
“Kecenderungan permukiman kumuh semakin meluas. Di pada tahun 2009 saja diperkirakan mencapai 57.800 hektare,” katanya dalam pembukaan Konsultasi Regional II Kemenpera 2012 di Mercure Convention Centre, Pantai Indah Ancol Jakarta , baru-baru ini.
Rapat ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Christiandy Sanjaya, SE, MM.
Menurut Menpera, kondisi perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia masih jauh dari harapan. Backlog (kekurangan) perumahan di tahun 2011 saja bertengger di angka 8,2 juta unit.
“Mulai tahun 2011 ini, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan berbagai Direktif Presiden dan penugasan khusus di sektor perumahan dan kawasan permukiman,” kata Djan Faridz.
Pelaksanaan pembangunan perumahan selama ini telah mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan di daerah. Namun demikian, perbedaan kondisi geografis, sumber daya alam, infrastruktur, sosial budaya dan kapasitas sumber daya manusia menyebabkan masih adanya kesenjangan antar wilayah. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat tidak selalu sama dan merata di seluruh wilayah, khususnya di Kawasan Indonesia Timur.
Menpera Djan Faridz meminta para gubernur serta kepala daerah baik ditingkat pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/ kota untuk memprioritaskan program perumahan dan kawasan permukiman (PKP) di daerahnya masing-masing.
Untuk itu, Kemenpera berharap Pemda dapat membentuk kelompok kerja (Pokja) PKP agar koordinasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan dengan baik.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat terus memperkuat komitmennya dalam menempatkan sektor perumahan dan kawasan permukiman sebagai salah satu prioritas nasional, “ kata Djan Faridz.
Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya, mengatakan rumah layak huni itu menjadi salah satu hak mendasar bagi kehidupan manusia.“Saya juga meminta perhatian khusus untuk perumahan layak di daerah perbatasan dan mendapat respon positif,” tambahnya.
Sumber : Inilah.Com