar kalangan menengah yang sanggup membeli unit di patokan harga Rp 144 juta.
Berdasarkan data Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tentang kinerja pelaksanaan rusunami tercatat, pengajuan surat minat sebanyak 725 dari 1.000 tower. Dari pengajuan tersebut, baru 45 tower atau 15.903 unit telah terbangun. Adapun 38 tower lainnya atau 16.866 unit masih dalam tahap topping off, kemudian 36 tower atau 15.590 unit masih dalam tahap konstruksi, serta 348 dalam proses perizinan.
"Kenyataannya, program 1.000 tower ini memang mati suri. Memang, ada kesalahan dan kurangnya perhatian yang harus dibenahi. Tapi, Kemenpera berusaha untuk meneruskan program ini kembali," kata Lukman Hakim, Asisten Deputi Penyediaan Rumah Tapak dan Rumah Susun Kementerian Perumahan Rakyat, pada seminar nasional "Menyikapi Arah Kebijakan Perumahan Nasional" di Jakarta, Kamis (8/3/2012) kemarin.
Menanggapi hal itu, Direktur Utama Perum Perumnas Himawan Arief mengemukakan, faktor egosektoral dan lemahnya koordinasi adalah penghambat utama program perumahan rakyat terpenuhi.
"Memang, rasanya sulit menyamakan persepi di negara ini karena egosentral yang terjadi. Saat berganti rezim, orang menanyakan program 1.000 menara rusunami itu program siapa? Ini program Wakil Presiden atau program Presiden? Mengapa harus begitu, bukankah ini program pemerintah untuk rakyat," katanya.
Belajar dari rumitnya urusan rusunami, Pemerintah diminta melakukan antisipasi dengan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Meskipun bukan hak milik, namun bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sebagian besar komuter ini dapat meningkatkan produktivitas kerja di perkotaan dengan menyewa unit rumah susun. Pemerintah dipandang perlu mempertimbangkan daya beli masyarakat, ketersediaan lahan, serta kalkulasi kekurangan biaya.
"Rusunami itu dijualnya seperti apartemen sewa saja. Harga Rp 144 juta itu membebani konsumen. Atau, komponen struktur itu dibiayai pemerintah. Kalau rumah sejahtera diberi Prasarana Sarana Umum (PSU), maka rusun juga bisa diberi PSU, misalnya lift atau koridor. Jadi, harga tetap segitu, tapi PSU-nya diberikan," kata Himawan.
Pemerintah juga wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tinggal di hunian vertikal. Menurutnya, jangan sampai rusun terbangun, tetapi masyarakat enggan tinggal di sana lantaran tidak terbiasa.
Menurut pakar hukum properti, Erwin Kallo, ketika harga tanah lebih tinggi dari harga bangunan, maka bangunan harus bertingkat. Karena kebutuhan akan rumah begitu tinggi, maka masyarakat pasti mau tinggal dalam hunian vertikal.
"Kembali, ini adalah tugas pemerintah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Tinggal di rumah susun juga tidak sembarangan, karena ada ketentuan bersama, kedisiplinan, ketertiban, serta etika," katanya.
Sumber : Kompas.Com
RSS Feed
